Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal seharusnya menjadi tonggak penting bagi terjaminya penegakan hukum dalam seluruh kegiatan di pasar modal, sehingga tercipta kepastian hukum bagi para pelaku pasar modal. Undang-undang Pasar modal memberikan kekuasaan yang sangat luas kepada Bapepam-LK, hal ini dapat dilihat dari berbagai ketentuan pasalnya seperti penetapan Bapepam-LK sebagai pengawas, pengatur perijinan, ketentuan pidana, bahkan Bapepam-LK diberi kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan apabila diduga telah terjadi tindak pidana di Pasar Modal. Bagi perusahaan efek yang melakukan tindak pidana Pasar Modal dimana yang bersangkutan berstatus hukum sebagai badan hukum perseroan maka dapat pula diberlakukan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Salah satu tindak pidana yang dapat masuk dalam ruang lingkup Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbuka adalah bilamana tindak pidana tersebut dilakukan di dalam pasar modal yang dilakukan oleh badan hukum perseroan menyangkut perihal tindakan tersebut merugikan nasabah di satu sisi pasar modal dan sisi lain tindak pidana tersebut telah merugikan perseroan yang bukan merupakan tujuan dari perusahaan tersebut. Adapun terkait dengan persoalan tersebut, telah terjadi dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Perusahaan Sekuritas yang merupakan suatu badan hukum perseroan yakni PT. Sarijaya Permana Sekuritas dimana Komisaris Utamanya, Herman Ramli yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan rekening nasabah. Atas tindakan Komisaris Utama tersebut, nasabah telah dirugikan atas dana nasabah yang ada di perusahaan sekuritas itu. Terhadap kasus tersebut diharapkan Bapepam mengambil tindakan tegas karena akibat yang timbul berdampak sangat luas. Selain jumlah uang yang begitu besar juga berdampak pada kepercayaan masyarakat pemodal. Skripsi ini mencoba untuk membuat tinjauan apakah secara yuridis terhadap tindakan Komisaris Utama PT. Sarijaya Permana Sekuritas yang telah membuat 17 rekening baru atas nama Sarijaya merupakan tindak pidana di bidang pasar modal. Selanjutnya sejauh mana tanggung jawab komisaris dilihat dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas bilamana terjadi kekurangan dana untuk mengembalikan dana nasabah. Serta bagaimana tindakan Bapepam-LK atas kasus Sarijaya ini guna terciptanya kepastian hukum dan mengembalikan kepercayaan masyarakat pemodal atas rasa aman. ......By the issuance of Law Number 8 Year 1995 on Capital Market, it should be a significant milestone for the assurance of law enforcement in all activities of the capital markets, so that there is a legal certainty for the perpetrators of the capital market. Law on Capital Markets provide very broad powers to Bapepam-LK, it can be seen from various provisions of the articles, such as the determination of Bapepam-LK as the supervisor, regulator of licensing, criminal provision, even Bapepam-LK is given the authority to take investigation action when there is suspected a crime occurred in the Capital Market. For the Stock companies committing criminal action in the Capital Market where the person concerned is as a legal entity of the Limited Liability Company, then it may also be enforced the Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Company. One of the crimes included in to the scope of Law No. 8 Year 1995 on Capital Market and the Law Number 40 Year 2007 on Opened Company is where the crime was committed in the capital markets by a corporate legal entity and the action has inflicted at one side the Capital Markets and on the other hand, the crime has inflicted the company’s goal. In relation to such matters, there has been an allegation of crime committed by a Security Company constituting as an incorporated company that is PT. Sarijaya Permana Sekuritas, where its President Commissioner, Herman Ramli has been alleged to have committed criminal abuse of customer accounts. On the action of the President Commissioner, client has been inflicted for the customer's funds deposited in the securities of the company. Toward such case, Bapepam is expected to take decisive action because the consequences arising out thereof has very large impact. Besides the large amount of money, it has also very large impact on the trust of investor societies. This thesis is arranged to make a juridical review to the action of President Commissioner of PT. Sarijaya Permana Sekuritas, who have made 17 new accounts in the name of Sarijaya constituting as a crime in the capital market. Furthermore, how far the responsibilities of the Board of Commissioners seen from the Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Company when there is lack of funds to refund the customer's funds. And how the actions of Bapepam-LK on the case of Sarijaya in order to create legal certainty and to restore the trust of investors on the sense of security.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai penggelapan yang dilakukan oleh Notaris berdasarkan kasus di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 141/PID/2017/PT.DKI, dimana Notaris melakukan penggelapan sertipikat rumah milik klien untuk mendapatkan keuntungan. Perbuatan Notaris tersebut melanggar hukum pidana. Perbuatan Notaris tersebut bertentangan dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris yang menyebutkan bahwa seorang Notaris harus memiliki integritas tinggi, jujur, amanah, tidak berpihak, tidak dapat memiliki kepentingan terhadap akta yang dibuatnya. Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut yaitu mengenai penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh Notaris dalam tindak pidana penggelapan dan tanggung jawab hukum penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh Notaris dalam tindak pidana penggelapan. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data dengan pendekatan kualitatif. Penggelapan yang dilakukan oleh Notaris melanggar hukum pidana dan juga melanggar ketentuan di dalam Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, sehingga Notaris bertanggung jawab atas perbuatannya baik secara administrasi, perdata dan secara pidana. Agar tidak menyalahgunakan jabatannya diperlukan pembinaan prefentif dari Majelis Pengawas Daerah, sanksi tegas dari Majelis Pengawas Notaris bagi Notaris yang melakukan tindak pidana dan tentunya integritas tinggi yang harus selalu dimiliki oleh Notaris.

