Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Ben shu fen shang xia liang ce, you zheng wen he biao xi liang bu fen. bao gua guan zhi qi yuan, huang di yu huang shi ji gou, zhi guan kao xuan zhi du deng 9 bu fen, yi shi ge zhong guan zhi, ji gou de ming cheng, jian zhi, zhi zhang de yan ge ji you guan zhi du de bian qian. zong guan zhong guo 4000 yu nian guan zhi yan bian de mai luo.

Abstrak :
Tesis ini membahas dampak sanksi teguran lisan atau tertulis bagi Notaris, dan manfaat adanya sanksi tersebut bagi masyarakat yang melaporkan, serta perlindungan hukum yang diberikan oleh pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris kepada Notaris dan pelapor. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dilakukan penelitian normatif dan pengolahan data secara kualitatif, serta pengambilan kesimpulan secara induktif. Sanksi teguran lisan atau tertulis tidak mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada Notaris yang bersangkutan, tapi sebagai sanksi moral berdampak pada diri Notaris itu sendiri untuk memperbaiki kesalahannya, dan manfaatnya bagi pelapor adalah sebagai bukti tambahan dalam mengajukan gugatan di Peradilan Umum. Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris tidak sesuai dengan azas negara hukum dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, sehingga dapat dinilai memihak kepada Notaris.

---

This thesis discusses the impact of oral or written reprimand sanction for the Notary, and the benefits of these penalties for people who reported, as well as the legal protection provided by Article 73 paragraph (2) of Act Title Notary to the Notary and the reporters. To answer these problems, we conducted research, normative and qualitative data processing, and making conclusions inductively. Oral or written reprimand sanctions do not affect people's confidence to the Notary in question, but as a moral sanction an impact on the Notary itself to make amends, and benefits for the reporter is as additional evidence in a lawsuit filed in the Court of General Jurisdiction. Article 73 paragraph (2) Notary Public Office Act is not in accordance with the principles of state law and the Constitution of the Republic of Indonesia, so it could be assessed in favor of the Notary.

Abstrak :
The problem of corruption in Indonesia is related to the opportunities of public officials to abuse the authority in their own scope of position. In Indonesia, this condition exists at every level of public administration and public position. In order to reduce abusive and corruptive behavior, Parliament (DPR) and President through legislation have made some standard procedures to temporarily remove public officials accused of having committed corruption. But in many cases, practically, this problem amounts some legal difficulties. One of which is related to the constitutionality of the dismissal norm. In legal culture perspective, resigning temporarily when being accused for doing a shameful behavior is not a popular option; this is because of the presumption of innocent principles? requirement of the legal basis in criminal law. This article tried to analyse some parts of these problems.

---

Masalah korupsi di Indonesia berkaitan dengan peluang pejabat publik dalam menyalahgunakan kewenangan didalam lingkup posisi mereka sendiri. Di Indonesia, kondisi ini ada pada setiap tingkat administrasi publik dan jabatan publik. Dalam rangka untuk mengurangi perilaku koruptif, Parlemen (DPR) dan Presiden melalui undang-undang telah membuat beberapa prosedur standar untuk sementara memberhentikan pejabat publik yang dituduh melakukan korupsi. Namun dalam banyak kasus, praktik, masalah ini dalam jumlahnya mengalami beberapa kesulitan hukum. Salah satunya berkaitan dengan undang-undang norma pemecatan. Dalam perspektif budaya hukum, mengundurkan diri sementara ketika dituduh untuk melakukan perilaku memalukan bukanlah pilihan yang populer, karena kebutuhan dari prinsip praduga tak bersalah sebagai dasar hukum dalam hukum pidana. Artikel ini mencoba untuk menganalisis beberapa bagian dari masalah ini.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tingkat ancaman dan kontra intelijen terhadap aksi penyadapan yang dilakukan oleh intelijen negara asing terhadap Indonesia pada tahun 2009. Akibat dari penyadapan tersebut menimbulkan kerugian pada Indonesia sehingga perlu untuk kesiapsiagaan intelijen pada masa yang akan datang sehingga dapat dilakukan pencegahan. Pendekatan Tesis menggunakan penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Data yang diperoleh dari sumber terbuka dan tertutup, dokumentasi, dan dari wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan adanya penyadapan yang terjadi pada tahun 2009. Narasumber dari IT VVIP, BIN, Lemsaneg, Kemenlu, Kominfo, Cyber Crime Polri, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, serta dari staf teknis luar negeri yang mengetahui detil permasalahan tersebut. Upaya Kontra Intelijen diupayakan untuk menemukan solusi atas penyadapan yang terjadi dan rencana respon pada masa yang akan datang. Membahas penyadapan adalah persoalan yang relatif sensitif sehingga perlu untuk upaya pendekatan untuk mengakses informasi yang ada. Kepentingan negara asing relatif tinggi terhadap Indonesia yang memicu upaya memperoleh informasi dengan cara penyadapan yang merupakan upaya intelijen. Kaitan dengan hal tersebut, maka perlu diupayakan kesiapsiagaan dan kemampuan untuk menangkis aksi penyadapan yang dilakukan oleh negara asing dengan Pendekatan dan langkah-langkah kontra intelijen sehingga pada masa mendatang dapat dicegah atau bahkan dilawan dengan menyerang balik

---

ABSTRACT
This thesis discusses the level of threat and counter-intelligence against the action of intelligence wiretaps conducted by foreign countries against Indonesia in 2009. As a result of the wiretapping causing losses in Indonesia so the need for preparedness intelligence in the future so as to do prevention. Thesis approach uses qualitative research methods descriptive analysis. Data obtained from open and closed source, documentation, and from direct interviews with the parties related to the wiretapping that took place in 2009. Speakers from VVIP IT, BIN, Lemsaneg, Ministry of Foreign Affairs, Communications and Information Technology, Cyber Crime Police, Regulatory Agency Telekomunikasi Indonesia, as well as from foreign technical staff who know the details of the problem. Efforts to Counter Intelligence attempted to find a solution on interception happens and response plans in the future. Discussing the tapping is relatively sensitive issues so it is necessary to approach attempts to access information. The interests of a foreign country is high relative to Indonesia that triggered efforts to obtain information by tapping an intelligence efforts. In this regard, it should be pursued preparedness and ability to fend tapping action undertaken by a foreign country with the approach and counter-intelligence measures so that in the future can be prevented or even resisted by striking back.

Abstrak :
Measuring ROI in the Public Sector shows how public sector organizations are using ROI evaluation as a way to meet their unique performance challenges. Featured case studies focus on a range of organizationsfrom small local governments, to state governments, to major cities, and to national and federal programs.

Abstrak :
In conveying his condolences to VR Nathan’s wife, Prime Minister Lee Hsien Loong said that “as chairman of Hindu Endowments Board, VR Nathan had served the Indian community with distinction and unwavering commitment”. Lee also said that VR “had done much for inter-religious harmony in Singapore”. Soon after, Zainul Abidin Rasheed, then Senior Minister of State for Foreign Affairs, said in Parliament that he was “very amazed” when he saw at VR’s funeral leaders of different faiths paying their last respects and offering prayers.