Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kawasan Kota Tua Jakarta merupakan destinasi wisata yang direncanakanoleh Pemerintah didaftarkan pada UNESCO di tahun 2015, sebagai heritage atauwarisan budaya. Namun permasalahan kemacetan lalu lintas, gangguan keamanandan tidak tertibnya pedagang kaki lima akan menjadi hambatan dalam rencanatersebut. Sehingga diperlukan fungsi kepolisian dengan mengedepankankemitraan dengan masyarakat di Kawasan Kota Tua dalam penanggulanganterhadap permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi. Pertanyaan tesis iniadalah: bagaimana Pemolisian Polsubsektor Pinangsia di Kawasan Kota TuaJakarta, kendala-kendala yang dihadapi dan Pemolisian yang ideal yang dapatditerapkan di Kawasan Kota Tua Jakarta.Teori dan Konsep yang digunakan pada tesis ini adalah, polisi, pemolisian,masyarakat atau komuniti, pariwisata, perkotaan, manajemen, Polsek danPolsubsektor dan Analisis SWOT.Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berfokus padaetnografi, sementara metode penulisannya penulis cenderung ke deskriptifanalisis.Temuan penelitian menyebutkan Pemolisian Polsubsektor Pinangsia diKawasan Kota Tua Fatahilah dilaksanakan dengan melalui beberapa prosesmanajemen yakni perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan dan pengawasan.Kegiatan yang dilakukan adalah pengaturan, penjagaan, dan patroli. Kendalakendalayang dihadapi dari segi internal, adalah kemampuan PolsubsektorPinangsia masih terbatas hal ini dilihat dari segi sumberdaya manusia secarakuantitas baik kualitas (khususnya tidak ada polisi pariwisata), sarana danprasarana serta anggaran. Sementara kendala dari segi Eksternal adalah kurangmaksimalnya kerjasama dengan pihak Sat Pol PP, Satpam Museum, PKL,Parkiran dan Linmas dalam hal keterpaduan, kurang maksimalnya alat pendukungpengamanan di wilayah kawasan Kota Tua, misalnya pagar dan CCTV. ModelPemolisian yang ideal dengan melihat keterbatasan organisasi, bagi PolsubsektorPinangsia adalah pemolisian modern yang proaktif dalam menyelesaikan masalahdengan memfokuskan pelayanan dan pengayoman terhadap pariwisata perkotaan.Kesimpulan, Pemolisian Polsubsektor Pinangsia di Kawasan Kota TuaJakarta sudah dilaksanakan melalui peran petugas Polsubsektor Pinangsia yangmemiliki kecenderungan menekankan peran para petugas kepolisiannya padatindakan-tindakan kepolisian secara persuasif, preemtif dan preventif denganmelaksanakan berbagai kegiatan yang bersifat individu..Saran, seharusnya Polsubsektor Pinangsia memiliki kemampuan secarakualitas dan kuantitas untuk menjamin kenyamanan wisatawan dalam melakukankunjungannya, dan ditunjang oleh pendukung dalam rangka penanggulanganpermasalahan sosial yang membutuhkan dukungan dari Pemerintah.Kata Kunci: Pemolisian, Perkotaan dan Pariwisata.

---

The Kota Tua Jakarta area is a tourist destination which was planned by

the Government registered on the UNESCO in 2015, as a heritage city. But the

problems of traffic congestion, security threats and not martinet vendors will be

obstacles in the plan. So that the necessary police functions by promoting

partnerships with the community in the Kota Tua Jakarta area in in response to the

social problems that occur. The thesis question is: how policing Polsubsektor

Pinangsia in the Kota Tua Jakarta area, obstacles faced and policing an ideal that

can be applied in the Kota Tua Jakarta area.

Theories and concepts used in this thesis is, police, policing, community or

local community, tourism, urban management, police and Polsubsektor and

SWOT Analysis.

Methods This study used a qualitative approach focuses on ethnography,

while the methods of literary writers tend to the descriptive analysis.

Polsubsektor Pinangsia policing research findings mentioned in the Kota

Tua Jakarta area implemented through a management process ie planning,

organizing, leadership and supervision. Activities undertaken is the setting,

maintenance, and patrol. Constraints faced in terms of internal, is still limited

ability Polsubsektor Pinangsia this in terms of human resources in terms of

quantity of good quality (in particular there is no tourism police), infrastructure

and budget. While the terms of the External constraints are less maximum

cooperation with the Sat Pol PP, museum guard, street vendors, parking and

Linmas in terms of integrity, lack of support tools maximum security in the Kota

Tua Jakarta area, such as fencing and CCTV. The ideal model of policing to see

the limitations of the organization, for Polsubsektor Pinangsia modern policing is

proactive in resolving problems with the service and protection focusing on urban

tourism.

