Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Dana Pensiun merupakan sebuah bentuk lembaga keuangan yang memainkan peranan penting dalam masyarakat. Peranan yang diberikan Dana Pensiun menyangkut pengelolaan dana untuk masa depan pekerjalkaryawan juga sebagai instrumen yang melakukan pemupukan dana untuk pembangunan dana jangka panjang. Sebagai instrumen pengelolaan dana peserta, Dana Pensiun memberikan suatu jaminan ketenangan bagi para pekerja, baik pada saat yang bersangkutan masih menjadi karyawan aktif maupun pada saat pensiun. Sehingga tanpa disadari karyawan tidak akan merasa kehilangan penghasilan betapapun ia tidak bekerja. Oleh karena itu peranan Dana Pensiun berdimensi ganc!a. Dana pensiun bisa membuat karyawan tenang dan karena memiliki ketenangan bekerja, mereka bisa bisa produktif, loyal terhadap perusahaan sehingga pada gilirannya tercipta pola produktivitas nasional sccara keseluruhan .

Oleh karena itu Dana pensmn harus bisa mengarnankan kekayaan yang dikelolanya serta mengupayakan agar dana tersebut mencapai hasil yang optimal tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian.

Penelitian ini dibuat untuk mengevaluasi apakah portfolio investasi pada Dana Pensiun Bank BNI sudah optimal. Apakah ada portfolio investasi yang lebih baik yang memberikan tingkat hasil yang lebih besar dan risiko yang lebih kecil.

Dalam penelitian ini dilakukan penilaian pada investasi pada Deposito, Saham di bursa, Obligasi, Reksadana, Penempatan langsung, Surat Pengakuan Hutang serta Tanah dan Bangunan dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

.. Menganalisis tingkat keuntungan dari masing-masing investasi

.. Menghitung risiko atau penyimpangan yang terjadi dari hasil yang diharapkan

.. Menganalisis tingkat hasil dan risiko dari portfolio Dana Pensiun Bank BNI

.. Mengukur kinerja Investasi Portfolio dengan menggunakan Sharpe index, Treynor Index serta Jensen Index (alpha)

.. Membuat suatu rancangan proporsi masing-masing jenis investasi dengan merubahubah proporsinya.

.. Menganalisis portfolio dari hasil rancangan proporsi investasi untuk mendapatkan altematif portfolio yang optimal dengan kriteria Coefficient of Variation yang terkecil.

Kesimpulan, dari investasi portfolio Dana Pensiun Bank BNI didapat tingkat realisasi return rata-rata sebesar 16.27% pertahun dengan risiko rata-rata sebesar 4.35% per tahun dan Coefficient of Variation sebesar 0.2673. Dengan menggunakan Sharpe Index, dan Treynor Index, kinerja Investasi Portfolio Dana Pensiun BNI (1 6. 27%) belum dapat dikatakan baik dan optimal, karena lebih rendah dari rata-rata tingkat suku bunga SBI (1 bin =16.97%, 3 bin= 17.43%), karena hasil indeknya menjadi minus. Namun bila diukur dengan Jensen Index (alpha), hasilnya dapat dikatakan baik karena rata-rata market return yang rendah.

Sedangkan dari rancangan portfolio investasi Dana Pensiun Bank BNI yang dianggap optimal adalah rancangan investasi portfolio dengan proporsi yang terdiri dari Deposito 45.00%, Saham di bursa 0%, Obligasi 16.00%, Reksadana 4%, Penempatan Langsung 14.00%, Surat Pengakuan Hutang 6%, serta Tanah dan Bangunan 15.00%, karena Coeficient of Variationnya paling kecil yaitu 0.1319 dan return 0.1982.

