Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penetapan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD membawa lima perubahan terhadap pengaturan PDRD terdahulu (UU Nomor 34 Tahun 2000), termasuk perluasan basis pajak dan retribusi daerah. Salah satu upaya memperluas basis pajak daerah di pemerintah propinsi, dilakukan dengan membentuk pajak daerah atas rokok. Kendati telah ditetapkan pada tahun 2009, kebijakan pajak rokok baru akan dilaksanakan mulai 1 Januari 2014. Disamping itu beberapa ketentuan mengenai pajak rokok juga disusun secara tergesa-gesa sehingga dalam pengimplementasiannya masih dibutuhkan beberapa persiapan mendasar. Dalam rangka memberikan masukan terhadap upaya persiapan pelaksanaan kebijakan pajak rokok, melalui tesis ini akan dikupas seberapa besar dampak dari penerapan pajak rokok terhadap fiskal pemerintah dan perekonomian menggunakan beberapa alternatif skenario penerapan pajak rokok. Metodologi yang digunakan adalah kuantitatif dalam menghitung dampak terhadap fiskal pemerintah dan perekonomian (menggunakan analisis I-O). Selanjutnya untuk menilai ketentuan pajak rokok, akan dilakukan menggunakan analisis kualitatif dengan membandingkan ketentuan pajak rokok yang ada dengan kriteria pajak daerah yang baik. Hasilnya diketahui bahwa penerapan pajak rokok akan dapat menurunkan konsumsi dan produksi rokok, meningkatkan total penerimaan pemerintah dari produk rokok, menurunkan net penerimaan negara dari cukai hasil tembakau, meningkatkan total pendapatan dan belanja pemerintah daerah propinsi secara signifikan, mengurangi ketimpangan kapasitas fiskal pemerintah propinsi, serta meningkatkan output, pendapatan, dan kesempatan kerja. Selanjutnya diketahui pula bahwa ketentuan pajak rokok masih belum sepenuhnya memenuhi kriteria pajak daerah yang baik, sehingga untuk melaksanakannya masih dibutuhkan beberapa persiapan. Persiapan-persiapan dimaksud adalah (1) memilih skenario penerapan pajak rokok yang tepat; (2) memperbaiki beberapa ketentuan pajak rokok serta mempersiapkan juklak dan juknis pemungutannya; dan (3) Menjaga keterpaduan instrumen pendistribusian penerimaan CHT ke pemerintah daerah dengan menghapus DBH CHT seiring dengan diberlakukannya kebijakan pajak rokok.

---

Determination of Law Number 28 Year 2009 concerning Local Tax and User Charges, brought five changes to the settings of previous provision (Law No. 34 of 2000), including the expansion of tax bases and user charges. One effort to expand local tax base in the provincial government, carried out by forming a regional tax on cigarettes. Although set in the year 2009, the new cigarette tax policy will be implemented starting January 1, 2014 or five years later. Besides, some provisions regarding to the cigarette tax have also been prepared in haste, so that in its implementation still needs some basic preparation. In order to provide input to prepare the implementation of tobacco tax policy, through this thesis will be discussed the impact of cigarette tax to the government's fiscal and economic by applying several alternative scenarios of cigarette tax. Quantitative methodology was used to calculate the impact to the government's fiscal and economic (using IO analysis). Furthermore, to assess cigarette tax provisions, we used a qualitative analysis by comparing the existing cigarette tax provisions with the good local tax criteria. The result is known that the application of the cigarette tax would reducing cigarette consumption and production, increasing total government revenue from tobacco products, reducing the central government's net revenue from the tobacco excise tax, increasing the total revenue and spending of provincial government significantly, reducing horizontal fiscal capacity imbalances among the provincial government, as well as increasing output, income, and employment. Furthermore, note also that the cigarette tax provisions are not yet fully meet the criteria of a good local tax, so it still needs some basic preparation to implementing. The Preparations referred to : (1) choosing the scenario of the proper cigarette tax; (2) fix some cigarette tax provisions and prepare some operational guidelines of tax collection; and (3) maintain integrity of the distribution instrument of cigarette excise tax revenue to local governments by removing cigarette excise tax revenue sharing (DBH CHT) along with enactment of the cigarette tax policy.

