Tesis ini menganalisis perbuatan notaris baik ketika dalam menjalankan tugas jabatannya maupun dalam kehidupan sehari-harinya sehingga dapat mempengaruhi keluhuran dan martabat notaris yang mengemban jabatan kepercayaan. Sebagaimana ditemukan dalam kasus Putusan Pengadilan Tinggi Kota Palangka Raya Nomor 19/pdt/2020/PT.PLK yang menjerat seorang Notaris/PPAT atas penguasaan sertipikat hak milik dengan tanpa alas hak, yang menyebabkan kerugian pihak ketiga. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai larangan bagi notaris terkait penyalahgunaan jabatannya menurut ketentuan hukum di Indonesia dan implikasi yuridis dalam penguasaan sertipikat hak milik oleh Notaris yang menyebabkan kerugian pada pihak ketiga. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 4 Kode Etik Notaris Tahun 2015 mengatur terkait larangan bagi profesi notaris dalam rangka menciptakan perlindungan serta menghendaki agar notaris bertanggung jawab menjalankan tugas jabatannya sebagai jabatan kepercayaan yang bermartabat luhur. Berdasarkan penelitian ini sebagai bentuk tanggung jawabnya, Notaris/PPAT tersebut dapat dikenakan sanksi, yaitu sanksi perdata berupa ganti kerugian, sanksi pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sanksi administrasi berupa pemberhentian secara tidak hormat. Adapun terhadap pihak yang dirugikan dari perbuatan notaris tersebut, seharusnya melaporkan kepada Majelis Pengawas Notaris serta Majelis Kehormatan Notaris yakni sebagai lembaga pengawas notaris semestinya berperan aktif dalam memberikan persetujuan atau penolakan dalam pemeriksaan perilaku notaris yang mempengaruhi keluhuran dan martabat jabatan notaris.

---

This thesis examines how a notary's activities, both in the scope of their duties and in their daily life, can impact the nobility and dignity of a notary in a position of trust. As highlighted by the Palangka Raya City High Court Decision Number 19/pdt/2020/PT.PLK, which captured a Notary/PPAT for the control of a certificate of ownership with no rights, resulting in third-party losses. The legal laws in Indonesia ban notaries from abusing their position, and the legal consequences in the control of certificates of property rights by a Notary that cause losses to third parties are discussed in this paper. A statute approach and a case approach are used in this normative legal research. From the results of the study, it was found that Article 17 of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions and Article 4 of the 2015 Notary Code of Ethics regulates the prohibition of the notary profession in order to create protection and requires that The notary is responsible for carrying out his duties as a position of trust with high dignity. Based on this research as a form of responsibility, the Notary/PPAT may be subject to sanctions, namely civil sanctions in the form of compensation, criminal sanctions in Article 374 of the Criminal Code, administrative sanctions in the form of dishonorable dismissal. As for the parties who are harmed by the notary's actions, they should report to the Notary Supervisory Council and the Notary Honorary Council, namely as a notary supervisory agency, they should play an active role in giving approval or rejection in examining notary behavior that affects the nobility and dignity of the notary's position