Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas relasi antara Pemerintah Prancis sebagai aktor negara dan organisasi non-pemerintah sebagai aktor non-negara, dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri Prancis terhadap isu perubahan iklim global pasca Protokol Kyoto. Penulis menggunakan teori kebijakan luar negeri melalui pendekatan sosial untuk menjelaskan peran organisasi non-pemerintah di dalam dinamika struktrur domestik mengenai kebijakan iklim Prancis. Hasil kajian tesis ini menunjukkan bahwa di dalam sistem yang demokratis, organisasi non-pemerintah memiliki ruang untuk mempengaruhi pemerintah Prancis terkait kebijakannya terhadap perubahan iklim. Dalam konteks isu perubahan iklim di Prancis, organisasi non-pemerintah memiliki sebagai penyedia informasi dan kelompok lobi. Selain itu, organisasi non-pemerintah juga berupaya membuat perubahan normatif dengan membangun jejaring sesama organisasi non-pemerintah dan dengan pemerintah di tingkat lokal. Organisasi non-pemerintah juga menikmati hubungan kerjasama secara langsung bersama Pemerintah Prancis. Hal tersebut ditujukan guna menciptakan keselarasan antara tindakan negara dan masyarakat sipil di tingkat domestik Prancis dan juga kebijakan di tingkat internasionalnya. Penulis berpendapat bahwa kebijakan luar negeri Prancis dalam merespon isu perubahan iklim pasca Protokol Kyoto merupakan hasil pertemuan dari upaya pengambilan posisi kepemimpinan dalam negosiasi iklim internasional dan tujuan nasionalnya, di mana organisasi non-pemerintah memiliki peran sebagai aktor non-negara yang mendesak negara untuk dapat bertindak lebih maju dan selaras sesuai dengan kebijakan luar negeri yang responsif terhadap isu perubahan iklim, namun juga dengan tetap memperhatikan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi masyarakat Prancis. ......This thesis analyzes the relationship between French Government as a state actor and non-governmental organizations as non-state actors, in the process foreign policy making process on the issue of global climate change after the Kyoto Protocol. The author uses foreign policy theory through a social approach to explain the role of non-governmental organizations in the dynamics of domestic structures regarding French climate policy. The results of this thesis study show that in a democratic system, non-governmental organizations have room to influence the French government regarding their policies on climate change. In the context of climate change issues in France, non-governmental organizations have information providers and lobby groups. In addition, non-governmental organizations also try to make normative changes by building relationships between networks of non-governmental organizations and the government at the local level. Non-governmental organizations also enjoy direct cooperative relations with French government. It is intended to create harmony between the actions of the state and civil society at the French domestic level and also at the international level. The author argues that France's foreign policy in responding to the issue of climate change after the Kyoto Protocol is the result of a meeting of the interplay between taking leadership positions in international climate negotiations and its national goals, in which non-governmental organizations have a role as non-state actors who urge countries to act more advanced and aligned in accordance with foreign policies that are responsive to the issue of climate change, while continuing to pay attention to social and economic justice for the French citizen.

Abstrak :
ABSTRAK
Peneliti menggunakan model identifikasi masalah untuk mencari permasalahan manajerial organisasi yang membuat usaha komunikasi sulit untuk dilakukan. Penelitian ini melakukan wawancara dengan pihak internal organisasi untuk dan melakukan studi literatur dari dokumen, artefak dan sosial media organisasi untuk mencari sumber permasalahan komunikasi. Penelitian ini menemukan bahwa minimnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi dan tidak adanya sumber daya manusia yang didedikasikan untuk menjalankan fungsi komunikasi merupakan isu strategis yang dapat diselesaikan. Melihat format LIAM Charitable Fund yang merupakan organisasi non-pemerintah, program sukarelawan direkomendasikan sebagai strategi untuk menyelesaikan isu yang telah disampaikan.

---

ABSTRACT
The researcher uses a needs assessment model to look for organizational managerial issues that make communication effort is difficult to hold. This research conducts interviews with internal organizations and conducts literature studies of documents, artefacts and organization rsquo s social media usage to find the source of the managerial problems. This study found that the lack of human resources possessed by the organization and the absence of human resources dedicated to running the function of communication is a strategic issue that can be solved. Looking at the LIAM Charitable Fund format which is a non governmental organization, volunteer programs are recommended as a strategy to resolve the issues that have been submitted.

