Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah dalam penempatan TKI di luar negeri serta penempatan Tenaga Kerja menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dan Konvensi ILO Nomor 97 Tahun 1949. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik analitis data dengan pendekatan kualitatif, data yang dibutuhkan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 mengatur penempatan TKI tahap pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan namun ada ketentuan yang belum diatur dalam Undang-Undang ini tetapi diatur pada Konvensi ILO Nomor 97 Tahun 1949. Upaya perbaikan pemerintah dalam penempatan TKI yaitu dibentuknya BNP2TKI pada tahun 2006, pembentukan Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Atap, dan Kebijakan Moratorium TKI ke luar negeri. ...... This thesis discusses about the improvement efforts made by the government in the deployment of Indonesian manpower overseas and the deployment of manpower by Act Number 39 year 2004 and the ILO Convention Number 97 year 1949. This research is normative, descriptive analytical data used is secondary data. This research used data analytical technique with a qualitative approach. The data is required secondary data that consists of primary, secondary, and tertiary sources of law. This research has found that Act Number 39 year 2004 regulating the placement of migrant workers pre-stage placement, placement and full-time placement, but there are provisions not covered under this Act but set in ILO Convention Number 97 year 1949. Government's Efforts to improve the deployment of Indonesian manpower is establishment BNP2TKI in 2006, establishment One-Stop Integrated Services Organization and Policy Moratorium manpower abroad.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengelolaan Penempatan TKI Ke Luar Negeri Oleh Depnakertrans dan BNP2TKI. Penelitian ini di latar belakangi oleh kompleksnya permasalahan pengelolaan penempatan TKI walaupun telah terdapat BNP2TKI dan Depnakertrans. Pendekatan penelitian ini adalah post positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif wawancara mendalam berdasarkan teori fungsi-fungsi manajemen menurut Stoner. Selain itu juga peneliti menggali informasi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengelolaan penempatan TKI. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pengelolaan penempatan TKI oleh Depnakertrans dan BNP2TKI masih belum baik, dan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu sistem, kelembagaan, otonomi daerah, pendidikan, sosial, dan ekonomi. ...... The purpose of this research is to analyze Management Of Labour Placement By Depnakertrans and BNP2TKI. This research backgound ins based on problems complexity in management of labour placement even thera are BNP2TKI and Depnakertrans. The method of this research is Post Positivist approach. This research using in-depth interview based on theory functions of management by Stoner, and also this research analyze which factors that implicate the management of labour placement. Based on the results of this research, the management of labour placemen by Depnakertrans and BNP2TKI is not well achieved yet. Also there are some factors that implicate, such as system, organization, district otonomi, education, social, and economy.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas membahas mengenai kebijakan penghentian dan pelarangan penempatan penempatan TKI sektor domestik ke Arab Saudi pada tahun 2015. Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif. Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori pengambilan keputusan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendasari keputusan Pemerintah Indonesia dalam pengimplementasian kebijakan penghentian dan pelarangan penempatan penempatan TKI sektor domestik ke Arab Saudi. Dari penelitian ini diketahui bahwa setidaknya terdapat faktor internal dan eksternal yang menjadi faktor yang mendasari keputusan pemerintah tersebut. Faktor internalnya adalah peran lembaga non-pemerintah yang fokus di studi TKI. Sedangkan faktor eksternalnya terdiri dari eksklusivitas undang-undang ketenagakerjaan Arab Saudi terhadap pekerja domestik, sistem kafala yang berlaku di Arab Saudi, dan perjanjian bilateral yang belum dapat diimplementasikan oleh kedua negara.Kata Kunci: Teori Pengambilan Keputusan, Penghentian Penempatan TKI Sektor Domestik, Faktor Internal, dan Faktor Eksternal.

---

ABSTRACT
This study explains about the termination and restriction policy for Indonesian Domestic Worker Placement to Saudi Arabia in 2015. This study is a qualitative research. The theory that is used in this study is decision making theory, this theory is used for analyzing the factors that underlying the Indonesian government rsquo s decision for implementing the termination and restriction policy for Indonesian Domestic Worker Placement to Saudi Arabia in 2015. The research explains that there are two factors that influenced the Indonesian goverment rsquo s decision, the internal and external factor. The internal factor is the role of non govermental organizations that focus on study of migrant worker. In the other hand, the external factors are consisted of three matters. They are the exclusion of domestic worker from Saudi Arabia Labor Law, the kafala system that is implemented in Saudi Arabia , and the bilateral agreement that is not implemented yet by both the countries.