Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini membahas evaluasi pengisian dan pelaporan SPT Tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 3 dan PER-02/PJ 2019. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, SPT Tahunan milik MS, ALC, VKG, dan VSC telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas, kecuali MS karena MS tidak melaporkan daftar harta dan kewajiban pada akhir tahun sehingga pengisian SPT MS belum memenuhi kriteria lengkap. Untuk pelaporan SPT Tahunan milik OG pelaporannya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu PER-02/PJ/2019.

---

This report discusses about the evaluation of filing and reporting of annual individual income tax return based on Regulation Number 16 of 2009 and PER-02/PJ/2019. Based on the evaluation, the filing of individual annual income tax return for MS, ALC, VKG, and VSC is filled correctly, completely, and clearly, except for MS because he didn`t report his assets and liabilities information at the end of the year. Therefore, the filing of individual annual income tax return for MS isn`t filled completely. For the reporting of individual annual income tax return for EXO Indonesia`s expatriate, it complies to PER-02/PJ/2019."

"ABSTRAK<>br>Laporan ini membahas perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang mengikuti program Pengampunan Pajak dengan mengambil kasus pada ekspatriat Jepang yang bekerja di Indonesia. Sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, ekspatriat memiliki kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri ekspatriat juga memiliki hak untuk mengikuti program Pengampunan Pajak.

---

ABSTRACT<>br>This report discusses the calculation and reporting of income tax for Japanese expatriate works in Indonesia. As a Resident Taxpayer, expatriate has the responsibility to pay and report income tax according to the tax regulation in Indonesia. However, as a Resident Taxpayer, expatriate also has the right to participate in Tax Amnesty programme."

"Banyaknya jumlah UMKM di Kota Depok tidak sebanding dengan angka penerimaan pajak dari para pelaku UMKM di Kota Depok. Maka dari itu, petugas pajak di Kota Depok perlu melakukan sosialisasi pajak agar pelaku UMKM di Kota Depok diharapkan mendapatkan pengetahuan, pemahaman dan kecakapan agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat literasi pajak pelaku UMKM di Kota Depok terkait dengan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) dan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak terhadap tingkat literasi PPh OP pelaku UMKM di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data melalui metode kuantitatif yaitu dengan melakukan survei. Responden dalam penelitian ini berjumlah 100 responden yang merupakan pelaku orang pribadi pelaku UMKM di Kota Depok. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaku UMKM di Kota Depok memiliki tingkat literasi PPh OP yang tinggi. Selain itu, penelitian ini juga menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara sosialisasi pajak terhadap tingkat literasi PPh OP pelaku UMKM di Kota Depok dengan nilai pengaruh sebesar 52,5% yaitu cukup kuat.

---

This purpose of this research is to measure the level of tax literacy of MSME actors in Kota Depok retaled to personal income tax and to determine the effect of tax socialization on personal income tax literacy of MSME actors in Kota Depok. The large number of MSME in Kota Depok is not proportional to the number of tax revenues from MSME sector in Kota Depok. Therefore, tax officers in Kota Depok need to conduct tax socialization so that MSME actors in Kota Depok are excepected to gain knowledge, understanding and skills in order to carry out their tax obligations independently. This research uses a quantitative approach. The technique of collecting data is through quantitative methods, namely by conducting surveys. Respondents in this research amounted to 100 respondents who are MSME in Kota Depok. The results of this research indicate that MSME actors in Kota Depok have a high level of personal income tax literacy. In addition, this research also shows that there is a positive effect between tax socialization on the level of personal income tax literacy of individual MSME in Kota Depok with an effect value of 52.5%.

"

"Laporan magang ini membahas evaluasi pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang dilakukan oleh divisi Individual Tax DV Indonesia. Subjek evaluasi laporan magang ini adalah seorang ekspatriat dari India bernama Mr. B yang dipilih berdasarkan keunikan kasusnya yang melaporkan SPT Tahunan berstatus Kurang Bayar meskipun hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja dan sudah dipotong PPh 21. Hasil evaluasi menunjukkan perlakuan perpajakan sebagai Wajib Pajaka Dalam Negeri, penghitungan pajak penghasilan terutang, pengisian Formulir SPT Tahunan, pembayaran PPh kurang bayar hingga pelaporan SPT Tahunan secara e-filing sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. DV Indonesia juga melakukan prosedur verifikasi data penghasilan dan harta untuk menjamin pengisian SPT Tahunan Mr. B telah memenuhi kriteria benar, lengkap dan jelas. Meskipun bukan ranah konsultan pajak, perhitungan PPh 21 yang dilakukan oleh pemberi kerja juga dibahas pada laporan magang ini untuk mencari penyebab masih terdapatnya pajak kurang bayar pada SPT Tahunan Mr. B.

