Ditemukan 105 dokumen yang sesuai dengan query
"Dunia ketenagakerjaan Indonesia tahun 2006 banyak dihiasi dengan perdebatan panjang tentang upaya perbaikan iklim investasi,revisi UU No. 13 th 2003 tentang ketenagakerjaan serta serunya pembahasan mengenai UMP di tingkat daerah
"
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional. Departemen Kehakiman, 1995
331.1 IND n
Buku Teks SO Universitas Indonesia Library
Tim Pengajar
Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2001
344.01 Tim p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Nurwati
1987
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Dewi Anggraini
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Tintrin Wahyuni
Depok: Universitas Indonesia, 1984
S26299
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Abdul Iftar Darpi
"Subjek ini dibuat dengan dasar adanya keinginan untuk memberikan masukan untuk perbaikan sistem dari suatu jaminan sosial berdasarkan perundangan yang berlaku di Indonesia dalam pembayaran pesangon bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja berdasarkan penyelenggaraan Jamsostek di Indonesia. Serta idealnya penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga kerja di Indonesia dimasa mendatang yang akan meningkatkan kesejahteraan para pekerja umumnya para tenagakerja yang terkena pemutusuan hubungan kerja khususnya dan peningkatan perekonomian baik dalam scope pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
AbstractThis subject was made based on a need to provide an input for betterment and development of a social security system for workers in Indonesia based on current laws and regulations in Indonesia. These laws and regulations on unemployment payment benefit will be a base to research and analyze if the workers get enough to stand the crucial time during their unemployment period. Ideally, the payment will increase their prosperity or at least to support themselves and their family life during their difficult time, that is on unemployment. This payment of unemployment will also increase the prosperity of the local area and as well as the whole country."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S533
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Elly Rahmawati Anggraini
"Tesis ini membahas tentang pemutusan kontrak kerjasama pemasangan fire alarm system yang dilakukan secara sepihak oleh Pemilik Proyek terhadap Kontraktor. Permasalahan dari penelitian ini apakah pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan oleh Pemilik Proyek sudah sesuai dengan prosedur pemutusan yang diatur di dalam kontrak, yang kedua pemutusan kontrak secara sepihak merupakan fakta wanprestasi yang dilakukan oleh Kontraktor sehingga layak dikenakan sanksi pemutusan kontrak. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang nenitikberatkan pada penelitian kepustakaan.
Hasil penelitian mendapat kesimpulan bahwa pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Pemilik Proyek tidak sesuai dengan prosedur yang terdapat di dalam kontrak dan pemutusan tersebut memang merupakan fakta wanprestasi yang dilakukan oleh kontraktor sehingga memang kontrak tesebut layak untuk diputuskan.
This thesis study the disconnection of cooperation contract installation of fire alarm system which done unilaterally by Owner Of Project of to contractor. Problems from this research whether disconnection of contract unilaterally done by Owner Of Project of have as according to procedure disconnection of which arranged in contract, secondly disconnection of contract unilaterally is default fact done by Contractor so that competent sanctioned disconnection of contract. This research is research of law normative which at research of bibliography. Research result get conclusion that disconnection of contract done by Owner Of Project of unmatched to procedure which there are in contract and disconnection of the truly is default fact done by contractor so that truly contracting is competent to be decided."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T37189
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Dede Adang Yusuf
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1991
S6192
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Dela Prima Ramadhany
"
ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai peranan dan pertanggungjawaban dari para officer pemutus kredit dalam permasalahan kredit macet perbankan. Salah satu kegiatan usaha bank adalah memberikan fasilitas kredit. Dalam memberikan fasilitas kredit diperlukan keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam dari bank dengan tujuan agar debitur dapat melunasi atau mengembalikan utangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Berdasarkan hasil pada tahap analisis, selanjutnya adalah tahap pemberian keputusan permohonan kredit oleh pihak yang memiliki wewenang untuk memutus yang disebut dengan pemutus kredit. Dalam penulisan skripsi ini dibahas juga mengenai peranan dan pertanggungjawaban dari para officer pemutus kredit Bank X yang telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pedoman Perkreditan Bank X. Dalam Pedoman Perkreditan Bank X ditentukan bahwa dalam menjalankan tugasnya diminta untuk memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit. Namun, yang terjadi disini adalah para officer pemutus kredit tidak mengindahkan ketentuan tersebut sehingga di kemudian hari menyebabkan terjadinya kredit macet di Bank X tersebut.
ABSTRACTThis mini-thesis discussed about the role and responsibility of credit approval officer in the banking that has a bad credit problem. One of the bank?s aim activities is to provide credit facilities. In providing credit facilities, it is necessary for bank to have conviction based on a deep analysis in order that, debtor would repay or restore the debt in accordance with what has been agreed. Based on the result of the analysis, the next phase is to give a decision on the application for credit facilities by the party who has the authority to decide that so-called credit approval officer. In this mini-thesis also discussed about the role and responsibility of credit approval officers of Bank X who have committed acts contrary to the Credit Guidelines of Bank X. In the Bank X?s Credit Guidelines determined that in carrying out its duties, it is required to ensure that lending has been based on an honest assessment, objective, careful and independent from the influence of parties that have an interest in the credit applicant. However, what happened here is they didn?t heed the guideliness so that is causing the bad credit in Bank X."
Depok:
2011
S24731
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library