Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia sudah menjadi kewajiban negara. Hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memilih pekerjaan yang bebas dari perbudakan, kerja paksa, dan diskriminatif. Sebagai Badan yang ditunjuk oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk melaksanakan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia membentuk layanan yang bernama Crisis Center. Pembentukan layanan Crisis Center diharapkan mampu memfasilitasi Pekerja Migran Indonesia bermasalah untuk menemukan jalan keluar atas permasalahannya. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini menganalisis bagaimana bentuk bantuan hukum layanan Crisis Center serta perannya dalam penanganan kasus Pekerja Migran Indonesia di Malaysia. Dalam menjawab persoalan yang ada, penelitian ini menggunakan metode hukum doktrinal dengan tipe deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa layanan Crisis Center belum optimal dalam memberikan pelayanan kepada Pekerja Migran Indonesia di Malaysia yang bermasalah. Layanan Crisis Center juga masih menggunakan pedoman pelaksanaan yang sama sejak tahun 2015 yang mana sudah tidak relevan dengan perkembangan yang ada. Pemberlakuan pedoman yang tidak relevan tentu tidak dapat mengakomodir kebutuhan Pekerja Migran Indonesia saat ini.

---

Protection of Indonesian Migrant Workers is a state’s reponsibility. This is a mandate as stated in Undang-Undang Dasar 1945 that everyone has the right to choose occupation that is free from slavery, forced labour, and discrimination. As an institution mentioned in enacted Law of the Republic Indonesia Number 18 of 2017 on Protection of Indonesian Migrant Workers, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia formed a service named Crisis Center. Crisis Center Service aims to facilitate Indonesian Migrant Workers to resolve their problems. Based on this, this research analyzes how the legal assistance of Crisis Center works and their role in handling cases of Indonesian Migrant Workers in Malaysia. This is a doctrinal law method and a descriptive analytical research typology. The conclusion of the research is that Crisis Center services are not optimal yet in handling cases of Indonesian Migrant Workers in Malaysia. Crisis Center services are also still using an old regulation since 2015 which is not relevant with the current situation."

"ABSTRAKKajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi buruh migran Indonesia (BMI) pada sektor publik di Pulau Pinang Malaysia. Pengumpulan data menggunakan daftar pertanyaan tertutup dan terbuka kepada 77 oran responden dipilih secara acak, bekerja pada sektor publik di Penang, Malaysia. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif terkait hak-hak buruh migran untuk ditarik kesimpulan terkait beberapa masalah yang dialami BMI. Hasil penelitian menunjukkan beberapa masalah yang dihadapi BMI sektor publik di Pulau Pinang, seperti masalah terkait dengan pelatihan, penampungan dan beban hutang, gaji dan lembur, pelayanan kesehatan dan cuti, kekerasan, serta jam kerja. Oleh karena itu, disarankan kepada Kementerian Sosial dapat meningkatkan pengawasan kepada setiap PJTK I dalam melaksanakan proses penyaluran BMI mengikuti ketentuan yang berlaku, seperti pemberian pelatihan sebelum diberangkatkan. Calon BMI perlu diberi pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hak dan kewajiban sebagai pekerja migran dan mendapat saluran informasi pengaduan jika mendapatkan perlakuan yang melanggar hak-hak mereka, serta mendapatkan pendampingan dan pembelaan dari perwakilan Indonesia. Di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Penang, perlu dibuka atase sosial yang menugaskan pekerja sosial profesional dengan lisensi internasional yang dapat membantu BMI ketika menghadapi permasalahan"