---

This internship report discusses the evaluation of reporting of Individual Annual Income Tax Return conducted by the Individual Tax division of DV Indonesia. The subject of this internship report evaluation is an expatriate from India named Mr. B, who was chosen based on the uniqueness of his case, who reported his Annual SPT underpayment status even though he only received income from one employer and had been deducted with Income Tax Art. 21. The evaluation results show that the tax treatment as a domestic taxpayer, the calculation of income tax payable, the filling of the Annual Income Tax Return, the payment of underpaid income tax to the reporting of the Annual Income Tax Return through e-filing have been carried out in accordance with the applicable tax regulations in Indonesia. DV Indonesia also performs procedures for verifying income and assets data to ensure that the filling of Mr. B's Annual Income Tax Return has met the correct, complete and clear criteria. The calculation of Income Tax Art. 21 is also discussed in this internship report, although it is not the realm of tax consultants to find out the cause of the underpayment income tax in Mr. B' Annual Income Tax Return."

"Laporan magang ini membahas evaluasi pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang dilakukan oleh divisi Individual Tax DV Indonesia. Subjek evaluasi laporan magang ini adalah seorang ekspatriat dari India bernama Mr. B yang dipilih berdasarkan keunikan kasusnya yang melaporkan SPT Tahunan berstatus Kurang Bayar meskipun hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja dan sudah dipotong PPh 21. Hasil evaluasi menunjukkan perlakuan perpajakan sebagai Wajib Pajaka Dalam Negeri, penghitungan pajak penghasilan terutang, pengisian Formulir SPT Tahunan, pembayaran PPh kurang bayar hingga pelaporan SPT Tahunan secara e-filing sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. DV Indonesia juga melakukan prosedur verifikasi data penghasilan dan harta untuk menjamin pengisian SPT Tahunan Mr. B telah memenuhi kriteria benar, lengkap dan jelas. Meskipun bukan ranah konsultan pajak, perhitungan PPh 21 yang dilakukan oleh pemberi kerja juga dibahas pada laporan magang ini untuk mencari penyebab masih terdapatnya pajak kurang bayar pada SPT Tahunan Mr. B.

---

This internship report discusses the evaluation of reporting of Individual Annual Income Tax Return conducted by the Individual Tax division of DV Indonesia. The subject of this internship report evaluation is an expatriate from India named Mr. B, who was chosen based on the uniqueness of his case, who reported his Annual SPT underpayment status even though he only received income from one employer and had been deducted with Income Tax Art. 21. The evaluation results show that the tax treatment as a domestic taxpayer, the calculation of income tax payable, the filling of the Annual Income Tax Return, the payment of underpaid income tax to the reporting of the Annual Income Tax Return through e-filing have been carried out in accordance with the applicable tax regulations in Indonesia. DV Indonesia also performs procedures for verifying income and assets data to ensure that the filling of Mr. B’s Annual Income Tax Return has met the correct, complete and clear criteria. The calculation of Income Tax Art. 21 is also discussed in this internship report, although it is not the realm of tax consultants to find out the cause of the underpayment income tax in Mr. B’ Annual Income Tax Return."

"

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan sengketa Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) di Pengadilan Pajak, karakteristik Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi yang mengajukan sengketa Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Pengadilan Pajak, dan faktor penyebab sengketa Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi. Penelitian dilakukan dengan metode analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan putusan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pasal 25/29 pada periode 2019 s.d. 2022 di Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut: mengalami tren kenaikan, berdasarkan tahun pajak yang diajukan banding cenderung mengalami tren yang fluktuatif, lebih banyak yang memenangkan pihak DJP, dan 59,18% nilai sengketa bernilai di bawah 4,8 milyar rupiah. Karakteristik Wajib Pajak yang mengajukan sengketa adalah sebagai berikut: 86% berjenis kelamin laki-laki, 21 Wajib Pajak teridentifikasi sebagai pegawai swasta, 21 Wajib Pajak beralamat di DKI Jakarta, dan saat dilaksanakan persidangan mempercayakan penanganan sengketa banding di Pengadilan Pajak, dan 42 Wajib Pajak menggunakan jasa kuasa hukum. Sengketa PPh OP Pasal 25/29 tahun 2019 s.d. 2022 dapat diklasifikasikan menjadi dua klasifikasi besar, yakni sengketa formal dan material. Sengketa formal disebabkan karena Pemohon Banding tidak mengetahui pemenuhan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar, Pemohon Banding melakukan kesalahan/kekhilafan dalam pengisian SPT, dan Pemohon Banding tidak melaksanakan kewajiban perpajakan. Sedangkan pada sengketa material, tiga penyebab terbesar terkait sengketa neto disebabkan oleh tidak terdapatnya bukti yang memadai atas mutasi yang terdapat dalam rekening Pemohon Banding, perbedaan pandangan dan pembuktian sehubungan dengan transaksi saham, dan status kepemilikan harta