Abstrak :
Kompleksitas dalam strategi kontra terorisme tentu saja memerlukan pelibatan berbagai pihak salah satunya adalah organisasi non pemerintah. Yayasan Lingkar Perdamaian menjadi salah satu organisasi non pemerintah yang bergerak dalam isu kontra terorisme sebagai pendekatan bottom up. Yayasan ini menarik karena didirikan oleh para mantan narapidana terorisme dan kombatan. Penulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa hasil dari strategi disengagement yang dilakukan oleh Yayasan Lingkar Perdamaian di Lamongan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada pendekatan naratif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode berbasis dokumen primer yang meliputi wawancara mendalam maupun dokumen sekunder berbasis internet dan studi literatur. Kerangka penelitian ini menggunakan teori manajemen dan strategi manajemen untuk melihat strategi dan menganalisis SWOT Yayasan Lingkar Perdamaian. Penelitian ini juga menggunakan teori deradikalisasi dan disengagement untuk melihat hasil dari strategi disengagement Yayasan Lingkar Perdamaian. Hasil dari penelitian ini adalah Yayasan Lingkar Perdamaian sebagai salah satu contoh agent of change telah melakukan beberapa kegiatan untuk mantan narapidana terorisme di Lamongan dengan strategi pendekatan kekeluargaan dan berbagai macam metode seperti perekonomian, keluarga, dan diskusi. Kegiatan yang dilakukan bertujuan agar para mantan narapidana terorisme diharapkan tidak kembali menjadi residivis dan menggunakan kekerasan. Inisiatif yang dilakukan oleh Yayasan Lingkar Perdamaian sangat bagus. Namun, jika dilihat dari analisisis strategi SWOT yayasan ini masih memiliki beberapa kekurangan dan hambatan yang harus menjadi perhatian agar tujuan dapat lebih maksimal tercapai. Sesuai dengan teori deradikalisasi dan disengagement, strategi yang dilakukan oleh Yayasan Lingkar Perdamaian sudah cukup bagus dalam hal pemutusan mata rantai radikalisme para mantan narapidana terorisme. Penulis melihat potensi yang begitu besar atas perlibatan organisasi non pemerintah dalam kontra terorisme khususnya Yayasan Lingkar Perdamaian. Potensi tersebut harus didampingi oleh Pemerintah agar sejalan dengan kebijakan kontra terorisme nasional. ......The complexity of the counter terrorism strategy needs to involve various parties, for example is non-governmental organizations. The Lingkar Perdamaian Foundation is one of the non-governmental organizations engaged in counter terrorism issues as a bottom up approach. This foundation has different approach because it was founded by former terrorism convicts and combatants. This thesis aims to describe and analyze the results of the disengagement strategy carried out by the Lingkar Perdamaian Foundation in Lamongan. This thesis uses a qualitative method that emphasizes a narrative approach. The data collection technique based on primary document which include in-depth interviews and secondary documents based on internet or literature studies. This thesis framework uses management theory and management strategy to view strategies and analyze SWOT of Lingkar Perdamaian Foumdation. This research also uses deradicalization and disengagement theory to see the results of the disengagement strategy of Lingkar Perdamaian Foundation. The result of this thesis is that the Lingkar Perdamain Foundation as an example of an agent of change has carried out several activities for former terrorism convicts in Lamongan with a familial approach strategy and various methods such as economy, family, and discussion. The activities carried out are aimed at preventing former terrorism convicts from becoming recidivists and using violence. The initiative carried out by the Perdamaian Circle Foundation is very good. However, if seen from the analysis of the SWOT strategy this foundation still has several weaknes and obstacles that must be considered so that the goals can be maximally achieved. In accordance with the deradicalization and disengagement theory, the strategy adopted by the Lingkar Perdamaian Foundation is quite good in terms of breaking the radicalism chain of former terrorism convicts. The author sees enormous potential for the involvement of non-governmental organizations in counter terrorism, especially the Lingkar Perdamaian Foundation. This potential must be accompanied by the Government so that it is in line with the national counter terrorism policy.