Conclusion, policing Polsubsektor Pinangsia in the Kota Tua Jakarta area

has been carried out through role Pinangsia Polsubsektor officer who has a

tendency emphasizes the role of its police officers on police actions persuasively,

preemptive and preventive to implement various activities are individual.

Advice, should have the ability Polsubsektor Pinangsia in quality and quantity to

ensure the comfort of the traveler's visit, and supported by the support in order to

control social problems that require the support of the Government.

"

"ABSTRAKTesis ini menganalisis mengenai perkembangan Lesbian, Gay, Bisex, dan Transgender diwilayah Jakarta Selatan. Permasalahan yang berkembang dimasyarakat bahwa salah satu badanPBB yakni United Nations Development Programme (UNDP) akan mengucurkan dana untukmendukung dan membesarkan komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) diIndonesia. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penulis menggunakan teori EtikaImperatif Kategoris Immanuel Kant dan Etika Situasi menurut Joseph Fletcher, Teori Sosiologitentang Perubahan Sosial menurut Parsudi Suparlan, Teori Penyimpangan Seksual menurut Tb.Ronny Nitibaskara, Teori Hak Asasi Manusia menurut Koesparmono Irsan, Teori Hiperrealitasdalam Media Massa menurut Jean Baudrillard, dan konsep Pemolisian Masyarakat (CommunityPolicing). Penulis menggunakan teori tersebut sebagai pisau analisis untuk mengupas teori dandikaitkan dengan fakta yang ada. Analisis yang penulis tuangkan pada tesis ini akan dikaitkanantara teori dan fakta yang ada, tiap teori dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada. Faktamenunjukkan bahwa kelompok LGBT diperlukan pendekatan secara persuasif oleh anggotaKepolisian Negara Republik Indonesia dalam merangkul mereka sebagai kelompok masyarakat.Solusi yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalammedekatkan diri kepada kelompok LGBT yakni menonjolkan sifat kasih sayang pada mereka danmenjalankan tugas pokoknya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia denganpenuh rasa tanggung jawab secara moral dengan kata lain demi kewajiban. Kesimpulan yangdapat penulis ambil dari tesis ini bahwa kelompok LGBT bukan kelompok yang dijauhi karenamereka memiliki hak yang sama dan sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesiawajib memberikan pendekatan kepada mereka. Selain itu, dalam bertindak anggota KepolisianNegara Republik Indonesia senantiasa menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) termasukdalam memberikan arahan dan pendekatan kepada kelompok LGBT

---

ABSTRACTThis thesis analyses the phenomenon of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgenderin South Jakarta. Rumour has shown that United Nations Development Program(UNDP) will donate their movement in Indonesia. Within the context of analysis,there are several theories and one concept will be put to use, such as categoricalimperative theory by Immanuel Kant, situation ethic by Joseph Fletcher,sociological theory of social change by Parsudi Suparlan, sexual deviance theoryby Tb. Ronny Nitibaskara, human rights theory by Koesparmono Irsan, hyperrealitytheory in mass media by Jean Baudrillard, and community policingconcept. In terms of police duty, Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender need tocare with persuasive approach as a part of society. Indonesian National Police(INP) must get closer to them in order to fulfil their social responsibilities. As aconclusion, Lesbian, Gay, Bisex, and Transgender isn?t prohibited group insociety because they are equal in society. Indonesian National Police needs touphold human rights value in every way. In terms of police duty, Lesbian,Gay,Bisexual, and Transgender need to care with the persuasive approach as a part ofsociety. Indonesian National Police must use persuasive approach to encouragethem as a social group. They need to treat them carefully by using theirconsciousness (moral value) as a human. Indonesian National Police must closerto them in order to fulfil their social responsibilities. As a conclusion, LGBTaren?t prohibited group in society because they are equal in society. IndonesianNational Police needs to uphold human rights value in every way"

