Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 /PMK.03/2015 yang dikeluarkan pemerintah pada tahun 2015 bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan juga untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi ini merupakan studi kasus yang dilakukan di Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data kualitatif yang diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah Kebijakan Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 /PMK.03/2015 dapat dikatakan gagal baik dilihat dari sisi efektivitas, efisiensi, kecukupan maupun sisi rensponsivitas seperti yang dikemukakan oleh William N.Dunn.

---

Reinventing policy stipulated in the Minister of Finance Regulation No. 91 PMK.03 2015 issued by the government in 2015 aims to increase tax revenues and also to encourage tax compliance. This thesis is a case study conducted in South Jakarta Regional Office II of Directorate General of Taxation. This research is a qualitative descriptive study. The qualitative data obtained through the study of literature and in depth interviews. The results of this study are Reinventing policy stipulated in the Minister of Finance Regulation No. 91 PMK.03 2015 has failed to fulfill effectiveness, efficiency, adequacy and responsivity as proposed by William N.Dunn. "

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang analisis program penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017. Peneliti bertujuan untuk menguraikan alasan dilakukannya kembali kebijakan ini, perbedaan program penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2017 dengan tahun-tahun sebelumnya dan alternatif lain yang dimiliki BPRD DKI Jakarta terkait Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Hasil yang diperoleh menunjukkan terdapat beberapa alasan dilakukannya kembali program penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2017 yaitu dalam rangka HUT RI ke-72, optimalisasi penerimaan dan peningkatan tertib administrasi serta perbaikan sistem pendataan. Selain itu juga terdapat beberapa perbedaan dari kebijakan yang dilakukan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya adalah pelaksanaan razia bersama, pemberitahuan melalui media yang lebih luas, perpanjangan waktu pelayanan, dan peningkatan penerimaan dibanding tahun-tahun sebelumnya. BPRD DKI Jakarta memiliki alternatif lain baik yang sedang berjalan maupun dalam proses perencanaan. Saran untuk BPRD DKI Jakarta dan Samsat agar program ini, sosialiasinya dan alternatif lain untuk lebih dioptimalkan.

---

ABSTRACT

This study discusses about the analysis of program about administrative sanctions write off of vehicle tax at DKI Jakarta in 2017. The researcher aims to describe the reasons for the re implementation of this policy, the difference of administrative sanctions write off policy of vehicle tax in 2017 with previous years and other alternatives owned by BPRD DKI Jakarta related to Vehicle Tax. This research is a qualitative approach research. The results of this study indicate the existence of several reasons for the program that exist in the framework of Indonesia rsquo s 72nd Year of the Independence Day, optimizing the acceptance and improvement of administrative order and improvement of data collection system. There are also some differences from the policies undertaken this year with previous years is the implementation of joint raids, notices through the wider media, extension of service time, and increased revenues than in previous years. BPRD DKI Jakarta has other alternatives both ongoing and in the planning process. Suggestions for BPRD DKI Jakarta and Samsat for this program, its socialization and its alternatives to be more optimized."

"Implementasi Fasilitas Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi terindikasi bahwa masih sedikit Wajib Pajak yang memanfaatkan kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor dan tahapan proses implementasi dari kebijakan Fasilitas Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi di KPP Wajib Pajak Besar Dua. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif-deskriptif dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini adalah dari ketiga faktor implementasi kebijakan masih terdapat beberapa kekurangan. Hal ini dikarenakan (i) waktu pengudangan kebijakan yang kurang tepat (ii) tidak terdapat indikator keberhasilan kebijakan (iii) pertumbuhan ekonomi yang lambat dan teknologi yang masih belum mumpuni (iv) harapan dikeluarkannya kebijakan tax amnesty. Proses implementasi kebijakan diawali dengan penerbitan PMK 91/2015, dilanjutkan dengan meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak.

---

Implementation of Reduction or Nullification of Administrative Sanctions policy indicated that only few of taxpayers who take advantage of the policy. This research is aimed to describe policy implementation factors and process of Reduction or Nullification of Administrative Sanctions at Large Tax Office Two. This research conducted by using quantitative-descriptive approach with library research and in-depth interviews as data collection technique. The result of this research is among three factors of policy implementation, there are some lackness. This is because there are obstacles associated with (i) timing of policy implementation (ii) the absence of success indicator of policy implementation (iii) a slower economic growth and the technology is still not qualified (iv) rumour of tax amnesty policy. Implementation process started with PMK 91/2015, followed by increasing of taxpayers compliance and state reveue."

