Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Hukum Perjanjian menganut sistem terbuka dalam pengertian Perjanjian memberikan kebebasan yang seluasluasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa Baja, asalkan tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan dan kalau mereka tidak mengatur sendiri sesuatu soal, itu berarti mengenai soal tersebut akan tunduk kepada undang-undang. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yaitu dengan menganalisa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum, dan buku-buku yang berhubungan dengan hukum perikatan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan primer dan bahan sekunder serta Studi dokumen Analisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem terbuka atau asas kebebasan berkontrak sangat menonjol diterapkan dalam perjanjian Jual Beli Piutang Dasar Perjanjian Jual Bell Piutang Dan Penunjukan Agen Pengelola Piutang oleh PT. "VOF" dengan PT. "BVI Tbk". Indikasinya dapat dilihat dari isi perjanjian antara lain judul perjanjian tidak mewakili isi perjanjian secara utuh; istilah-istilah yang dipergunakan dalam perjanjian ini ditafsirkan berdasarkan rumusan yang disepakati serta banyak kausa kata yang tidak baku sebagaimana digunakan dalam undang-undang dan kebiasaan dalam membuat perjanjian; merupakan gabungan dari beberapa perjanjian bernama yaitu Perjanjian Jual Beli, Pemberian Kuasa, tidak terpisahkan dari perjanjian kredit dengan jaminan secara fidusia dan sebagai Cessie tetapi tidak dalam bentuknya yang murni melainkan merupakan pengembangannya yang mendekati pranata hukum anjak piutang. Perjanjian ini juga memenuhi syarat kesepakatan yang tertuang dalam Pasal 2.1 UPICCs yang pada intinya mengatur bahwa perjanjian terjadi karena penawaran dan penerimaan serta adanya perilaku yang menunjukkan adanya persetujuan untuk terikat kontrak. Penerapan asas konsensualitas ini dilakukan secara jelas dan tegas dalam Akta Notariil sesuai dengan keterangan dan pernyataan kehendak para pihak yang menghadapnya. Disarankan sebaiknya para pihak memilih atau Notaris menyarankan, agar tidak menggunakan kata-kata yang multi tafsir dalam undang-undang untuk ditafsirkan lain dalam perjanjian.

Abstrak :
Perbuatan hukum penerima hibah setelah terlaksananya hibah sebaiknya tidak bertentangan dengan Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena adanya hak bagi pemberi hibah untuk melakukan penarikan kembali dengan mengajukan permohonan pembatalan kepada pengadilan. Dengan adanya suatu putusan pengadilan yang menyatakan hibah batal maka objek hibah tersebut akan kembali menjadi milik pemberi hibah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan notaris untuk membatalkan akta hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah penerima protokol terhadap pembatalan akta hibah. Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang ada serta tipologi penelitian yang preskriptif, penelitian menghasilkan bahwa notaris tidak memiliki kewenangan sedikitpun untuk membatalkan akta hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah karena kedua pejabat tersebut memiliki payung hukum yang berbeda. Selain itu sebaiknya hakim mengubah redaksional putusannya. Di samping itu, Pejabat Pembuat Akta Tanah penerima protokol berkewajiban hanya menyimpan dan memelihara protokol sehingga apabila diperlukan oleh masyarakat dapat dengan mudah ditemukan. Disarankan bagi para hakim dan calon hakim agar lebih mendalami ilmu kenotariatan supaya dapat membedakan kewenangan masing-masing pejabat tersebut. Disarankan juga bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk mengatur mengenai jangka waktu penunjukan pejabat penerima protokol. ......The legal actions taken by the grantee after the grant has been executed should not contradict Article 1688 of the Civil Code because the grantor has the right to revoke the grant by filing a cancellation request to the court. With a court decision that cancelled the grant, the granted object will revert to the ownership of grantor. This study aims to analyze the authority of notary to annul a grant act made by land deed official and the responsibilities of the Land Deed Official who received the protocol for a cancelled grant. Using a doctrinal research method based on legislation and existing literature as well as using prescriptive typology, the research concludes that a notary does not have the authority to cancel grant act made by the Land Deed Official because these two officials operate under different legal frameworks. Furthermore, it is suggested that the judges should amend the wording of their decision to state that grant act is null and void. Additionally, the Land Deed Official as the protocol recipient is only obliged to store and maintain the protocol that easily accessed when needed by the public. It is advised for judges and prospective judges to deepen their knowledge of notarial law to distinguish the authority of each official. The Ministry of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency is also advised to regulate the appointment period of the protocol recipient official.