Rancangan investasi portfolio diatas tersebut merupakan portfolio yang optimal bila dibandingkan dengan investasi portfolio pada Dana Pensiun BNI, karena satu unit return mengandung risiko sebesar 0.1319. Hal ini jelas lebih baik dibandingkan dengan hasil aktual dari portfolio investasi Dana Pensiun BNI

Abstrak :
ABSTRAK
Sejak ditetapkannya Undang-Undang Dana Pensiun pada tahun 1992, Dana Pensiun di Indonesia semakin berkembang pesat. Dana Pensiun semakin dikenal di mata masyarakat antara lain karena urgensinya yang semakin nyata dalam kehidupan setiap Insan Indonesia dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan bahkan bagi kepentingan pembangunan naslonal.

Pada hakekatnya, kepentingan akan adanya dana pensiun ini tidak hanya bagi karyawan saja, tetapi juga menyangkut berbagai pihak, baik secara mikro maupun makro. Secara mlkro, tujuan dan pengadaan program dana pensiun dapat dilihat dari sisi kepentingan karyawan dan kepentingan pemberi kerja. Dengan adanya program ini, karyawan peserta program akan memperoleh rasa aman dan kompensasi yang tebih baik karena adanya tambahan pendapatan dari perusahaan pada saat puma bakti. Dan ¡nii diharapkan meningkatkan motivasi mereka untuk lebih produktif. Dan secara makro, dana pensiun dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam upaya mengurangi ketergantungan sumber dana dari luar negeri.

Namun demikian, dengan semakin berkembangnya program dana pensiun ini, perlu pula dilakukan pengukuran kinerja suatu dana pensiun seperti pada perusahaan-perusahaan secara umumnya. Hai ini terutama agar dana pensiun dapat memenuhi kewajiban utamanya kepada karyawan pada saat pensiun nanti.

Studi yang dilakukan penulis disini adalah pada Laporan Keuangan Dana Pensiun A yang merupakan Dana Pensiun Pemberi Kerja dengan Program Pensiun Manfaat Pasti. Dengan program ini, peserta program akan mendapatkan Manfaat Pensiun yang pasti dan risiko dana berada pada perusahaan Pemberi Kerja. Oleh karena itu, perusahaan concern agar keadaan dana tersebut mencukupi atau dalam keadaan surplus, sehingga hal ini akan mengurangi beban iuran yang dibayarkan perusahaan.

Anailsis kinerja berdasarkan laporan keuangan ini, dimulai dengan mernperbandingkan Laporan keuangan selama periode tahun 1996-1998. Kernudian dilanjutkan dengan menganalisis laporan arus kas dan analisis common-size. Dan terakhir, dilakukan analisis rasio melalul kriteria-kriteria aktlvitas, likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Dalam melakukan analisis raslo dana pensiun ini, raslo-raslo yang digunakan diambil seperti pada rasio perusahaan secara umum, dan rasio-rasio lain yang dibuat dan disesuaikan dengan tujuan analisis yang ingin dicapai.

Dari analisis tersebut, menunjukkan kinerja Dana Pensiun A mengalami peningkatan yang pesat selama periode tersebut. Hal ini terutama dengan terjadi peningkatan pendapatan investasi yang besar yang didominasi dan pendapatan bunga, yang dikarenakan tingkat bunga perbankan yang tinggi pada permulaan krisis ekonomi di Indonesia. Dengan peningkatan kinerja ini, dlharapkan dapat mengurangi beban iuran yang dibayarkan Pemberi Kerja, meningkatnya Manfaat Pensiun yang diterima peserta pensiun, dan juga akan dapat pula meningkatkan pajak yang diterima Pemerintah. Namun, kinerja dana penslun yang meningkat pada Dana Pensiun A ini, belum tentu dapat dipertahankan. Hal ini terutama dengan kondisi perekonomian yang semakln baik, maka tingkat bunga akan turun. Sehingga hasil investasi Dana Pensiun A yang didominasi deposito, akan berubah seiring dengan perbaikan ekonomi. Untuk itu, dalam studi lebih lanjut, penulls menyarankan pertu diperpanjangnya penode analisis yang dilakukan agar dapat terlihat konsistensi kinerja Dana Pensiun A untuk periode selanjutnya. Dan analisis kinerja dana pensiun ini, akan lebih comprehensive apabila dilakukan pula analisis terhadap Laporan Aktuarisnya. Sehingga, pengaruh Kewajiban Aktuaria, besar luran, dan lan-laln dapat dilihat dan dianalisis pengaruhnya. Namun, dikarenakan keterbatasan data dan waktu, maka dalam analisis ini belum dapat dilakukan. Dan mudah-mudahan, hal ¡ni menjadi pertimbangan bagi rekan-rekan lain untuk melakukan analisis tersebut.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tata kelola yang dilakukan oleh Dana Pensiun AKM dan proses alokasi aset investasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan metode analisis dokumen dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas Dana Pensiun AKM belum sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola dana pensiun yang baik yang diatur pada POJK. Dana Pensiun AKM masih memiliki kelemahan dalam pelaksanaan prinsip III G20/ OECD 2015 dan stewardship code. Tahap perencanaan dan pelaksanaan proses alokasi aset Dana Pensiun AKM masih belum sesuai dengan teori

