Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini menguji pengaruh aspek keuangan (rasio aktivitas dan rasio efektivitas) dan aspek non keuangan (kinerja kesehatan dan kinerja perumahan) terhadap skor kinerja pemprov di Indonesia tahun 2007-2010. Skor kinerja menggunakan skor kinerja Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) yang sumber utamanya adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2007-2010. Dengan menggunakan metode uji regresi berganda terhadap 93 sampel, hasilnya menunjukkan bahwa hanya kinerja kesehatan yang berpengaruh positif sedangkan variabel yang lain tidak memiliki pengaruh terhadap skor kinerja pemprov. ......This research test the influence of the financial aspects (activity ratio and effectiveness ratio) and non financial aspects (the performance of health, the performance of housing) from the score of the performance of province in Indonesia years 2007-2010. Performance score using the performance scores of Regional Government Performance Evaluation (EKPPD) the main source is the Report of Local Government Orgranization (LPPD) in 2007-2010. The result of multiple regression of 93 sample showed that only the performance of health have positive impact while other variables have no influence to performance scores.

Abstrak :
Desentralisasi fiskal yang dilaksanakan sejak tahun 2001 telah membawa perubahan yang besar bagi tata kelola keuangan publik di Indonesia. Penelitian ini mencoba melihat pengaruh pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia terhadap ukuran pemerintah daerah provinsi [rasio antara pengeluaran pemerintah daerah provinsi (konsolidasi provinsi dan kabupaten kota) terhadap PDRB provinsi]. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis yang dikemukakan oleh Brennan dan Buchanan (1980) dan Wallis dan Oates (1988) mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ukuran pemerintah daerah. Selain melihat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ukuran pemerintah daerah provinsi, penelitian ini juga mencoba melihat pengaruh ukuran pemerintah daerah provinsi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah provinsi. Hal tersebut mengacu pada hipotesis yang dikemukakan oleh Armey (1995), bahwa ukuran pemerintah juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model ekonometrika data panel untuk data dari 26 provinsi di Indonesia pada tahun 1995-2013. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia berpengaruh positif terhadap ukuran pemerintah daerah provinsi. Ukuran pemerintah daerah provinsi juga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah provinsi. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa ukuran optimal dari pemerintah daerah provinsi yang memaksimumkan pertumbuhan ekonomi daerah provinsi belum/tidak terjadi di Indonesia berdasarkan data yang digunakan.

---

Fiscal decentralization which has been doing since 2001 brought massive transformation for the governance of the public finance in Indonesia. This research aimed to observe the effect of fiscal decentralization in Indonesia on provincial government size [ratio between provincial government expenditure (consolidation between province and district, city) on GDRP of province]. It was based on hypothesis by Brennan & Buchanan (1980) and Wallis & Oates (1988) about the effect of fiscal decentralization on subnational government size. In addition to observing the effect of fiscal decentralization on provincial government size, this research also aimed to observe the effect of provincial government size on the regional economic growth. It based on hypothesis stated by Armey (1995) that government size is related to economic growth. Method of the research was econometric panel data modelling for data of 26 provinces in Indonesia from 1995 to 2013. Result showed that fiscal decentralization in Indonesia had positive effect on provincial government size. Provincial government size also positively affected regional economic growth. However, this study showed that optimal size of provincial government in order to maximize regional economic growth had not or did not occur in Indonesia based on data used.

Abstrak :
ABSTRAK
Laporan magang ini membahas mengenai analisis bagaimana dampak dari implementasi transaksi non tunai khususnya untuk penerimaan pendapatan retribusi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Analisis berfokuskan pada proses serta manfaat dari peralihan mekanisme penerimaan Retribusi Daerah dari transaksi tunai ke transaksi non tunai di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kesimpulan dari laporan magang ini adalah, penerapan kebijakan transaksi non tunai memberikan dampak yang baik seperti kemudahan dalam bertransaksi terkait pembayaran Retribusi Daerah bagi masyarakat, dan manfaat dalam bidang penatausahaan dan pelaporan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi lebih akuntabel, efisien dan ekonomis. Oleh sebab itu, diharapkan transaksi penerimaan retribusi daerah dengan menggunakan sistem non tunai dapat terus dilakukan dan dikembangkan di Provinsi DKI Jakarta.

