Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKAnalisis mengenai Kebijakan Internal Perusahaan Kelapa Sawit tentang Konflik Manusia-Satwa ditinjau dari Konsep Corporate Environmental Responsibility Menipisnya lahan hutan yang disebabkan oleh alihfungsi hutan membuat satwa kehilangan habitat dan sumber makanan. Industri dari sektor perkebunan khususnya kelapa sawit kerap kali menjadi pemicu konflik manusia-satwa. Satwa tersebut yang kini menjadi nomaden karena kehilangan habitatnya, kemudian masuk ke dalam perusahaan kelapa sawit untuk mencari sumber makanan. Interaksi yang terjadi ketika satwa masuk ke perkebunan membuat satwa menjadi agresif dan pekerja pun tidak memahami cara menanganinya, sehingga banyak satwa yang dibunuh oleh pekerja. Berdasarkan peristiwa tersebut perusahaan diwajibkan untuk menerapkan Corporate Environental Responsibility CER sebagai prinsip berkelanjutan dari suatu perusahaan. Skripsi ini mencakup 1 perkembangan konsep dan praktik CER di dunia, terutama konflik manusia-satwa dan adopsinya di Indonesia, 2 penyusunan kebijakan internal perusahaan-perusahaan kelapa sawit mengenai dan/atau terkait dengan konflik manusia-satwa, dan 3 Kesesuaian kebijakan internal perusahaan-perusahaan dengan konsep CER. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang pada umumnya penelitian dilakukan melalui bahan kepustakaan. Bahan kepustakaan atau bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier terutama kepustakaan dalam bidang hukum. Kata kunci: Perusahaan, Perkebunan Kelapa Sawit, Konflik Manusia-Satwa.

---

ABSTRACTAnalysis on Internal Palm Corporate Policy on the Conflict of Human and Wildlife based on the Concept of Corporate Environmental Responsibility The depletion of forest land caused by forest conversion makes wildlife loss of habitat and food sources. Industry from the plantation sector, especially oil palm, is often the trigger for human animal conflict. The animal, now nomadic for its habitat loss, then entered the palm oil company to search for food sources. Interactions that occur when animals enter the plant make animals become aggressive and workers do not understand how to handle it, so many animals are killed by workers. Based on these events the company is required to implement Corporate Environental Responsibility CER as a sustainable principle of a company. The thesis covers 1 the development of CER concepts and practices in the world, especially human animal conflict and its adoption in Indonesia 2 the internal arrangement of oil palm companies regarding and or related to human animal conflict and 3 Conformity with the company 39 s internal policies with the CER concept. The research method used by the authors in this study is the method of normative legal research that generally research is done through literature materials. Secondary literature or secondary law materials used include primary law materials, secondary law materials and tertiary legal materials, especially bibliography in the field of law. Keywords Company, Palm Oil Plantation, Conflict of Human and Wildlife "

"Indonesia merupakan negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia dengan provinsi Riau sebagai penyumbang lahan perkebunan kelapa sawit terluas. Sektor perkebunan tersebut berkembang hampir di seluruh wilayah kabupaten provinsi. Dari tiga sistem pengelolaan perkebunan, pengembangan sektor kelapa sawit ini lebih gencar dilaksanakan dengan status perkebunan swasta baik perusahaan maupun investor asing. Seiring dengan pertumbuhannya yang semakin meningkat, sektor perkebunan kelapa sawit justru berpotensi menimbulkan masalah terhadap kelestarian lingkungan. Menggunakan green criminology sebagai perspektif utama yang didukung teori marxs ecology, penelitian ini menjelaskan bagaimana lingkungan hidup secara tidak langsung mengalami viktimisasi secara struktural akibat upaya pemerintah dalam mengembangkan sektor perkebunan kelapa sawit di provinsi Riau. Pendekatan kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dan studi pustaka digunakan peneliti untuk mendeskripsikan fenomena dan memberikan porsi analitis dalam pembahasan penelitian ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk viktimisasi struktural terhadap lingkungan tersebut terjadi dengan proses perumusan Rancangan Peraturan Daerah Ranperda Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi RTRWP Riau sebagai legal factor.