---

This study aims to evaluate the governance carried out by the AKM Pension Fund in managing investment funds and process of allocating its investment asset. The method used in this research is a case study. Data collection was carried out by document analysis and interview methods. The results of this study show that the application of the principles of transparency and accountability of the AKM Pension Fund is not in accordance with the principles of good pension fund governance stipulated in POJK. The AKM Pension Fund still has weaknesses in implementing the III G20/ OECD 2015 principles and the stewardship code. The planning and implementation stages of the pension fund asset allocation process are still not in accordance with the theory.

Abstrak :
ABSTRAK
Saat ini, skema pensiun di Indonesia terus menghasilkan defisit keuangan yang terus meningkat. Dengan memproyeksikan tantangan yang ada, penelitian ini bertujuan menganalisis peranan parametrical dan multipillar pension scheme reform dalam mengatasi defisit di masa yang akan datang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa parametrical pension scheme reform dapat mengurangi defisit tetapi tidak berhasil mengatasi tren defisit yang meningkat. Sementara itu, multipillar pension scheme reform dapat mengurangi defisit dan juga membalikkan trennya yang meningkat bergantung pada performa investasi. Jika dibandingkan dengan reformasi pensiun di Chili pada tahun 1981, multipillar reform juga mempunyai keunggulan dikala ketiadaan transitional cost

Abstrak :
ABSTRACT
By virtue of Law Number 11 Year 1992 on Pension Fund, the provision stating that the Pension Fund is the legal body both in private sector and public sector serves as the only legal basis for implementing the pension program. In order to build up the funds collected by the Pension Fund in the form of the premium obtained from the members of the Pension Fund and the Employer which is managed to obtain a return which ultimately will be given back to all Pension Fund members, the Pension Fund receives the facility from government in the form of the entire tax exemption pursuant to Law Number 17 Year 2000 on Income By virtue of Law Number 11 Year 1992 on Pension Fund, the provision stating that the Pension Fund is the legal body both in private sector and public sector serves as the only legal basis for implementing the pension program. In order to build up the funds collected by the Pension Fund in the form of the premium obtained from the members of the Pension Fund and the Employer which is managed to obtain a return which ultimately will be given back to all Pension Fund members, the Pension Fund receives the facility from government in the form of the entire tax exemption pursuant to Law Number 17 Year 2000 on Income Tax in conjunction with Decree of the Minister of Finance - the Republic of Indonesia Number 651/KMK.04/1994 on Certain Capital Investment Sectors which Generate Income for the Pension Fund which is not classified as the Object of Income Tax; however, to obtain the facility, the Pension Fund has legal obligation which must be observed and fulfilled properly, such as the provisions in making investment pursuant to the Decree of Minister of Finance - the Republic of Indonesia Number 511/KMK.06/2002 on Pension'Fund Investment and other regulations which have been designated by the Government, which control the Pension Fund, especially; The Pension Fund of Jiwasraya Employer (Dana Pensiun Pemberi KerjaIDPPK Jiwasraya). In writing this thesis, the type of the research conducted is normative descriptive legal research. The normative descriptive research in this thesis tends to be a case study, which is conducted pursuant to the consideration that the writer will elaborate the analysis systematically on the provision of the Pension Fund Law and other regulations which regulate the Pension Fund, i.e. which control the direction of the investment, and the imposition of tax as well as the facility of the entire tax exemption which is obtained by the Pension Fund, which is related to the Taxation Law on taxation aspect and provision in the Pension Fund, in its implementation by DPPK Jiwasraya, as a legal subject in this research, which is also analyzed based on the primary data from the interview result.