---

ABSTRACT
This final assignment discusses about the analysis of how the impact from implementation of non cash transactions especially for local authority levies in Provincial Goverment DKI Jakarta. The analysis focuses on the transition process and benefit of local authority levies mechanism from cash transactions to non cash transactions in Provincial Goverment DKI Jakarta. The conclusions of this final assignment are that the implementation of the non cash transaction policy has a good impact such as the ease of transactions related to the payment of regional retribution for the community, and the benefits in administration and reporting in Provincial Government DKI Jakarta become more accountable, efficient and economical. Therefore, it is expected that transaction of local authority levies using non cash transaction system can continue to be implemented and developed in Provincial Goverment DKI Jakarta.

Abstrak :
ABSTRAK
Penerapan sistem pengadaan yang baru dapat menimbulkan kekhawatiran atas munculnya kendala-kendala, sehingga penerapannya tidak berhasil. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan serta faktor-faktor penunjang penerapan sistem pengadaan rancang bangun pada proyek konstruksi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan metode Delphi, yang akan digunakan untuk pengembangan model kerangka kerja dengan pendekatan Interpretive Structural Modeling agar didapat hubungan antara faktor-faktor tersebut serta hirarkinya. Dua puluh dua faktor penunjang yang juga dapat mengatasi hambatan penerapan telah diidentifikasi dan dikembangkan dalam pemodelan dengan delapan tingkatan hirarki. Model tersebut dapat dijadikan kerangka kerja untuk menerapkan rancang bangun pada proyek konstruksi Pemerintah Provisi DKI Jakarta lainnya

---

ABSTRACT
The implementation of a new procurement system can raise concern about the appearance of some obstacles, which will cause failure in the implementation. This study aims to identify obstacles and supporting factors of design and built delivery system implementation in Provincial Governments of DKI Jakarta construction project with Delphi method, which will be used to develop a framework model with Interpretive Structural Modelling approach in order to obtain the relationship between the factors as well as their hierarchies. Twenty two supporting factors which can overcome the implementation obstacles had been identified and had been developed in eight level hirarchy modelling. The model can be used as a framework to implement the other design and build in Provincial Governments of DKI Jakarta construction project

Abstrak :

Studi ini membahas konflik yang terjadi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat dalam kebijakan Reklamasi Pantai Utara Jakarta Tahun 2017. Studi ini akan menjelaskan bagaimana proses konflik yang terjadi di antara pihak-pihak yang mewakili lembaga tersebut. Kemudian juga akan menjelaskan penyebab tercapainya konsensus dari dua pihak tersebut. Dalam menjelaskannya, studi ini menggunakan teori konflik dan konsensus serta business confidence. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, kajian jurnalistik dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menemukan konflik yang terjadi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diwakili oleh Gubernur Anies R Baswedan dan Pemerintah Pusat oleh Menteri Koordinator Luhut B. Panjaitan merupakan sebuah konflik lisan yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan dari masing-masing pihak terkait kebijakan pelaksanaan reklamasi Pantai Utara Jakarta. Konflik tersebut kemudian melibatkan pihak luar dalam mempengaruhi pandangan pihak yang berkonflik. Hingga konflik tersebut berakhir dengan konsensus yang menggunakan konsensus model pendapat gabungan.

---

This study discusses conflicts that occur between the Provincial Government of DKI Jakarta and the Central Government in the 2017 Jakarta North Coast Reclamation policy. This study will explain how the conflict process occurs between the parties representing these institutions. Then it will also explain the reasons for reaching the consensus of the two parties. In explaining it, this study uses conflict and consensus theory and business confidence. The research used a qualitative method with data collection techniques through interviews, journalistic studies, and literature studies. The results of this study find that the conflict between the Provincial Government of DKI Jakarta represented by Governor Anies R Baswedan and the Central Government by Coordinating Minister Luhut B. Panjaitan was an oral conflict caused by differences in the interests of each party related to the implementation of the North Coast Jakarta reclamation policy. The conflict then involves an outside party in influencing the views of the conflicting parties. Until the conflict ends with a consensus that uses a consensus model of joint opinion.

Abstrak :
The 1945 state constitution,particularly chapter 18 B, acknowledgws the existence of special regional governments, for example, Nanggroe Aceh darussalam province, which characteristic are specially protected by national laws,namely,law No. 44/1999, Law No.18/2001, and law 11/2006...

