Notaris merupakan jabatan kepercayaan. Tidak hanya terkait akta yang dibuatnya, tetapi terhadap diri pribadinya pula. Pada kenyataannya, terdapat seorang notaris yang melakukan penggelapan atas suatu dokumen milik kliennya. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1369/Pid.B/2021/PN Tng, majelis hakim memutus Notaris DO melakukan penggelapan atas sertifikat hak milik nomor 01177/Pondok Cina atas nama EY milik kliennya yang bernama GTS. Sertifikat tersebut ia berikan kepada rekannya yang bernama LA dan KI alias I sebagai jaminan utang pribadinya. Dalam penulisan ini akan menganalisis mengenai dokumen milik klien berupa sertifikat hak atas tanah menjadi objek tindak pidana penggelapan. Selain itu akan menganalisis juga terkait sejauh mana seorang notaris dapat dikatakan melakukan penggelapan. Terakhir, akan menganalisis implikasi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1639/Pid.B/2021/PN Tng terhadap jabatan yang dimiliki oleh Notaris DO. Guna menganalisis hal-hal tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus (case study approac). Hasil dari penelitian ini adalah sertifikat hak atas tanah memenuhi unsur suatu benda dalam penggelapan, sehingga sertifikat hak atas tanah milik klien dapat menjadi objek penggelapan oleh notaris. Tidak semata-mata notaris yang menguasai dokumen milik kliennya dapat dituduh melakukan penggelapan, hanya yang bertentangan dari sifat hak yang dimiliki atas dokumen tersebut seorang notaris dapat dikatakan melakukan penggelapan. Atas penggelapan yang dilakukannya, Notaris DO dapat dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian sementara dari jabatannya serta usul untuk diberikan sanksi pemberhentian tidak hormat kepada Menteri.

---

Notary is a position of trust. Not only related to the deed they made, but to themselves as well. In fact, there is a notary who embezzled a document belonging to his client. Based on the Tangerang District Court Decision Number 1369/Pid.B/2021/PN Tng, the panel of judges decided that Notary DO had embezzled the certificate of ownership number 01177/Pondok Cina on behalf of EY belonging to his client named GTS. He gave the certificate to his colleagues named LA and KI as collateral for his personal debt. In this thesis, we will analyze the client's documents in the form of certificates of land rights which are the object of the crime of embezzlement. In addition, it will also analyze the extent to which a notary can be said to have committed embezzlement. Last, it will analyze the implications of the Tangerang District Court Decision Number: 1639/Pid.B/2021/PN Tng on the position held by Notary DO. In order to analyze these matters, the research method used is normative legal research with a case study approach. The result of this thesis research is that the certificate of land rights fulfills the element of an object in embezzlement, so that the certificate of land rights belonging to the client can be the object of embezzlement by a notary. Not all notaries who controls documents belonging to his client can be accused of embezzlement, only that contrary to the nature of the rights he has over the document a notary can be said to have committed embezzlement. For his embezzlement, Notary DO may be subject to administrative sanctions in the form of temporary dismissal from his position as well as a suggestion to be given a dishonorable dismissal sanction to the Minister.