---

This thesis discusses about embezzlement that was done by a Notary based on case in Jakarta High Court Decision No. 141 PID 2017 PT.DKI. The case is about a Notary who has embezzled his client rsquo s home certificate to get advantages. His action has violated criminal law. Furthermore his action conflicted with the requirement of a Notary according to Position of Notary Regulation and Code of Ethics of Notary that state a Notary must possess high integrity, honesty, trustworthy, independent and may not have interests to deeds that made by him. In regard to that case, therefore I am interested to research about the abuse of position by Notary in the criminal act of embezzlement and the liability of law from that action. This research is normative research and has characteristic as descriptive analytic. The type of data which is used is secondary data, consists of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data analysis is done with qualitative approach. This thesis conclude that embezzlement by a Notary is infringement to criminal law and violate the Notary Position and Code of Ethics of Notary, therefore he must liable for his actions according to administration law, civil law, and criminal law. In order to prevent a Notary to do such matter, some actions are required such as preventive coaching from Regional Supervisory Board, strict penalty from Notary Supervisory Board to the Notary who does an offense, and obviously the capability of a Notary to preserve a high integrity.

Abstrak :
Pembayaran pajak BPHTB merupakan self-assesment yaitu suatu sistem perpajakan dimana inisiatif untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak berada di tangan wajib pajak. Dalam prakteknya, kebanyakan klien meminta bantuan Notaris/PPAT untuk membayarkan pajak BPHTB tersebut. Namun masalah muncul ketika Notaris/PPAT tidak jujur dalam melaksanakan jabatannya dan melanggar kode etik. Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris/PPAT dalam penggelapan BPHTB yang dilakukan olehnya dan sanksi yang dapat dikenakan kepada Notaris/PPAT dikaitkan dengan studi kasus yang secara riil terjadi di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris/PPAT dapat dikenakan tanggung jawab secara hukum terhadap penggelapan BPHTB dilihat dari sudut pandang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik sehingga sanksi yang dapat dikenakan berupa sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administratif. ......The payment of BPHTB is a self assesment system where the initiative to fulfill the obligation of tax payment is in the hands of tax payers. In reality, most clients often ask for the help of Notary PPAT in paying their BPHTB. But the problem arises when a Notary PPAT is dishonest while carrying out his duty as a trusted profession and violates the code of ethics. This thesis discussed about Notary PPAT's liability in terms of embezzling BPHTB which was commited by himself and the sanctions that can be imposed on him. This research conducted using juridical normative and the result revealed that Notary PPAT could be imposed with legal responsibility against BPHTB embezzlement perceived from Criminal Code, Civil Code, Notary Position Act, and Notary PPAT Code of Ethic point of view. Therefore, criminal sanction, civil sanction as well as administrative sanction are the sanctions which could be imposed against them.

