Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan penerapan dari Undang-Undang RI Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN dan untuk pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, termasuk tentang pola pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) menggunakan sistem Indonesia System Case Base Groups (INACBGs). Sebanyak 52,87% penduduk Provinsi Riau telah menjadi peserta JKN pada tahun 2016. RSUD Petala Bumi merupakan salah satu FKRTL yang melayani pasien peserta JKN di Pekanbaru, dari data junjungan pasien rawat jalan tahun 2017 sebanyak 41,9% merupakan pasien JKN. Ditemukan adanya keterlambatan pengajuan klaim rumah sakit kepada BPJS Kesehatan sekitar 1-2 bulan dari batas waktu yang ditentukan sepanjang tahun 2017. Hal ini akan mengakibatkan penundaan pendapatan rumah sakit dimana pendapatan terbesar rumah sakit berasal dari pasien peserta JKN. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa penyebab keterlambatan pengajuan klaim pasien JKN di RSUD Petala Bumi ditinjau dengan pendekatan sistem yaitu faktor input (Man, Material, Method), proses dan output. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi secara langsung dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pengajuan klaim pasien JKN di RSUD Petala Bumi disebabkan karena kurangnya kompetensi SDM pengelola dokumen klaim terutama tim Casemix, masih ditemukan resume medis yang tidak lengkap, SIRS yang masih belum computerized sehingga proses pengelolaan dokumen dilakukan secara manual termasuk billing system, dan belum ada kebijakan serta SOP tertulis dan baku yang menjadi pedoman pengelolaan dokumen klaim sehingga waktu yang diperlukan untuk mengelola dokumen klaim saat ini menjadi relatif panjang. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa kualitas SDM pengelola dokumen klaim masih belum memadai, alur proses pengelolaan dokumen klaim membutuhkan waktu lama karena tidak one tap service, serta tidak tersedia instruksi yang baku dan seragam secara tertulis untuk dijadikan pedoman dalam pengelolaan dokumen klaim. Rumah sakit perlu meningkatkan kompetensi untuk SDM pengelola dokumen klaim, mempercepat pelaksanaan SIRS yang terintegrasi di rumah sakit dan menetapkan pedoman melaksanakan pengelolaan dokumen klaim untuk kelancaran pengajuan klaim agar menjadi tepat waktu. ......The National Health Insurance (JKN) is an application of the Republic of Indonesia Law Number 40 of 2004 concerning the SJSN and for its implementation is regulated in Republic of Indonesia Presidential Regulation Number 12 of 2013 concerning Health Insurance, including the pattern of payments to the Advanced Referral Health Facility (FKRTL) using the system Indonesia System Case Base Groups (INACBGs). As many as 52.87% of the population in Riau Province had become JKN participants in 2016. Petala Bumi Hospital was one of the FKRTLs that served JKN participants in Pekanbaru with 41.9% of outpatients being JKN patients. It was found that there was a delay in filing a hospital claim with BPJS Kesehatan around 1-2 months from the specified deadline for 2017. This would result in a delay in hospital income where the hospital's biggest income came from JKN participants. The purpose of this study was to analyze the causes of late submission of claims for JKN patients at Petala Bumi Hospital in terms of the system approach, namely input, process and output factors. Research uses qualitative research methods, data collection is done by in-depth interviews, direct observation and document review. The results showed that the delay in filing claims for JKN patients at Petala Bumi Hospital was due to a lack of competency in the human resource management of claim documents, especially the Casemix team. Medical resumes were still incomplete, SIRS was still not computerized so the document management process was manual including the billing system there is no policy and written and standard SOP that guides the management of claim documents so that the time needed to manage claim documents is now relatively long. The conclusion of this study is that the quality of HR claim managers is still inadequate, the process of claim document management takes a long time because it is not one tap service, and there are no standardized and uniform written instructions available to guide the management of claim documents. Hospitals need to carry out workload analysis for human resource claim document managers, accelerate the implementation of integrated SIRS in hospitals and establish guidelines for carrying out claims document management for smooth filing claims to be on time.

Abstrak :
Society and justiciabellen whose rights and constitutional authority are disadvantaged can defend their rights by requesting to the constitutional court. The problem raises because there is not clear regulation in the mechanism of requesting to the constitutional court, especially on the procedural law. In order the request is not dismissed by the constitutional court, is should be estabilised the regulation relates to the case.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang faktor keterlambatan pengajuan klaim non kapitasiFasilitas Kesehatan Tingkat Pertama FKTP BPJS Kesehatan Layanan Operasional Kabupaten Wonosobo tahun 2017. Berdasarkan telaah dokumen yang dilakukan sebanyak 50,6 FKTP terlambat dalam pengajuan klaim non kapitasi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor sumber daya manusia, sarana dan kelengkapan berkas klaim yang berperan dalam keterlambatan pengajuan klaim nonkapitasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Informan dalam penelitian adalah petugas Puskesmas dan BPJS Kesehatan yang berhubungan dengan pengajuan klaim non kapitasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor keterlambatan pengajuan klaim non kapitasi FKTP yaitu tidak adanya pelatihan kepada sumber daya manusia pengajuan klaim, berkas klaim yang tidak lengkap dan pembayaran klaim olehBPJS Kesehatan yang tidak tepat waktu yang menyebabkan motivasi berkurang. Saran yang dapat diberikan oleh Peneliti yaitu BPJS Kesehatan dapat memberikan pelatihan tentang mengoperasikan aplikasi P-care dan sosialisasi tentang kelengkapan berkas klaim kepada petugas penanggung jawab.