"Tesis lni membahas mengapa dlperlukan kebijakan penghapusan sanksi administrasi sesuai Pasa137 A Urulang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan bagaimana kepastian hukum bagi Wajib Pajak serta dampaknya yang memanfaatkan Penghapusan sanksi administrasi Pasal37 A Undang Undang Nomor 28 tahua 2007. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis. Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoieh melalui penelitian kepustakaan yaitu penelittan dengan menggunaka..i datasek.I.IIlder berupa buk.u-buku, pcratLU'an-peratur.:m, laporan-laporan, inforrnasi ilmiah dan bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Tujuan Kebijakan Penghapusan Penghapusan Sanksi Administrasi yang diatur dalam Pasal37A Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah agar Direktorat Jenderal Pajak mempunyai Data Base Wajib Pajak yang akurat disamping itu untuk menambah penerimaan pajak di tahun 2008. Kepastian Hukum bagi Wajib Pajak yang memanfaaikan Kebijakan Penghapusan Penghapusan Sanksi Administrasi yang dialur dalarn Pasal 37A Undang Undang Nomnr 28 Tahun 2007, alas data dan infonnasi yang disampaikan dalam SPT Tahuanan PPh /Pembetulan SPT Tahuanan PPh dalam rangka kebijakan ini adalah tidak akan dilakukan pemeriksaan sepaujang tidak ada data lain yang membuktikan bahwa SPT yang bersangkutan tidak benar. Namun demikian pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sangat terbuka untuk tahun-tahun pajak selanjutnya setelah tahun pajak 2006 (WP lama) atau tahun 2007 (WP Baru) Dampek Kebijakan Penghapusan Penghapusan Sanksi Administrasi yang diatur dalam Pasal 37 A Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 mempunyai ·pengaruh positif dan negatif bagi Wajib Pajak dan bagi Direktorat Jenderal Pajak.

---

This thesia discusses why the administrative sanction deletion policy is required in compliance witl1 Article 37A Act Number 28 Year 2007 and haw is legal certainty for taxpayer and its impact bay taking advantages of administrative suction deletion Article 37A Act Number 28 Year 2007. Research metlwd used is juridical normative. Data required in this research was obtained through library research namely research by using secondary data in fonn of books, regulation and Jaws, reports~ scientific information and

other writeing material related to the subject matter. The aim nf administrative sanction deletion policy as regulated in Arttcle 37 A Act Number 28 Year 2007 is in order that Directorate General of Taxation has an accurate Taxpayer Database in addition to increase tax revenue in 2008. Legal certainty for taxpayer by taking advantages from administrative sanction deletion policy as regulated in Article 37A Act Number 28 Year 2007, upon data and information submitted in Annual SPT Income Tax/Correction of Annual SPT Income Tax in order that there would be no inspection as long as there is no other data providing evidence that the SPT is not correct. However, the inspection toward taxpayers is very transparent fur futher Administrtive Sanction Delete!on Policy regulated in Article 37A Act Number 28 Year 2007 has positive and negative impacts for taxpayers and for Directorate General of Taxation."

"Kebijakan keringanan pokok dan penghapusan sanksi administrasi piutang pajak kendaraan bermotor disahkan melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2019 disebabkan oleh tunggakan pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 90 tahun 2019 di Kantor Samsat Jakarta Pusat, analisis hambatan pelaksanaan kebijakan, dan analisis kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta dalam menurunkan piutang pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma post-positivis dan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil evaluasi kebijakan ini menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut William N Dunn, bahwa pelaksanan kebijakan ini di Samsat Jakarta Pusat telah memenuhi kriteria efektif, efisien, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Namun tidak memenuhi kriteria kecukupan karena pada akhir 2019 masih terdapat piutang pajak kendaraan bermotor pada Samsat Jakarta Pusat. Hambatan yang dihadapi fiskus yaitu penumpukan Wajib Pajak pada akhir periode kebijakan, Kurang Sumber Daya Manusia dan peralatan. Hambatan yang dihadapi oleh wajib pajak yaitu antrian panjang dan membutuhkan lebih lama waktu dibandingkan pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa kebijakan. Selanjutnya kinerja Bapenda kurang baik dalam menurunkan tingkat piutang dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu upaya dalam menurunkan piutang dengan penerapan pengampunan pajak (penghapusan sanksi pajak) secara regular berdampak kurang baik pada kepatuhan Wajib Pajak.

---

The policy of tax relief and elimination of administrative sanctions for the vehicle tax receivable ratified through the Regulation of Governor of DKI Jakarta Province Number 90 of 2019 due to the vehicle tax arrears. This descriptive research aims to evaluate the implementation of policy at Samsat Office of Central Jakarta, analysis the barriers of policy implementations, and analysis the performance of the DKI Jakarta Regional Revenue Agency (Bapenda) in reducing the vehicle tax receivable and improving taxpayer’s compliance. This research uses a quantitative approach method with post-positivist paradigm and data collection techniques in the form of an in-depth interview and literature study. The Result of this study the policy implementations at Samsat Office of Central Jakarta has fulfill effectiveness, efficiency, equity, responsiveness and appropriateness as proposed by William N Dunn. However, it failed fulfill the criteria of adequacy because at the end of 2019 there were still vehicle tax receivable at Samsat Office of Central Jakarta. Obstacles faced by the tax authorities are the accumulation of taxpayers at the end of the policy period, lack of human resources and equipment. Obstacles faced by taxpayers are long queues and require longer time than motor vehicle tax payments without a policy. Furthermore, Bapenda's performance is not good in reducing the level of receivables and increasing taxpayer compliance. Then one of the efforts to reduce receivables by implementing tax amnesty (removal of tax sanctions) on a regular basis has an unfavorable impact on taxpayer compliance."