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian terhadap pengelolaan kinerja Bhabinkamtibas yang sudah dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Pusat dalam mewujudkan Polri yang professional, modern, dan terpercaya (Promoter). Selain itu, juga dikaji berbagai kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pengelolaan kinerja tersebut. Sehingga dengan mengetahui kedua faktor tersebut, dapat dirumuskan langkah-langkah pengelolaan kinerja Bhabinkamtibmas yang tepat serta dapat mengurangi kendala yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui observasi pasif, wawancara, dan telaah dokumen. Analisa data menggunakan 3 tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anggota Bhabinkamtibmas selain memiliki tugas rutin, juga sering dihadapkan dengan tugas adaptif.  Dalam melaksanakan tugasnya, secara umum anggota Bhabinkamtibmas sudah menunjukkan sikap dan perilaku yang positif. Pelaksanaan tugas pemolisian masyarakat (polmas) juga telah dilakukan dengan membangun sinergitas dan kemitraan dengan seluruh komponen masyarakat. Namun demikian, anggota Bhabinkamtibas dalam mewujudkan kamtibmas juga menghadapi berbagai kendala baik dari dalam maupun dari luar Polri. Dari hasil termuan di atas, disarankan untuk meningkatkan pengetahuan deklaratif dan prosedural anggota Bhabinkamtibmas melalui pelatihan, pendidikan, maupun berbagi pengalaman dan pengetahuan antar anggota. Motivasi anggota Bhabinkamtibas juga perlu ditingkatkan melalui pemberian penghargaan atas kinerja yang efektif. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan pemolisian masyarakat dan mencegah preemtif terjadinya kejahatan dan gangguan kemtibmas.

---

This study aims to conduct a study of the management of Bhabinkamtibas performance that has been carried out by the Central Jakarta Metro Police department in realizing the professional, modern, and trusted national police. In addition, various constraints faced in implementing the performance management were also examined. By knowing these factors, the proper performance management can be formulated and can reduce the obstacles faced. This research was conducted with a qualitative approach through passive observation, interviews, and document study. Data analysis was perfomed through data reduction, data display, and verification. The results of this study indicate that Bhabinkamtibmas members in addition to having routine assignments, are also often faced with adaptive tasks. In carrying out their duties, Bhabinkamtibmas personnels, in general, have shown positive attitudes and behavior. The task of community policing (polmas) has also been carried out by building synergy and partnership with all components of the community. However, members of Bhabinkamtibas in creating community security and order also faced various obstacles both from within and from outside the National Police. From the results, it is recommended to increase the declarative and procedural knowledge of members of Bhabinkamtibmas through training, education, and sharing experiences and knowledge among members. The motivation of Bhabinkamtibas members also needs to be improved through giving awards for effective performance. Community empowerment in order to support the implementation of community policing and prevent (pre-emptive) the occurrence of crimes and community disorders."

"[ABSTRAKSelama ini penanganan tindak kejahatan yang dilakukan oleh pihak polisimenitikberatkan kepada penindakan represif. Tindakan ini ternyata dapatmenimbulkan trauma bagi masyarakat. Kompleks Permata sebagai salah satudaerah yang memiliki intensitas sangat tinggi dalam peredaran narkoba. Daerahini membutuhkan perhatian besar yang melibatkan semua pihak untukmemberantas peredaran tersebut. Penanganan yang diambil oleh Kepolisian ResorMetro Jakarta Barat menggunakan metode community policing dan denganmenggunakan teknik problem oriented policing (POP). Langkah ini diambil untukmengetahui akar permasalahan dan kemudian mengembangkan intervensiprogram yang didasarkan pada teknik problem oriented policing. Penerapan POPmemiliki 4 langkah yaitu scanning, analyzing, response, assasment (SARA).Teori yang digunakan di dalam penelitian ini adalah teori pilihan rasional danteori aktivitas rutin.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakanpendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya adalah eksplanasi. Tehnikpengumpulan data yang digunakan adalah dengan field research dan studiliteratur. Field research atau turun lapangan dilakukan dengan membuat angketdan disebarkan di lokasi penelitian. Sedangkan studi literatur dilakukan denganmencari dan membaca sumber-sumber literatur lain yang masih terkait denganpokok pembahasan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa memang penerapan konsepproblem oriented policing di Komplek Permata berhasil menurunkan angkakejahatan khususnya kejahatan terkait narkoba. Namun temuan data menunjukkanterjadinya crime displacement atau pergeseran tempat terjadinya kejahatan. Saatini Komplek Permata telah bersih namun ternyata bergeser ke wilayah-wilayah disekitar Komplek Permata.