Abstrak :
Notaris sebagai lembaga kepercayaan, dalam menjalankan jabatan dan dalam kesehariannya wajib menjaga keluhuran moral dan etikanya. Tujuan penelitian dalam tesis ini ditujukan agar dapat mengetahui penerapan peraturan perundang- undangan serta kode etik notaris dalam prakteknya. Penyusunan tesis ini dilakukan dengan penulisan yuridis normatif karena dalam penulisan ini dilakukan studi dokumen serta tinjauan terhadap norma hukum tertulis yang mencakup penulisan terhadap asas-asas hukum. Tesis ini membahas mengenai tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh seorang Notaris I.K,S.H,SP.1 secara berulang kali, sebagaimana ternyata dalam putusan pengadilan Negeri Cibinong tanggal 24 Maret 2014 nomor 251/Pid.B/2013/PN.Cib dan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 29 April 2015 Nomor : 766/Pid.B/2014/PN Cib. Notaris tersebut menyalahgunakan jabatannya serta kepercayaan kliennya. Namun, dalam hal ini notaris I.K SH SP.1 tersebut tidak dijatuhkan sanksi sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundangan dan kode etik notaris yang berlaku. Menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan dan Kode Etik Notaris, notaris Indra Kadarsah SH SP1 telah memenuhi kategori sebagai Residivis, sehingga seharusnya dijatuhi hukuman administrasi berupa pemberhentian secara tidak hormat, hal ini berdasarkan kualitas kejahatannya, yakni penggelapan, dan jika dilihat dari kuantitas kejahatannya, yakni dihukum pidana penjara dalam waktu berdekatan, sehingga perbuatannya merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris dan Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan. Seharusnya Majelis Pengawas Notaris harus lebih aktif dalam menjalankan tugasnya. Majelis Pengawas Notaris dan Lembaga Pengadilan harus bersinergi satu sama lain agar dapat menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan secara optimal. ......Notary as an institution of trust, in doing daily basis must maintain moral and ethical grandeur. The research objective of this thesis is intended to determine the application of legislation and codes of conduct notary in practice. However, the notary is not infallible, and in practice, many notaries who committed the crime, not just once, but repeatedly. This thesis uses normative-yuridis methods writing, because in this paper conducted a study and review of the documents written legal norms that include writing to the principles of law. This thesis discusses the criminal acts of embezzlement committed by a Notary IK, SH, sp.1 by repeatedly, as evident in Cibinong District Court decision dated March 24, 2014 number 251 / Pid.B / 2013 / PN.Cib and the District Court's Decision Cibinong dated 29 April 2015 Number: 766 / Pid.B / 2014 / PN Cib. The notary abusing the trust of his clients in the care of his estate related interests. Notary as a respectable profession must have good moral character and must not misconduct, but, in this case the notary IK sp.1 SH is not imposed sanctions as it should be according to the laws and codes of conduct applicable notary. According to the provisions of the Regulations and Code of Notaries, notary Indra Kadarsah SH SP1 has fulfilled categories as Residivis, so it should have been sentenced to administrative form of dismissal in disgrace, it is based on the quality of his crime, the embezzlement, and when seen from the quantity of crimes, namely sentenced to imprisonment in the adjacent, so that his actions degrading the honor and dignity of the office of notary and Conducting a grave violation of obligations and prohibitions position. Notary Supervisory Council ought to be more active in carrying out its duties. Notary and Institutions Supervisory Council of the Court should be in synergy with one another in order to carry out supervision and oversight function optimal.