Abstrak :
Pada tahun 2018, BPJS Kesehatan mempunyai masalah keuangan, dan untuk membantu kesinambungan penyelenggaraan program jaminan kesehatan, Pemerintah Pusat mengeluarkan paket kebijakan salah satu kebijakan tersebut adalah daerah diminta untuk berkontribusi melalui pemotongan Pajak Rokok. Tesis ini akan menganalisis bagaimana kedudukan Pajak Rokok dalam berkontribusi untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional, dan bagaimana mekanisme pemotongan Pajak Rokok oleh Menteri Keuangan menurut peraturan perundang-undangan dibidang keuangan negara/daerah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan bentuk deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penerimaan Pajak Rokok sebagai hak daerah dapat digunakan dalam mendukung program jaminan kesehatan nasional karena dalam konsep Negara Kesatuan daerah ikut memiliki kewajiban dalam mendukung Pemerintah Pusat untuk memenuhi basic needs masyarakat. Pemerintah perlu memasukkan pengaturan terkait earmarking Pajak Rokok untuk mendukung program jaminan kesehatan dalam revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

---

In 2018, BPJS Kesehatan had financial problems, and to help the sustainable of health insurance programs, the Central Government issued the policies package, one of them was that local governments have to contribute through the deduction of Cigarette Taxes. This thesis will analyze how the position of Cigarette Tax in contributing to support the National Health Insurance program, and how the mechanism of the deduction of Cigarette Tax by the Minister of Finance according to the laws and regulations. This research was conducted using normative juridical method with descriptive form. The results of the study explain that the acceptance of Cigarette Tax as a regional right can be used in supporting the national health insurance program because in the concept of the Unitary State the region also has an obligation to support the Central Government to fulfill the basic needs of the community. The government needs to include regulations related to Cigarette Tax earmarking to support health insurance programs in the revision of Law No. 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Levies.

Abstrak :
Oleh karena luasnya wilayah dan beragamnya masyarakat di Indonesia, sudah seharusnya ada pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara peme-rintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah membutuhkan dana dalam menjalankan urusan pemerintahan dengan baik. Keuangan pemerintah daerah harus lebih diperhatikan dan diberikan kewenangan lebih seperti memperluas pu-ngutan pajak daerah. Pajak rokok merupakan salah satu perluasan pungutan yang diserahkan pemungutannya kepada Pemerintah Daerah berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun, terhadap pemanfaatannya pajak rokok yang tidak jelas menim-bulkan persoalan hukum, karena ada aturan lain yaitu Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (PERPRES JKS) yang menambahkan pemanfaatan pajak selain dari yang di atur dalam UU PDRD, yaitu untuk penda-naan program jaminan kesehatan yang diselenggrakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Ketidakpastian hukum tersebut akan menim-bulkan ketidakpercayaan para investor untuk berinfestasi di Indonesia, khususnya di daerah dan pembangunan ekonomi daerah akan terhambat. Sehinggga perma-salahan dalam penelitian ini adalah tetang pengaturan pajak rokok di Indonesia dan kontradiksi pemanfaatan pajak rokok dan pengaruhnya terhadap pembangu-nan ekonomi daerah. Penelitian ini dilakukan  menggunakan penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang dilakukan adalah dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini dila-kukan dengan cara Penelitian Kepustakaan. Pengaturan pajak rokok di Indonesia diatur dalam UU PDRD. Undang-undang ini mengatur mengenai subjek pajak rokok, objek pajak rokok, dasar pengenaan pajak rokok, tarif pajak rokok, per-hitungan pajak rokok, dana bagi hasil rokok kepada kabupaten/kota. Ketentuan mengenai pemanfaatan pajak rokok untuk program jaminan kesehatan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam UU PDRD, karena pemerintah pusat telah memberikan kewengan mengenai pajak rokok kepada pemerintah daerah melalui UU PDRD, sehingga pemanfaatan pajak rokok seharusnya dike-lola oleh pemerintah daerah. Tetapi, dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 66P/HUM/ 2019, yang menyatakan bahwa pemanfaatan dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi. Putusan tersebut tidak mencerminkan keadilan di dalam masyarakat. Majelis Hakim seharusnya dalam memutuskan suatu perkara hukum seharusnya secara komprehensif dan mendalam.