---

ABSTRACT
This study discusses the delay factors of non capitation claims filing of PrimaryHealth Care PHC BPJS Health Service Operations Wonosobo Regency in 2017.Based on the document review conducted as much as 50.6 PHC late in the filingof non capitation claims. This study aims to look at human resource factors, facilities and completeness of claims files that play a role in the delay in filing non capitation claims. This study used a qualitative approach with in depth interviewsand document review. Informants in the study were Primary Health Care and BPJS Kesehatan officers associated with the filing of non capitation claims. The resultsof this study indicate that the delay factor in filing of non capitation claims PHC isthe absence of training to human resources filing claims, incomplete claims file andpayment claims by BPJS Kesehatan is not on time which causes motivation isreduced. Suggestions that can be given by Researcher that BPJS Kesehatan canprovide training about operational of P care application and socialization aboutcompleteness of claim file to officer in charge.

Abstrak :
Sejak Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), program penunjang pelayanan kesehatan masyarakat telah ditetapkan. Salah satu kota yang mengembangkan Sistem Jamkesda adalah Kota Depok melalui Perda No. 03 Tahun 2010, Kota Depok menjadi salah satu kota yang menerapkan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Setelah adanya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jamkesda Kota Depok ditiadakan. Dalam pelaksanaannya, masih ada masyarakat yang saat sakit tidak mempunyai jaminan Kesehatan sehingga dibuat adanya skema pembiayaan diluar kuota JKN dengan menerbitkan Surat Jaminan Pelayanan (SJP) dari Pemerintah Kota Depok ke Rumah Sakit. Pada Tahun 2021 terdapat peningkatan 0,8% dari jumlah pada Tahun 2020 SJP yang tertolak berjumlah 90 SJP menjadi 158 SJP pada Tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat masalah dalam Program Biaya Jaminan Kesehatan Masyarakat sehingga belum diketahui faktor penyebab banyaknya pengajuan yang tertolak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran penolakan permohonan pembiayaan pada Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Non Kuota JKN di Kota Depok Tahun 2021-2022 pada Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Ppembiayaan Kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor terbanyak yakni pada faktor kelengkapan berkas sebanyak 139 pemohon (36%), yang terkecil berada pada batas waktu pengajuan sebanyak 40 pemohon (10%), dan terdapat penurunan pada faktor pengecualian yang awalnya 23% menjadi 14%. Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan beberapa saran peneliti berikan yaitu membuat media informasi berupa leaflet atau brosur dengan lengkap yaitu persyaratan, alur yang jelas, adanya format yang lengkap dan jangka waktu yang jelas, di setiap unit penerima pelayanan. ......Since the National Social Security System (SJSN), community health service support programs have been established. One of the cities that has developed the Jamkesda System is the City of Depok through Regional Regulation No. 03 of 2010, Depok City is one of the cities implementing the Regional Health Insurance Program (Jamkesda). After the existence of the National Health Insurance (JKN) program, the Depok City Jamkesda was abolished. In practice, there are still people who do not have health insurance when they are sick, so a financing scheme outside the JKN quota is created by issuing a Service Guarantee Letter (SJP) from the Depok City Government to the Hospital. In 2021 there will be an increase of 0.8% from the number of rejected SJPs in 2020 which amounted to 90 SJP to 158 SJP in 2021. This shows that there are problems in the Community Health Insurance Cost Program so that the factors causing the number of applications that are rejected are not yet known. The purpose of this study was to find out the description of the rejection of requests for financing in the Non-Quota JKN Community Health Insurance Program in Depok City in 2021-2022 in the Referral Health Service Section and Health Financing. The results showed that the highest factor was the completeness factor of 139 applicants (36%), the smallest was at the submission deadline of 40 applicants (10%), and there was a decrease in the exclusion factor which was initially 23% to 14%. Based on the research results that have been submitted, some suggestions are given by the researcher, namely to make information media in the form of complete leaflets or brochures, namely requirements, clear flowcharts, complete formats and clear timeframes, in each service recipient unit.

Abstrak :
Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses persiapan permohonan banding atas sengketa yang dihadapi oleh PT STI, PT MDZ, dan PT OI yang diwakilkan oleh konsultan pajak KAP NCT. Evaluasi dilakukan terhadap tiga hal, yaitu atas kelengkapan dokumen administratif banding, prosedur pengajuan permohonan banding, dan substansi sengketa pajak. Berdasarkan evaluasi atas kelengkapan dokumen administratif dan prosedur pengajuan permohonan banding dapat disimpulkan permohonan banding telah sesuai dengan SE-08/PP/2017. Proses persiapan pengajuan banding PT STI dan PT OI mengikuti Prosedur Layanan Pengadilan Pajak dalam Masa Pandemi Covid-19 karena disampaikan secara langsung sedangkan PT MDZ tidak mengikuti prosedur tersebut karena disampaikan melalui pos. Kasus banding yang diajukan PT STI, PT MDZ, dan PT OI oleh KAP NCT memiliki peluang besar untuk menang di Pengadilan Pajak berdasarkan evaluasi atas surat banding dan sengketa kasus serupa di Pengadilan Pajak. ......This internship report aims to evaluate the process of preparing tax appeal against a dispute faced by PT STI, PT MDZ, and PT OI represented by the tax consultant KAP NCT. Evaluation is carried out on three fields, namely the completeness of the administrative appeal documents, the procedure for submitting the tax appeal, and the substance of the tax dispute. Based on the evaluation of the completeness of the administrative documents and the procedure for submitting the tax appeal, it can be concluded that the appeal is in accordance with SE-08/PP/2017. The preparation process for submitting an appeal PT STI and PT OI followed the Tax Court Service Procedure in the Covid-19 Pandemic Period because it was submitted in person, while PT MDZ did not follow the procedure because it was delivered by post. The tax appeal filed by PT STI, PT MDZ, and PT OI by KAP NCT have a high chance of winning in the Tax Court based on the evaluation of the appeal letter and similar case disputes in the Tax Court.