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang Tanggung Jawab Notaris atas Penggelapan Titipan Uang Pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana wewenang dan tanggung jawab seorang notaris Untuk Menerima Titipan Uang Pajak Berkaitan Dengan Perbuatan Hukum Yang Dilakukan Notaris Dengan Klien. Mengenai hal ini tidak ada aturan tertulis yang melarang ataupun memperbolehkan notaris menerima titipan uang pajak dari wajib pajak. Tetapi kebiasaan ini tetap ada dalam lingkungan jabatan notaris, sehingga dapat berpotensi menimbulkan suatu tindak pidana berupa penggelapan titipan uang pajak. Seperti yang terjadi pada seorang notaris APW yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan pajak klien. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris, adapun bentuk laporan dari penelitian ini berdasarkan penelitian analisis kualitatif. Analisis dalam penelitian ini didasarkan pada wewenang dan tanggung jawab seorang notaris Untuk Menerima Titipan Uang Pajak Berkaitan Dengan Perbuatan Hukum Yang Dilakukan Notaris Dengan Klien. Dengan adanya penitipan uang pembayaran pajak oleh wajib pajak kepada notaris, maka akan timbul hak dan kewajiban notaris baik dalam bentuk pidana atau perdata. Hasil analisa adalah bahwa perbuatan menerima titipan uang pajak dari wajib pajak bukanlah suatu wewenang dari seorang notaris, sehingga tindakan penggelapan pajak ini harus dipertanggungjawabkan oleh pribadi seorang notaris, bukan notaris dalam menjalankan jabatannya. Tetapi, seorang notaris yang melakukan tindak pidana penggelapan dapat diberikan sanksi oleh pejabat yang berwenang, karena perbuatan ini telah melanggar prinsip kejujuran dan tanggung jawab yang harus dimiliki oleh seorang notaris. Tanggung jawab seorang notaris dapat berupa tanggung jawab pidana, perdata, administrasi, ataupun secara kode etik. Sehingga dengan adanya pertanggungjawaban tersebut dapat memberikan efek jera bagi notaris yang melakukan tindak pidana penggelapan atau perbuatan melawan hukum lainnya. ......This study discusses The Responsibility of Notary In Embezzlement Deposit of Tax. The purpose of this study is to analyze the extent to which the authority and responsibility of a notary to receive tax money in connection with legal actions carried out by notaries with clients. Regarding this matter, there are no written rules that prohibit or allow notaries to receive tax money from taxpayers. But this habit still exists in a notary public environment, so that it can potentially lead to a criminal act in the form of embezzlement of tax money. As happened to an APW notary who was found guilty of committing criminal acts of client tax evasion. To answer these problems, normative legal research methods are used with explanatory research typologies, while the report form of this study is based on qualitative analysis research. The analysis in this study is based on the authority and responsibility of a notary to receive tax money in connection with legal actions by notaries with clients. With the payment of tax payment money by the taxpayer to the notary, then the rights and obligations of the notary will arise in the form of criminal or civil law. The result of the analysis is that the act of accepting a deposit of tax money from a taxpayer is not the authority of a notary public, so this tax evasion must be personally accounted for by a notary, not a notary in carrying out his position. However, a notary who commits a criminal act of embezzlement can be sanctioned by an authorized official, because this act violates the principles of honesty and responsibility that a notary must have. The responsibility of a notary public can be in the form of criminal, civil, administrative or code of conduct responsibilities. So that this accountability can provide a deterrent effect for notaries who commit embezzlement or other illegal acts.