---

Abstrak :
Pemerintah sudah memiliki beberapa kebijakan untuk mengendalikan konsumsi rokok di Indonesia, salah satunya adalah kebijakan earmarking tax atas pajak rokok. Kebijakan earmarking tax atas pajak rokok merupakan kebijakan yang diharapkan dapat mengendalikan konsumsi rokok. Namun, prevalensi merokok di Indonesia terus meningkat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan earmarking tax atas pajak rokok di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunaan pedekatan kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data studi literatur dan studi lapangan dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan earmarking tax atas pajak rokok belum dapat menurunkan prevalensi merokok karena pajak rokok di daerah-daerah belum dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan fungsi kontrol kebijakan earmarking tax atas pajak rokok hanya sebatas penganggaran saja, tetapi fungsi kontrol terkait penerimaan pajak rokok digunakan sesuai peruntukannya belum ada. Selain itu, terdapat faktor lain yang dianggap sebagai penyebab prevalensi merokok di Indonesia belum menurun, yaitu harga rokok masih murah terhadap kenaikan pendapatan, iklan rokok yang banyak, dan budaya merokok di masyarakat, kenaikan harga rokok saat ini belum dapat menurunkan prevalensi, dan upaya untuk mengendalikan konsumsi rokok tidak dapat menggunakan satu kebijakan saja. Kemudian, penerimaan pajak rokok sudah dianggarkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Namun, dana tersebut belum digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat di Jawa Barat.

---

The government already has several policies to control cigarettes consumption in Indonesia, one of those policies is the earmarking tax policy on the cigarette tax. earmarking tax of cigarette tax. The earmarking tax policy on cigarette tax is a policy that is expected to control cigarette consumption. However, the prevalence of smoking in Indonesia continues to increase. The purpose of this study is to analyze the policy implementation of earmarking tax on cigarette tax in West Java Province. This study uses a qualitative approach with descriptive research purpose and the data collection techniques through literature study and field study with in depth interviews. The result shows that the earmarking tax policy on cigarette tax has not been able to reduce the prevalence of smoking in Indonesia because cigarette taxes in areas not yet used according to the allocation and the earmarking tax policy control function on tobacco taxes is limited to budgeting, but the control function related to the acceptance of cigarette taxes used according to the allocation does not yet exist. In addition, there are other factors considered as the cause of smoking prevalence in Indonesia has not decreased, the price of cigarettes is still cheap against the increase in income, cigarette advertising is still massive, and the culture of smoking in the community, the current increase in cigarette prices has not been able to reduce the prevalence, and efforts to control cigarettes could not use a single policy. Then, cigarette tax revenue has been budgeted for public health services in West Java Province. However, the funds have not been used for public health services in Jawa Barat.