"Ketahanan keluarga yang kuat adalah aspek penting dalam rangka mengantisipasi datangnya ancaman atas terpenuhinya kebutuhan pokok sebuah keluarga. Kesanggupan sebuah keluarga untuk dapat mencukupi kebutuhan primer keluarganya juga disebut sebagai ketahanan keluarga. Tujuan penelitian ialah mengidentifikasi kondisi ketahanan ekonomi keluarga PMI yang telah dipulangkan pada mengidentifikasi PMI yang terakomodir mengikuti program pemberdayaan, dan mengidentifikasi implikasi program pemberdayaan terhadap ketahanan ekonomi keluarga PMI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara sebagai instrument utama. Informan terdiri dari perwakilan BP2MI (2) dan PMI purna yang berasal dari Kabupaten Karawang (7). Teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori ketahanan ekonomi keluarga, teori pemberdayaan masyarakat, ketahanan nasional dan konsep ketahanan keluarga. Penelitian ini menganalisis kondisi ketahanan ekonomi keluarga PMI setelah terakomodir mengikuti program pemberdayaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketahanan ekonomi PMI setelah mengikuti program pemberdayaan belum optimal.  Hal ini diukur dengan salah satu indikator ketahanan keluarga yang dirilis KemenPPA 2016. Strategi terhadap ketahanan keluarga PMI yang dicanangkan oleh pemerintah harus memberikan dampak konkrit kepada PMI yang dipulangkan ke Indonesia.

---

Strong family resilience is an important aspect in anticipating threats to the fulfillment of a families basic needs. The ability of a family to be able to provide for the primary needs of the family is also referred to as family resilience. The aim of the research is to identify the condition of the economic resilience of PMI families who have been sent home to identify PMI who are accommodated in empowerment programs  for the economic resilience of PMI families. This study uses a qualitative approach with informants consisted of BP2MI representatives (2) and full-time PMI is from Karawang Regency (7). The theories and concepts used in this study are the theory of family economic resilience, community empowerments theory, national resilience and the concept of family resilience. This study analyzes the condition of the PMI family’s economic resilience after being accommodated in the empowerment program. The results showed that PMI’s economic resilience after participating in the program was not optimal. This is measured by one of the family resilience indicator released by KemenPPA 2016. The strategy for PMI family resilience proclaimed by the government must have a concret impact on PMI who are repatriated to Indonesia."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana pengaruh globalisasi hukum terhadap pekerja/buruh migran Indonesia yang bekerja di Malaysia dan Hong Kong. Penulis menggunakan metode penelitian sosio legal dengan studi kepustakaan dan wawancara di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja/buruh migran tidak diberikan kesempatan untuk membuat perjanjian kerja, melainkan negara yang membuat klausula perjanjian kerja untuk melindungi warga negaranya. Hal ini dikarenakan perjanjian kerja antara pekerja/buruh migran dengan majikan, adalah perjanjian kerja yang melintasi yurisdiksi negara pengirim dan penerima. Klausula besaran gaji dibuat kosong untuk memberikan kebebasan menenetukan besarannya antara pekerja/buruh migran dengan majikannya. Tetapi besarnya gaji di lapagan ditentukan oleh agen pengirim.

---

AbstractThis research aimed to describe and analyze the impact of globalization of law to Indonesian migrant workers who work in Malaysia and Hong Kong. The Researcher use socio-legal research method with literature studies and field research. The research shows that migrant workers have no opportunity to directly negotiate the employment contract. However, the States drafted clauses of the contract to protect its migrant workers. It is because the employment contracts between the migrant workers and the employers were contracts which across the jurisdiction of the sending and receiving States. The clause of remuneration was deliberately unfilled to allow the parties to determine its amount. In fact, the amount of remuneration was determined by the sending agents."

"Imigrasi merupakan salah satu instansi yang bergerak di bidang pelayanan publik. Meskipun demikian, Imigrasi memiliki empat fungsi keimigrasian selain pelayanan, yaitu penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan masyarakat di mana ketiga fungsi selain pelayanan kerap kali diabaikan oleh masyarakat. Hal ini menimbulkan tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap pelayanan sehingga mengabaikan ketiga fungsi lainnya. Salah satu fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Imigrasi adalah pelayanan penerbitan paspor Republik Indonesia. Dalam melaksanakan fungsi pelayanan pada proses penerbitan paspor RI, Pejabat Imigrasi juga mempertimbangkan fungsi penegakan hukum dalam bentuk pengawasan keimigrasian. Melalui proses pengawasan keimigrasian maka dimungkinkan bagi Pejabat Imigrasi untuk melakukan penundaan penerbitan paspor terhadap masyarakat yang disebabkan oleh beberapa faktor yang sejalan dengan teori hunan security atau keamanan manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab seorang Pejabat Imigrasi mengambil keputusan untuk melakukan penundaan permohonan paspor bagi masyarakat serta kendala yang dihadapi dan memberikan solusi yang tepat dalam rangka mengatasi permasalahn tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan sumber data yang diperoleh melalui kajian literatur serta pelaksanaan wawancara terhadap narasumber yang memiliki pengalaman di bidang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan Pejabat Imigrasi melakukan penundaan terhadap penerbitan paspor antara lain berkas persyaratan permohonan kurang lengkap, pemohon memberikan keterangan tidak benar saat proses wawancara dalam rangka penerbitan paspor, pemohon terindikasi sebagai Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural. Adapun kendala yang seringkali dihadapi oleh Pejabat Imigrasi adalah terkait dengan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat terkait pelayanan yang diberikan karena dinilai mempersulit sehingga memperburuk citra Imigrasi pada umumnya. Selain itu Pejabat Imigrasi menghadapi dilema dalam pelaksanaan tugasnya karena dituntut untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat namun di sisi lain tetap harus memperhatikan aspek pengawasan terhadap permohonan paspor yang diajukan oleh masyarakat dalam rangka mewujudkan human security atau keamanan manusia.