Abstrak :
Dalam Karya Akhir ini akan dibahas bagaimana suatu portofolio investasi dan kewajiban dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) ABC akan diimunisasi sehingga akan terproteksi dari adanya perubahan tingkat suku bunga. Untuk tercapainya aset dan kewajiban yang terimunisasi, nilai wajar dari aset investasi harus sama atau lebih besar dari nilai sekarang kewajiban, durasi aset (DA) = durasi kewajiban (DL) dan dispersi aset investasi lebih besar dari dispersi kewajiban. Aset investasi yang terimunisasi mempunyai potensi imbal hasil yang lebih tinggi dibanding dengan aset investasi yang tidak terimunisasi.

---

In this final task, will show how the investment portfolio and the liability of DPPK ABC will immune so that will protected from the changing of interest rate. In order to immunize asset and liability, market value of assets is greater than or equal to present value of liability, assets duration (DA) = liability duration (DL) and assets dispersion is greater than liability dispersion. Immunized assets have potensial return, where this potensial return will be higher than not immunize assets.

Abstrak :
Memperhatikan peran dan manfaat dana pensiun yang cukup strategis bagi negara serta mempertimbangkan pentingnya jaminan kesejahteraan bagi pekerja dihari tua, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Dengan perkembangan Dana Pensiun menjadi badan hukum yang terpisah dari badan hukum pendiri, diharapkan dapat menjamin pengembangan dana yang menjadi hak peserta Dana Pensiun. Di sisi lainnya, diharapkan pengelolaan Dana Pensiun dapat menjadi lebih baik, terencana dan profesional sehingga hasilnya akan mcmberikan banyak manfaat baik kepada individu peserta, perusahaan dan juga negara. Melalui penulisan tesis ini, penulis mencoba menggali dan menelaah perkembangan investasi Dana Pensiun Indonesia periode tahun 1996-2001, melalui rumusan masalah yang diajukan, yaitu: 1. Apakah terdapat pengaruh deposito dan saham secara signifikan terhadap hasil investasi pada DPPK PPMP? 2. Apakah terdapat pengaruh hasil investasi DPPK PPMK terhadap Rasio Kecukupan Dana (RKD)? 3. Apakah terdapat pengaruh hasil investasi DPPK dan DPLK terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)? 4. Apakah terdapat perbedaan pengelolaan investasi DPPK PPMP sebelum dan sesudah krisis moneter? Penelitian dilakukan melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan pengambilan sampel sebanyak 146 dari 267 populasi Dana Pensiun PPMP yang ada di Indonesia berdasarkan laporan dari Direktorat Dana Pensiun - Departemen Keuangan. 