Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penulisan karya ilmiah ini dilatarbelakangi karena adanya permasalahan penanganan pemilu pada tahun 2019 oleh Polresta Bandar Lampung yang mengalami kesulitan dalam mengatasi konflik sosial. Penegakan hukum represif sudah dilakukan, namun belum mampu meredam konflik yang terjadi. Pada akhirnya penegakan hukum melalui sisi pencegahan juga dilakukan walaupun menurut teori konflik sosial bahwa konflik sosial tidak mungkin dicegah karena masyarakat menginginkan perubahan. Permasalahan tersebut dikaji dengan teori konflik sosial, teori penegakan hukum penal dan non penal, konsep pemolisian masyarakat. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan dengan metode pendekatan penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu yang dilakukan Satreksrim Polresta Bandar Lampung khususnya dalam melakukan penyelidikan kejahatan politik uang tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan karena kompetensi penyidik belum sesuai syarat yang ditentukan oleh undang-undang Pemilu. Penanganan kasus hoax, hate speech yang dapat memicu konflik juga belum mampu memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan tersebut. Oleh karenanya dilakukan upaya pencegahan melalui polisi masyarakat agar masyarakat dapat turut menjaga Kamtibmas. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum dalam mengatasi konflik sosial pada Pemilu 2019 adalah, belum optimalnya pelaksanaan Asta Siap, Metode pencegahan belum optimal melalui satuan fungsi pencegahan, kompetensi, sarana prasarana serta perilaku anggota juga belum dioptimalkan dalam mencapai tujuan dalam menjaga Kamtibmas. ......This research is motivated by the increasing number of irregularities or violations of the background to writing this scientific work was the problem of handling the 2019 election by the Bandar Lampung Police, which experienced difficulties in overcoming social conflicts. Repressive law enforcement has been carried out, but has not been able to reduce the conflict that occurred. In the end, law enforcement through prevention is also carried out even though according to social conflict theory it is impossible to prevent social conflict because society wants change. This problem is studied using social conflict theory, penal and non-penal law enforcement theory, and the concept of community policing. Meanwhile, this type of research is qualitative research using a field research approach method. The results of this research indicate that law enforcement regarding election crimes carried out by the Bandar Lampung Police Criminal Investigation Unit, especially in conducting investigations into money politics crimes, did not proceed to the investigation stage because the investigators' competence did not meet the requirements determined by the Election law. Handling cases of hoaxes and hate speech which can trigger conflict has also not been able to provide a deterrent effect to the perpetrators of these crimes. Therefore, preventive efforts are being made through community police so that the community can participate in maintaining security and order. The obstacles faced in enforcing the law in overcoming social conflict in the 2019 elections are that the implementation of Asta Siap is not yet optimal, prevention methods are not yet optimal through prevention function units, competence, infrastructure and member behavior have also not been optimized in achieving the goal of maintaining Public Order and Order.

Abstrak :
Setelah berlangsungnya pemilu tahun 2019, terdapat gugatan yang diajukan oleh 9 (sembilan) calon legislatif dari Partai Gerindra kepada Partai Gerindra, DPP Partai Gerindra, dan KPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dasar bahwa adanya pelanggaran hak Para Penggugat oleh Para Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam Putusan No. 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/Pn Jkt.Sel. Para Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan hasil pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra lebih besar dengan suara caleg tertinggi di masing-masing dapil, maka Partai Gerindra memiliki hak absolut untuk menentukan caleg terpilih dengan mempertimbangkan kualitas kekadera serta rekam jejak pengabdian calon anggota terpilih. Selain itu, Para Penggugat menyatakan bahwa maksud frasa “…suara terbanyak” dalam Pasal 422 UU No. 7 Tahun 2017 hanya termasuk suara Partai Gerindra saja karena suara Partai Gerindra yang memperoleh suara terbanyak. Penelitian ini akan menggunakan metode yuridis normatif dengan melihat kaitannya antara teori dengan praktiknya serta akan membandingan dengan peraturan perundang-undangan di negara Amerika Serikat, Brazil, dan Filipina terkait mekanisme pengisian jabatan bagi wakil rakyat yang diganti sebelum periode jabatannya berakhir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim membenarkan dalil Para Penggugat bahwa Partai Gerindra dan DPP Partai Gerindra memiliki kewenangan untuk menentukan anggota legislatif terpilih dengan mempertimbangkan kualitas kekaderan dan rekam jejak Para Penggugat. Padahal, apabila Partai Gerindra memiliki kewenangan tersebut maka tidak sesuainya dengan tujuan dari Sistem Proporsional Terbuka itu sendiri. Dengan demikian, seharusnya Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan seharusnya tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundangundang serta teori yang berlaku. ......After the 2019 elections, 9 (nine) legislative candidates from the Gerindra Politic Party filed a lawsuit against the Gerindra Politic Party, DPP of Gerindra Politic Party, and KPU at the South Jakarta District Court on the basis that there were violations of the rights of the Plaintiffs by the Defendants as stated in Decision No. 520 / Pdt.Sus.Parpol / 2019 / Pn Jkt.Sel. The Plaintiffs argued that based on the results of the 2019 election, the Gerindra Party's vote was higher than the highest votes from the legislative candidates in each electoral district, the Gerindra Politic Party has the absolute right to determine the elected candidates by considering the quality of the cadre and track record of dedication of the elected member candidates. Also, the Plaintiffs stated that the meaning of the phrase “… most votes” in Article 422 of Law no. 7 of 2017 only includes the votes of the Gerindra Politic Party because the Gerindra Politic Party votes received the most votes. This research will use the normative juridical method by looking at the relation between theory and practice and will compare it with the laws and regulations in the United States, Brazil, and the Philippines relating to filling positions for representatives who are replaced before their term of office ends. The results of this research indicate that the Panel of Judges confirms the Plaintiff's argument that the Gerindra Politic Party and DPP of Gerindra Politic Party have the authority to determine the elected legislative members by considering the quality of cadre and track records of the Plaintiffs. If the Gerindra Politic Party has this authority, it is not following the purpose of the Open Proportional System. Thus, the Panel of Judges should have considered the provisions of statutory regulations and applicable theories.