---

Immigration in Indonesia is known as one of institution that operates in the field of public services. However, immigration has four immigration functions apart from services, namely law enforcement, state security, and facilitator of community development, where the three functions other than services are often ignored by the community. This leads to the high expectations from the community about public services, thereby ignoring the other three functions. One of the services carried out by Immigration is the Republic of Indonesia passport issuance service. In carrying out service functions in the Indonesian passport issuance process, Immigration Officers also considering the law enforcement function in the form of immigration supervision. Through the immigration control process, it is possible for Immigration Officers to delay the issuance of passports for the public due to several factors that are in line with the theory of human security. The aim of this research is to analyze the factors that could possibly affecting the Immigration Officers decision to postpone the issuance of passport application, defining the problems that often faced by Immigration Officers and providing appropriate solutions in order to overcome these problems. This research uses qualitative methods using data sources from literature reviews and interviews with the people as informant who have experience in related fields. The result of this study showed that several factors causing Immigration Officers to postpone the passport issuance are including incomplete application requirements, the applicant providing incorrect information during the interview process in order to issue the passport, the applicant being indicated as a Non-Procedural Indonesian Migrant Workers. The problems that are often faced by Immigration Officers are related to complaints submitted by the public regarding the services provided because they are considered to be difficult and thus worsen the image of Immigration in general. Apart from that, Immigration Officers face a dilemma in carrying out their duties because they are required to provide excellent service to the community, but on the other hand they still have to pay attention to aspects of monitoring passport applications submitted by the community in order to realize human security."

"Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melakukan pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia mulai dari tahap persiapan, keberangkatan, dan penempatan. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kurangnya keseriusan pemerintah daerah dalam pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang salah satu alasannya adalah adanya kesamaan kewenangan antara instansi pemerintah dalam pelindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia. Dalam Penelitian ini melakukan analisis kewenangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan melakukan penelitian terhadap kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan melakukan kajian implementasi kewenangan tersebut di wilayah Jawa Barat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia beserta peraturan pelaksanaannya. Metode penelitian yang dipakai ialah penelitian doktrinal dengan menggunakan data sekunder melalui studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif yang didukung hasil wawancara kepada informan. Hasil Penelitian adalah walaupun terdapat kesamaan kewenangan antara instansi pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia beserta peraturan pelaksanaannya, namun dalam implementasinya di Jawa Barat pelaksanaan pelindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia dapat dilaksanakan, namun hal ini memunculkan potensi tidak terlaksananya dengan baik pelaksanaan tugas tersebut apabila terdapat koordinasi dan kerja sama yang kurang baik antar instansi pemerintah.

---

The Indonesian Government has an obligation to protect Indonesian Migrant Workers starting from the preparation, departure and placement stages. However, in its implementation there is a lack of seriousness by local governments in protecting Indonesian Migrant Workers, one of the reasons for which is the similarity of authority between government agencies in the protection and placement of Indonesian Migrant Workers. In this research, we conducted an analysis of the division of authority between the central government and regional governments in the protection and placement of Indonesian Migrant Workers by conducting research on the division of authority between the central government and regional governments. The research method used is doctrinal research using secondary data through document study and qualitative analysis supported by the results of interviews with informants. The results of the research are that although there are similarities in authority between government agencies in Law Number 18 of 2017, in its implementation in West Java the implementation of the protection and placement of Indonesian Migrant Workers can be implemented, but this gives rise to the potential for non-implementation properly carrying out these duties if there is poor coordination and cooperation between government agencies."