Abstrak :
ABSTRAK
Korea Selatan sebagai donor baru dalam kerangka kerjasama ODA telah mewarnai wajah baru diplomasi ekonomi di Asia Tenggara dan Sub-Sahara Afrika, yang selama beberapa dekade didominasi oleh Jepang dan Tiongkok. Pada periode 2008-2013 di bawah kepemimpinan Presiden Lee Myung-bak, Korea Selatan semakin agresif dalam menjalin kemitraan dengan Asia Tenggara dan Sub-Sahara Afrika melalui pemberian Official Development Assistance (ODA). Korea Selatan secara eksplisit meningkatkan proporsi dana ODA untuk kedua regional tersebut. Penulis mencermati, bahwa pendistribusian ODA ke Asia Tenggara dan Sub-Sahara Afrika tidak terlepas dari pertimbangan geoekonomi dan geopolitik. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan, ?Apa pertimbangan geoekonomi dan geopolitik yang melandasi Korea Selatan dalam pembentukan peta distribusi ODA ke regional Asia Tenggara dan Sub-Sahara Afrika periode 2008-2013??. Di dalam penelitian ini penulis berargumen, bahwa pembentukan peta distribusi ODA Korea Selatan di Asia Tenggara dan Sub-Sahara Afrika dilandasi oleh pertimbangan geoekonomi dan geopolitik. Kedua pertimbangan tersebut berdifusi dan saling mempengaruhi satu sama lain, yang kemudian memunculkan kebijakan ekonomi-politik di Asia Tenggara dan Sub-Sahara Afrika. Untuk membuktikan argumen tersebut, penelitian ini akan menganalisis beberapa hal, yaitu (1) kebijakan perdagangan dan FDI Korea Selatan di Asia Tenggara dan Sub-Sahara Afrika, yang mencakup peningkatan jumlah FTA, perdagangan di sektor agrikultur, industri, energi, serta proyek-proyek kelestarian lingkungan, (2) kebijakan politik luar negeri Korea Selatan di Asia Tenggara dan Sub-Sahara Afrika, seperti intensi untuk berperan sebagai pemimpin regional dalam usaha pembangunan Asia Tenggara dan demokratisasi dalam mendorong sistem perekonomian terbuka di Sub-Sahara Afrika

---

ABSTRACT
South Korea as an emerging donor in ODA platform has coloured economic diplomacy in Southeast Asia and Sub-Saharan Africa, that has been dominated by Japan and China for a few decades. In period 2008-2013 under President Lee Myung-bak administrative, South Korea is increasingly aggressive in partnership with Southeast Asia and Sub-Saharan Africa through the provision of Official Development Assistance (ODA). South Korea explicitly increases the proportion of ODA fund for both regional. The author has observed that the distribution of ODA to Southeast Asia and Sub-Saharan Africa can?t be separated from geoeconomic and geopolitic considerations. Then this phenomena raises a question, ?What are geoeconomic and geopolitic considerations underlying South Korea in the establishment of ODA distribution maps to Southeast Asia and Sub- Saharan Africa in period 2008-2013??. In this research, the author argues, that the establishment of ODA distribution maps to Southeast Asia and Sub-Saharan Africa in period 2008-2013 is underlied by geoeconomic and geopolitic considerations. Both of these considerations have been diffused and influence each other, that bring out economic-politic policies in Southeast Asia and Sub- Saharan Africa. To prove this argument, this research will analyze a few things, namely: (1) Trade policy and FDI of South Korea in Southeast Asia and Sub- Saharan Africa, which includes increasing the number of FTA, trade in agriculture, industry, energy sector, and environmental sustainability projects or green growth project. (2) South Korea?s foreign policies in Southeast Asia and Sub-Saharan Africa, such as the intention to act as a leader in the development efforts of Southeast Asia and democratization in encouraging an open economic system.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum pemalsuan Akta Jual Beli Nomor 103/2013 oleh pegawai kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pembeli terkait Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 70/Pid.B/2018/PN.Rkb. PPAT dalam jabatannya berwenang membuat akta autentik, dengan harus membacakan akta jual beli yang dibuat tersebut kepada para pihak yang terkait/berkepentingan dan menjelaskan isi akta tersebut. Longgarnya pengawasan terhadap pembuatan akta jual beli dalam lingkup pekerjaan PPAT mengakibatkan kerugian oleh beberapa pihak. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian adalah mengenai pembatalan Akta Jual Beli Nomor 103/2013 yang diajukan oleh penjual di pengadilan negeri setempat terhadap pemalsuan yang dilakukan oleh pegawai PPAT dan pembeli kepada PPAT yang bersangkutan dan pengadilan negeri setempat karena tidak memenuhi syarat formil dan materil dalam pembuatan aktanya; dan pertanggungjawaban PPAT terhadap akibat yang ditimbulkan karena pemalsuan Akta Jual Beli Nomor 103/2013 karena tidak dibuat oleh dan di hadapannya sebagaimana diatur dalam peraturan jabatannya. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan deskriptif analitis. Hasil analisis adalah pembatalan akta jual beli yang dilakukan melalui pengadilan negeri karena pemalsuan akta jual beli yang dilakukan oleh pembeli dan pegawai kantor PPAT, tanggung jawab PPAT terhadap pemalsuan akta jual beli yang dilakukan adalah sepanjang melaksanakan jabatannya. PPAT sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan, sebaiknya berhati-hati dalam menjalankan jabatannya, memeriksa dokumen, akta yang dibuat dan terhadap karyawan.

