Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laba usaha, termasuk penghasilan dari penyerahan jasa, dari suatu perusahaan yang berdomisili disuatu negara hanya akan dikenakan pajak di negara itu kecuali jika perusahaan tersebut menjalankan usaha di negara lain melalui suatu bentuk usaha tetap (BUT).Penyerahan jasa, termasuk pemberian jasa konsultasi, akan menimbulkan BUT Jasa apabila penyerahannya dilakukan melalui pegawai atau pihak lainnya dalam jangka waktu tertentu. Penentuan adanya BUT Jasa yang berdasarkan jangka waktu (time test) kehadiran pegawai atau pihak lainnya yang melakukan penyerahan jasa bisa sangat sulit bagi administrasi pajak di negara sumber. Hal ini terjadi karena jasa bersifat intangible, inseperable, variable, perishable, dan lack of ownership. Disamping itu, pegawai atau pihak lainnya yang melakukan penyerahan jasa itu sangat mudah berpindah tempat. Oleh karena itu, administrasi pajak negara sumber, dalam hal ini DJP c.q. KPP Badora Satu, dituntut untuk mampu mengawasi jangka waktu penyerahan jasa dan keberadaan dari pegawai atau pihak lain yang melakukan penyerahan jasa.Direktorat Jenderal Pajak perlu melakukan beberapa cara untuk dapat melakukan optimalisasi pengenaan pajak penghasilan atas jasa, salah satunya melalui penyelenggaraan administrasi pajak yang baik. Administrasi pajak yang baik berarti bukan hanya sekedar mampu mengumpulkan penerimaan pajak dalam jumlah yang banyak, tetapi harus mampu mengenakan pajak atas Objek Pajak dan Subjek Pajak yang seharusnya dikenakan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam ketentuan pajak yang berlaku. Fakta yang ada menunjukkan bahwa BUT Jasa belum diberikan perhatian khusus oleh administrasi perpajakan KPP Badora Satu. Hal tersebut disebabkan oleh masalah keterbatasan data, keterbatasan SDM dan adanya keengganan Wajib Pajak Luar Negeri untuk secara sukarela mendaftarkan diri sebagai BUT.Untuk itu perlu perbaikan administrasi yang mencakup perbaikan basis data dengan cara mengubah beberapa prosedur perpajakan sehingga dengan perubahan tersebut proses pengumpulan data akan lebih baik, peningkatan kerjasama pertukaran data dengan instansi eksternal dan asosiasi perusahaan, peningkatan kompetensi SDM, mempercepat enforcement dengan menerapkan konsep seketika dan sekaligus dibidang ekstensifikasi, intensifikasi dan penagihan, renegosiasi P3B khususnya perihal hak pemajakan negara sumber atas penghasilan jasa, dan meningkatkan kerjasama penagihan dengan negara mitra runding P3B.

---

Business profits, including income from services, of a resident of one of the Contracting States shall be exempt from tax by the other Contracting State unless such resident carries on business in that other Contracting State through a permanent establishment situated therein.The term "service permanent establishment" includes consultancy services, through employees or other personnel engaged for such purposes, but only where activities of that nature continue (for the same or a connected project) in certain period. It is very complicated for the source country?s tax authority to define the existence of Service PE based on the presence of employees or other personnel conducting service due to its nature, which are intangible, inseparable, vary, perishable, and lack of ownership. In addition, the employees or personnel of the Service PE are highly mobile. Therefore, it is necessary for the DGT c.q. KPP Badora Satu to keep eye on the duration of services conducted and on the presence of employees or personnel of this PE in the country.In order for the DGT to optimise income tax assessment on the service, a better tax admisnitration is compulsary to apply. A better tax administration does not only reflect higher amount of tax revenue but also better ability to impose tax on certain subjects and objects according to the regulation. However, the current facts show that KPP Badora Satu has not conducted a better administration in dealing with Service PE due to lack of data, lack of qualified human resources, and the reluctance of foreign taxpayer to self register as Service PE.The improvement of administration can be conducted through several methods, such as data base (master file) enhancement by adjusting some procedures in order to attain a better data collecting process, improvement of data exchange with related parties, e.g. other institution and association of enterprises, up-grading human resources competence, enforcement of prompt and outright concept on officially issued tax registration number, on assessed tax and on tax collections, renegotiation of tax treaty, specifically on the article related to the right of source country to tax income derived from service and conduct effective cooperation between treaty partners concerning tax collections according to the treaty provision."