"Penelitian ini berfokus pada dinamika kehidupan dua orang purna PMI di Ciganjur yang telah diberikan sosialisasi oleh pemerintah yakni BP3TKI Jakarta (Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) melalui program BIMTEK Pemberdayaan PMI (Bimbingan Teknis Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia). Proses pertama adalah BP3TKI Jakarta mencari sasaran calon Purna PMI yang akan diberikan sosialisasi. Selanjutnya, seorang Purna PMI diperkenalkan dengan teman-teman sesama Purna PMI lainnya serta lingkungan, budaya dan kehidupan barunya sebagai Purna PMI. Kemudian, dalam proses sosialisasi mereka diberikan keterampilan, pengetahuan, pelatihan serta dukungan berupa motivasi dalam mewujudkan usaha rumahan (home industry). Nampaknya, setelah mengikuti rangkaian proses sosialisasi yang diberikan oleh BP3TKI Jakarta, keduanya mendapatkan beberapa manfaat yaitu melanggengkan motivasi yang sedari awal dimiliki untuk mewujudkan sebuah usaha rumahan dan hubungan sosial keduanya menjadi bertambah. Hubungan sosial yang dimiliki dengan sesama purna PMI dan stakeholder pemerintahan terbina akibat interaksi secara intensif pada saat proses sosialisasi berlangsung, sehingga melahirkan kepercayaan dan timbal balik antar individu. Hubungan sosial ini mereka jadikan sebagai modal sosial. Dalam merintis sebuah usaha rumahan, selain modal fisik (physical capital) dan modal manusia (human capital), modal sosial (social capital) juga memiliki andil karena berkaitan langsung dengan masyarakat di sekitar tempat usaha tersebut dijalankan. Modal sosial itulah yang dimanfaatkan oleh purna PMI dalam mengelola dan mengekspansi usaha rumahannya. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam dan studi pustaka. Melalui pendekatan kualitatif, skripsi ini menunjukkan bahwa hubungan sosial dalam berbagai konteks dapat dimanfaatkan pelaku usaha dalam mengelola usaha rumahan sehingga saat ini purna PMI menjadi seorang wirausaha.

---

This research focuses on the dynamics of life of two ex-Indonesian Migrant Workers (PMI) in Ciganjur who have been given socialization by the government, namely is BP3TKI Jakarta (Office of Service, Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers) through the BIMTEK Empowerment Programme (Technical Guidance for Empowering Indonesian Migrant Workers). The first processes is that BP3TKI Jakarta seeks the target of ex-Indonesian Migrant Workers's candidates who will be given socialization. Furthermore, an ex-Indonesian Migrant Workers was introduced to the other ex-Indonesian Migrant Workers and his new environment, culture and life as an ex-Indonesian Migrant Workers. Then, in the socialization process they are given the skills, knowledge, training and support in the form of motivation in creating a home industry. Apparently, after participating in a series of socialization processes provided by BP3TKI Jakarta, both of them got several benefits is perpetuating the motivation that they had from the beginning to realize a home business and the social relations of ex-PMI are increased. Social relations with the other ex-Indonesian Migrant Worker's and the government stakeholders are constructed due to intensive interactions during the socialization processed, thus to giving trust and reciprocity. They made this social relationship as a social capital. In addition to physical capital and human capital, social capital also important because it is directly related to the community where the business established. This social capital is utilized by ex-Indonesian Migrant Worker's in manage and expand their home industry. The research method used is observation, in-depth interviews and literature. Through a qualitative approach, this thesis shows that social relations in various contexts can be used to managing their home industry so that currently ex-Indonesian Migrant Worker's becomes an entrepreneur."