---

ABSTRACTSo far, the crime solution by Resort Police is primarily hande throughrepresive approach. This approach in fact tends to affect trauma for the people atPermata area with a high intensity of drug trafficking. This Complex needs a greatattention from all related authorities.This research was based on qualitative method by using questionnaire andstudi literatur. There are questionnaire was distributed in Permata area.The result of this research show tha the handling with using problemoriented policing is more effective to reduce criminality in Permata Complexspecially drugs related crime. The result of this research also showing thatimplementation of problem oriented policing in Permata Complex causingpositive changes in community and crime displacement, So far, the crime solution by Resort Police is primarily hande throughrepresive approach. This approach in fact tends to affect trauma for the people atPermata area with a high intensity of drug trafficking. This Complex needs a greatattention from all related authorities.This research was based on qualitative method by using questionnaire andstudi literatur. There are questionnaire was distributed in Permata area.The result of this research show tha the handling with using problemoriented policing is more effective to reduce criminality in Permata Complexspecially drugs related crime. The result of this research also showing thatimplementation of problem oriented policing in Permata Complex causingpositive changes in community and crime displacement]"

"Kasus pidana harus ditangani di pengadilan berdasarkan hukum positif Indonesia. Namun dalam beberapa situasi, kesepakatan di luar pengadilan dapat dicapai, salah satunya yang dilakukan oleh lembaga adat, khususnya melalui Pelibatan Kerapatan Adat Nagari, sebagai alternatif litigasi di bidang hukum pidana dalam penerapan hukum adat. Berikut ini adalah tujuan dari penelitian ini: Pertama, mengetahui dan menganalisa pelibatan kerapatan adat nagari dalam penyelesaian perkara dilihat dari perspektif democratic policing; kedua, menemukan dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan pelibatan kerapatan adat nagari dalam penyelesaian perkara dilihat dari perspektif democratic policing. Bentuk penelitian yang akan dilakukan di Polda Sumatera Barat adalah penelitian Kualitatif Field Research. Pelibatan Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesaian Perkara dinilai berhasil jika mencakup cita-cita pemolisian yang demokratis dan perpolisian masyarakat yang melibatkan aparat kepolisian di wilayah Sumatera Barat, demikian temuan penelitian ini.

---

Under the Indonesian positive law, a criminal case must be addressed in a court. In some situations, however, an out-of-court agreement can be a way to solve a case. One of the ways to reach such agreement is through a customary institutions, particularly what it is called local wisdom. Most of Indonesian local areas have their own local wisdoms. One of the local wisdom is Kerapatan Adat Nagari as an alternative to litigation in the sphere of criminal law in customary law applications. The study aims to (i) identify and analyse the involvement of Kerapatan Adat Nagari in resolving cases based on democratic policing perspective; (ii) find and analyse the factors that influence the involvement of Kerapatan Adat Nagari in resolving cases based on democratic policing perspective. The research employs the qualitative research and field research method and is conducted at West Sumatera Province. The results of the research reveal that the involvement of Kerapatan Adat Nagari in resolving cases is deemed successful if it includes the ideals of democratic policing and community policing that involves police officers in West Sumatera Province."

"Kebijakan Pembatasan kegiatan masyarakat selama masa pandemik Convid-19 telah memaksa  dilaksanakan kebijakan WFH (work from home) dan LFH (learn from home). Kebijakan tersebut tidak menyurutkan terjadinya tawuran antar kelompok bahkan justru mengalami peningkatan. Penelitian ini dilakukan terkait dengan pokok permasalahan  mengenai implementasi pemolisian masyarakat oleh Polres Metro Jakarta Timur Polda Metro Jaya yang belum signifikan dalam menanggulangi tawuran antar kelompok di masa pandemi Covid-19. Pertanyaan penelitian ini bagaimana implementasi pemolisian masyarakat di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Timur Polda Metro Jaya dapat menanggulangi tawuran antar kelompok di masa pandemi Covid-19. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan sekaligus menjelaskan implementasi pemolisian masyarakat dalam menanggulangi tawuran antar kelompok di masa pandemi Covid-19. Secara teoritis dan praktis tujuan penelitian ini adalah untuk berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan, dan menjadi dasar keahlian akademik bagi peneliti mengenai konsep dan implementasi pemolisian masyarakat dalam penanggulangan tawuran antar kelompok masyarakat dalam konteks di masa pandemi Covid-19. Adapun teori dan konsep yang digunakan dalam  penelitian ini yaitu, teori peran, teori strategi, teori kebijakan publik, teori implementasi, konsep pemolisian masyarakat, partisipasi masyarakat dan windows broken theory, teori kontrol sosial, teori konflik, dan teori solidaritas. Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan analisis deskripftif. Adapun kesimpulan temuan penelitian ini yaitu implementasi Polmas dalam penanganan tawuran di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Timur pada masa pandemi Covid-19 ditinjau dari aspek kebijakan, filosofi, pelaksanaan dan evaluasi, dengan program meliputi pembentukan satgas anti tawuran, program kongkow dengan Kapolres, program pembuatan WA Group dan program seribu portal, program polisi RW. Sementara faktor penyebab belum signifikannya implementasi Polmas dikarenakan banyaknya personel yang terpapar virus Covid-19, sehingga personel lebih terkonsentrasi dalam penanganan Covid, dan lemahnya partisipasi masyarakat serta dukungan anggaran, sarana dan prasarana yang terbatas. Implementasi Polmas tersebut, mengacu pada Peraturan Kapolri No. 3 tahun 2015 tentang Polmas.