Abstrak :
Pendanaan kampanye adalah salah satu faktor penentu kemenangan pada kompetisi Pemilu 2019. Tranparansi dan akuntabilitas laporan dana kampanye sangat menentukan integritas Pemilu di Indonesia. Tulisan ini mengkaji laporan dana kampanye partai politik peserta Pemilu 2019 dengan fokus pada aspek penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, serta kepatuhan pada aturan dana kampanye yang berlaku. Melalui metode kualitatif dengan menggunakan data sekunder, berupa Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dan Laporan Asuransi Independen dari Kantor Akuntan Publik ditemukan bahwa penerimaan dana kampanye partai politik Peserta Pemilu 2019 didominasi oleh sumbangan dari calon legislatif dan pengeluaran terbanyak dana kampanye berasal dari jasa kampanye. Hasil audit memperlihatkan masih adanya ketidaktransparanan dan ketidakpatuhan pada aturan dana kampanye dari mayoritas partai politik. Lemahnya sanksi diduga menjadi salah satu penyebab, disamping regulasi dana kampanye yang belum mengatur batasan sumbangan dana kampanye dari partai politik dan calon legislatif, serta batasan pengeluaran dana kampanye sehingga prinsip kesetaraan dan prinsip keadilan Pemilu tercederai.

Abstrak :
ABSTRAK
Pasca reformasi 98 menjadi babak baru bagi Partai Golkar. Dulu sebagai partai pemenang pemilu berturut-turut dengan meraup suara 70%-an ketika zaman Orde Baru. Kini suaranya semakin menurun hingga mencapai 14%-an untuk saat ini. Konsekuensinya penguasaan di pemerintah dan parlemen tidaklah semaksimal seperti zaman sebelumnya. Kondisi ini terjadi karena beberapa sebab seperti; penarikan dukungan oleh birokrasi dan ABRI sebagai kekuatan Orde Baru, melemahnya mesin politik Golkar, konflik internal, munculnya partai-partai baru, beralihnya massa mengambang ke partai lain dan sistem pemilu yang telah berubah. Merespon kondisi tersebut maka diperlukan desain strategi politik dalam rangka pemenangan pada Pemilu 2019. Beban bertambah pada Pemilu 2019 diselenggarakan secara serentak. Pemilu legislatif dan presiden dilakukan dalam satu putaran waktu. Tentunya bagi semua partai peserta pemilu belum mempunyai pengalaman dalam membuat desain strategi pemenangan. Termasuk bagi Partai Golkar. Tergambar tantangan bagi Partai Golkar pemilu 2019 akan semakin kompleks. Dengan demikian perlu upaya dini membuat desain strategi politik Partai Golkar dalam menghadapi Pemilu 2019. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada pengurus harian Partai Golkar tahun 2009-2014 yang membidangi pemenangan. Hasil wawancara mendalam sebagai data primer dan didukung oleh studi literatur dan data media sebagai data sekunder. Proses analisa dilakukan menggunakan dua teknik yakni: analisa timeline dan analisa PESTL. Analisa timeline menganalisa kondisi internal Partai Golkar berdasar kronologi waktu dari awal berdiri hingga 2015. Hasil analisa ini menjelaskan dinamika dan perubahan pola Partai Golkar saat zaman Orde Baru dengan Pasca Reformasi. Sedangkan analisa PESTL mengambarkan lingkungan eksternal yang mempengaruhi Partai Golkar dalam menghadapi Pemilu 2019. Dua hasil analisa tersebut menjadi bahan dalam merumuskan desain strategi politik Partai Golkar menghadapi Pemilu 2019. Dari hasil penelitian, desain strategi tersebut terdapat empat cakupan utama yakni: modernisasi partai, pendekatan massa mengambang, pengelolaan isu dan rekayasa legalitas.

