Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris terhadap akta pendirian Perseroan Terbatas dengan fasilitas penanaman modal asing yang tidak diterjemahkan oleh penerjemah resmi. Pokok permasalahannya yaitu mengenai akibat hukum terhadap akta pendirian Perseroan Terbatas dengan fasilitas penanaman modal asing yang tidak diterjemahkan oleh penerjemah resmi dan tanggung jawab Notaris terhadap akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dengan tehnik pengumpulan data melalui studi dokumen dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian menyatakan bahwa akibat hukum terhadap akta tersebut adalah akta dapat dibatalkan dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, oleh karena itu Notaris beranggung jawab untuk memenuhi segala tuntutan dari para penghadap yang menderita kerugian berupa biaya, ganti rugi dan bunga yang masuk dalam kategori sanksi perdata, serta atas kelalaiannya tersebut Notaris dapat dikenakan sanksi administratif secara berjenjang dari Majelis Pengawas Notaris.Penulis menyarankan, apabila Notaris tidak mengerti bahasa yang digunakan oleh para penghadap, hendaknya Notaris menghadirkan penerjemah resmi yang ditunjuk oleh Notaris maupun penerjemah resmi yang dibawa sendiri oleh para penghadap, untuk menghadapi perkembangan zaman, Notaris maupun calon Notaris sebaiknya selalu memperkaya diri dengan mengembangkan kemapuannya dalam menguasai bahasa universal, dan apabila proses pendirian Perseroan Terbatas Penananaman Modal Asing dilakukan di Badan Koordinasi Penanaman Modal, maka sebaiknya Badan Koordinasi Penanaman Modal menyediakan jasa atau mempekerjakan penerjemah tersumpah untuk memfasilitasi keterbatasan bahasa dalam memenuhi kebutuhan para investor asing.

---

This thesis discusses Notary’s responsibility of the deed of establishment as a Limited liability company with foreign investment facilities which not translated by an official translator. The main problem is the legal consequences of the deed of establishment of a Limited Liability Company with foreign investment facilities that are not translated by the official translator and the responsibility of the Notary to the deed which has the power of proof as a deed under the hand. This study uses normative juridical research methods with analytical descriptive research type, the type of data used is secondary data with data collection techniques through document studies and subsequently analyzed qualitatively.

The result of the study stated that the legal consequences of this event are the deed is voidable, and only has the power of proof as a privately made deed. Therefore the Notary is responsible for fulfilling all claims of the complainants who suffer losses in the form of costs, compensation and interest included in the category of civil sanctions, and for such negligence Notary may be subject to tiered administrative sanctions form the Notary Supervisory Board.

The author suggests, if the Notary does not understand the language used by the parties, the Notary should present an official translator appointed by the Notary or the official translator brought by the parties, to face the times, the Notary and the candidates of Notary should enrich themselves by developing their ability to master the universal language, and if the process of establishing a Foreign Investment Limited Liability Company is carried out at the Investment Coordinating Board, the Investment Coordinating Board should provide services or employ the Sworn Translators to facilitate language limitations in fulfil the needs of foreign investors."

"Tesis ini menganalisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 783/PK/Pdt/2023 mengenai Akta Dibawah Tangan berbahasa asing yang dilegalisasi oleh Notaris. Perjanjian antara PT CAKP dengan MDS yang terdapat dalam Term Sheet Dated 3 June 2014 PT GPRA, Equity Purchase yang tidak sah dijadikan sebagai alat bukti karena akta tersebut tidak diterjemahkan dengan Penerjemah Resmi tersumpah. Putusan ini hanya mempertimbangkan ketentuan dalam Undang-Undang Bahasa, maka penelitian ini memberikan pandangan dari Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), serta Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT). Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana keabsahan dari legalisasi akta dibawah tangan berbahasa asing serta tanggung jawab Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal. Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah bahwa Akta Dibawah Tangan yang dibuat disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut dibuat dalam bahasa asing, maka dalam Akta tersebut harus tetap dibuat juga dalam Bahasa Indonesia serta menggunakan Penerjemah Resmi agar dalam menerjemahkan Akta tersebut tidak terdapat penafsiran yang berbeda yang mengakibatkan sengketa dikemudian hari. Putusan Mahkamah Agung tidak membahas mengenai pertanggungjawaban dikarenakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah lalai dalam menerjemahkan akta dibawah tangan tersebut. Notaris, dalam kasus ini Notaris dapat dikenakan sanksi baik secara perdata, pidana, maupun administratif. Perbuatan Notaris sebagaimana kasus putusan ini, dapat dikenakan saksi ganti kerugian sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

---

This thesis analyzes the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 783/PK/Pdt/2023 concerning a Private Deed in a Foreign Language Legalized by a Notary. The agreement between PT CAKP and MDS contained in the Term Sheet Dated 3 June 2014 PT GPRA, Equity Purchase which is not valid is used as evidence because the deed was not translated by a sworn Official Translator. This decision only considers the provisions in the Language Law, so this study provides a view from the Notary Law (UUJN), and the Limited Liability Company Law (UUPT). The problem raised is how the validity of the legalization of a private deed in a foreign language and the responsibility of a Notary. The research method used is doctrinal. The results of the research in this study are that the Private Deed made agreed upon by both parties in the agreement is made in a foreign language, so the Deed must still be made in Indonesian and use an Official Translator so that in translating the Deed there are no different interpretations that result in disputes in the future. The Supreme Court's decision does not discuss the liability for having committed an unlawful act because of negligence in translating the private deed. Notaries, in this case, can be subject to sanctions either civilly, criminally, or administratively. The actions of a notary as in the case of this decision, can be subject to a witness compensation in accordance with Article 1365 of the Civil Code."