Abstrak :
ABSTRAK Dalam menjalankan jabatannya, seorang PPAT dapat dilakukan tuntutan pidana. Namun tidak semua PPAT yang tersangkut dalam suatu perkara pidana benar melakukan tindak pidana yang disangkakan tersebut. Pada penulisan ini, penulis memfokuskan pada pemasalahan yang terjadi pada seorang PPAT di Jayapura, yaitu terkait dengan pelaksanaan jabatan oleh PPAT di Jayapura dan juga terkait dengan tuntutan dugaan melakukan tindak pidana penggelapan sertipikat. Penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka. Dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan jabatan PPAT terdapat beberapa yang tidak dilakukan oleh PPAT, dan terhadap dugaan melakukan tindak pidana penggelapan sertipikat tidak terpenuhi unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP.

---

ABSTRACT In running position, a PPAT can be done to criminal prosecution. But not all PPAT implicated in a criminal case really committed the crime alleged is. At this writing, the author focuses on pemasalahan happens to a PPAT in Jayapura, which is associated with the implementation of the post by PPAT in Jayapura and also related to the alleged charges of committing criminal offenses of embezzlement certificate. The study was conducted by the research literature that is both normative law, namely by working out library materials. It can be concluded that in the implementation of the post PPAT there are some that are not made by PPAT, and on suspicion of committing the crime of embezzlement certificates are not met the elements of Article 372 of the Criminal Code.

Abstrak :
ABSTRAK
Penulisan thesis ini membahas mengenai implikasi penerapan Automatic Exchange of Information AEoI terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar di Indonesia. Namun, dengan meningkatnya perdagangan dan investasi dalam skala global di era globalisasi saat ini telah menyebabkan praktek penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan melibatkan negara-negara tax haven. Praktek penghindaran pajak ini akan sulit diberantas tanpa adanya suatu media yang memfasilitasi otoritas pajak masing-masing negara untuk dapat saling bertukar informasi. Oleh karena itulah organisasi kerjasama pengembangan ekonomi OECD telah mengembangkan kerjasama di bidang perpajakan dalam hal transparansi perpajakan dan pertukaran informasi secara otomatis. Kerja sama ini dikenal dengan nama Automatic Exchange of Information AEoI . Indonesia akan secara efektif mengikuti AEoI pertahun 2018 dengan 101 negara di dunia yang telah menyatakan komitmennya menerapkan AEoI tersebut. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini menyimpulkan bahwa penerapan AEoI akan berimplikasi pada peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak secara berkesinambungan melalui perluasan data dan basis pajak yang diperoleh. Namun, penerapan AEoI ini juga akan menimbulkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya, seperti adanya kerahasiaan bank yang diatur dalam UU Perpajakan dan UU Perbankan, belum adanya jaminan terhadap hak-hak Wajib Pajak serta koordinasi antar institusi di Indonesia yang belum optimal dilakukan dalam rangka pertukaran informasi keuangan Wajib Pajak juga akan menimbulkan hambatan dalam penerapan AEoI di Indonesia. Oleh karena itulah dengan adanya AEoI, Pemerintah Indonesia perlu menyiapkan regulasi aturan hukum yang ada dan aturan teknis lainnya dalam rangka AEoI, seperti melakukan revisi terhadap UU Perbankan dan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan guna mendukung implementasi pelaksanaan AEoI di Indonesia.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about The Implication of The Automatic Exchange of Information AEoI for Tax Revenue in Indonesia. Taxes are the largest source of state revenue in Indonesia. However, the increasing of trade and investment on a global scale in the era of globalization nowadays has led to the practice of tax evasion by taxpayers involving tax haven countries. Tax evasion will be difficult to eradicate without a media that facilitates the competent authority of each country in order to exchange of information. Therefore Organization for Economic Cooperation and Development OECD has developed a cooperation in the field of taxation in terms of transparency and exchange of tax information automatically. This cooperation known as the Automatic Exchange of Information AEoI . Indonesia will effectively apply AEOI in 2018 with 101 countries in the world who have expressed their commitment to apply the AEOI. This thesis uses normative juridical methods, has concluded that the implementation of AEoI will increase the tax compliance and tax revenue in Indonesia through the expansion of the data and tax bases. However, the implementation of AEoI would also pose obstacles in its implementation, such as the existence of bank secrecy set out in Taxation Law and Banking Law, and there rsquo s no guarantee for the confidentiality data of taxpayers. Hence the presence of the AEOI, the Indonesian government needs to set up a regulatory legal regulations and other technical rules in order for the implementation of the AEOI, as did the revision of the Banking Act and the Law on General Provisions and Tax Procedures in order to support the implementation of the AEOI in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam kaitan dengan jabatan notaris yang berwenang membuat akta otentik, seorang notaris harus menghindari terjadinya penyalahgunaan jabatannya. Namun tidak jarang terjadi bahwa terdapat oknum notaris yang terjebak dalam tindak pidana. Dalam hal ini khususnya tindak pidana penggelapan uang milik kliennya yang dapat merugikan kliennya tersebut. Maka dengan latar belakang tersebut, penulis merumuskan permasalahan dalam thesis ini yaitu mengenai bagaimanakah tindak pidana penggelapan uang milik klien yang dilakukan oleh notaris apabila dikaitkan dengan sumpah jabatan notaris berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 632/Pid.B/2013/PN Mlg? bagaimanakah tanggung jawab notaris dan akibat hukum atas penggelapan uang milik klien yang dilakukannya tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal doctrinal research yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku, maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan. Penelitian ini didasarkan pada data sekunder dengan tipologi penelitian yaitu deskriptif analitis dan alat pengumpulan datanya yaitu studi dokumen yang kemudan data tersebut dianalisa dengan metode analisis data kualitatif. Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh seorang pejabat notaris merupakan tindakan yang sangat melanggar sumpah jabatan notaris. Dalam sumpah jabatannya, notaris telah bersumpah akan menjalankan secara amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Hal tersebut dapat merusak nama baiknya sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat, dan untuk membuat efek jera atas perbuatannya yang menyimpang tersebut, notaris harus bertanggung jawab akan sanksi yang seharusnya diberikan kepadanya tersebut berupa sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif. Dan dalam kasus tersebut seharusnya dihukum lebih adil sesuai dengan perbuatannya karena perbuatan yang dilakukannya termasuk tindak pidana penggelapan dengan pemberatan.