Abstrak :
Tesis ini membahas evaluasi kebijakan Pajak Rokok terutama mengenai alokasi penerimaan Pajak Rokok. Pajak Rokok merupakan pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Alokasi Pajak Rokok terhadap masing-masing Pemerintah Provinsi merupakan hal yang krusial. Alokasi Pajak Rokok sangat bergantung kepada formula perhitungan bagi hasil penerimaan Pajak Rokok. Semakin besar jumlah Pajak Rokok yang dibagikan ke daerah, maka semakin besar dampaknya terhadap peningkatan kapasitas fiskal Pemerintah Daerah Provinsi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivism dengan metode penelitian kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa pelaksanaan kebijakan Pajak Rokok dari tahun 2014 hingga 2017 dinilai telah berjalan cukup baik. Terdapat hambatan pada alokasi penerimaan Pajak Rokok yang diakibatkan oleh keterlambatan pelaporan bagi hasil Pajak Rokok oleh Pemerintah Daerah Provinsi. Formula yang digunakan oleh Pemerintah Pusat dalam menghitung pembagian Pajak Rokok belum sesuai dengan basis Pajak Rokok yaitu atas dasar konsumsi, sehingga menimbulkan ketidakadilan. Dalam kebijakan Pajak Rokok daerah tidak memiliki kewenangan karena pengelolaan berada di Pemerintah Pusat, sehingga perlu dilakukan pemindahan kewenangan kepada Pemerintah Daerah. ...... This thesis discusses the evaluation of Cigarette Tax policy especially regarding the allocation of Cigarette Tax revenue. Cigarette Tax is a regional tax administered by the Central Government. Cigarette Tax Allocation to each Provincial Government is crucial. Cigarette Tax Allocation is highly dependent on the formula for calculating the revenue share of the Cigarette Tax. The greater the number of Cigarette Taxes distributed to the regions, the greater the impact on the fiscal capacity of the Provincial Government. This research was conducted by using post positivism approach with qualitative research method through in depth interview and literature study. The results of this study illustrate that the implementation of the policy of Cigarettes Tax from 2014 to 2017 is considered to have been implemented quite well. There is an obstacle to the allocation of Cigarette Tax revenue due to the delay in reporting the profit sharing of the Cigarette Tax by the Provincial Government. The formula used by the Central Government in calculating the allocation of Cigarette Tax has not been in accordance with the Cigarette Tax base that is based on consumption, thus causing injustice. In the Local Tax Policy, the regional government does not have the authority because the management is in the central government, so it is necessary to transfer the authority to the regional government.