"Tesis ini bertujuan untuk memahami peran Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Cilacap dalam memberdayakan komunitas purna Pekerja Migran Indonesia (purna-PMI) dan keluarganya di daerah asal, kendala dan tantangannya, serta strategi dalam memengaruhi kebijakan terkait program pemberdayaan komunitas purna-PMI. Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitataif dengan studi kasus pada Lembaga kajian dan pengembangan sumber daya manusia (Lakpesdam) dan Fatayat NU Kabupaten Cilacap Jawa Tengah. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, focus group discussion, dan observasi langsung sedangkan data sekunder melalui telaah pustaka. Teknik analisis data dilakukan melalui open coding, axial coding, dan selective coding. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif eksplanatif dan tergolong ke dalam penelitian terapan (applied research). Kerangka teoritik yang digunakan mengacu pada konsep pemberdayaan komunitas dan menitikberatkan kepada peran pelaku perubahan/aktor (agent of change). Tesis ini menunjukkan hal baru, yang masih jarang dikaji oleh penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pemberdayaan komunitas purna-PMI. Tesis ini mengungkapkan pentingnya peran organisasi masyarakat sipil (civil society organization) berbasis keagamaan dalam pemberdayaan komunitas purna-PMI di daerah asal. NU Kabupaten Cilacap melakukan berbagai program pemberdayaan bagi para purna-PMI (termasuk keluarganya) di Desa Danasri Kidul Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap melalui suatu wadah komunitas lokal “Forum Warga Buruh Migran (FWBM)”. Pengurus Lakpesdam dan Fatayat NU Kabupaten Cilacap sebagai pelaku perubahan/aktor (agent of change) menjalankan berbagai peran dan keterampilan guna mendukung keberhasilan serta keberlanjutan berbagai program pemberdayaan tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa organisasi masyarakat sipil (civil society organization) berbasis keagamaan cenderung memiliki komitmen yang kuat terhadap pelaksanaan dan keberlanjutan program pemberdayaan komunitas purna-PMI.

---

This research aims to understand the role of the Nahdlatul Ulama (NU) of Cilacap Regency in empowering the community of the ex-Indonesian Migrant Workers and their families in their areas of origin, the constraints and challenges, and strategies in influencing policies related to the empowerment program. This research used the qualitative methodology with a case study of Lakpesdam and Fatayat NU in Cilacap Regency Central Java. Primary data was collected by in-depth interviews, focus group discussion, and participatory observation while the secondary data was collected by literature review. The techniques of data analysis were processed by open coding, axial coding, and selective coding. This research is an explanatory qualitative and belongs to applied research. The theoretical framework refers to the community empowerment and the role of agents of change. The novelty of this thesis is about the empowerment of the community of the ex-Indonesian Migrant Workers which has rarely been studied by previous studies. This thesis indicates the importance of the role of religious-based civil society organizations in empowering the community of the ex-Indonesian Migrant Workers in their areas of origin. The NU of Cilacap Regency iniciates the community empowerment programs for the ex-Indonesian Migrant Workers and their families in Danasri Kidul Village Nusawungu District Cilacap Regency through the local community “Forum Warga Buruh Migran (FWBM)”. The roles and skills of Lakpesdam and Fatayat NU of Cilacap Regency as agents of change support the success and the sustainability of FWBM’s community empowerment programs. This study concludes that religious-based civil society organizations tend to have a strong commitment to the implementation and the sustainability of the ex-Indonesian Migrant Workers community empowerment programs. "

"Salah satu dampak pandemi COVID-19 terhadap Pekerja Migran Indonesia adalah menurunnya pendapatan Pekerja Migran Indonesia. Namun, dampak tersebut cukup bervariasi antar kelompok pekerja migran karena dipengaruhi oleh karakteristik sosial-ekonomi diantaranya; sektor lapangan kerja, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, usia, jenis kelamin serta umur. Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis probabilitas penurunan pendapatan Pekerja Migran Indonesia selama COVID-19 berdasarkan karakteristik sosial-ekonomi. Unit analisis pada penelitian ini adalah 109 individu yang teridentifikasi sebagai Pekerja Migran Indonesia pada data Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) periode agustus 2020. Dengan menggunakan regresi probit, hasil penelitian ini menunjukan bahwa pekerja migran yang memiliki probabilitas penurunan pendapatan yang tinggi adalah pekerja pada sektor perdagangan, hotel dan restaurant, pekerja dengan tingkat pendidikan dibawah SMA/SMK/Sederajat sedangkan pekerja migran yang bekerja sebagai teknisi dan operator dan pekerja migran dengan masa kerja 5-10 tahun memiliki probabilitas yang lebih rendah untuk mengalami penurunan pendapatan. Tidak ditemukan hasil yang signfikan mengenai perbedaan pendapatan bedasarkan jenis kelamin dan umur.