146 Dana Pensiun tersebut mcrupakan Dana Pensiun yang tetap ada sejak tahun 1996 sampai 2001 dan mempunyai laporan yang lengkap baik laporan keuangan maupun laporan investasinya. Data diolah dengan analisis korelasi, regresi liner sederhana dan berganda serta uji komparatif yang diproses melalui program uji statistik 1 software pengolahan data SPSS versi 11.5. Berdasarkan analisis data tersebut di peroleh: a. Hasil perhitungan regresi dan korelasi antara jenis investasi dengan hasil investasi diperoleh bahwa dalam model pengelolaan investasi di Indonesia khususnya untuk Dana Pensiun PPMK pada jenis investasi Deposito, Saham dan Tanah-Bangunan mempunyai hubungan yang signifikan dengan Hasil Investasi. Persamaan regresi linear: Hasil Investasi = 0,193 Deposito + 0,198 Saham + 0,106 Tanah & Bangunan. Jenis investasi lainya mempunyai hubungan yang secara statistik tidak signifikan dalam memberikan kontribusi kepada hasil investasi (kinerja keuangan). Walaupun dari rata-rata alokasi investasi dari tahun 1996-2001 investasi saham menempati urutan ke lima secara besarnya jumlah investasi, akan tetapi secara data empiris didapat bahwa investasi saham memberikan kontribusi yang lebih besar dibanding dengan jenis investasi lainnya. b. Rasio kecukupan dana (RKD) yang merupakan alat ukur kesehatan dari dana pensiun tidak dapat diberikan kontribusi yang baik dari Total Investasi. Hal ini didapat dari uji statistik yang menyatakan bahwa Total Investasi DPPK PPMP tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap RKD. Data rill juga menunjukkan masih cukup banyak dana pensiun Indonesia mempunyai RKD dibawah 100%. Total investasi ini perlu untuk ditingkatkan kinerjanya sehingga mendapatkan hasil investasi yang mcmadai untuk menopang RKD. c. Total Investasi Dana Pensiun baik dari DPPK dan DPLK mempunyai hubungan yang signifikan atau memberikan kontibusi yang berarti bagi Produk domestik bruto Indonesia. Hal ini berarti kehadiran Dana Pensiun memberi penambahan pada peningkatan PDB dan mempunyai peran yang berarti bagi negara serta berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. d. Pengelolaan investasi DPPK PPMP pada saat sebelum krisis moneter dibandingkan dengan saat sesudahnya, berdasarkan uji statisik analisis perbadingan rata-rata paired samples T-Tess didapat bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada model atau alokasi investasinya. Dari uji ini diketahui bahwa pola investasi dana pensiun di Indonesia dapat dikatakan mempunyai bentuk yang seragam. Saran atau usulan penulis: a. Berdasar kesimpulan pada point a. di atas dan dengan kondisi dimana kondisi suku bunga yang terus menurun, maka perlu untuk ditidaklanjuti pola investasi kepada penempatan saham dengan tentunya mencermati dan mendalami seluk beluk berinvestasi saham di pasar modal Agar dapat diperoleh basil investasi melalui capital gain atau deviden sesuai harapan. b. Karena hasil dari Total Investasi tidak signifikan terhadap RKD yang berarti terdapat variabel lain yang mcmpengaruhi, maka perlu bagi Dana Pensiun memperbaiki faktor manajemen termasuk perhitungan aktuarisnya yang akan berpengaruh pada RKD. c. Untuk lebih meningkatkan peran Dana Pensiun dan agar kinerjanya dapat lebih ditingkatkan, Pemerintah diharapkan dapat memberikan pembinaan dan bantuan agar kendala-kendala yang dihadapi pengelola Dana Pensiun dapat diatasi.

