PPAT sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta autentik. PPAT dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus bekerja secara mandiri. Meski diwajibkan bekerja secara mandiri, PPAT tetap mendapat bantuan dari pegawai PPAT yang membantu pekerjaan di kantor PPAT, dan menempatkan PPAT dalam posisi dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawai PPAT (vicarious liability). Terdapat penyalahgunaan kepercayaan yang dilakukan oleh pegawai PPAT dengan melakukan PMH berupa pembuatan akta palsu tanpa dihadapan PPAT dan tanpa sepengetahuan dari PPAT yang membawa kerugian bagi pihak korban dan kepada PPAT tersebut. Tesis ini merupakan penelitian untuk menganalisa batas pertanggungjawaban dari PPAT atas perbuatan melawan hukum Pegawai PPAT tanpa sepengetahuan PPAT dikaitkan dengan Pasal 1367 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pemberian ganti rugi kepada pihak yang dirugikan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan pegawai PPAT tanpa sepengetahuan PPAT selaku majikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian doktrinal yang berpusat pada kaidah hukum, yaitu norma dan peraturan perundang-undangan serta didukung bahan sekunder lainnya. Hasil penelitian adalah karena PMH pegawai PPAT tidak memenuhi salah satu syarat dalam Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata, maka PPAT hanya bertanggung jawab terbatas pada jabatannya sebagai pejabat umum. Pemberian ganti rugi kepada pihak yang dirugikan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai PPAT tanpa sepengetahuan PPAT selaku majikan, bukan menjadi kewajiban PPAT melainkan dari pihak pelaku karena telah memenuhi syarat seseorang dapat dimintakan ganti rugi akibat adanya PMH berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

---

Land Deed Official (PPAT) as the public officials is authorized to create authentic deeds regarding any legal acts. In carrying out their duites and authority, PPAT must work independently. Although, PPAT stil, receives assistance from PPAT employees who helps them with tasks in the PPAT office an as the employer, PPAT is in a position to be held the responsibility for any actions that carried out by their employees (vicarious liability). There have been some cases of unlafwul acts such as the creation of fraudulent deeds by PPAT employees, wihout the presence or knowledge of the PPAT, and bring loss both to the victim and the PPAT as the employer. This research aims to analysing the limits of PPAT responsibility for the unlawful actts that committed by PPAT employees without the knowledge of the PPAT, in connection with Article 1367 paragraph (3) of the Civil Code and the provision of compensation to the party harmed by the unlawful act committed by the PPAT employees without the knowledge of the PPAT. The research results is because the unlawful act that committed by PPAT employees do not fulfil one of the requirements in Article 1367 paragraph (3) of the Civil Code, PPAT only has limited responsibility to the extent of their position as a public official. The provision of compensation to the party harmed the unlawful act of the PPAT employees without the knowledge of the PPAT, are the perpetrator responsibility, not the PPAT, as they fulfil the requirements for someone to be liable for compensation due to unlafwul acts under Article 1365 of the Civil Code.