"Skripsi ini membahas mengenai strategi Pemerintah Kota Bogor dalam mengoptimalkan penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Bogor beserta dengan identifikasi dari faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi strategi tersebut. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan dan studi literatur. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat macam strategi yang dilakukan, yakni pendataan subjek pajak baru, pendataan potensi objek pajak baru, perubahan tarif pajak penerangan jalan, dan pengawasan terhadap PLN Area Bogor. Kemudian, terdapat beberapa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi strategi tersebut yang diidentifikasikan berdasarkan analisis SWOT. Faktor internal tersebut yaitu kerja sama antara Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dengan instansi lain yang terkait kekuatan , keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan data pelanggan PLN Area Bogor kelemahan . Selanjutnya, faktor eksternal tersebut adalah peraturan perundang-undangan mengenai pajak penerangan jalan dan perjanjian tertulis antara Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dengan PLN Area Bogor peluang , serta biaya pemungutan pajak penerangan jalan non-PLN ancaman.

---

This thesis focused on Bogor Local Government rsquo s strategies to optimize street light tax revenue in Bogor City along with identification both of internal or external factors which affect the strategy. This study used a qualitative approach by conducting field and literature research. The results showed that there are four main strategies that are conducted by Bogor Local Government, those are the identification of taxpayers, identification of potential tax objects, tax rate amendment, and control of PLN Bogor Area. Furthermore, there are internal and external factors that affect those strategies which identified by using SWOT analysis. Those internal factors are cooperation between Bogor Local Revenue Offices and related institutes strength , lack of human resources and PLN Bogor Area rsquo s customers data weaknesses . And the external factors are tax law related to street light tax and agreement between Bogor Local Revenue Offices and PLN Bogor Area opportunities , and street light tax of non PLN rsquo s collection cost threat."

"Adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan terdapat beberapa restoran di Kota Bekasi yang menyetorkan jumlah pajak restorannya dengan jumlah yang tidak seharusnya dan masih banyaknya restoran yang belum terdata menjadi Wajib Pajak restoran di Kota Bekasi. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan strategi optimalisasi penerimaan pajak restoran di Kota Bekasi beserta hambatannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi literatur/ dokumen, dan survei lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi optimalisasi penerimaan pajak restoran di Kota Bekasi secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu strategi ekstensifikasi dan strategi intensifikasi. Hambatan dalam optimalisasi penerimaan pajak restoran di Kota Bekasi diantaranya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak untuk berkontribusi, kurangnya sifat kooperatif pada Wajib Pajak, kurangnya jumlah petugas, kurangnya sarana dan prasarana, dan peraturan yang berlaku kurang tepat.

---

The findings from the Audit Board of the Republic of Indonesia indicating there are several restaurants in Bekasi City that deposit the amount of restaurant tax with the amount that should not and still many restaurants have not been recorded Taxpayer restaurant in the city of Bekasi. The purpose of this study is to describe the strategy of optimizing the restaurant tax revenues in Bekasi City and its obstacles. This study used a qualitative approach with data collection techniques through in depth interviews, literature document studies, and field surveys.

The results showed that the optimization strategy of restaurant tax revenues in Bekasi City is broadly divided into two namely extensification strategy and intensification strategy. Obstacles in the optimization of restaurant tax revenues in the City of Bekasi include the lack of understanding and awareness of Taxpayers to contribute, lack of cooperative nature of Taxpayers, lack of staff, lack of facilities and infrastructure, and regulations that apply less appropriate."