---

ABSTRACT
Post-reform era is a new phase for the Golkar Party. When First as the party winning the elections in a row to garner 70% -an when the New Order era. Now it decreases until 14% -an for now. Consequently tenure in government and parliament is not as much as the previous times. This condition occurs due to several reasons such as; withdrawal of support by the bureaucracy and the military as the power of the New Order, the weakening of the Golkar political machine, internal conflict, the emergence of new parties, the shift to a floating mass of other parties and the chancing of electoral system. Responding to these conditions, it is necessary to design a political strategy in order to award the 2019 Election Expenses increased in the 2019 election held simultaneously. Legislative and presidential elections carried out in one round time. Of course, for all the parties participating in the election does not have experience in making design winning strategies. Including the Golkar Party. Illustrated the challenge for the Golkar Party in 2019 elections will be more complex. Thus the need to make early efforts to design a political strategy in the face of the Golkar Party Election 2019. This research is a qualitative. Data collected through in-depth interview to the daily board of the Golkar Party in 2009-2014 . The results of indepth interviews as the primary data and supported by the literature and data media as secondary data. The analysis process is done using two techniques namely; PESTL timeline analysis and analysis. Timeline analysis to analyze the internal condition of the Golkar Party based on the chronology of time from a standing start to 2015. The results of this analysis to explain the dynamics and changes in the pattern of the Golkar Party when the New Order era to the Post- Reformation. While the analysis PESTL external environment affecting portrait of the Golkar Party in the face of Election 2019. Two results of this analysis are being incorporated into the design to formulate political strategy to face the Golkar Party Election 2019. From the research, the design of the strategy, there are four main coverage namely: the modernization of the party, mass approaches floating, management and engineering issues of legality

Abstrak :
Pemilu 2019 merupakan Pemilu serentak di mana pemilih memilih eksekutif dan parlemen dalam satu pelaksanaan. Sebagai Pemilu serentak pertama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilu bukan hanya memiliki tujuan dalam menyelenggarakan Pemilu yang aman tetapi juga meningkatkan partisipasi pemilih yang terus menurun di setiap pelaksanaan Pemilu. Untuk itu, KPU membuat strategi sosialisasi dan komunikasi guna meningkatkan partisipasi pemilih. Dengan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi, maka pemerintahan hasil Pemilu memiliki legitimasi yang baik. Konsep area Hubungan Masyarakat (Humas) politik dapat membantu Humas dalam mencapai tujuan organisasi. Untuk itu, penelitian ini menganalisis fungsi Humas Politik untuk meningkatkan partisipasi pemilih oleh KPU. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus organisasi penyelenggara Pemilu. Hasil penelitian ini menunjukkan KPU menjalankan area Humas politik, namun beberapa area dijalankan belum optimal. Manajemen isu, evaluasi dan krisis belum dijalankan secara maksimal oleh KPU. Sedangkan area news management dan manajemen event lebih optimal. Komunikasi digital juga telah dilaksanakan walaupun terkait engagement perlu ditingkatkan. Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada area lain yang tidak dijelaskan dalam area Humas politik, tetapi dilakukan oleh KPU, yaitu area promosi. ......Election 2019 was the first simultaneous election for Indonesian to vote executive and legislative in one time. As the first simultaneous general election, General Election Commission or Komisi Pemilihan Umum (KPU) has main purpose not only organize election but also how to increase voter turnout. Voter turnout had been declined since every general election. For that reason, KPU prepared strategies to communicate and socialize election to voter. If voter turnout is higher, the elected government will get a good legitimation from its people. Working area for Politic Public Relations (PR) might assist PR to archive organization’s goal. Therefore, this research was trying to analyze general election socialization strategies that coherence with domain of political PR and related to increase voter turnout. This research was using qualitative research with case study of election organization in Indonesia. Result of this research showed KPU run domain of political PR, but some domains are not implemented optimally. The KPU has not yet fully implemented the issue management, evaluation management and crisis management. Meanwhile, domain of news management and event management are more optimal. Digital communication has also been implemented although related to engagement needs to be improved. The findings of this study also indicate that there is other domain that are not explained in domain of political PR, but are carried out by the KPU, domain of promotion.