---

ABSTRACT
This study discusses the legal consequences of forgery the Deed of Purchase Number 103/2013 by office employee of Land Deed Official and buyer related to Rangkasbitung District Court Decision Number 70/Pid.B/2018/PN.Rkb. Land Deed Official in his position is authorized to make authentic deeds, by having to read the deeds of sale and purchase made to the parties concerned / interested parties and explain the contents of the deeds. Loosening of supervision over the making of sale and purchase deeds within the scope of Land Deed Official's work resulted in losses by several parties. The problem raised in the research is the cancellation of the Purchase Deed Number 103/2013 submitted by the seller in the local district court for counterfeiting carried out by office employee of Land Deed Official and buyer to the relevant Land Deed Official and local district court because it did not meet the formal and material requirements in the making deed; and the accountability of Land Deed Official for the consequences caused by falsification of the Sale and Purchase Act Number 103/2013 because it was not made by and before him as stipulated in his position regulations. To answer the problem used normative juridical research methods with analytical descriptive. The result of the analysis is that the sale and purchase deed is not authentic because it does not fulfill the formal and material requirements for making the deed. Land Deed Officials as a public official who has the authority, should be careful in carrying out his position, checking documents, deeds made and against employees.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas pengaruh Peristiwa Malari terhadap perubahan pola diplomasi antara Indonesia dan Jepang, khususnya di bidang ekonomi secara bilateral. Peristiwa Malari merupakan salah satu kejadian yang pernah dialami oleh Indonesia yang terjadi pada tanggal 15 Januari 1974. Peristiwa ini dikoordinir oleh mahasiswa dan dipimpin oleh Ketua Umum Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia, Hariman Siregar. Akibat adanya Peristiwa Malari, bantuan dana Official Development Assistance dari Jepang yang diterima Indonesia mengalami perubahan pola. Pola yang terjadi sebelum Peristiwa Malari adalah bantuan yang diberikan lebih banyak berupa Pinjaman Yen, atau pinjaman dengan bunga rendah. Namun setelah Peristiwa Malari, polanya perlahan berubah menjadi bantuan Kerjasama Teknik, atau bantuan pemberdayaan SDM. Selain itu, perubahan yang terjadi adalah perdagangan bilateral antara Indonesia dan Jepang. Sebelum Peristiwa Malari, Indonesia banyak mengimpor komoditas berupa minyak bumi, kayu, dan karet. Namun setelah Peristiwa Malari, jumlah komoditas yang diekspor tersebut berkurang. Bahkan Indonesia tidak lagi mengimpor komoditas Karet ke Jepang.

