Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
PERTAMINA salah satu perusahaan yang mengalami perubahan lingkungan dengan terbukanya pasar bebas pada dunia usahanya serta perubahan organisasi menjadi Persero. Salah satu cara untuk menghadapi hal tersebut adalah dengan mengembangkan karyawannya melalui pelatihan sehingga dapat meningkatkan kesiapan karyawan. Agar pelaksanaan program pelatihan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan, maka perlu dilakukan analisis kebutuhan pelatihan. Analisis kebutuhan pelatihan merupakan proses mengidentiiikasi dan mengevaluasi kebutuhan pelatihan secara sistematik. Analisis ini dilakukan pada Departemen Teknologi Informasi. Proses analisis ini dilakukan dengan mengidentiiikasi kebutuhan pelatihan pada tingkat organisasi, pekerjaan, dan personal. Pada tingkat organisasi, proses identifikasi dilakukan berdasarkan SWOT, sasaran, dan strategi perusahaan yang menghasilkan kebutuhan organisasi terhadap karyawannya- Pada tingkat pekedaan, digunakan kusioner unuk mengumpulkan infonnasi rnengenai pengetahuan, keahlian, kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. Pada tingkat personal, digunakan "Analisis Gap" untuk menemukan gap pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan sikap karyawan. Proses analisis ini akhlmya menghasilkan prioritas pelatihan bcrdasarkan besarnya gap. PERTAMINA sudah menyadari akan pentingnya pengembangan SDM dalam menghadapi tantangan di masa depan sehingga perusahaan dan karyawarmya mendulcung dilaksanakannya pelatihan. Namun, hal itu belum culcup bila tidak disertai dengan perubahan budaya dan lingkungan kerjanya Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan budaya dan lingkungan kerja perusahaan.

Abstrak :
Direktorat Jenderal Pajak mengemban tugas mengumpulkan dana masyarakat yang digali dari sumber dalam negeri di sektor pajak. Penerimaan dalam negeri dari sektor pajak dari tahun ke tahun terus meningkat rata-rata diatas 17.3%, keadaan seperti ini merupakan tugas yang sangat berat. Tugas ini akan dapat terwujud apabila didukung oleh 4 unsur yang saling menunjang yaitu undang-undang perpajakan yang adil dan sederhana, sumber daya manusia pajak yang profesional, masyarakat yang mengerti pajak dan sarana serta prasarana pelayanan masyarakat. Dalam merealisir penerimaan dan menggali wajib pajak baru, Direktorat Jenderal Pajak terus mengintensifkannya dengan menambah kantor-kantor pelayanan pajak baru disetiap daerah yang memiliki potensi ekonomi yang memungkinkan. Pembukaan kantor-kantor baru tersebut menyebabkan tersedianya jabatan-jabatan yang perlu diisi. Cara yang paling cepat untuk mengisinya adalah dengan menambah pegawai baru, terutama untuk pegawai golongan III setara sarjana ( S1 atau S2 ) dan setelah itu kepada mereka diberi pendidikan dan pelatihan keahlian di bidang perpajakan. Adapun tujuan diberikannya pendidikan dan pelatihan adalah untuk memperoleh petugas pajak yang profesional dan berfikir spesialisasi. Adapun nama pendidikan dan pelatihan tersebut adalah Pendidikan dan Pelatihan Penyesuaian Tugas III Khusus Keahlian Pajak atau DPT-III KKP dan sebagai pelaksananya adalah Pusat Pendidikan dan Latihan Pajak ( Pusdiklat Pajak ). Setelah mereka bekerja, selanjutnya kepada mereka dilakukan evaluasi yang meliputi unsur-unsur kemampuan penyerapan akademis, perubahan sikap kerja, loyalitas, kerja sama dan kreativitas kerja. Dari evaluasi tersebut diperoleh hasil bahwa mereka telah melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan misi Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini mengandung arti bahwa proses alih pengetahuan perpajakan yang dilakukan oleh Pusdiklat Pajak dengan metode yang dipakai, telah berhasil sesuai dengan harapan. Oleh karena alasan itulah maka apabila ada rekrutmen pegawai baru untuk golongan III setara sarjana (S1 dan S2), sebaiknya model DPT-III KKP ini dapat ditetapkan sebagai diktat yang baku.

Abstrak :
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur tentang konsep outsourcing, namun hal itu tidak sepenuhnya berjalan dengan baik karena sering terjadi ketidakjelasan pengaturan, seperti pengaturan rekrutmen dan pelatihan calon tenaga kerja outsourcing yang memang kurang mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Skripsi ini membahas pemahaman konsep outsourcing di Indonesia, implementasi rekrutmen dan pelatihan karyawan outsourcing yang secara umum dilakukan, serta analsis kasus rekrutmen dan pelatihan karyawan di PT. Securindo Packatama Indonesia (Secure Parking) site office PT. Puri Dibya Property (Margo City). Hasil dari penelitian ini yaitu pemahaman bahwa perhatian terhadap tenaga kerja outsourcing hanya melihat pada kewajiban yang diberikan undang-undang saja. Selain itu, adanya Putusan Mahkamah Konstitusi juga tidak memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan pengaturan konsep outsourcing di Indonesia secara keseluruhan.

---

Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower set about the concept of outsourcing, but it is not completely worked well because there has been uncertainty settings, such as setting the recruitment and training of manpower outsourcing candidates who did not receive special attention from the government. This thesis discusses the understanding of the concept of outsourcing in Indonesia, the implementation of outsourcing recruitment and training of employees generally, and case analysis of recruitment and training of employees in PT. Securindo Packatama Indonesia (Secure Parking) site office PT. Puri Dibya Property (Margo City). The results of this research is the understanding that attention to the outsourcing of labor is only looking at the obligations that the law be given. In addition, the Constitutional Court is also not a significant impact on improving the concept of outsourcing arrangements in Indonesia as a whole.