Abstrak :
Tesis ini membahas kekuatan Non-Governmental Organization (NGO) dalam menjalankan strategi kampanye untuk mengubah kebijakan dari aktor-aktor lain. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisa studi kasus Kampanye Anti-Deforestasi Greenpeace Terhadap Asia Pulp and Paper (APP) di Indonesia. APP telah cukup lama diketahui melakukan praktik deforestasi di area-area pabrik penebangan kayu miliknya tanpa adanya rencana konservasi hutan yang memadai. Beberapa NGO lingkungan berusaha untuk memperoleh komitmen dari APP untuk menjalankan rencana konservasi hutan yang lebih efisien, tetapi mengalami kegagalan dalam prosesnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Greenpeace berhasil dalam menjalankan Kampanye Anti-Deforestasi terhadap APP, ketika NGO lingkungan lainnya gagal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode process tracing untuk melihat titik-titik penting dalam proses kampanye tersebut. Operasionalisasi konsep yang digunakan adalah Blanket Strategy oleh Gritten and Mola-Yudego, yang lebih memfokuskan analisa pada kampanye NGO lingkungan terhadap Multi-National Corporation (MNC). NGO memiliki kekuatan jejaring transnasional untuk menjalankan berbagai macam strategi kampanye. Greenpeace menggunakan empat strategi utama dalam kampanyenya, yaitu Information Politics, Symbolic Politics, Leverage Politics, dan Accountability Politics. Jejaring transnasional, penyebaran dan pembentukan informasi, serta pengetahuan Greenpeace terhadap isu yang terkait, menjadi faktor-faktor penting yang berkontribusi terhadap keberhasilan kampanye Greenpeace untuk memperoleh komitmen dari APP.

---

This thesis will examine the power of Non-Governmental Organization (NGO) in running a campaign strategy to change the policies of other actors. This research is a qualitative case study analysis of Greenpeace Anti-Deforestation Campaign Against Asia Pulp and Paper (APP) in Indonesia. APP has long been known for deforestation practice at their logging mill without a sufficient forest conservation program. Some environmental NGOs has been trying to obtain commitment from APP to run a more efficient forest conservation program, but failed along the process. The aim of this research is to determine how Greenpeace succed in running Anti-Deforestation Campaign against APP, when other environmental NGOs failed. This research used process tracing method to see the important points from this campaign process. Operationalization concept for this research is Blanket Strategy by Gritten and Mola-Yudego, which focus on the analysis of environmental NGO campaign against Multi-National Corporation (MNC). NGO have the power of its transnational network to run a variety of campaign strategies. Greenpeace used four main strategies in their campaign, namely Information Politics, Symbolic Politics, Levergae Politics, and Accountability Politics. Transnastional network, the dissemination and formation of informations, and Greenpeace knowledge on related issues, become important factors that contribute to the success of Greenpeace campaign to obtain a commitment from APP.

Abstrak :
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis akuntabilitas organisasi non pemerintah dengan melihat pengaruh pengungkapan informasi melalui situs internet yang dilakukan organisasi non pemerintah terhadap penerimaan donasi atau sumbangan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan total observasi penelitian sebanyak 52 organisasi non pemerintah pada tahun 2011-2012. Tingkat pengungkapan melalui situs internet diukur dengan menggunakan model Gandia (2011) dan pengaruhnya terhadap donasi diukur dengan menggunakan model Saxton, Neely & Guo(2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan informasi melalui situs internet memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan pada pendapatan donasi. Hal ini mungkin disebabkan beberapa hal seperti tingkat penetrasi internet yang masih rendah di Indonesia. Selain itu, pengungkapan informasi mengenai tata kelola dan laporan keuangan di Indonesia juga memiliki nilai yang rendah. ...... The objective of this study is to analyze the accountability of Nongovernmental Organization (NGOs) by assessing the extent web disclosure and its implication to the donations received. This is a quantitative research with 52 observations of Nongovernmental Organizations for the year 2011. The web disclosure is measured using model constructed by Gandia (2011) and the implication of the donations received is measured using model constructed by Saxton, Neely & Guo (2014). The result shows that the web disclosure is negatively associated with donations received. This finding maybe due to several reasons including the the low internet penetration in Indonesia. In addition, NGOs in Indonesia in average have low score on disclosure of financial and governance information.