---

The presence of policies to restrict community activities has forced the implementation of WFH (work from home) and LFH (learn from home) policies. The policies, however, do not reduce the incident of brawls among community groups. There has even been an increase regarding the number of such incidents. The main problem of the research is that the implementation of community policing held by East Jakarta Metropolitan Police Resort has not significantly been able to handle brawls among community groups during the Covid-19 pandemic. The question of research is how the implementation of community policing in the jurisdiction of the East Jakarta Metropolitan Police in handling brawls among communities groups during the Covid-19 pandemic. The purpose of the study is to describe as well as explain the implementation of community policing in handling brawls among communities groups during the Covid-19 pandemic. Theoretically and practically, the research will contribute to science development  and  become the basis  of academic skills  for researchers on  the concept and implementation of community policing in handling brawls among community groups during the Covid-19 pandemic. The author employs various theories and concepts, such as role theory, strategy theory, public policy theory, implementation theory, concept of community policing, community participation, broken  window  theory,  social  control  theory,  conflict  theory,  and  solidarity theory. The author also employs the qualitative approach with descriptive analysis method. The results of the research reveal that community policing viewed from the  aspects  of  policy,  philosophy,  implementation,  and  evaluation  has  been applied in the forms of establishing anti-brawl task forces, hanging out program with the Head of Metro Police Resort, creating WhatsApp groups, one thousand portal programs, and police neighbourhood programs. Such implementations have not been significant because there are many personnel being infected by Covid-

19, there are more personnel focusing on handling Covid-19, the participation of communities is weak, and the support of budget as well as structures and infrastructures are weak. The implementation of community policing should refer to the National Police Chief Regulation Number 3/2015 regarding Community Policing."

"Tesis ini mencoba menganalisis penyelenggaraan pengamanan unjuk rasa buruh di wilayah hukum Polresta Bekasi yang menutup jalan tol Cikampek. Penutupan jalan tol yang dilakukan oleh buruh mengakibatkan banyak kerugian yang dialami oleh masyarakat pengguna jalan tol ini serta pihak perusahaan yang menggunakan fasilitas ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi partisipasi aktif, wawancara mendalam, studi dokumen dan trianggulasi. Kasus yang diteliti adalah penyelenggaraan pengamanan unjuk rasa buruh yang gagal dilaksanakan oleh Polresta Bekasi dan mengakibatkan buruh dapat menutup jalan tol Cikampek. Penelitian menunjukan bahwa buruh menutup jalan tol akibat gagal runding dalam penetapan upah minimum kabupaten dan Apindo Kabupaten Bekasi menggugat ke PTUN. Dewan Pimpinan Apindo Kabupaten Bekasi melakukan gugatan terhadap keputusan Gubernur Jawa Barat. Faktor yang mempengaruhi kegagalan ini adalah pertama, personil Polresta Bekasi yang masih kurang paham hukum ketenagakerjaan sehingga takut mengambil risiko dan takut bermasalah. Kedua, serikat pekerja memanfaatkan kelemahan pengawas ketenegakerjaan dan kelemahan Polresta Bekasi. Ketiga, masyarakat dengan adanya aksi perlawanan yang dapat menyebabkan konflik dengan buruh. Keempat, pengusaha dengan kelalaiannya melalukan pembinaan kepada pekerja dan serikat pekerjanya. Kelima, penyelesaian permasalahan industrial di Kabupaten Bekasi yang tidak dapat terselesaikan dengan baik akibat kurangnya pengawas tenaga kerja. Penyelenggaraan pengamanan unjuk rasa yang ideal dengan mengetahui fenomena sebenarnya dibalik unjuk rasa yang terjadi bahwa selama ini seringnya terjadi unjuk rasa dikarenakan adanya oknum serikat pekerja yang mencari keuntungan dengan memperoleh success fee serta pengambil alihan kekuasaan. Upaya yang paling tepat adalah mengaplikasikan tindakan preemtif melalui kegiatan pemolisian masyarakat secara aktif dan berkesinambungan.