---

ABSTRACT
In regard to the notary office authorized to make an authentic deed, a notary must avoid the abuse of his position. But not infrequently happens that there are unscrupulous notaries who are stuck in a criminal act. In this case, particularly the crime of embezzlement of money belonging to her client that could harm her client. So with that background, the authors formulate the problem in this thesis is about how the crime of embezzlement of clients which is done by a notary when linked with the oath of office notary by Malang District Court 39 s Decision No. 632 Pid.B 2013 PN Mlg how is the responsibility of the notary and the legal consequences of embezzlement of money belonging to a client that does it. The method used in this thesis is normative. Normative juridical research method is also called the doctrinal research doctrinal research is a study to analyze the good law is written in the book, as well as law decided by the judge through the court process. The study was based on secondary data typology is descriptive analytical research and data collection tool that studies document that kemudan such data analyzed by qualitative data analysis methods. The criminal acts of embezzlement committed by an official notary an action that is in violation of the oath of office notary. In the oath of office, the notary has vowed to run as a trustworthy, honest, thorough, independent, and impartial. It may damage his reputation as an institution that is trusted by the community, and to create a deterrent effect on the deviant actions, the notary must be responsible for the sanctions that should be given to him in the form of criminal sanctions, civil penalties and administrative sanctions. And in such cases to be judged more fairly according to his actions because of what he did, including the crime of embezzlement by weighting.

Abstrak :
Notaris dalam melaksanakan jabatannya dapat melakukan pelanggaran apabila tidak berpedoman kepada UUJNP dan Kode Etik Notaris. Salah satu pelanggaran Notaris yang terjadi adalah penahanan sertipikat milik kliennya setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Gianyar mengenai pembatalan PPJB, serta telah selesainya pengurusan IPPT. Pokok Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana akibat hukum serta tanggung jawab Notaris sehubungan dengan adanya penggelapan sertipikat. Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analitis, dengan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian adalah dengan selesainya Pengurusan IPPT serta adanya putusan pembatalan perjanjian pengikatan jual beli antara pihak calon pembeli dan calon penjual, maka sertipikat seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya, namun sertipikat tersebut ditahan dan tidak dikembalikan oleh Notaris. Oleh karena itu, Notaris dikatakan melakukan tindak pidana penggelapan. Selain itu, hasil penelitian juga menggambarkan bahwa tanggung jawab Notaris atas penahanan sertipikat milik kliennya adalah tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, tanggung jawab secara hukum perdata dan tanggung jawab secara administratif sebagaimana diatur dalam UUJNP tentang Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris.