Abstrak :
Reformasi administrasi di Indonesia memicu serangkaian perubahan, salah satunya adalah penerapan sistem anggaran berbasis kinerja (Performance-based budgeting). Reformasi ini bertujuan menciptakan pengelolaan anggaran yang integritas, transparan, efisien, dan akuntabel untuk melayani kepentingan masyarakat. Penelitian ini berfokus pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagai salah satu daerah yang berhasil mengimplementasikan sistem anggaran berbasis kinerja di tingkat daerah. Tujuan penelitian adalah menganalisis proses reformasi. faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sistem anggaran tersebut, serta pembelajaran yang dapat diambil dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan proses reformasi tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah post-positivist, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur, dengan analisis yang bersifat kualitatif. Terdapat 5 narasumber yang terdiri dari 4 pejabat di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta dan 1 perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem anggaran berbasis kinerja melalui beberapa persiapan dan perbaikan hingga berhasil meraih catatan baik yang telah dicapai. Kondisi internal organisasi yang dianalisis menggunakan kerangka 7s Mckinsey juga telah menunjukan setiap arahan yang diberikan oleh pemerintah pusat dikembangkan dan dilaksanakan secara optimal sehingga mendorong pelaksanaan reformasi sistem anggaran. Sebagai pembelajaran dalam melakukan reformasi, seluruh elemen organisasi saling berhubungan dan dapat mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam melakukan reformasi. ......Administrative reforms in Indonesia have triggered a series of changes, one of which is the implementation of performance-based budgeting. This reform aims to create budget management that is characterized by integrity, transparency, efficiency, and accountability to serve the public interest. This study focuses on the Provincial Government of DKI Jakarta, as one of the regions that has successfully implemented a performance-based budgeting system at the regional level. The objective of the research is to analyze the reform process, the factors influencing the successful implementation of the budgeting system, and the lessons that can be learned from the reform process undertaken by the Provincial Government of DKI Jakarta. The approach used in the research is post-positivist, with data collection techniques through in-depth interviews and literature studies, with qualitative analysis. There were five informants, consisting of four officials from the Regional Financial Management Agency (BPKD) of DKI Jakarta and one representative from the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform (KemenPAN RB). The results of the study indicate that the implementation of the performance-based budgeting system went through several preparations and improvements until it achieved commendable records. The internal conditions of the organization, analyzed using the McKinsey 7S framework, also showed that every directive from the central government was developed and implemented optimally, thereby driving the budget system reform. As a lesson in undertaking reforms, all elements of the organization are interconnected and can influence the organization's success in carrying out reforms.

Abstrak :
Reformasi administrasi di Indonesia memicu serangkaian perubahan, salah satunya adalah penerapan sistem anggaran berbasis kinerja (Performance-based budgeting). Reformasi ini bertujuan menciptakan pengelolaan anggaran yang integritas, transparan, efisien, dan akuntabel untuk melayani kepentingan masyarakat. Penelitian ini berfokus pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagai salah satu daerah yang berhasil mengimplementasikan sistem anggaran berbasis kinerja di tingkat daerah. Tujuan penelitian adalah menganalisis proses reformasi. faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sistem anggaran tersebut, serta pembelajaran yang dapat diambil dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan proses reformasi tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah post-positivist, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur, dengan analisis yang bersifat kualitatif. Terdapat 5 narasumber yang terdiri dari 4 pejabat di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta dan 1 perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem anggaran berbasis kinerja melalui beberapa persiapan dan perbaikan hingga berhasil meraih catatan baik yang telah dicapai. Kondisi internal organisasi yang dianalisis menggunakan kerangka 7s Mckinsey juga telah menunjukan setiap arahan yang diberikan oleh pemerintah pusat dikembangkan dan dilaksanakan secara optimal sehingga mendorong pelaksanaan reformasi sistem anggaran. Sebagai pembelajaran dalam melakukan reformasi, seluruh elemen organisasi saling berhubungan dan dapat mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam melakukan reformasi. ......Administrative reforms in Indonesia have triggered a series of changes, one of which is the implementation of performance-based budgeting. This reform aims to create budget management that is characterized by integrity, transparency, efficiency, and accountability to serve the public interest. This study focuses on the Provincial Government of DKI Jakarta, as one of the regions that has successfully implemented a performance-based budgeting system at the regional level. The objective of the research is to analyze the reform process, the factors influencing the successful implementation of the budgeting system, and the lessons that can be learned from the reform process undertaken by the Provincial Government of DKI Jakarta. The approach used in the research is post-positivist, with data collection techniques through in-depth interviews and literature studies, with qualitative analysis. There were five informants, consisting of four officials from the Regional Financial Management Agency (BPKD) of DKI Jakarta and one representative from the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform (KemenPAN RB). The results of the study indicate that the implementation of the performance-based budgeting system went through several preparations and improvements until it achieved commendable records. The internal conditions of the organization, analyzed using the McKinsey 7S framework, also showed that every directive from the central government was developed and implemented optimally, thereby driving the budget system reform. As a lesson in undertaking reforms, all elements of the organization are interconnected and can influence the organization's success in carrying out reforms.

