Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris tidak boleh melaksanakan tugas di luar kewenangan jabatan Notaris demi menghindari potensi penyalahgunaan jabatannya, namun ditemukan pada praktiknya tugas Notaris mendapat tuntutan masyarakat lebih daripada apa yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris Indonesia. Untuk itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pada pengaturan tentang kewenangan, kewajiban dan larangan Notaris dalam menjalankan jabatannya menurut ketentuan hukum di Indonesia. Selain itu juga akibat hukum dari pelanggaran terhadap jabatan Notaris terkait kasus penggelapan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.1177/Pid.B/2019/PN.Bdg. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa perlakuan Notaris dalam menguasai barang milik kliennya tidak diatur secara jelas dan tegas sebagai bagian kewenangan Notaris dalam ketentuan UUJN dan Kode Etik Notaris. Perbuatan penggelapan barang milik klien yang dilakukan oleh Notaris dalam melaksanakan jabatannya mengakibatkan Notaris harus mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara pidana dengan penjara karena telah melanggar Pasal 374 KUHP mengenai tindak pidana penggelapan, perdata dengan mengganti rugi kerugian yang timbul dan secara administratif yaitu sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 12 huruf c UUJN dan diberhentikan dari keanggotaan Perkumpulan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Kode Etik Notaris apabila ia dikenakan sanksi pemberhentian karena telah melanggar UUJN.

---

Notaries may not carry out tasks outside the authority of the Notary's position in order to avoid potential abuse of his position, but it is found in practice that the duties of a Notary get more demands from the community than what is regulated in Law no. 2 of 2014 concerning Amendments to Law No. 30 of 2014 concerning the Position of a Notary (UUJN) and the Indonesian Notary Code of Ethics. For this reason, the problem raised in this research is the regulation of the authority, obligations and prohibitions of Notaries in carrying out their positions according to legal provisions in Indonesia. In addition, there are also legal consequences of violating the position of a Notary related to the embezzlement case in the Bandung District Court Decision No.1177/Pid.B/2019/PN.Bdg. This normative juridical research uses secondary data which is analyzed qualitatively. From the results of the study it was found that the Notary's treatment in controlling his client's property was not explicitly regulated as part of the Notary's authority in the provisions of the UUJN and the Notary Code of Ethics. The act of embezzling the client's belongings carried out by the Notary in carrying out his position causes the Notary to be held accountable for his actions both criminally and imprisoned for violating Article 374 of the Criminal Code regarding the crime of embezzlement, and administratively, namely the sanction of dishonorable dismissal from his position as stipulated in Article 12 letter c UUJN and dismissed from the membership of the Association as regulated in Article 6 paragraph (1) of the Notary Code of Ethics if he is subject to a sanction of dismissal because he has violated the UUJN."

"Tesis ini menganalisis perbuatan notaris baik ketika dalam menjalankan tugas jabatannya maupun dalam kehidupan sehari-harinya sehingga dapat mempengaruhi keluhuran dan martabat notaris yang mengemban jabatan kepercayaan. Sebagaimana ditemukan dalam kasus Putusan Pengadilan Tinggi Kota Palangka Raya Nomor 19/pdt/2020/PT.PLK yang menjerat seorang Notaris/PPAT atas penguasaan sertipikat hak milik dengan tanpa alas hak, yang menyebabkan kerugian pihak ketiga. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai larangan bagi notaris terkait penyalahgunaan jabatannya menurut ketentuan hukum di Indonesia dan implikasi yuridis dalam penguasaan sertipikat hak milik oleh Notaris yang menyebabkan kerugian pada pihak ketiga. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 4 Kode Etik Notaris Tahun 2015 mengatur terkait larangan bagi profesi notaris dalam rangka menciptakan perlindungan serta menghendaki agar notaris bertanggung jawab menjalankan tugas jabatannya sebagai jabatan kepercayaan yang bermartabat luhur. Berdasarkan penelitian ini sebagai bentuk tanggung jawabnya, Notaris/PPAT tersebut dapat dikenakan sanksi, yaitu sanksi perdata berupa ganti kerugian, sanksi pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sanksi administrasi berupa pemberhentian secara tidak hormat. Adapun terhadap pihak yang dirugikan dari perbuatan notaris tersebut, seharusnya melaporkan kepada Majelis Pengawas Notaris serta Majelis Kehormatan Notaris yakni sebagai lembaga pengawas notaris semestinya berperan aktif dalam memberikan persetujuan atau penolakan dalam pemeriksaan perilaku notaris yang mempengaruhi keluhuran dan martabat jabatan notaris.

---

This thesis examines how a notary's activities, both in the scope of their duties and in their daily life, can impact the nobility and dignity of a notary in a position of trust. As highlighted by the Palangka Raya City High Court Decision Number 19/pdt/2020/PT.PLK, which captured a Notary/PPAT for the control of a certificate of ownership with no rights, resulting in third-party losses. The legal laws in Indonesia ban notaries from abusing their position, and the legal consequences in the control of certificates of property rights by a Notary that cause losses to third parties are discussed in this paper. A statute approach and a case approach are used in this normative legal research. From the results of the study, it was found that Article 17 of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions and Article 4 of the 2015 Notary Code of Ethics regulates the prohibition of the notary profession in order to create protection and requires that The notary is responsible for carrying out his duties as a position of trust with high dignity. Based on this research as a form of responsibility, the Notary/PPAT may be subject to sanctions, namely civil sanctions in the form of compensation, criminal sanctions in Article 374 of the Criminal Code, administrative sanctions in the form of dishonorable dismissal. As for the parties who are harmed by the notary's actions, they should report to the Notary Supervisory Council and the Notary Honorary Council, namely as a notary supervisory agency, they should play an active role in giving approval or rejection in examining notary behavior that affects the nobility and dignity of the notary's position"