"Terdapat dua objek pajak dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu Objek Pajak Umum dan Objek Pajak Khusus. Objek Pajak Khusus adalah objek pajak yang memiliki konstruksi khusus baik ditinjau dari segi material pembentuk maupun keberadaannya memiliki arti yang khusus. Salah satu objek pajak yang memiliki potensi besar untuk dipungut Pajak Bumi dan Bangunan nya adalah Pelabuhan Tanjung Priok. Perbedaan perlakuan mekanisme penghitungan pajak terutang atas objek pajak khusus kemudian menimbulkan kendala bagi otoritas pajak daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi khusus oleh Pemerintah Daerah agar pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dapat diserap secara optimal. Penelitian ini menganalisa langkah-langkah yang sudah dilakukan dan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan atas objek pajak khusus. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data studi lapangan dan studi kepustakaan, dan teknik analisis data kualitatif. Hasilnya terdapat beberapa kendala yang dialami oleh Pemerintah Daerah seperti kendala dalam melakukan penilaian, kendala dalam menentukan subjek pajak, kendala dalam pemuktahiran data yang kemudian berdampak pada tingkat kepatuhan pajak dan strategi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam melakukan optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Objek Pajak Khusus diantaranya sosialisasi peraturan Pajak Bumi dan Bangunan atas objek pajak khusus, melakukan pemuktahiran data, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, Penegakan Hukum, dan Meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah.

---

There are two tax objects in the imposition of Land and Building Tax, General and Special Tax Objects. Special Tax Objects are tax objects that have special construction, both in terms of their forming materials and their existence, which have a special meaning. One of the tax objects that have great potential to be levied Property Tax is Tanjung Priok Port. The difference in treatment of the tax calculation mechanism payable on specific tax objects then creates obstacles for local tax authorities. Therefore, a special strategy is needed by the Regional Government so that the collection of Property Tax can be absorbed optimally. This study analyzes the steps that have been taken and that can be taken by the Regional Government in order to optimize the collection of Property Tax on special tax objects. This research was conducted using a qualitative approach, data collection techniques for field studies and literature studies, and qualitative data analysis techniques. The result is that there are several obstacles experienced by the Regional Government such as constraints in conducting assessments, constraints in determining tax subjects, constraints in updating data which then have an impact on the level of tax compliance and strategies that can be carried out by the Regional Government in optimizing the collection of Property Tax on Objects. Special Taxes include disseminating land and building tax regulations on specific tax objects, updating data, improving the quality of human resources, law enforcement, and improving coordination between government agencies."

"Penelitian ini membahas tentang analisis kebijakan optimalisasi pajak daerah dari kendaraan bermotor dalam mendukung infrastruktur jalan dan sarana transportasi di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivistme dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah adanya kebijakan optimalisasi pajak daerah yang beragam sesuai jenis pajak dari kendaraan bermotor antara lain dengan cara melakukan koordinasi dengan dinas kependudukan untuk meningkatkan akurasi tarif pajak progresif, himbauan untuk mendaftarkan diri dan melaporkan transaksi jual beli kendaraan milik Wajib Pajak, Optimalisasi Nilai Jual Kendaraan Bermotor, melakukan kerjasama dengan KPK dan BPKP untuk memeriksa penyedia bahan bakar, Penagihan piutang pajak, pengukuhan wajib pajak dan optimalisasi online system. Masalah yang dihadapi dalam melakukan pengoptimalan pajak daerah adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, lemahnya penegakan hukum, belum tervalidasi dengan baik data Wajib Pajak, turunnya jumlah penjualan kendaraan bermotor, adanya perbedaan tarif pajak kendaraan bermotor antar wilayah di DKI Jakarta, kebijakan mobil murah, minat masyarakat yang kurang untuk melakukan bea balik nama, kurangnya ketebukaan informasi terkait delivery order pada penjualan bahan bakar, dan belum terlaksananya program pemindahan on street ke off street. Disarankan untuk segera menerapkan tarif pajak progresif yang baru, melakukan sinkronisasi database Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta dengan pengelola parkir secara online system dan menaikan tarif parkir.