---

This research aims to analyze the development of disputes over Personal Income Tax (PPh OP) at the Tax Court, the characteristics of individual taxpayers (WP) filing disputes over Personal Income Tax at the Tax Court, and the factors causing disputes over Personal Income Tax Article 25/29 for individuals. The research was conducted using content analysis method. The results show that the development of decisions on Personal Income Tax Article 25/29 from 2019 to 2022 at the Tax Court is as follows: experiencing an increasing trend, based on the appealed tax years, it tends to exhibit a fluctuating trend, with more cases won by the Directorate General of Taxes (DJP), and 59.18% of dispute values are below 4.8 billion rupiahs. The characteristics of taxpayers filing disputes are as follows: 86% are male, 21 taxpayers identified as private employees, 21 taxpayers reside in DKI Jakarta, and during the trial, they entrusted the handling of appeal disputes at the Tax Court, with 42 taxpayers using legal representation. Disputes over PPh OP Article 25/29 from 2019 to 2022 can be classified into two major classifications, namely formal and material disputes. Formal disputes are caused by the Appellant not being aware of fulfilling tax obligations properly, making mistakes/errors in filling out tax returns, and not fulfilling tax obligations. In contrast, material disputes, with three main causes related to net disputes, are caused by the lack of sufficient evidence of mutations in the Appellant's account, differences in views and evidence regarding stock transactions, and differences of opinion on asset ownership status

"

"Peraturan PER-31/PJ/2012 tidak mencantumkan kata ?magang? seperti yang ditetapkan pada PER-31/PJ/2009. Oleh sebab itu, penerima penghasilan magang dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan, hal ini berarti bertentangan dengan asas kepastian hukum karena memiliki penafsiran yang berbeda (Nurmantu, 1994:110). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan magang ditinjau dari asas kepastian hukum dan untuk menganalisis pengenaan PPh Pasal 21 yang benar atas penghasilan magang. Demi menjawab pokok permasalahan, penelitian menggunakan teori asas kepastian hukum yang dicetuskan oleh Mansury (1996:5) sebagai tolak ukur pengujian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan jenis penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengenaan PPh Pasal 21 atas penghasilan peserta magang belum memenuhi asas kepastian hukum. Pengenaan PPh Pasal 21 yang benar atas penghasilan magang yaitu mengklasifikasikan penerima penghasilan magang sebagai Pegawai Tidak Tetap.

---

PER-31/PJ/2012 regulation doesn?t mention ?internship? word as mentioned in PER-31/PJ/2009. Therefore, internship employee could be classified into 3 (three) categories, this means a contradiction to certainty principle (Nurmantu, 1994:110). This research aims to analyze the mechanism of withholding income tax Article 21 on the internship income based on certainty principle and to analyze the correct withholding tax of internship income. This research used certainty principle (Mansury, 1996:5) to answer the main issues. This descriptive research used quantitative approach with in depth interview as data collection technique. Result of this research is withholding tax Article 21 of internship income still has a contradiction to legal certainty principle. The correct income tax Article 21 imposition on internship income is classified internship employee as Temporary Employee."

"Proses pengelolaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) mulai menimbulkan banyak permasalahan dikarenakan jumlahnya yang sangat besar tanpa diimbangi dengan penambahan jumlah pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). e-Filing merupakan jawaban terbaik mengatasi masalah ini. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pelaporan SPT Tahunan PPh OP melalui e-filing, kendala yang dihadapi, dan strategi optimasi pemanfaatan e-filing melalui website Ditjen Pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Implementasi kebijakan e-filing ini sudah baik. Kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya insfrastruktur dan behavioral Wajib Pajak. Strategi yang digunakan oleh Ditjen Pajak untuk optimasi pemanfaatan e-filing sudah cukup baik.

---

Administration process of Income Tax Return for Individual Tax payers cause a lot of problems because of its large amount without adding officers in the Directorate General of Taxation (DGT). e-Filing is the best answers to overcome this problem. The purpose of this study is to analyze the implementation of the annual report of personal income tax through e-filling, the obstacles in the implementation of policies, and strategies to optimize the use of e-filing via the Directorate General of Taxation’s website. This study uses a qualitative approach. Implementation of e-filing policies is good. The main obstacles faced are the lack of infrastructure and the behavioral factors of taxpayer. The strategies used by the Directorate General of Taxation to optimize the use of e-filing is good."