---

ABSTRACT
This thesis explain the effects of Malari Incident on diplomacy pattern between Indonesia and Japan, particularly in bilateral economy. Malari Incident is a riot that occurred on 15th of January 1974 in Indonesia. This incident was coordinated by the students and led by the Chairman of the University of Indonesia Student Council, Hariman Siregar. The Malari incident resulted in a change of pattern on ODA funds that was received by Indonesia. Japan economy aid for Indonesia slowly changed from Yen Loan to non material assistance such as Technical Cooperation and developing training for human resources. Another change that occurred after the Malari Incident was the decrease in export and import commodities on bilateral trade between Indonesia and Japan.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang dirumuskan, yaitu: (a) bagaimana gambaran kondisi motivasi, kepemimpinan, dan kinerja pejabat struktural di lingkungan Sekretariat Negara?; (b) adakah hubungan antara motivasi dan kepemimpinan atasan dengan kinerja pejabat struktural di lingkungan Sekretariat Negara?; (c) upaya apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja pejabat struktural di lingkungan Sekretariat Negara? Penelitian dilakukan dari bulan November 2000 sampai dengan April 2001, dengan obyek penelitian pejabat struktural eselon II, III, dan IV di lingkungan Sekretariat Negara, yang pada saat penelitian dilakukan berjumlah 174 orang dan ditetapkan sebagai populasi penelitian. Oleh karena berbagai keterbatasan yang dimiliki penulis, penelitian dilakukan terhadap sampel yang berjumlah 64 responden, pada tarap kesalahan 10% (tarap kepercayaan 90%) dari populasi. Sesuai dengan karakteristik populasi, agar populasi terwakili secara proporsional, pengambilan sampel dilakukan dengan teknik stratified random sampling. Instrumen penelitian yang digunakan berupa angket, berisi daftar pernyataan, yang dikembangkan dari indikator-indikator variabel yang diteliti, yang terdiri dari dua variabel bebas yaitu motivasi (X1) dan kepemimpinan (X2), serta satu variabel terikat yaitu kinerja (Y) pejabat struktural di lingkungan Sekretariat Negara. Data hasil penelitian, selanjutnya diolah dan dianalisis untuk menggambarkan kondisi ketiga variabel yang diteliti dan untuk mengetahui hubungan variabel bebas X1 dan X2 dengan variabel terikat Y. Analisis hubungan tersebut, dilakukan dengan uji statistik model korelasi Spearman, dengan bantuan Komputer Program SPSS. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa (a) kondisi motivasi secara umum cenderung memuaskan/tinggi dan sangat signifikan (a=0,40) pada tingkat 65,63% dari kriterium; (b) kondisi kepemimpinan secara umum cenderung tinggi dan sangat signifikan (a=0,00) pada tingkat 70,47% dari kriterium; (c) kondisi kinerja secara umum cenderung tinggi dan sangat signifikan pada tingkat 73,49% dari kriterium; (d) terdapat hubungan/korelasi positip (r=0,47) dan sangat signifikans (a=0,00) antara motivasi dengan kinerja pejabat struktural di lingkungan Sekretariat Negara; (d) terdapat hubungan yang positip (r=0,20), tetapi tidak signifikan (a=0,10) antara kepemimpinan dengan kinerja pejabat struktural di Sekretariat Negara. Bertolak dari hasil penelitian tersebut di atas, upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kondisi kinerja pejabat struktural di lingkungan Sekretariat Negara ke tingkat kondisi yang lebih baik/optimal, di antaranya yaitu dengan cara: (a) meningkatkan kondisi motivasi, dengan prioritas pada indikator motivasi yang tingkat kondisinya paling rendah dan mempunyai korelasi signifikan dengan kinerja pejabat struktural di lingkungan Sekretariat Negara; (b) meningkatkan kondisi kepemimpinan, dengan prioritas pada indikator yang tingkat kondisinya paling rendah dan mempunyai korelasi signifikan dengan kinerja pejabat struktural di lingkungan Sekretariat Negara.

Abstrak :
Rumah sakit Moh. Ridwan Meuraksa adalah rumah sakit tentara Tk. II Kodam Jaya yang memberikan pelayanan kesehatan di wilayah kesehatan Kodam Jaya dan termasuk rujukan dari sarana pelayanan kesehatan yang ada di bawah Kodam Jaya. Dengan banyaknya prajurit yang harus dilayani (meliputi prajurit dan keluarganya yang berada di wilayah Kodam Jaya), maka rumah sakit memerlukan dukungan infrastruktur sumber daya manusia, sarana/prasarana dan sistem yang tepat agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk ketersediaan perbekalan farmasi yang berkesinambungan. Pengelolaan perbekalan farmasi sebagai suatu sistem memegang peranan yang cukup penting dalam meningkatkan pelayanan di rumah sakit, baik dilihat dari sudut kepentingan pasien maupun kepentingan rumah sakit sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran pengelolaan perbekalan farmasi pasien dinas di rumah sakit Moh. Ridwan Meuraksa. Metode penelitian yang dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan data primer, data sekunder, wawancara mendalam dan pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit Mohamad Ridwan Meuraksa belum dilaksanakan secara optimal dan masih ditemukannya keterbatasan-keterbatasan antara lain struktur organisasi yang tidak sesuai dengan instalasi farmasi pada umumnya, ketenagaan yang kurang dalam kualitas maupun kuantitas serta tidak adanya prosedur secara tertulis. Upaya peningkatan/mengoptimalkan pengelolaan perbekalan farmasi yang disarankan meliputi : 1. Membuat struktur organisasi pengelolaan perbekalan farmasi satu pintu. 2. Penambahan tenaga farmasi, tenaga administrasi dan juru resep. 3. Penggunaan formularium rumah sakit yang ada dalam membuat perencanaan kebutuhan. 4. Membuat prosedur sacara tertulis untuk semua kegiatan manajemen logistik farmasi.