---

This thesis tries to analyze the organization of labor protests in securing jurisdiction Bekasi Police shut Cikampek toll road. Highway closures made by the workers resulted in many losses experienced by the users of this highway as well as the companies that use this facility. This study used a qualitative approach to data collection techniques using observation of active participation, in-depth interviews, document studies and triangulation. Cases studied is organizing labor protests security has not carried out by the Bekasi Police and resulted in labor can occlude Cikampek. Research shows that workers closed the highway for failing negotiator in the minimum wage and Apindo Bekasi district sued to the administrative court. Leadership Council Apindo Bekasi suing West Java Governor's decision. Factors affecting this is the first failure, internal Bekasi Police still do not understand employment law so afraid to take the risk and fear of troubled. Second, take advantage of the weakness of trade unions labor inspectors and Bekasi Police weaknesses. Third, the public with an insurgency that could lead to conflict with workers. Fourth, employers with guidance to workers pass negligence and workers unions. Fifth, the settlement of industrial problems in Bekasi that can not be resolved properly due to lack of labor inspectors. Operation of security ideal demonstration by knowing the actual phenomena that occur behind the protests that during these frequent rallies due rogue unions that seek profits by obtaining the success fee as well as the takeover of power. The effort is to apply the most appropriate preemptive action through community policing activities are actively and continuously.;This thesis tries to analyze the organization of labor protests in securing jurisdiction Bekasi Police shut Cikampek toll road. Highway closures made by the workers resulted in many losses experienced by the users of this highway as well as the companies that use this facility. This study used a qualitative approach to data collection techniques using observation of active participation, in-depth interviews, document studies and triangulation. Cases studied is organizing labor protests security has not carried out by the Bekasi Police and resulted in labor can occlude Cikampek. Research shows that workers closed the highway for failing negotiator in the minimum wage and Apindo Bekasi district sued to the administrative court. Leadership Council Apindo Bekasi suing West Java Governor's decision. Factors affecting this is the first failure, internal Bekasi Police still do not understand employment law so afraid to take the risk and fear of troubled. Second, take advantage of the weakness of trade unions labor inspectors and Bekasi Police weaknesses. Third, the public with an insurgency that could lead to conflict with workers. Fourth, employers with guidance to workers pass negligence and workers unions. Fifth, the settlement of industrial problems in Bekasi that can not be resolved properly due to lack of labor inspectors. Operation of security ideal demonstration by knowing the actual phenomena that occur behind the protests that during these frequent rallies due rogue unions that seek profits by obtaining the success fee as well as the takeover of power. The effort is to apply the most appropriate preemptive action through community policing activities are actively and continuously."

"ABSTRAKPemolisian masyarakat (Community policing) mulai diperkenalkan di Polsek CristoRei pada September 2008 oleh Polisi Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai Model perdanaCommunity policing di Timor-Leste. Ketika itu kekuasaan pengendalian keamanan masihdalam tanggungjawab PBB hingga Desember 2012. Namun setelah munculnya PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 2009 maka memberikan ruang bagi PNTL untukmengedepankan pendekatan Community policing dalam pelaksanaan tugasnya dandidukung dengan struktur organisasi dari tingkat markas besar hingga pos polisi di desa.Community policing di Polsek Cristo Rei mulai efektif pada 2013 setelah PNTLmenerima kewenangan keamanan kembali dari Polisi PBB di akhir 2012. Didukungdengan kebijakan Mabes untuk menerapkan Community policing di Timor-Leste denganmodel Vissiblity, Involvement dan Professionalism (VIP) serta kebijakan untukmenempatkan petugas CP di sekolah dan di desa, pembentukan Keamanan Sukarela Desa,Dewan Pemolisian Komunitas dan Dewan Keamanan Munisipiu/Kabupaten sebagaiwujud desentralisasi kewenangan dan tanggungjawab masyarakat dengan polisi ataspermasalahan yang terjadi sehingga keduanya secara proaktif untuk mengidentifikasi,mencegah dan mencari solusi atas permasalahan yang terjadi demi tercipta keamanan danketertiban bagi masyarakat sehingga kualitas hidup masyarakat dapat diperbaiki.Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah menggunakan pendekatankualitatif yaitu melalui wawancara, pengamatan dan studi dokumen. Penulis telahmewawancara 24 orang informan yakni beberapa kepala sekolah, beberapa siswa,perwakilan veteran, Ketua Pemuda, Perwakilan Perempuan, Perwakilan Ketua Adat,Penyelesai Masalah, Camat, LSM, petugas OPS, OPE, Kapolsek, Kepala subseksiCommunity policing Polres Dili, Wakalpolres, Wadir dan Direktur Community policingtingkat Nasional.Dari temuan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa walaupun communitypolicing sedang berlangsung namun masyarakat belum merasa aman dan tentram karenamasih ada permasalahan-permasalah seperti kekerasan dalam rumah tangga,persengketaan tanah, dan kejahatan lainnya yang terjadi di wilayah itu. Berdasarkan hasiltemuan di lapangan dapat disimpulkan bahwa perlu menambah anggota yang ditugaskandi wilayah itu baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dengan memperbanyak rasioanggota sehingga dapat mengimbangi dengan jumlah penduduk yang ada di wilayah itukarena sekarang rasionya 1:1.176 dan 1:1.351 pada aktivitas di siang hari. Pemberdayaanmasyarakat grass root level belum maksimal untuk menciptakan kondisi aman dantenteram bagi lingkungan, desa dan kecamatan. Anggaran dan sarana pendukung tugasdan fungsi Community policing di wilayah itu masih minim karena CP belum memilikimata anggaran tetap tersendiri, kurangnya sarana transportasi sepeda motor, fasilitasperumahan bagi anggota OPS serta sarana komunikasi dalam menunjang tugas dilapangan