---

This research describes the analysis of the optimization of vehicle local tax policy to support road and transportation infrastructure development in DKI Jakarta. This research uses a post positivist approach with qualitative data analysis. Result of this research is describes that the optimization of vehicle local tax policy which is applied variously based on the vehicle tax can be obtained by doing several action, such as; working together with the office of Demographic Affairs to increase the accuracy of progressive tax rate, appealing the taxpayer to register and to report their vehicle trading activities, optimizing the vehicle sales value, working together with KPK and BPKP to evaluate the fuel supplier, collecting of outstanding tax receivables, strengthening the registration of taxpayer and optimize online system. Problems encountered in conducting the optimization of vehicle local tax policy can be identified as follow, lack of tax compliance, minimum law enforcement, the taxpayer data is not well validated, declining number of vehicle sales, different tax rate applied within DKI Jakarta, application of low cost green car (LCGC) policy, less public interest to do a transfer of vehicle tax, undisclosed information in refer to the delivery order of fuel distribution and the transfer program on street to off street parking not yet implemented. It is advised to immediately apply the new progressive tax rate, synchronize the database between data at the tax office and parking operator by using online system and increasing the parking tariff"

"Realisasi penerimaan PPJ di Kota Bengkulu tidak mencapai target yang ditetapkan sehingga dibutuhkan strategi optimalisasi penerimaan PPJ serta identifikasi faktor internal dan faktor eskternal dalam optimalisasi penerimaan PPJ berdasarkan analisis SWOT sehingga realisasi penerimaan PPJ di Kota Bengkulu dapat optimal. Pendekatan penelitian ini yakni post-positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini terdapat empat macam strategi yakni perluasan subjek PPJ baru dan peningkatan kapasitas PPJ, perkuatan proses pemungutan PPJ, peningkatan pengawasan PPJ, dan peningkatan efisiensi dari administrasi PPJ. Kemudian, terdapat faktor internal sebagai kekuatan dan kelemahan yakni kerja sama bapenda dengan instansi lain yang terkait, ketersediaan sumber daya manusia di bapenda, keterbatasan akses data mengenai subjek PPJ, penempatan sumber daya manusia tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungi, ketidaktersediaan alat ukur kapasitas listrik untuk objek pajak Non-PLN, pemberlakuan sistem pemotongan PPJ pelanggan pra-bayar melalui e-commerce, dan unequal treatment pada subjek PPJ dengan sistem pra-bayar dan pasca bayar. Faktor eksternal sebagai peluang dan ancaman adalah perjanjian kerjasama antara bapenda dengan PT PLN UP3 Kota Bengkulu, penggantian PJU LED oleh dishub, dan ketersediaan dasar hukum PPJ di Kota Bengkulu, pembayaran tagihan listrik oleh subjek PPJ pasca bayar, dan keterbatasan dana yang dimiliki oleh dishub.

---

The realization of street lighting tax revenue in the city of Bengkulu did not reach the set target, thus requiring an optimization strategy for street lighting tax revenue as well as the identification of internal and external factors in optimizing street lighting tax revenue based on SWOT analysis so that the realization of street lighting tax revenue in Bengkulu city can be optimal. The research approach used in this study is post-positivist with the data collection techniques of in-depth interviews and literature review. The results of this study identified four types of strategies, namely expansion of new street lighting tax subjects and increasing the capacity of street lighting tax, strengthening the street lighting tax collection process, enhancing street lighting tax supervision, and improving the efficiency of street lighting tax administration. Furthermore, there are internal factors as strengths and weaknesses such as cooperation between the local revenue office (Bapenda) and other relevant agencies, availability of human resources in Bapenda, limitations in accessing data on street lighting tax subjects, misplacement of human resources not in accordance with their duties and functions, unavailability of electrical capacity measuring devices for Non-PLN tax objects, implementation of street lighting tax deduction system for prepaid customers through e-commerce, and unequal treatment of street lighting tax subjects with prepaid and postpaid systems. External factors as opportunities and threats include cooperation agreements between Bapenda and PT PLN UP3 Kota Bengkulu, replacement of LED public street lighting by the transportation agency, and availability of legal basis for street lighting tax in Bengkulu city, electricity bill payments by postpaid street lighting tax subjects, and limitations in funds owned by the transportation agency."