---

System Analysis of Management Logistic of Pharmacy for Official Patient at Hospital Mohammad Ridwan MeuraksaHospital Mohammad Ridwan Meuraksa is a soldier hospital Grade II of Jakarta District Military Command (Kodam Jaya) that is providing health services in the area of Kodam Jaya including referral service for sub health service managed by Kodam Jaya. The increasing number of soldiers who are need to be served (consist of soldiers and their families in Kodam Jaya region), so the hospital needs appropriate support of infra structure, human resources, facility, and system in order to increase its quality of services, including continuing availability of logistic of pharmacy. Management of logistic of pharmacy is system that has important role in improving hospital services, either from the patient point of view or the hospital it self. This research aims at getting the description of management of logistic of pharmacy for official patient at Hospital Mohammad Ridwan Meuraksa. The method of research was done using qualitative descriptive method, using primary and secondary data, in depth interview, and observation. The result of research shows that the management of logistic of pharmacy at the Hospital Mohammad Ridwan Meuraksa is not yet implemented in an optimum process and some limitation is still found such are structure of organization that is not fit with general style of pharmacy unit, lack of human resources in terms of quality and quantity, and not written procedure. To improve/optimize the management it is suggested to: develop a one door structure of organization management of logistic of pharmacy; add number of pharmacy worker, administration, and prescription worker; utilize the existing hospital formulary in developing hospital need plan; develop written procedure for all management logistic of pharmacy.

Abstrak :
Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan merupakan salah satu penerimaan pemerintahan daerah DKI Jakarta dari sektor pajak daerah. Penggunaan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang baru dimulai pada tahun 1998/1999 yang sebelumnya merupakan retribusi penerimaan pemerintah DKI Jakarta, mengartikan bahwa potensi penerimaan tersebut masih sangat besar. Dalam sistem perpajakan nasional, Pemerintah Pusat dalam beberapa tahun terakhir ini telah melakukan perubahan-perubahan. Sistem pemungutan pajak diubah dari sistem official assessment menjadi self assessment. Dengan sistem self assessment wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang. Implikasi dari sistem self asessment ini adalah bahwa instansi yang bertugas memungut pajak harus memiliki kemampuan baik untuk mengadministrasikan pajak, serta wajib pajak harus diawasi oleh fiskus sehingga dapat diketahui apakah kewajiban perpajakan telah dijalankan dengan benar atau tidak oleh wajib pajak yang bersangkutan. Berdasarkan uraian tersebut, maka pokok-permasalahan dalam tesis adalah Bagaimanakah pelaksanaan sistem pemungutan Official Assessment Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan bagaimana pengaruh pelaksanaan sistem official assessment terhadap pelaksanaan penerimaan Pajak Pernanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif. Tingkat efektivitas pemungutan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang diukur dengan menggunakan ratio Tax Performance index (TPI) menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup baik dan stabil diatas 100%. Kesimpulan yang didapat yaitu Pelaksanaan pemungutan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang menggunakan sistem official asessment, menemui beberapa hambatan seperi dalam penetapan pajak yang terhutang dan realisasi waktu pembayaran serta pengenaan sanksi keterlambatan 2% perbulan. Terbatasnya jumlah Karyawan pada Pendapatan Daerah Wilayah Kecamatan yang menjadi tulangpunggung dalam menetapkan pajak yang terhutang serta banyaknya jumlah objek. Saran dalam penelitian ini yaitu Penggunaan sistem pemungutan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang menggunakan sistem official assessment diharapkan terjadi perubahan dimasa yang akan datang menjadi self assessment. Mengingat sistem pajak nasional sekarang sudah beralih dari official assessment ke self assessment, maka sudah seharusnya Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan mengikuti langkah tersebut.

