Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
lJntuk meningkatkan kesejahteraan pegawai, sejak tanggal 1 April 1974 direksi BUMN ?X? menetapkan kebijakan menyisihkan dana dalam bentuk tabungan yang akan diberikan kepada pegawai saat putus hubungan kerja. Pengelola dana tabungan tersebut berbentuk yayasan. Yayasan pengelola dana tabungan mengalami perkembangan dari terakhir adalah yayasan tabungan pegawai BUMN ?X? yang berdiri pada 17 Pebruari 1993.

Krisis perekonomian regional asía tenggara sejak pertengahan bulan Juli 1997 berdampak pada perekonomian indonesia hingga saat ini. Kondisi krisis ini berakibat pada indikator makro ekonomi seperti inflasi, tingkat bunga dan nilai tukar rupiah. Hasil pengembangan dana yayasan sangat banyak tergantung pada indikator tersebut, untuk itu diperlukan keputusan investasi yang tepat. Tujuan studi kasus ini adalah melihat sampai sejauh mana keputusan investasi sudah dilakukan tepat sasaran dalam mengoptimalkan pengelolaan dana tabungan.

Selama tahun analisa yaitu 1995/96 hingga 1998/99 kebijakan alokasi aset investasi yayasan bertumpu pada deposito berjangka yaitu diatas 85% dari total nilai investasi. Bila melihat hasil pada tahun 1995/96 dan 1996/97, dimana krisìs ekonomi belum melanda Indonesia maka hasil dari deposito berjangka lebih rendah dari hasil saham atau hasil obligasi. Dengan tingkat suku bunga dan kurs US dollar yang tinggi sejak krisis, alokasi aset investasi dalam deposito berjangka adalah tepat.

Batasan-batasan yayasan adalah likuiditas rendah, horison investasi panjang, peraturan relatif rendah, dikenakan pajak dan mempunyai kebutuhan khusus akan besarnya hasil investasi sebagai bekal peserta di hari tua dan penyisihan dana untuk pengembangan. Selanjutnya tujuan yayasan adalah return requirement mendapatkan capital gain dengan hasil minimal setara bunga deposito bank pemerintah dengan toleransi resiko relatif lebih besar dari rata-rata investor institusi.

Sesuai batasan dan tujuan yayasan maka kebijakan investasi dalam alokasi aset sebaiknya dalam bentuk saham dan obligasi dengan proporsi lebih besar dari proporsi deposito berjangka. Diversifikasi investasi harus dilakukan pada saham penempatan langsung, tanah dan bangunan, dari usaha sektor rill. Diversilikasi juga perlu dilakukan pada pasar luar negeri.

Pada tahun 1998/99 hasil dari deposito berjangka merupakan 95,64% dan hasil usaha yayasan dengan alokasi sebesar 97,31% dari total nilai investasi. Tingkat hasil dari deposito berjangka sebesar 35,40% selama tahun 1998/99. Berdasarkan analisa portofolio tahun 1998/99, maka alokasi aset yang optimal adalah 100% penempatan dalam deposito berjangka.

Abstrak :
Alasan dan tujuan penulisan ini adalah mempelajari teoriteori yang berhubungan dengan akuntansi dan pengelolaan dana pada perusahaan bank, serta melakukan evaluasi terhadap akuntansi dan pengelolaan dana pada Bank "A". Dua metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan mengadakan wawancara kepada pejabat perusahaan serta pengumpulan data-data dari perusahaan tersebut. Penelitian kepustakaan meliputi penelitian terhadap literatur-literatur yang ada. Deregulasi perbankan menyebabkan bank harus mengelola dana-dananya seefisien mungkin. Pengelolaan dana yang terpadu ditujukan untuk mencapai liquidity dan profitability yanng seimbang. Untuk pengelolaan dana tersebut manajemen memerlukan informasi-informasi yang mendukung. Akuntansi sebagai sumber informasi merupakan dasar bagi penentuan kebijakan dan langkah-langkah yang akan diambil oleh manajemen. Evaluasi atas akuntansi dana Bank "A" ditekankan pada transaksi valuta asingnya. Sementara itu evaluasi pengelolaan dananya adalah pada likuiditas, return dan risknya dan pengelolaan valuta asingnya. Untuk meningkatkan performance, Bank "A" perlu mengembangkan transaksi devisanya dan jasa-jasa yang menghasilkan fee income.