---

Pay attention the strategic role and the benefit of Pension Fund for the nation, as well as considering the importance of prosperity guarantee for the employee in the retirement time, Indonesian Government issued the Undang-Undang (Regulation) No. I I 1992 regarding the Pension Fund. By the progress of Pension Fund to become a Legal Entity that separate from the Founding Legal Entity (Company), expected that it can assure the fund improvement that belongs to the right of Pension Fund member. On the other side, it was expected that the management of Pension Fund can be better, well planning and more professional, so the result of Pension Fund will give much benefit to the personal that joint the program, company and also the nation. By this thesis, the writer tries to excavate and research the progress of Indonesian Pension Fund investment period of year 1996-2001, by the formulation of the propose cases, as follows: 1. Is there any significant effect of deposit and shares to the investment result on the DPPK PPMP? 2. Is there any effect of DPPK PPMK investment result to the Fund Fulfillment Ratio (Rasio Kecukupan Dana 1 RKD)? 3. Is there any effect of DPPK and DPLK investment result to the Product Domestic Bruto (PDB)? 4. Is there any difference in the DPPK PPMP investment management before and after the monetary crisis? The research was done by collecting data that taken with the amount 146 samples of 267 PPMP Pension Fund population that exist in Indonesia, base on the report of Direktorat Dana Pensiun (Pension Fund Devision) - Departemen Keuangan (Finance Department). The 146 Pension Fund is the Pension Fund Entity that still exist since the year 1996 up to 2001, and having the complete report both financial and investment report. Data was evaluated by analysis of correlations, simple and multiple regressions, and also the comparative test that processed by the statistic test program 1 software of data management SPSS version 11.5. Base on the analysis of data revealed that: a. Correlation and regression calculation result between the investment type and the investment result is revealed that in Indonesian investment management model especially for PPMK Pension Fund, the investment in the Deposit, Share and Land-Buildings have the significant correlation with the Investment Result. The linear regression equation is: Investment Result = 0,193 Deposit + 0,198 Shares + 0,106 Land & Building. The other investment type by statistic has no significant correlation in giving contribution to the investment result (financial performance). Even though, by the average of investment allocation since year 1996-2001, the investment of shares is in the fifth position by the amount of investment, but by the empirical data was obtained that the investment type of shares give more contribution than the other investment type. b. Fund Fulfillment Ratio (Rasio Kecukupan Dana 1 RKD) that is the tools to measure the health of Pension Fund could not give or supported by good contribution of Total Investment. This condition was obtained from the statistic test that mention the Total Investment of DPPK PPMP have no significant effect to Fund Fulfillment Ratio. The real Data is showed that there are many Pension Fund in Indonesia that have the Fund Fulfillment Ratio bellow 100%. This Total Investment needs to be improved for its performance so it can get the appropriate investment result to support the Fund Fulfillment Ratio. c. Total Investment of DPPK and DPLK Pension Fund have the significant correlation or give the significant contribution to Indonesian Product Domestic Bruto (PDB). This mean that the existence of Pension Fund give the effect of PDB and Pension Fund have significant role for the nation and for the improvement of people prosperity. d. DPPK PPMP investment management before compare to after the monetary crisis, base on statistic test average comparation analysis paired samples T-Test obtained that there is no significant differences of the investment allocation or model. By this test also obtained that the Indonesian investment pattern can be said that they have the same type of form. Writer's suggestion: a. Base on the conclusion at the above point a. and with the condition where the bank rate continuously decrease, therefore it is to be consider to make the investment pattern on the shares and of course by paying attention and getting to know well the way of investment in the stocks exchange in order to obtain the capital gain or dividend of stocks as considerable expectation. b. Because the result of Total Investment is not significant to RKD, that means there are the other variable which influenced therefore the Pension Fund need to improve the factor or management including the actuary calculation which will give effect to RKD. c. To improve more the Pension Fund role and to increase the performance, Government is expect to coach and helps to solve the barrier that faces by the Pension Fund management.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan tata kelola yang baik, manajemen risiko, dan pengendalian internal pada Dana Pensiun SC, Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menjalankan Program Pensiun Manfaat Pasti. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Descriptive Comparative dengan pengumpulan data survei langsung ke lapangan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Dana Pensiun SC telah menyusun pedoman tata kelola secara lengkap, namun pengendalian risiko khususnya segala risiko investasi yang signifikan terhadap asset Dana Pensiun dinilai masih kurang.

---

ABSTRACT
The research is conducted to analyze the implementation of good governance, risk management and internal control in SC Pension Fund, the employer rsquo s pension funds that runs the Defined Benefit Program. This research uses descriptive comparative study with survey data directly in the fieldwork. Conclusions of this study is SC Pension Fund has compiled a complete governance guidelines, but risk control in investment risk particular any significant to the assets of the Pension Fund is insufficient.