Abstrak :
Program klinik sanitasi bertujuan untuk meningkatkan derajad kesehatan masyarakat melalui upaya preventif dan kuratif yang dilakukan secara terpadu, terarah dan terus menerus dengan sasarannya adalah para pasienlpenderita penyakit yang berhubungan dengan masalah kesehatan lingkungan yang datang berobat ke Puskesmas serta masyarakat umum (klien) yang datang berkonsultasi mengenai masalah kesehatan lingkungan. Di Propinsi Sumatera Barat pelaksanaan kegiatan telah dimulai sejak tahun 1997, secara kuantitatif sebanyak 65 Puskesmas telah melaksanakan kegiatan ini, dengan rata-rata jumlah kunjungan pasien yang dirujuk ke klinik sanitasi di Puskesmas setiap bulan berkisar 20 sampai 25 pasien, sementara klien/masyarakat yang berkunjung khusus untuk berkonsultasi tidak ada sama seka]i. Petugas klinik sanitasi ke lapangan dalam rangka menindak lanjuti kasus, rata-rata baru terlaksana 4 kasus sampai 6 kasus dari 20 kasus per bulannya atau sekitar 20 %, hal ini sangat rendah kalau dibandingkan dengan beberapa daerah lain yang melaksanakan kegiatan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kinerja dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja petugas dalam pelaksanaan kegiatan klinik sanitasi pada Puskesmas di Propinsi Sumatera Barat, dengan menggunakan rancangan cross sectional. Sampel yang diambil adalah total populasi, dengan jumlah sampel sebanyak 65 orang petugas klinik sanitasi di Puskesmas. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan menggunakan instrument berupa kuesioner. Hasil penelitian temyata kinerja petugas yaitu 55,4 % baik dan 44, 6 % kinerja petugas kurang. Pada tingkat kepercayaan 95 % terdapat hubungan yang signifikan antara variabel motivasi, sarana, buku pedoman kerja dan supervisi terhadap kinerja petugas klinik sanitasi. Dari hasil analisis multivariat didapat bahwa variabel yang paling berperan dalam menentukan kinerja petugas klinik sanitasi adalah supervisi, buku pedornan dan sarana. Diantara tiga variabel ini yang paling besar pengaruhnya didalam menentukan kinerja adalah supervisi. Upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan klinik sanitasi, terutama didalam meningkatkan kinerja petugas adalah dengan meningkatkan kegiatan supervisi secara berkesinambungan oleh pimpinan puskesmas terhadap petugas, Dinas kesehatan Kabupaten/Kota ke Puskesmas dan Dinas Kesehatan Propinsi ke Kabupaten/Kota serta menyiapkan sarana penunjang program dengan melakukan perencanaan yang tepat dengan didukung dana dari Pemerintahan Daerah.

---

Factors Analyze related to Official Clinic Sanitation Performance towards Implementation of Clinic Activities Sanitation in Society Healthy Center Province Of West Sumatra 2003Sanitation Clinic Program purpose to increasing society's healthy standard through preventive and curative attempts that could be done with integrated, directed and continuously with subjects is patient 1 medical patient related to environmental healthy issues who come to Healthy Center and general people (clients) who came to assist about environmental healthy problems. In province of West Sumatra, its implementation has been started since 1997, quantitatively in 65 Society Healthy Center, average patient's pay a visit referred to clinic sanitation is 20 - 25 patients each month, while general people 1 clients especially who come to assist (consultation) is zero. Clinic sanitation officials sent to field in order to taking measure this case, then average 4 - 6 done of 20 cases each month or about 20%. It is very low rate than other regions where to do these activities. This research purpose to know drawn of performance and factors related to official performance within implementation of clinic sanitation activities in Healthy Center at province of West Sumatra, used a cross sectional program. Sample whose take is population rate with 65 samples of sanitation clinic officials in Health Center. To collect data by interview with questioners instrument uses. Research's outcome, obviously a large part is 55.4% of officials performance categorized good, and 44.6% is less. In confident shape 95% there is significance related between motivation variable, facilities, working handbook and supervision towards clinic sanitation official performance. From a multivariate analysis that dominance variable to determine clinic sanitation official performance is supervision, working handbook and facilities. From these variables that had greatest influence to determine the performance is supervision. Attempts that can do to support the implementation clinic sanitation activities, mainly to increase official performance is by increase supervision activities constantly and continuously by the leaders or head of Health Center, Department of Healthy in district to sub-district, Department of Healthy in Province to its district, also to prepare facilities which support the program with carry as fund from local government.