Abstrak :
Pada masa reformasi dengan adanya pemilihan umum secara langsung, kekuatan eksternal, seperti sepak bola sangat diandalkan untuk mampu melakukan suatu mobilisasi massa untuk mendukung suatu pasangan calon. Salah satu contohnya adalah Bobotoh yang diperebutkan suaranya oleh kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu Umum Presiden Indonesia Tahun 2019. Dengan memiliki basis massa yang cukup besar membuat Bobotoh sebagai suporter sepak bola menjadi objek politik yang menarik dan memiliki nilai tinggi sehingga diperebutkan oleh para pasangan calon untuk memperoleh dukungan suara dari massa yang dimilikinya. Karya ini berusaha menganalisis faktor yang mempengaruhi dan kondisi internal dari tiga kelompok Bobotoh, yaitu Viking Persib Club, The Bombers, dan The Bomb dalam mengambil sikap politik untuk mendukung pasangan calon Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pemilu 2019. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam untuk mengumpulkan data. Dalam partisipasi politik tiga kelompok Bobotoh tersebut, ada peran besar dari para ketua dari kelompok Bobotoh, yaitu Hero Joko selaku Ketua Viking Persib Club dan Nevi Efendi selaku Ketua The Bombs. ...... During the reform era with direct general elections, external forces, such as football, were relied on to be able to carry out a mass mobilization to support a candidate pair. For example is Bobotoh, whose votes were contested by the two pairs of presidential and vice presidential candidates in the 2019 Indonesian Presidential General Election. By having a large enough mass base, Bobotoh as a football supporter becomes an interesting political object and has a high value so that it is contested by the fans. candidate pairs to gain the support of the votes of the masses they have. This work attempts to analyze the influencing factors and internal conditions of the three Bobotoh groups, namely the Viking Persib Club, The Bombers, and The Bomb in taking a political stance to support the Jokowi-Ma'ruf Amin candidate pair in the 2019 General Election. This research is a qualitative method with in-depth interview techniques to collect data. In the political participation of the three Bobotoh groups, there was a big role from the leaders of the Bobotoh group, namely Hero Joko as Chairman of the Viking Persib Club and Nevi Efendi as Chairman of The Bombs.

Abstrak :
Pemilihan umum atau pemilu di tahun 2019, khususnya pemilihan presiden oleh nomor urut 1 dan 2 merupakan pesta demokrasi untuk masyarakat Indonesia. Informasi seputar politik tentunya ramai di kehidupan nyata dan di ranah cyberspace. Perkembangan zaman yang maju mendukung segala penyebaran pesan kampanye politik melalui cyberspace dengan media sosial sebagai wadah berbagi informasi. Namun, pesan kampanye politik yang tersebar tidak sedikit mengandung suku, agama, ras (SARA) dan politik identitas yang tujuannya membuat konflik satu sama lain. Informasi seputar kampanye politik di ranah cyberspace yang memuat infromasi berita palsu atau hoaks. Fenomena ini kemudian, menghadirkan upaya-upaya literasi digital oleh lembaga Kepolisian RI dan Kominfo melalui cyberspace. Tulisan ini berfokus pada konten visual yang diunggah pada platform media sosial, situs resmi, dan situs berita oleh kedua instansi tersebut, sebagai upaya literasi digital. Kerangka pemikiran dan analisis pada tulisan ini dilandasi oleh tiga konsep yaitu post truth, pengendalian sosial di ranah cyberspace yang memuat legal measures, informal request, outsourcing, just-in-time blocking, patriotic hacking, targeted surveillance and social – malware attacks, dan kriminologi visual yang memuat visuality dan remaking. Hasilnya, pengendalian sosial di ruang siber pada masa pemilu 2019 oleh Kepolisian RI dan Kominfo dengan visualisasi konten yang diunggah, dapat membantu kedua instansi tersebut dalam memberikan literasi digital terkait konten hoaks ke masyarakat. ......The general eletions in 2019, spesifically the presidential election number 1 and 2, is a democratic party for the people of Indonesia. Information about politics is certainly spread in real life and in the realm of cyberspace. The development of the modern era bolsters all the deployment of political campaign messages through cyberspace with social media as a platform for sharing information. Nevertheless, the political campaign messages that were spread contain a lot of ethnicity, religion, race (SARA) and identity politics with the aim of creating conflicts with each other. This phenomenon presents digital literacy efforts by the Indonesian Police and Ministry of Communication and Informatics institutions through cyberspace. This paper focuses on visual content uploaded on social media platforms, official websites and news sites by the two agencies, as a digital literacy effort. The framework and analysis are based on three concepts, namely post truth, social control in the realm of cyberspace which includes legal measures, informal requests, outsourcing, just-in-time blocking, patriotic hacking, targeted surveillance and social - malware attacks, and visual criminology that include visuality and remaking. As a result, social control in cyberspace during the election of 2019 by the Indonesian Police and Ministry of Communication and Informatics institutions with the visualization of uploaded content, it can help the two agencies in providing digital literacy related to hoax content to the society.