---

Indonesia is the largest palm oil producer in the world with Riau province as a contributor to the largest palm oil plantation. The plantation sector is spread all over the provincial area. Based on 3 three plantation maintenance systems, the development of palm oil sector is more intensively conducted with the status of private estates both companies and foreign investors . As development rise, palm oil plantation sector potentially creates problem to the environment. Using green criminology as the main perspectives that supported by Marx 39 s ecology theory, this research explains how living the environment ecology indirectly experiences structural victimization because of the state rsquo s efforts in developing palm oil sector in Riau province. A qualitative approach with the method of observation, interview, and literature study used by researchers to describe the phenomenon and provide an analytical portion in the discussion of this study. This research concluded that the structural form of victimization against the environment occurred with the drafting local regulation process Ranperda of Riau Provincial Spatial Planning RTRWP as a legal factor."

"Dengan adanya amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha mikro kecil dan Menengah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang menegaskan otoritas KPPU untuk pengawasan dan penegakan hukum atas pelaksanaan kemitraan antara pelaku usaha besar dan/atau menengah dengan UMKM yang merupakan salah satu bentuk perwujudan struktur ekonomi nasional yang seimbang dan berkembang. Dalam sektor perkebunan sawit yang mensyaratkan pelaku usaha perkebunan memiliki perjanjian kemitraan dengan petani dan/atau masyarakat sekitar untuk bila hendak mendapatkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) mendorong terciptanya kerjasama kemitraan dengan bentuk pola inti plasma, pelaku usaha besar berperan sebagai inti dan petani berperan sebagai plasma. Selama pelaksanaan kemitraan tersebut terjalin, timbul hal-hal yang tidak diharapkan juga pelanggaran atas perjanjian kerjasama. KPPU berperan sebagai pengawas juga penegakan hukum melalui penanganan perkara atas permasalahan tersebut.

---

With the mandate of Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises, Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and Government Regulation Number 17 of 2013 concerning Implementation of Law Number 20 of 2008 which confirms the authority of the KPPU to supervise and upholding the law on the implementation of partnerships between large/medium business actors and MSMEs which is a form of embodiment of a balanced and developing national economic structure. In the oil palm plantation sector, which requires plantation business actors to have a partnership agreement with smallholders and/or the surrounding community to obtain a Plantation Business Permit (IUP) encourages the formation of partnerships with a plasma core pattern, large business actors play the role of nucleus and smallholders act as plasma. During the implementation of the partnership, unexpected things arose as well as violations of the cooperation agreement. KPPU has a role as a supervisor as well as law enforcement by handling cases on these problems.

"

"Seiring laju digitalisasi telekomunikasi yang semakin meningkat, hampir semua sektor ekonomi, termasuk industri perkebunan, akan membutuhkan penerapan teknologi. Saat ini sistem pelaporan data produksi perkebunan kelapa sawit masih dibuat secara manual yang memiliki banyak kekurangan yang berdampak negatif terhadap keuangan perusahaan seperti human error dan inefisiensi waktu kerja. Studi ini meneruskan penelitian sebelumnya dengan membuat desain sistem pelaporan berbasis digital untuk siklus panen kelapa sawit dengan menerapkan teknologi dari Internet of Things (IoT) dengan berbagai fitur yang mengakomodasi seluruh pekerjaan kerani buah dan mandor panen. Penelitian dilanjutkan menganalisis dampak aplikasi terhadap optimalisasi waktu dan gaji pegawai serta dampaknya bagi nilai arus kas bersih perusahaan. Hasil analisis ekonomi dari metode NPV,Payback Period (PP), dan analisis sensitivitas menghasilkan nilai positif serta efisiensi waktu sebesar 2619 jam pada tiga fungsi proses pemanenan dan optimalisasi sebesar 11.33% terhadap gaji pekerja.