Abstrak :
Meningkatnya angka perokok di DKI Jakarta dan daerah lainnya di Indonesia dari tahun ke tahun membuat upaya pengendalian konsumsi rokok perlu dilakukan. Hal ini membuat pemerintah, baik pusat ataupun daerah perlu untuk melakukan upaya pengendalian konsusmi rokok. Salah satu pungutan negara atas rokok adalah Pajak Rokok. Di Indonesia, Pajak Rokok tidak hanya ditujukan sebagai sumber pendapatan daerah, namun juga digunakan untuk pendanaan pelayanan kesehatan serta penegakan hukum. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisi efektivitas kebijakan earmarked tax pada pajak rokok di DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post positivist. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan earmarked tax pada pajak rokok dalam pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya di DKI Jakarta belum efektif. Tidak adanya regulasi di Indonesia yang mengatur mengenai penganggaran atas dana earmarking serta tidak adanya petunjuk teknis khusus yang mengatur mengenai penggunaan pajak rokok untuk pengendalian konsumsi rokok membuat DKI Jakarta tidak menjalankan implementasi earmarked tax pajak rokok yang ideal. ......The increasing number of smokers in Jakarta and other regions in Indonesia from year to year make efforts to control cigarette consumption needs to be done. This makes the Government, both central and local governments need to make efforts to control the consumption of cigarettes. One of the state levies on tobacco is cigarette tax. In Indonesia, Cigarette Tax is not only intended as a source of local revenue, but also used for funding health services and law enforcement. This study is focused on analyzing the effectiveness of the earmarked tax policy on tobacco tax in DKI Jakarta. This research is carried out with a post positivist approach. The results of this study indicate that the implementation of earmarked tax policy on tobacco tax in controlling the consumption of cigarettes and other tobacco products in DKI Jakarta has not been effective. The absence of regulations in Indonesia regarding the budgeting of earmarking funds and the absence of specific technical guidelines regarding the use of cigarette taxes for cigarette consumption controls made DKI Jakarta not ideally implement the policy of earmarked tax on cigarette tax.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis apakah pengaturan pajak rokok telah memenuhi fungsi reguleren dan budgeter secara optimal, serta bagaimana dampak pajak rokok terhadap pembangunan ekonomi nasional. Penelitian ini juga disusun dengan menggunakan metode penelitian doctrinal. Pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk pembiayaan pemerintahan umum yang harus tercantum dalam anggaran pendapatan negara (APBN). Pajak memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi budgeter (menghimpun dana dari Masyarakat) dan fungsi regulerend (mengatur). Pajak rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dilakukan pemerintah. Pelaksanaan pengaturan pajak rokok terhadap optimalisasi fungsi reguleren dan fungsi budgeter dapat dipahami berdasarkan perkembangan pengaturan tentang pajak rokok sebagai pajak daerah. Berkaitan dengan fungsi reguleren untuk mengendalikan konsumsi tembakau melalui kenaikan harga rokok yang kemudian secara eksplisit alokasinya dapat ditemukan dalam Pasal 31 UU 28/2009. Kemudian berkaitan dengan pemenuhan fungsi budgeter pajak rokok tidak lepas dari pengenaan cukai hasil tembakau sebagaimana objek cukai hasil tembakau diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan berdasarkan jenis dan golongannya untuk menetukan batas Harga Jual Eceran (HJE). Pada tahun 2021 melalui UU 7/2021, pemerintah memperluas jenis cukai tembakau dengan penambahan rokok elektrik. Selanjutnya pengesahan UU 1/2022 diharapkan berdampak terhadap Pembangunan ekonomi nasional karena bertujuan untuk mempertajam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Disamping itu kenaikan tarif cukai juga sangat berpengaruh terhadap industri hasil tembakau karena ketidakmampuan produsen untuk memenuhi target cukai. ......This research explains whether cigarette tax regulations have fulfilled regular and budgetary functions optimally and the impact of cigarette taxes on national economic development. This research was also prepared using doctrinal research methods. Taxes are a source of state revenue for general government financing, which must be included in the state revenue budget (APBN). Taxes have two main functions: the budgetary function (collecting funds from the public) and the regular function (regulating). Cigarette tax is a levy on cigarette excise carried out by the government. The implementation of cigarette regulations towards optimizing normal function and budgetary functions can be understood based on developments in regulations regarding cigarette tax as a regional tax. The explicit allocation for controlling tobacco consumption through increasing cigarette prices can be found in Article 31 of Law 28/2009. Then, regarding including the budgeting function for the cigarette tax, it cannot be separated from the imposition of excise on tobacco products as the object of excise on tobacco products is regulated based on the Minister of Finance Regulation based on type and class to determine the Retail Selling Price (HJE) limit. In 2021, through Law 7/2021, the government expanded the kinds of tobacco excise by adding electronic cigarettes. Furthermore, the ratification of Law 1/2022 impacts national economic development because it aims to sharpen fiscal implementation. Apart from that, the increase in import duties also significantly affects the tobacco industry's results due to the inability of producers to meet customs targets.