Abstrak :
Bank Islam merupakan suatu lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasi berdasarkan Syariah Islam, yakni dengan menjauhi praktek-praktek sistem bunga dan menggantinya dengan sistem bagi hasil. Bank Islam ini didirikan bukan untuk menyaingi lembaga keuangan yang telah ada, tetapi terutama adalah untuk melayani kebutuhan umat Islam yang memelihara dirinya dari keraguan tentang adanya unsur riba yang terdapat dalam "sistem bunga bank yang ada sekarang. Dalam skripsi ini pembahasan akan di tekankan" pada aspek pengelolaan dana dan profitabilitas dalam bank Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan dan metode lapangan. Dalan hal ini, penulis mengambil contoh kasus pada Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB). Dari hasil penelitian, ternyata BIMB dalam usaha perolehan sumber-sumber dana dan pengalokasiannya menerapkan tiga prinsip operasional, yang terdiri dari sistem bagi hasil, sistem jual beli (margin keuntungan), dan sistem fee (jasa), yang kemudian diperinci dalan bentuk-bentuk produk dengan dasar kontrak yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam. Adanya belum pasti kondisi di mana pihak deposan pada menerima pendapatan tambahan bank Islam dari dana simpanannya, dan adanya kemungkinan tingkat bunga dari bank konvensional (yang lebih memberikan kepastian) kadang-kadang lebih menarik (lebih tinggi), maka hal ini nenuntut adanya sikap amanah dari pihak deposan dan juga dilandasi oleh kesadaran akan perlu ditegakkannya prinsip-prinsip Syariah Islam. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan perlu adanya penyusunan model operasi perbankan Islam yang baku, yang dapat diterapkan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat, selain itu juga perlu adanya profesionai siap pakai dan dapat diandalkan manajemen bank Islam.

Abstrak :
Skripsi ini adalah mengenai peranan dari komite yang menangani pengelolaan dana suatu bank. Fokusnya adalah bagaimana komite ini bekerja pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) dengan menggunakan empat fungsi utama pengelolaan assets-liabilities. Dengan melihat keempat fungsi tersebut terlihat bahwa peranan dari komite tersebut pada bank ini adalah sangat penting dalam penataan portfolio neraca bank, dalam rangka memaksimumkan keuntungan dengan mengambil risiko yang dapat diterima. Sehingga memberikan arahan dalam hal investasi dan upaya memperoleh pendapatan bank. Dalam skripsi ini juga dilihat bahwa untuk melaksanakan pengelolaan assets-liabilities yang baik diperlukan paling tidak tiga hal pokok yaitu adanya suatu konsep pengelolaan assets-liabilities, sistem informasi yang dapat mempercepat proses pelaporan, dan yang terpenting terdapat komite yang menangani pengambilan keputusan tersebut yang disebut dengan Assets-Liabilities Committee. Penelitian dilakukan pada berbagai laporan yang dikeluarkan oleh Assets-Liabilities Committee dan juga laporan tahunan bank yang bersangkutan.