---

One of the impacts during  COVID-19 Pandemic experienced by Indonesian Migrant Workers is the income loss of Indonesian Migrant Workers, the impact is varied between groups of migrant workers depending from socio-economic characteristics which include the employment sector, education level, type of work, age, gender and tenure. This study aims to analyze the income loss probability of Indonesia Migrant Worker based on socio economics during COVID-19. The unit of analysis in this study is 109 individuals identified as Indonesian Migrant Workers in National Labor Force Survey (SAKERNAS) data for the period of August 2020. Using probit regression, the results of this study indicate that migrant workers who have high probability of income loss is the migrant worker  in trade, hotels and restaurants sectors workers with education level below SMA/SMK/equivalent. Meanwhile, migrant workers who work as technicians and operators, and migrant workers who works for 5-10 years have a lower income loss probability during pandemic. Meanwhile, there are no significant results regarding differences in income based on gender and age."

"Penelitian ini menganalisis pelindungan dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diberikan bagi pekerja migran Indonesia, khususnya program jaminan kecelakaan kerja. Pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja menjadi faktor penting dalam pelindungan yang diberikan bagi pekerja. Penelitian ini, disusun menggunakan metode penelitian doktrinal dan menggunakan studi komparatif yang membandingkan implementasi pelindungan serta jaminan sosial ketenagakerjaan di Taiwan dan Jepang. Meskipun kedua negara ini memiliki sistem jaminan sosial yang cukup baik, terdapat perbedaan dalam penerapan dan aksesibilitasnya bagi PMI. Adanya akibat kebijakan One China Policy membuat interaksi Indonesia dan Taiwan menjadi terbatas dan hanya dilakukan melalui Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taipei. Selain itu, di Taiwan, masih ditemukan berbagai permasalahan pelindungan, seperti overcharging, gaji yang tidak sesuai dengan kontrak, pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh pemberi kerja, hingga kecelakaan kerja. Pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya jaminan kecelakaan kerja juga menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman PMI dan keluarganya terhadap prosedur klaim serta lamanya waktu yang dibutuhkan untuk pencairan manfaat. Adanya tantangan tersebut, dapat berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga PMI yang kehilangan sumber pendapatan utamanya. Sebaliknya, di Jepang, hubungan bilateral terjalin dengan baik melalui Indonesian-Japan Economic Partnership Agreement yang memberikan implementasi pelindungan dan jaminan sosial lebih efektif dengan proses klaim yang lebih cepat. Penelitian ini, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah Indonesia dan negara tujuan untuk memastikan hak-hak PMI terlindungi secara optimal, serta dapat memberikan manfaat terbaik di wilayah penempatan manapun.

---

The study analyzed the protection and employment social security provide to Indonesia migrant workers, focusing on the work accident insurance program. The implementation of this insurance become a crucial factor in ensuring workers protection. The research was conducted using a doctrinal legal research method and employed a comparative study to examine the implementation of protection and employment social security in Taiwan and Japan. Although both countries had well-established social security system, differences in application and accessibility for migrant workers were identified. Due to the One China Policy, interactions between Indonesia and Taiwan were limited and conducted exclusively through the Indonesian Economic Trade Office in Taipei. Moreover, in Taiwan, several protection issues persisted, such as overcharging, salaries not matching contractual agreement, unilateral termination of employment by employers, and work accident. The implementation of labor social security, particularly work accident insurance, also faced challenges, including a lack of understanding among migrant workers and their families about claim procedures and the lengthy time required for benefit disbursement. The challenges directly impacted the welfare of migrant workers families who had lost their primary source of income. In contrast, Japan maintained strong bilateral relations with Indonesia through the Indonesian-Japan Economic Partnership Agreement, enabling more effective implementation of social protection and security measures, including a faster claims process. The research emphasized the importance of synergy between the Indonesian government and destination countries to ensure migrant workers right were optimally protected and that the benefits provided could improve their well-being in any placement area."