---

Notary in executing their duties may commit a breach when not guided by UUJNP and Notarial Code of Ethics. One of the breach that occur was withheld of the client`s certificate by the Notary after the Court Judgement on termination of sale and purchase of binding agreement and the completion of IPPT. The main problems in this thesis are how the legal consequences and the Notary responsibilities related to the embezzlement of certificate. This research used the normative juridical approach, by using descriptive, and analytical research method. The result indicated that in the event the completion of IPPT and the Court Judgement on termination of sale and purchase of binding agreement between the prospective seller and buyer the certificate should be returned to the owner. However, the certificate was withheld and did not return to the owner. Therefore, a Notary is said to commit a criminal offense of embezzlement. In addition, the results of the study also describe that the criminal offences of embezzlement committed by a Notary to the client 39 s land certificate, thus the responsibility borne by the Notary is the criminal responsibility as stipulated in Article 374 of the Criminal Code, by civil law and administrative responsibility as specified in UUJNP and Notarial Code of Ethics.

Abstrak :
Notaris merupakan jabatan kepercayaan. Tidak hanya terkait akta yang dibuatnya, tetapi terhadap diri pribadinya pula. Pada kenyataannya, terdapat seorang notaris yang melakukan penggelapan atas suatu dokumen milik kliennya. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1369/Pid.B/2021/PN Tng, majelis hakim memutus Notaris DO melakukan penggelapan atas sertifikat hak milik nomor 01177/Pondok Cina atas nama EY milik kliennya yang bernama GTS. Sertifikat tersebut ia berikan kepada rekannya yang bernama LA dan KI alias I sebagai jaminan utang pribadinya. Dalam penulisan ini akan menganalisis mengenai dokumen milik klien berupa sertifikat hak atas tanah menjadi objek tindak pidana penggelapan. Selain itu akan menganalisis juga terkait sejauh mana seorang notaris dapat dikatakan melakukan penggelapan. Terakhir, akan menganalisis implikasi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1639/Pid.B/2021/PN Tng terhadap jabatan yang dimiliki oleh Notaris DO. Guna menganalisis hal-hal tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus (case study approac). Hasil dari penelitian ini adalah sertifikat hak atas tanah memenuhi unsur suatu benda dalam penggelapan, sehingga sertifikat hak atas tanah milik klien dapat menjadi objek penggelapan oleh notaris. Tidak semata-mata notaris yang menguasai dokumen milik kliennya dapat dituduh melakukan penggelapan, hanya yang bertentangan dari sifat hak yang dimiliki atas dokumen tersebut seorang notaris dapat dikatakan melakukan penggelapan. Atas penggelapan yang dilakukannya, Notaris DO dapat dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian sementara dari jabatannya serta usul untuk diberikan sanksi pemberhentian tidak hormat kepada Menteri. ......Notary is a position of trust. Not only related to the deed they made, but to themselves as well. In fact, there is a notary who embezzled a document belonging to his client. Based on the Tangerang District Court Decision Number 1369/Pid.B/2021/PN Tng, the panel of judges decided that Notary DO had embezzled the certificate of ownership number 01177/Pondok Cina on behalf of EY belonging to his client named GTS. He gave the certificate to his colleagues named LA and KI as collateral for his personal debt. In this thesis, we will analyze the client's documents in the form of certificates of land rights which are the object of the crime of embezzlement. In addition, it will also analyze the extent to which a notary can be said to have committed embezzlement. Last, it will analyze the implications of the Tangerang District Court Decision Number: 1639/Pid.B/2021/PN Tng on the position held by Notary DO. In order to analyze these matters, the research method used is normative legal research with a case study approach. The result of this thesis research is that the certificate of land rights fulfills the element of an object in embezzlement, so that the certificate of land rights belonging to the client can be the object of embezzlement by a notary. Not all notaries who controls documents belonging to his client can be accused of embezzlement, only that contrary to the nature of the rights he has over the document a notary can be said to have committed embezzlement. For his embezzlement, Notary DO may be subject to administrative sanctions in the form of temporary dismissal from his position as well as a suggestion to be given a dishonorable dismissal sanction to the Minister.