Abstrak :
Dana merupakan masalah paling menenunkan dalam pelaksanaan fungsi lembaga keuangan yang menghubungkan kepen tmgan unit ekonomi yang mempunyai surplus dana dan unit ekonomi yang yang membutunkan dana untuk digunakan pada ke giatan yang bersifat produktif. Pada dasarnya sumber dana utama suatu lembaga keuangan berasal dari dana masyarakat; Kelangsungan hidup suatu lembaga keuangan di frentu- kan oleh kemampuannya dalam mengelola dana yaitu kemampuan nya menghimpun dana semaksimal mungkin dengan biaya semi¬nimal mungkin serta menyalurkannya pada sektor produktif sehingga memberikan keuntungan optimal bagi perusahaan. Sebagai lembaga keuangan bukan bank jenis mvesrasi P T "X" melaksanakan fungsi penghimpunan dan pengalokasian dana kemasyarakat dengan tidak diperbolehkan menghimpun dana dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito serta tidak diizinkan memberikan kredit Dana yang diumpun di¬alokasikan untuk membeli surat-surat; berharga sebagai sarana penanaman dana pasar uang (jangka pendek) dan pasar modal (investasi). Dari penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa penanaman dana pasar uang khususnya untuk instrumen warkat niaga tidak berbeda dengan kredit perbankan karena warkat niaga tersebut tidak dijual kembali tetapi tetap menjadi portofolio PT "Z" sampai saat jatuh tempo Juga disimpulkan pengelolaan dana PT ,TX" belum terlaksana secara efisien Arrirya meningkatnya jumlah dana dihimpun dan yang dialokasikan tidak mengakibatkan meningkatnya rentabilitas perusahaan Beberapa faktor yang menjadi penyebabnya antara lain adalah keterbatasan manajemen PT nXn sendiri, situasi perekonomian dan kebijakan pemerintah yang membatasi ruang gerak perusahaan. Oleh karena itu manajemen perlu meningkatkan efisiensi dengan lebih aktif mencari sumber dana murah dan melakukan evaluasi yang lebih teliti terhadap calon nasabah Selain itu perlu usaha yang lebih aktif untuk menarik lebih banyak perusahaan yang hendak memasyarakatkan sahamnya (under writing) karena hal ini tidak saja memberikan pendapatan yang memadai bagi PT X, juga membantu program pemerintah dalam rangka pemerataan pendapatan bagi masyarakat.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai tinjauan hukum terhadap kasus dugaan penggelapan dana nasabah oleh PT Optima Kharya Capital Management yang menimbulkan suatu tindakan pengalihan Kontrak Pengelolaan Dana sebagai upaya restrukturisasi. Topik skripsi ini menarik untuk diangkat karena sebelumnya belum ada skripsi yang membahas mengenai tindakan pengalihan kontrak investasi dan mengingat juga kasus ini masih berjalan hingga saat skripsi ini dibuat, sehingga untuk melakukan analisis terhadap kasus merupakan suatu hal yang cukup menantang bagi Penulis. Skripsi ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor V.G.6 merupakan salah satu cara untuk mengurangi kasus- kasus terkait Kontrak Pengelolaan Dana seperti pada kasus PT Optima Kharya Capital Management yang di dalamnya juga terdapat pelanggaran maupun kejahatan pasar modal. Mengenai opsi pengalihan Kontrak Pengelolaan Dana juga disimpulkan tidak efektif dan tepat untuk dilakukan. ......This thesis discusses about the legal aspects of the assessment of embezzlement's case by PT Optima Kharya Capital Management which causes a discretionary fund? transferring as a restructuring way. The thesis's topic is interesting because previously not only there had no thesis discussed about investment contract's transferring yet but also considering that the case is still processing until this thesis is made so that analyze this case is a challenging thing for the writer. This thesis is stacked by legal normative method which delivers descriptive analytical information. The results of the research conclude that the making of Badan Pengawas Pasar Modal's Rule Number V.G.6 is a way to reduce many cases about Discretionary Fund like the case of PT Optima Optima Kharya Capital Management which also consist of capital market's violation and crime. Concerning the option of Discretionary fund?s transferring concludes that it is not a right way to do.