Abstrak :
DKI Jakarta sebagai ibukota Negara Republik Indonesia merupakan provinsi dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia. Agar fungsi pelayanan masyarakat dapat berjalan dengan baik, keandalan fasilitas sarana dan prasarana masyarakat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu dijaga. Untuk menjaga keandalan bangunan perlu dilakukan pemeliharaan bangunan seperti tertuang dalam Permen PUPR No. 24 th 2008. Berdasarkan survey aset bangunan Dinas Cipta Karya Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 diperoleh data aset bangunan Provinsi DKI Jakarta berjumlah 9823 bangunan. 60% dari bangunan tersebut merupakan bangunan klasifikasi sederhana. Dengan jumlah aset bangunan yang tidak sedikit, kegiatan pemeliharaan bangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu didukung sistem pemeliharaan yang memadai agar keandalan bangunannya tetap terjaga. Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem pemeliharaan bangunan gedung berbasis: (1) web-based, untuk mendukung aksesibilitas dalam kegiatan pemeliharaan, (2) Work Breakdown Structure (WBS), sebagai dasar pedoman pemeliharaan yang meliputi aktifitas kegiatan pemeliharaan, frekuensi/interval aktifitas kegiatan pemeliharaan, dan (3) Building Information Modelling untuk kemudahan visualisasi, informasi, dan koordinasi data bangunan, dengan objek penelitian bangunan sederhana di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penggunaan web-based, WBS dan BIM dalam sistem akan meningkatkan kinerja pemeliharaan bangunan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah validasi pakar, wawancara, studi literatur dan studi kasus. Hasil validasi kemudian dikembangkan dan diintegrasikan kedalam sebuah sistem informasi lalu dilakukan uji coba terhadap sebuah permodelan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan pengembangan sistem pemeliharaan berbasis WBS, BIM dan web dapat meningkatkan kinerja pemeliharaan gedung di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan nilai peningkatan rata-rata sebesar 20,21%. ......DKI Jakarta, as the capital of the Republic of Indonesia, has the highest population density in Indonesia, with a population of 16,334 people / km2. Therefore, community facilities and infrastructure within the DKI Jakarta Provincial Government play an important role so that community service can be carried out properly. As one of the main infrastructures, State Buildings must have building reliability as stated in the technical requirements stipulated in Presidential Regulation Number 73 of 2016. Building maintenance is an activity to maintain the building's reliability and infrastructure, and facilities so that the building always functions properly. Based on a survey conducted by the DKI Jakarta Provincial Office for The Creation of Works, Spatial Planning and Land Use in 2019, the building assets of Province DKI Jakarta are 9823. 60% of those buildings were classified as Simple Building category. Due to numerous building assets, building maintenance activities need to be supported by an adequate maintenance system especially for the simple-classification building. This study aims to develop a building maintenance system based on: (1) webbased, to support accessibility in maintenance activities, (2) Work Breakdown Structure (WBS), as a basis for maintenance guidelines which include maintenance activities, frequency / interval of maintenance activities, and (3) Building Information Modeling for easy visualization, information, and coordination of building data, with the object of simple building research within the DKI Jakarta Provincial Government. The use of web-based, WBS, and BIM in the system could improve building’s maintenance performance in DKI Jakarta Provincial Government. The methodology used in this research is expert validation, interviews, literature studies and case studies. The results of expert validation, interviews and literature studies will be developed into an information system and then tested on a case study modeling. The validation results are then developed and integrated into an informat ion system and then tested on a study model case. The results showed that the development of a maintenance system based on WBS, BIM and web can improve the performance of building maintenance within the DKI Jakarta Provincial Government, with an average increase 20.21%.