---

ABSTRACTThe Community policing was introduced in Cristo Rei Sub Station on September2008 by United Nations Police as a first Model implementation community policing inTimor-Leste. By the time the security control was under the United Nations responsibilityuntil December 2012. But after Decree Law No. 9/2009 inter into the force which providePNTL space for promote community policing approach in its task and function whichsupported by organization structure from head quarter till police post in villages.The Implementation of community policing in Cristo Rei Sub Station effective on2013 after the handover police authority from United Nations Police to Polisia NasionalTimor Leste (PNTL) in the end of December 2012. Supported by head quarter policies toapply Community policing model Visibility, Involvement and Professionalism (VIP) aswell policy to assign School Liason Officer (SLO), Community policing Officer (CPO) toeach villages, the establishment of Suco Volunteer Security (SVS), the establishmentCommunity Policing Council (CPC) and Municipality Security Council (MSC) as part ofdecentralization of authority and responsibility of community and police on problem occurin their area so both proactively to identifies, prevent and find solution to the problemoccur which can be create security and order for those communities so quality of life canbe improve.The research method used in this Academic paper is used qualitative approachthrough interview, observation and document study. The writer have interviewed 24 keysources such: few school master, some students, representatives of : Veteran, Youth,Female, Traditional head, Problem solver, Head of sub district, NGO, Communitypolicing officer, School liaison officer, Sub station Commander, Head of communitypolicing in district level, Deputy district commander, Deputy and Director of Communitypolicing in the PNTL head quarter level.Research finding on the ground that even though the implementation of communitypolicing ongoing but community felt slightly unsafe and tranquillity yet because therewere problems still exist such domestic violence, land dispute and other crimes occur inthe that area. Based on the research on the ground can draw a conclusion that there isneed to increase police members in the area weather in quantity or quality. Throughincrease of police members can be balance the sum total of citizen in that area becausecurrently the ratio is 1:1.176 and 1:1.351 in the daytime. There was lack of grass root levelof community policing empowerment to create peace and tranquillity in its neighbour,villages and sub district level. Budget and police task and function supported equipmentwere lacking because community policing have no its own constant budget, lack oftransport like motorbike, house facilities for community police officers as wellcommunication equipment which can support police work on the ground."

"ABSTRAKPergeseran nilai yang terjadi menyebabkan paradigma masyarakat cenderungkepada hal-hal yang disandarkan pada pemaksaan ideologi, kepentingan politik,bahkan untuk mencari keuntungan ekonomis terhadap situasi yang terjadi. Hal itusemakin meneguhkan alasan bahwa faktor penyebab radikalisme dilatarbelakangioleh multi faktor sehinga dalam melihat perkembangan paham radikal harus bisamenggunakan pisau analisis yang multidisiplin. Penelitian ini dilakukan untukmengkaji model pemolisian masyarakat yang relevan untuk mencegahperkembangan paham radikal pro kekerasan di wilayah polres Bogor. Pemilihanisu pencegahan paham radikal diambil berdasarkan pertimbangan dampak bahayalaten paham radikal yang bisa menimbulkan kekacauan dan menganggu kamtibmasditengah-tengah masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatifdeskriptif dan pemilihan narasumber dengan teknik purposive sampling. Lokasipenelitian di Polres Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama tingkatkesiapan polres bogor dalam melakukan pemolisian masyarakat masih banyakmengalami kendala dibeberapa aspek diantaranya; Kesiapan Sumber Daya ManusiaBhabinkamtibmas Polres Bogor Jumlah. Anggaran Bhabinkamtibmas untukMencegah Paham Radikal dibandingkan dengan pola tugas dan beratnya bebankerja dalam menangkal berkembangnya paham radikal, dukungan anggarantersebut masih belum sepenuhnya memadai.Minimnya sarana dan prasaranaBhabinkamtibmas Polres Bogor. Kedua, Strategi optimalisasi pemolisianmasyarakat Polres Bogor dalam mencegah paham radikal, yaitu denganmelaksanakan kegiatan penanganan melalui sambang dengan Tomas, Toda danTokoh masyarakat dengan mengedepankan fungsi Babinkamtibmas.

