Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PPAT sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta autentik. PPAT dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus bekerja secara mandiri. Meski diwajibkan bekerja secara mandiri, PPAT tetap mendapat bantuan dari pegawai PPAT yang membantu pekerjaan di kantor PPAT, dan menempatkan PPAT dalam posisi dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawai PPAT (vicarious liability). Terdapat penyalahgunaan kepercayaan yang dilakukan oleh pegawai PPAT dengan melakukan PMH berupa pembuatan akta palsu tanpa dihadapan PPAT dan tanpa sepengetahuan dari PPAT yang membawa kerugian bagi pihak korban dan kepada PPAT tersebut. Tesis ini merupakan penelitian untuk menganalisa batas pertanggungjawaban dari PPAT atas perbuatan melawan hukum Pegawai PPAT tanpa sepengetahuan PPAT dikaitkan dengan Pasal 1367 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pemberian ganti rugi kepada pihak yang dirugikan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan pegawai PPAT tanpa sepengetahuan PPAT selaku majikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian doktrinal yang berpusat pada kaidah hukum, yaitu norma dan peraturan perundang-undangan serta didukung bahan sekunder lainnya. Hasil penelitian adalah karena PMH pegawai PPAT tidak memenuhi salah satu syarat dalam Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata, maka PPAT hanya bertanggung jawab terbatas pada jabatannya sebagai pejabat umum. Pemberian ganti rugi kepada pihak yang dirugikan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai PPAT tanpa sepengetahuan PPAT selaku majikan, bukan menjadi kewajiban PPAT melainkan dari pihak pelaku karena telah memenuhi syarat seseorang dapat dimintakan ganti rugi akibat adanya PMH berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

---

Land Deed Official (PPAT) as the public officials is authorized to create authentic deeds regarding any legal acts. In carrying out their duites and authority, PPAT must work independently. Although, PPAT stil, receives assistance from PPAT employees who helps them with tasks in the PPAT office an as the employer, PPAT is in a position to be held the responsibility for any actions that carried out by their employees (vicarious liability). There have been some cases of unlafwul acts such as the creation of fraudulent deeds by PPAT employees, wihout the presence or knowledge of the PPAT, and bring loss both to the victim and the PPAT as the employer. This research aims to analysing the limits of PPAT responsibility for the unlawful actts that committed by PPAT employees without the knowledge of the PPAT, in connection with Article 1367 paragraph (3) of the Civil Code and the provision of compensation to the party harmed by the unlawful act committed by the PPAT employees without the knowledge of the PPAT. The research results is because the unlawful act that committed by PPAT employees do not fulfil one of the requirements in Article 1367 paragraph (3) of the Civil Code, PPAT only has limited responsibility to the extent of their position as a public official. The provision of compensation to the party harmed the unlawful act of the PPAT employees without the knowledge of the PPAT, are the perpetrator responsibility, not the PPAT, as they fulfil the requirements for someone to be liable for compensation due to unlafwul acts under Article 1365 of the Civil Code."

"ABSTRAKPelanggaran Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang disebabkan oleh ketidakhati-hatiannya dalam menjalankan tugas dan kewajiban seharusnya dikenakan sanksi disiplin profesi dan sanksi administrasi, karena merugikan masyarakat walaupun hal tersebut bukanlah murni kesalahannya. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai keabsahan dari Akta Jual Beli yang dipalsukan oleh Pegawai PPAT; tanggung jawab PPAT tersebut kepada pegawainya yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum; dan tanggung jawab kepada para pihak dalam Akta Jual Beli yang dipalsukan oleh pegawainya. Bentuk metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, sedangkan tipe penelitian dari tesis ini apabila dilihat dari bentuknya adalah penelitian preskriptif. Akibat dari pemalsuan Akta Jual Beli tersebut, maka tidak dapat terpenuhinya syarat otentisitas suatu akta otentik, sehingga akta tersebut terdegradasi dan kehilangan kekuatan pembuktian sempurnanya menjadi akta bawah tangan. Tanggung jawab dari PPAT terhadap pegawainya yang melakukan tindak pidana pemalsuan Akta Jual Beli adalah sampai kepada tanggung jawabnya melaporkan tindak pidana pegawainya tersebut kepada pihak berwenang. Sedangkan Terhadap para pihak yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum dari pegawainya, seorang PPAT dapat bertanggung jawab secara administratif, pidana, dan perdata. PPAT diharapkan untuk lebih mawas dan berhati-hati dalam menjalankan jabatan dan kewenangannya, serta mendidik, melatih dan menanamkan nilai-nilai kode etik dan peraturan jabatan PPAT kepada seluruh pegawainya.

---

ABSTRACTViolations upon an incumbency of a Land Titles Registrar (PPAT) that is caused by his carefulness in carrying out his duties and obligations should be subject to professional discipline and administrative sanctions, even though it's not the PPAT's fault. Falsification in the Sale and Purchase Deed is not only done by the PPAT, sometimes it's also done by the Employees. The main problem in this thesis is regarding the validity of the Sale and Purchase Deed that was forged by PPAT's Employee. Also, the responsibility of the PPAT both to its employee who did unlawful act, and to the aggrieved parties on the deed that was forged by the PPAT's employee. The form of the research method used in this study is a normative juridical research method, while the type of research of this thesis when seen from its form is a prescriptive research. As a result of the falsification of the Sale and Purchase Deed, the authenticity requirements of an authentic deed cannot be fulfilled, so that the deed is degraded to an underhanded deed. The responsibility of the PPAT to the employee who commit the crime of falsification is to report the criminal acts to the police. Whereas with respect to the parties who are harmed due to unlawful acts, PPAT can be held responsible administratively, criminally and civilly. PPAT is expected to be more careful carrying out their positions and authorities, as well as educating, training and instilling the values of a good PPAT to their employees."