Abstrak :
ABSTRACT
Dalam rangka mengendalikan konsumsi dan eksternalitas negatif yang dihasilkan produk hasil tembakau, Indonesia menggunakan instrumen kebijakan pajak dan pungutan negara lainnya, sebagai fungsi regulerend dalam mengendalikan konsumsi tesebut. Namun, kebijakan tersebut dianggap belum mampu memberikan menurunkan konsumsi tembakau. Berbeda dengan Indonesia, Thailand menjadi salah satu contoh negara yang berhasil menggunakan instrument pajak dan pungutan lainnya untuk mengendalikan konsumsi tembakau. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis komparasi struktur pungutan negara atas konsumsi tembakau yang berlaku saat ini di Indonesia dan Thailand serta menganalisis alternatif struktur kebijakan pungutan negara atas konsumsi tembakau di Indonesia berdasarkan studi komparasi dengan Thailand. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah komparasi struktur kebijakan pungutan negara Indonesia dengan Thailand menunjukkan bahwa struktur kebijakan pungutan negara atas konsumsi tembakau di Thailand, lebih bervariasi dibandingkan dengan Indonesia. Berdasarkan komparasi tersebut, terdapat beberapa kebijakan alternatif yang dianggap mampu diterapkan di Indonesia, seperti menggunakan multi stage levy dalam pemungutan PPN atas hasil tembakau, meningkatkan beban pajak atas rokok dan tarif cukai hasil tembakau secara signifikan secara berkala, dan menerapkan kebijakan pajak untuk kesehatan dan pajak untuk layanan siaran publik, sehingga tujuan kebijakan untuk menurunkan prevalensi merokok dapat tercapai, dan dapat meningkatkan penerimaan negara.

---

ABSTRACT
In order to control the consumption of and the negative externalities caused by tobacco products, Indonesia use the instrument of tax policy and other state levies, as a regulerend function in controlling the consumption of tobacco. However, the policy is considered not able to provide lower tobacco consumption. Otherwise, Thailand is an example of a successful country that using tax instruments and other levies to control tobacco consumption. The purpose of this study is to analyze the comparation of state levy structure on current tobacco consumption in Indonesia and Thailand and to analyze alternative policy structure of state levy on tobacco consumption in Indonesia based on comparative study with Thailand. This research was conducted using qualitative approach with descriptive research purpose and data collection techniques through literature study and field study in the form in depth interview. The results of this study is the comparative structure of Indonesia 39 s state levy policy with Thailand indicate that the policy structure of state levy on tobacco consumption in Thailand is more varied than Indonesia. The comparative structure of the state levy policy with Thailand shows there are several alternative policies considered capable of being applied in Indonesia, such as using multi stage levy in VAT collecting of tobacco products, increasing tobacco the tax burden on cigarette and excise tariffs significantly and periodically, and applying tax policies for health and tax for public broadcasting services, so policy objectives to reduce the prevalence of smoking can be achieved, and can increase state revenues.

Abstrak :
Skripsi ini membahas implementasi kebijakan pada aktivitas pemerintah pusat dalam mempersiapkan pemungutan Pajak Rokok. Pajak Rokok merupakan pajak daerah baru sebagai bentuk local taxing power. Pajak Rokok dipungut dengan model Piggyback Tax System yang jarang diterapkan di Indonesia sehingga membutuhkan persiapan dalam mekanisme pemungutan dan penyetorannya. Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Charles O Jones tentang tahapan aktivitas dalam implementasi kebijakan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan paradigma post positivist melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pada aktivitas pemerintah pusat dalam mempersiapkan pemungutan Pajak Rokok dilakukan melalui dua tahap, yaitu aktivitas organisasi dan aktivitas interpretasi serta terdapat enam kegiatan utama penunjang aktivitas ini sejak tahun 2010 hingga tahun 2013. Secara keseluruhan implementasi kebijakan pada aktivitas pemerintah pusat dalam mempersiapkan pemungutan Pajak Rokok telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan, meskipun terdapat kendala dalam aktivitasnya. ...... This thesis discusses the implementation of policy in central government activities on preparing Cigarette tax collection. Cigarette tax is a local tax as a new form of local taxing power. Cigarette taxes levied by Piggyback tax system models are rarely applied in Indonesia and thus require preparation in the collection and remittance mechanism. This study uses the theory proposed by Charles O Jones on stage in policy implementation activities. This study was performed using a post positivist paradigm through in-depth interview and literature study. The results showed that the implementation of policy in central government activities on preparing Cigarette tax collection has done in two stages, activity of organization and activity of interpretation and also there are six main activities supporting this stages since 2010 to 2013. Overall, the implementation of policy in central government activities on preparing Cigarette tax collection has done as expected, although there are some constraints in execution.