"Pertumbuhan hotel yang terjadi di Kota Kediri pada tahun 2021–2024 mengalami pertumbuhan yang positif namun, peningkatan tersebut tidak diimbangi dengan realisasi pendapatan dari sektor hotel yang sinergis. Berdasarkan data Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri terjadi defisit target capaian penerimaan pada 2023 tercatat pada angka 4,51 % dan pada tahun 2024 yang hanya mengalami surplus 0,68 %; walaupun terjadi peningkatan realisasi pendapatan sektor pajak perhotelan, persentase selisih antara target dan realisasi dalam tiga tahun terakhir masih fluktuatif. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap upaya optimalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri pada Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas jasa perhotelan dalam rangka meningkatkan kontribusi pada sektor pariwisata serta kendala yang dialami dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPPKAD Kota Kediri telah menerbitkan aplikasi E-STPD sejak tahun 2020 sebagai bentuk digitalisasi laporan pajak merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kegiatan intensifikasi mencakup memperkuat proses pemungutan pajak, meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum. Sementara itu, ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan basis penerimaan PBJT atas jasa perhotelan. Penerapan sistem self-assessment pada praktik pemungutan PBJT rentan terhadap penyalahgunaan karena wajib pajak dapat melaporkan omzet di bawah realisasi sebenarnya, dan masih terdapat banyak hotel yang belum memasang tapping box. Oleh sebab itu, dalam rangka peningkatan efektivitas optimalisasi perlu dilakukan perluasan penggunaan integrasi tapping box terhadap pengusaha hotel, penguatan identifikasi wajib pajak dan verifikasi data, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan pemeriksaan dan penegakan hukum, serta penyempurnaan proses administrasi.

---

The growth of hotels in Kediri City during 2021–2024 has been positive; however, this expansion has not been matched by synergistic revenue performance in the hotel sector. According to data from the Regional Revenue, Finance, and Asset Management Agency (BPPKAD) of Kediri City, the hotel tax revenue target in 2023 fell short by 4.51%, while in 2024 it achieved only a modest surplus of 0.68% against its target. Although nominal tax receipts increased, the percentage gap between targets and realizations remained volatile over the past three years. This study aims to analyze the optimization efforts undertaken by the Kediri City government in levying Certain Goods and Services Tax (PBJT) for hotel services in order to enhance its contribution to the tourism sector, as well as to identify implementation challenges. Employing a post-positivist paradigm with a qualitative approach, the research finds that BPPKAD Kediri has, since 2020, implemented the E-STPD application, referencing Law No. 1 of 2022 on Financial Relations between Central and Regional Governments, to digitalize tax reporting. Intensification measures include strengthening tax collection processes, enhancing revenue capacity through improved planning, increasing administrative efficiency, and bolstering oversight and law enforcement. Extensification has been pursued by expanding the PBJT tax base for hotel services. The self-assessment system remains vulnerable to abuse, as taxpayers may underreport actual turnover, and many hotels have yet to install transaction-recording tapping boxes. Therefore, to increase optimization effectiveness, it is recommended to extend tapping-box integration to all hotel operators, strengthen taxpayer identification and data verification, improve human resource quality, reinforce audit and enforcement functions, and streamline administrative procedures."