---

As the rate of digitalization of telecommunications increases, almost all economic sectors, including the plantation industry, will require the implementation of technology. Currently, the production data report on palm oil plantations is still generated manually, which has many flaws that negatively impact the company's finances, such as human error and inefficiency of working time. This study continues previous research by designing a digital-based reporting system for the oil palm harvesting cycle by implementing technologies from Internet of Things (IoT) with various features that accommodate all the jobdesks from clerks and harvest foreman. The research continued to analyze the impact of the application on the optimization of employee time and salaries and its impact on the value of the company's net cash flow. The results of the economic analysis of the NPV method, Payback Period (PP), and sensitivity analysis show positive values ??and time efficiency of 2619 hours on the three harvesting process functions and optimization of 11.33% of workers' salaries."

"Riset ini bertujuan mengevaluasi dampak dan replikabilitas dari program CSR dalam pemberdayaan petani swadaya. Studi terdahulu cenderung fokus kepada keberhasilan program dari pelaksanaan program secara pendanaan dan pelaksana program. Dalam penelitian evaluasi ini, peneliti mengkombinasikan alat analisis Main Analytical Categories untuk melihat ketercapaian program dan Social Return of Investment untuk memonetisasi dampak program Sertifikasi RSPO. Penelitian ini memiliki argumen bahwa perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang dilakukan petani swadaya dapat menjadi investasi jangka panjang bagi inisiator program, sebagai bentuk Creating Shared Value. Penelitian evaluasi dilakukan dengan menggabungkan metode Main Analytical Categories dan Social Return on Investment. Main Analytical Categories digunakan untuk mengevaluasi relevansi, dampak, dan replikabilitas program, serta Social Return on Investment digunakan untuk menambahkan analisis dampak secara moneter. Hasil evaluasi Main Analytical Categories menunjukan bahwa program telah relevan, memiliki dampak positif meskipun belum optimal, dan replikabilitas program dapat dilakukan tetapi tidak secara keseluruhan. Hasil evaluasi , Social Return of Investment menunjukan nilai yang relatif rendah terhadap program. Program terbukti memberikan dampak positif bagi penerima manfaat, namun tidak banyak dampak tangible. Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa model program bisa memberi dampak pada karakteristik sosial masyarakat tertentu, dan replikasi dari program tersebut mensyaratkan karakteristik sosial tersebut.