---

ABSTRACTThe shift of values that occur cause the paradigm of society tend to the things thatare based on the imposition of ideology, political interests, and even to seekeconomic benefits to the situation. It further reinforces the reason that the factorsbehind the cause of radicalism multi factor so that in view of the development ofradical understanding should be able to use a multidisciplinary analysis blade. Thisstudy was conducted to examine the relevant community policing model to preventthe proliferation of radical pro violence in the Bogor district. The selection ofradical prevention issues is based on consideration of the impact of latent dangerof radical understanding that can cause chaos and disrupt the community 39 skamtibmas. This research uses descriptive qualitative approach and resourceelection with purposive sampling technique. Location of research in Polres Bogor.The results showed that the first level of preparedness of bogor polres in conductingcommunity policing still faced many obstacles in several aspects such as Readinessof Human Resources Bhabinkamtibmas Polres Bogor Amount. BhabinkamtibmasBudget to Prevent Radical Understanding compared to the pattern of tasks and theheavy workload in preventing the development of radical understanding, budgetsupport is still not fully adequate. Minimize facilities and infrastructureBhabinkamtibmas Polres Bogor. Secondly, the strategy of optimizing the policingof the Bogor Police in preventing radical understanding, namely by carrying outthe handling activities through sambang with Tomas, Toda and community leadersby promoting Babinkamtibmas function."

"Meningkatnya penetrasi internet di Indonesia telah membawa manfaat besar dalam akses terhadap informasi, namun juga membawa risiko kejahatan siber, terutama penipuan online. Meskipun ada upaya preventif yang dilakukan oleh pihak berwenang, seperti kepolisian, masih ada kesenjangan antara perkembangan modus penipuan online dan pemahaman masyarakat serta kurangnya pembaruan dalam literasi digital. Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan literasi digital sebagai langkah preventif dalam penipuan online oleh Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sulawesi Barat kepada masyarakat di Wilayah Hukum Polresta Mamuju. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi digital yang dilakukan oleh Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sulawesi Barat belum dapat secara efektif mengatasi kejahatan penipuan online terhadap masyarakat di wilayah hukum Polresta Mamuju. Kurangnya tindak lanjut setelah inisiatif tersebut, serta rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang risiko dan penanganan kasus penipuan online, menjadi beberapa faktor utama yang menyebabkan hal ini. Selain itu, edukasi dan informasi yang tidak memadai tentang literasi digital juga menjadi masalah, menandakan adanya kesenjangan dalam penyebaran pengetahuan dan pendidikan terkait literasi digital. Meskipun telah ada upaya kampanye kesadaran berkala dan kolaborasi dengan lembaga-lembaga terkait, perlunya upaya literasi digital yang berkelanjutan dan komprehensif juga diakui sebagai langkah penting untuk memerangi penipuan online secara efektif. Dengan demikian, ketidakmampuan inisiatif ini dapat dikaitkan dengan kurangnya tindak lanjut, kesadaran dan pemahaman yang tidak memadai, pendidikan yang tidak memadai, serta perlunya upaya berkelanjutan dalam meningkatkan literasi digital di masyarakat.

---

The increasing internet penetration in Indonesia has brought great benefits in access to information, but it also brings the risk of cybercrime, especially online fraud. Despite preventive efforts made by authorities, such as the police, there is still a gap between the development of online fraud modes and the public's understanding and lack of updates in digital literacy. This study evaluates the implementation of digital literacy as a preventive measure in online fraud by Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sulawesi Barat to the community in the Mamuju Police Legal Area. This research uses a qualitative method with a case study approach. The results showed that digital literacy carried out by Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sulawesi Barat has not been able to effectively overcome online fraud crimes against the community in the Mamuju Police jurisdiction. Lack of follow-up after such initiatives, as well as low levels of public awareness and understanding of the risks and handling of online fraud cases, are some of the main factors leading to this. In addition, inadequate education and information on digital literacy is also an issue, signaling a gap in knowledge dissemination and education related to digital literacy. While there have been periodic awareness campaign efforts and collaboration with relevant agencies, the need for sustained and comprehensive digital literacy efforts is also recognized as an important step to effectively combat online fraud. As such, the inadequacy of this initiative can be attributed to the lack of follow-up, insufficient awareness and understanding, inadequate education, as well as the need for continuous efforts in improving digital literacy in the community."