Abstrak :
Tulisan ini menyajikan penelitian secara doktrinal terhadap pengelolaan dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dana Desa Adat Baduy Kanekes. Persoalan yang muncul berupa ketika Desa Adat Baduy Kanekes menolak pemberian dana desa oleh pemerintah pusat, sehingga dana yang sudah diberikan mengendap dalam Rekening Kas Daerah Kabupaten Lebak yang kemudian dimanfaatkan untuk dikelola. Pengelolaan tersebut merupakan kewenangan pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah, dimana desa merupakan satuan pemerintahan di bawah daerah. Namun sejatinya desa pun memiliki otonominya sendiri yang berdasarkan hak asal usul dan istiadatnya terlebih lagi desa adat. Oleh karenanya, desa mempunyai kewenangan atas pengelolaan keuangannya termasuk dana desa, sehingga pola pertanggungjawaban atas keuangan desa berbeda dengan keuangan daerah secara yuridis maupun administratif. Kendati pun belum ada aspek yuridis untuk memayungi pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Meskipun demikian, aspek pengelolaan dana desa harus dipertanggungjawabkan berdasarkan tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah agar tidak terjadi penyimpangan terhadap keuangan negara dengan mempertimbangkan kewenangan pemerintah itu sendiri. Langkah yang ditempuh dalam pengelolaan tersebut dapat diwadahi diskresi dalam administrasi pemerintahan ataupun beranggapan bahwa pemerintahan desa masih sebagai sub pemerintahan daerah selama belum ada pengakuan secara administratif dari pemerintah pusat. ......This paper presents doctrinal research on the management of village funds carried out by regional governments such as the Baduy Kanekes Traditional Village funds. The problem that arose was when the Baduy Kanekes Traditional Village refused to provide village funds from the central government, so that the funds that have been given are deposited in the Lebak Regency Regional Cash Account which is then used to be managed. This management is the authority of the regional government based on regional autonomy, where the village is a government unit under the region. However, in reality villages also have their own autonomy based on their rights of origin and tribes, especially traditional villages. Therefore, villages have authority over the management of their finances, including village funds, so that the pattern of accountability for village finances is different from regional finances, both juridically and administratively. Although there is no juridical aspect to cover the management of village funds carried out by the regional government. However, aspects of village fund management must be accounted for based on actions taken by the regional government so that there are no irregularities in state finances by considering the authority of the government itself. The steps taken in management can be accommodated by discretion in government administration or assume that the village government is still a regional sub-government as long as there is no administrative recognition from the central government.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai bagaimana Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) yang dikelola oleh Manajer Investasi di pasar modal. Mekanisme dan peranan Manajer Investasi dalam Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) belum diatur secara ketat oleh Bapepam LK, hingga diterbitkannya Peraturan Bapepam LK No. V.G.6 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual. Kelemahan ini dimanfaatkan beberapa pihak untuk menggunakan KPD tidak dalam tujuannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan studi dokumen. Dalam pengolahan data digunakan metode kualitatif yang menghasilkan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Askrindo menggunakan perantara Manajer Investasi PT. Reliance Asset Management untuk memberikan dana bantuan kepada nasabahnya. Direktur sekaligus Wakil Manajer Investasi PT. RAM bertanggung jawab secara pribadi atas pelanggaran peraturan Bapepam LK dan kejahatan yang dilakukan dalam kasus ini.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about Discretionary Fund managed by the Investment Managers in the capital market. The management of the Discretionary Fund by the Investment Manager is not clearly regulated by the Bapepam LK (Capital Market Supervisory Board in Indonesia), until the issuance of Regulation of Bapepam LK No. V.G.6 of Securities Portfolio Management Guidelines for Individual Investors? Interest. This weakness is exploited by several parties for not the purpose of the Discretionary Fund itself. This research used a normative juridical approach with literatures research. Processing the data used qualitative method that produces a descriptive analytical study. The result showed that PT. Askrindo used Investment Manager PT. Reliance Asset Management as intermediary to provide bailout money for its customers. Director as well Investment Manager of PT. RAM takes personal responsibility due to violations of Bapepam LK regulations and crimes committed in this case.