---

This research aims to evaluate the impact and replicability of the CSR program in empowering independent smallholders. Previous studies have tended to focus on program success from program implementation in terms of funding and program implementation. This evaluation study uses a combination of Main Analytical Categories to see program achievements and Social Return of Investment to monetize the impact of the RSPO Certification program. This study has the argument that sustainable oil palm plantations carried out by independent smallholders can be a long-term investment for program initiators, as a form of Creating Shared Value. Main Analytical Categories are used to evaluate program relevance, impact, and replication. Social Return on Investment is used to add monetary impact analysis. The results of the Main Analytical Categories evaluation show that the program is relevant, has a positive impact even though it is not optimal, and program replication can be carried out but not as a whole program. The results of the evaluation of the Social Return of Investment show a relatively low value for the program.. The program has proven to have a positive impact on beneficiaries, but not many tangible impacts. The results of this evaluation indicate that the program model can have an impact on certain social characteristics of the community, and the replication of the program requires these social characteristics."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana pengaturan dan penegakan hukum kemitraan khususnya pada pola inti plasma di sektor perkebunan kelapa sawit melalui Putusan Perkara KPPU No. 03/KPPU-K/2021. Tulisan ini disusun dengan menggunakkan metode penelitian doktrinal. Pelaksanaan kemitraan merupakan upaya pemerintah untuk memberdayakan dan mengoptimalkan peran UMKM dalam produktivitas usaha perkebunan terhadap perekonomian nasional. Bahkan, kemitraan juga diatur sebagai kewajiban hukum bagi perusahaan untuk mendapatkan izin usaha perkebunan. Namun dalam prakteknya, hubungan kemitraan melahirkan berbagai permasalahan hukum, mulai dari diferensiasi aturan hukum yang saling bertentangan hingga sistem perkebunan yang bersifat kapitalistik sehingga berfokus pada kepentingan perusahaan semata. Lemahnya posisi tawar dari UMKM mengakibatkan aset, kegiatan usaha, dan kekayaannya dikuasai atau dimiliki oleh perusahaan mitra usahanya. Untuk itu, eksistensi lembaga independen yang berpihak pada UMKM merupakan hal penting untuk melindungi kepentingan dan haknya dari penyalahgunaan posisi dominan perusahaan. Dalam hal ini, KPPU telah diberikan kewenangan untuk mengawasi dan menjatuhkan sanksi administratif pada perusahaan yang terbukti melanggar kemitraan. Namun sayangnya, penegakan hukum tersebut belum dapat diupayakan secara maksimal akibat dualisme peraturan sektoral yang berlaku. Sebagaimana pada Putusan Perkara KPPU No. 03/KPPU-K/2021, Majelis Komisi telah menjatuhkan sanksi administratif pada Terlapor PT Suryabumi Tunggal Perkasa (“PT STP”) yang terbukti menguasai Koperasi Tri Hampang Bersatu (“Kopbun THB”) sesuai Pasal 35 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2008 (“UU UMKM”). Namun dalam putusan a quo, Majelis Komisi tidak menjatuhkan sanksi administratif dan bahkan menggantungkan pemenuhan hak Kopbun THB pada keputusan lembaga eksternal. Adapun hasil penelitian ini sejatinya menunjukkan ketentuan hukum yang ada belum cukup memprioritaskan perlindungan UMKM. Celah hukum tersebut juga sering didalilkan oleh perusahaan untuk tidak memenuhi kewajiban hukumnya pada UMKM. Bahkan, diferensiasi aturan juga melemahkan peran dan kewenangan KPPU dalam menegakkan hukum kemitraan di Indonesia.

---

This paper analyzes the regulation and enforcement of partnership law, particularly the core-plasma partnership model in the palm oil plantation sector, through KPPU Case Decision No. 03/KPPU-K/2021. This study employs a doctrinal research method. The implementation of partnerships is a government effort to empower and optimize the role of MSMEs in enhancing plantation business productivity and contributing to the national economy. Moreover, partnerships are also legally mandated for companies to obtain plantation business permits. However, in practice, partnership relationships give rise to various legal issues, ranging from conflicting legal regulations to a capitalistic plantation system that prioritizes corporate interests. The weak bargaining position of MSMEs results in their assets, business activities, and wealth being controlled or owned by their corporate partners. Therefore, the existence of an independent institution that advocates for MSMEs is crucial to protecting their interests and rights from corporate abuse of dominant positions. In this regard, the KPPU has been granted the authority to oversee partnerships and impose administrative sanctions on companies found to be in violation. Unfortunately, however, law enforcement remains suboptimal due to the dualism of applicable sectoral regulations. As seen in KPPU Case Decision No. 03/KPPU-K/2021, the Commission Panel imposed administrative sanctions on the Respondent, PT Suryabumi Tunggal Perkasa ("PT STP"), which was found to have controlled Koperasi Tri Hampang Bersatu ("Kopbun THB") in violation of Article 35(1) of Law No. 20 of 2008 ("MSME Law"). However, in the said decision, the Commission Panel did not impose additional administrative sanctions and instead made the fulfillment of Kopbun THB's rights contingent on an external institution's decision. The findings of this study indicate that existing legal provisions have not sufficiently prioritized MSME protection. This legal gap is often exploited by companies to evade their legal obligations to MSMEs. Moreover, regulatory differentiation also weakens the role and authority of the KPPU in enforcing partnership law in Indonesia. "