Abstrak :
Berfokus kepada permasalahan diskrepansi perolehan penghasilan di masa bekerja dan di masa pensiun, dimana sesuai dengan pemaparan hasil-hasil penelitian terdahulu yang menyatakan perlunya mencapai nilai replacement ratio di angka 62%, peneliti menggunakan data pendapatan per bulan di masa bekerja dari karyawan perusahan swasta PT.XYZ yang beroperasi di Jakarta, untuk melakukan perhitungan dan menentukan faktor-faktor demografi yang paling signifikan dalam mencapai angka replacement ratio yang dimaksud. Metode perhitungan yang digunakan adalah regresi linear dengan OLS, WLS yang dibandingkan dengan metode LASSO. Hasil perhitungan menyatakan adanya hubungan yang signifikan antara job level semasa bekerja, usia dan jumlah penghasilan terhadap nilai replacement rate di masa pensiun, sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan di negara berkembang lainnya. DPLK, sebagai program pendanaan pensiun yang dikembangkan oleh pihak swasta menjadi salah satu pilihan dalam meningkatkan penjaminan kehidupan sederhana yang layak, mendukung program nasional yang baru berjalan di Indonesia mulai tahun 2015, yaitu JHT (Jaminan Hari Tua) dan JP (Jaminan Pensiun). ......Focusing on the problem of income acquisition discrepancies during working and retirement period, which is in accordance with the exposure of the results of previous research stating the necessity to reach the replacement ratio value of 62%, researcher use monthly income date during each employment period of employee working for PT.XYZ a private company operating in Jakarta, to perform calculations and determine the most significant demographic factors in achieving the intended replacement ratio. The calculation method used is linear regression with OLS, WLS compared to LASSO method. The results of the calculation state that there is a significant relationship between job level during employment, age and amount of income to the income adequacy rate in retirement, in accordance with the results of previous studies conducted in other developing countries. DPLK, as a pension funding program developed by the private sector, is one of the options in increasing the guarantee of a decent simple life when entering pension period, supporting public pension fund program running in Indonesia started in 2015, namely JHT (Jaminan Hari Tua) and JP (Jaminan Pensiun).

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan Dana Pensiun Pertamina. Perbuatan tersebut telah diadili dengan menerapkan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun fokus masalah dalam penelitian ini yaitu status hukum keuangan Dana Pensiun Pertamina dalam konsep keuangan publik dan penegakan hukum terhadap kerugian dalam pengelolaan keuangan Dana Pensiun Pertamina. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat preskriptif analitis dengan pendekatan teori, konsep, dan peraturan perundang-undangan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan status hukum keuangan Dana Pensiun Pertamina tidak dapat dikategorikan sebagai keuangan negara karena sebagai suatu badan hukum privat kekayaan Dana Pensiun Pertamina terpisah dari kekayaan pendirinya PT Pertamina (Persero). Selain itu, penegakan hukum terhadap kerugian dalam pengelolaan keuangan Dana Pensiun Pertamina seharusnya mengacu pada asas lex specialis systematis (asas sistematis khusus) yaitu dengan menerapkan peraturan yang lebih spesifik mengatur tindak pidana Dana Pensiun yaitu UU No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun karena kerugian dalam pengelolaan keuangan Dana Pensiun Pertamina menyebabkan kerugian badan hukum penyelenggara dan penerima manfaat pensiun bukan kerugian keuangan negara. ......This study discusses the abuse of authority in the financial management of Pertamina Pension Fund. The act has been tried by applying Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption. The study examines the financial legal status of Pertamina Pension Fund in the concept of public finance and law enforcement towards losses in its financial management. This study is normative juridical research with analytical prescriptive method based on theories, concepts, and law regulations that are analyzed qualitatively. The study’s findings indicate that the financial legal status of Pertamina Pension Fund cannot be categorized as public finance because as a private legal entity, the assets of Pertamina Pension Fund are separated from the assets of PT. Pertamina (Persero) as the founder. In addition, law enforcement towards losses in the financial management of Pertamina Pension Fund must refer to the lex specialis systematic principle by applying more specific regulations governing Pension Funds Criminal Acts, namely Law Number 11 of 1992 concerning Pension Funds because losses in the financial management of Pertamina Pension Fund causes losses to the provider and the pension beneficiaries not losses of public finances.