Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan perubahan sistem pemungutan pajak dari official assessment menjadi self assessment pada tahun 1983, maka pemeriksaan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak merupakan hal yang sangat penting untuk menguji kepatuhan dan menegakkan peraturan perpajakan (law enforcement). Dari pemeriksaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Atas dasar itu, maka tujuan penelitan ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas dan variabel tidak bebas. Variabel bebas adalah frekuensi pemeriksaan pajak dan variabel tidak bebas yang merupakan indikator kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya yakni pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan formal, baik menurut UU KUP maupun PPN, yang meliputi kewajiban pembukuan, kewajiban dalam pemeriksaan, PPh Badan, Pajak Pertambahan Nilai, PPh Pasal 21, dan PPh Pasal 23126. Penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Menteng. Metode penelitian yang digunakan adalah survai dengan besar sampel 138 Wajib Pajak yang terdaftar di KPP di atas. Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah kuesioner (daftar pertanyaan) yang diajukan ke responden dengan 89 butir pertanyaan. Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis hubungan variabel bebas dan tidak bebas adalah korelasi dengan menggunakan rumus product moment pada taraf signifikansi ac = 5%. Hasil penelitian tersebut menunjukkan pemeriksaan pajak cenderung lebih mempengaruhi responden kelompok Wajib Pajak yang belum pernah diperiksa dari yang telah diperiksa. Dari analisis korelasi dengan rumus product moment menggambarkan bahwa pemeriksaan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan melaksanakan kewajiban perpajakan yakni; pembukuan, kewajiban dalam pemeriksaan, PPh Badan, PPN, PPh Pasal 21, dan PPh Pasal 23126. Atas dasar penelitian tersebut, untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak disarankan kepada Direktorat Jenderal Pajak agar meningkatkan frekuensi pemeriksaan terutama terhadap Wajib Pajak yang belum pernah diperiksa dan menambah jumlah dan meningkatkan mutu pejabat pemeriksa pajak."

"Beberapa penelitian membuktikan bahwa tidak semua pasien gangguan jiwa berobat pada RS Jiwa, sebagian pasien berobat pada sektor pengobatan tradisional. Bila pengobatan ke sektor ini tidak menghasilkan perbaikan yang diharapkan, barulah keluarga bersedia mengantar penderita untuk berobat pada RS Jiwa, akan tetapi waktu yang sangat berharga untuk dapat memberikan terapi intensif dalam masa dini penyakit gangguan jiwa sudah hilang dan pasien sudah memasuki stadium kronisitas, yang menyebabkan pengobatannya menjadi lama dan kecenderungan untuk kambuh menjadi besar pada akhirnya membuat beban bagi keluarga baik secara moril maupun material, karena harus mengeluarkan dana yang cukup besar untuk pengobatan maupun untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Disamping itu pengobatan yang lama ini membuat keluarga menjadi jenuh dan bosan, apalagi bila tanggungjawab perawatan penderita di rumah dibebankan pada satu orang, sehingga akhirnya keluarga tidak lagi memperhatikan keadaan penderita. Penderita tidak terkontrol dan makan obat tidak teratur, sehingga akhirnya keadaan penderita menjadi sakit lagi dan perlu perawatan di RS Jiwa.Untuk itu kiranya perlu diteliti tentang penyebab ketidakpatuhan keluarga penderita skizofrenia dalam membawa berobat jalan ke RS Jiwa terutama setelah pulang dari rawat inap, dengan diketahui faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan, akan dapat dilakukan intervensi yang tepat terhadap faktor-faktor tersebut, bila penderita skizofrenia patuh berobat jalan kemungkinan akan kambuh kembali menjadi berkurang.Penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian yaitu; pertama bagaimana tingkat kepatuhan keluarga membawa penderita skizofrenia berobat jalan di RS jiwa Lampung. Kedua faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan kepatuhan keluarga penderita skizofrenia berobat jalan di RS Jiwa Lampung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan masukan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanan dan evaluasi di RS Jiwa Lampung.Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama keluarga penderita skizofrenia yang tidak patuh membawa penderita berobat jalan di Rumah Sakit Jiwa Lampung sebesar 59,4 % dan yang patuh 40,6 %. Kedua faktor-faktor yang mempunyai hubungan yang bermakna dengan kepatuhan berobat jalan adalah, biaya pengobatan p = 0,012 dan kemudahan transportasi p = 0,012 .Saran dari hasil penelitian ini, pertama mendekatkan pelayanan kepada penderita dengan membuat program integrasi, kunjungan rumah dan menyediakan obat-obat psikotropik di Puskesmas. Kedua tetap mempertahankan program JPS (Jaring Pengaman Sosial) untuk yang tidak mampu. Ketiga melakukan pemberdayaan kepada petugas, masyarakat dan keluarga penderita dengan melakukan pelatihan serta penyuluhan tentang kesehatan jiwa.Factors Which are Related to the Family of Schizophrenia's Patient Obedient that Having an In House Medication at Lampung Province Asylum

Some researches proved that not all the insanity patients' have a medication at the asylum but some of them take a traditional medication. If this way has no result as they expected, then the family of the patient willing to take the medication at the asylum. The valuable time to have an intensive therapy at an early phase of the insanity passed through. It comes to the chronic phase, that will make the medication take a long time and the possibility to have suffer a relapse is greater. Then it makes a burden to the family morale and materially, because it has to spend so much of fund for the medication and for the daily needs. In addition, a long time medication can make the family be surfeited and led up. Moreover if the responsibility of the in house medication of patient by one person, so that the family no longer give some attentions to the patient. The patient did not have a regular check up and have the medicine regularly, then it will make the patient has or suffer a relapse and needs to be taken care at the asylum again.

So that, it is necessary to investigate the cause of the family disobedient of schizophrenia's patient in doing the in house medication to asylum, especially after get out from the intensive medication, by knowing the reason which causes the disobedient. Then it can be held a precise intervention toward those factors, if the patient of schizophrenia obeys to do an in house medication, the possibility to relapse is decreasing.

This research expectation, it can answer the researcher questions, they are; first, how is the family of schizophrenia's patient obedient that having an in house medication at Lampung Province asylum. Last, what are the factors that related to the family of schizophrenia's patient obedient that having an in house medication at Lampung Province asylum. The benefit of this research is as input in planning, organizing, actuating and evaluating at Lampung Province asylum.

The result of this research are; first, the family of schizophrenia's patient disobedient to have an in house medication at Lampung Province asylum is 59,4 % and the obedient one is 40,6 %. Last, factors which have a purpose relation to the obedient to have an in house medication is the fund of the medication is p = 0,012 and to facilitate the transportation is p = 0,012.

Suggestions from the result of the research are; first, get close to the patients by making an integrated program, home visit and provides the medicines at the Puskesmas (Local Government Clinic). Second, keep the JPS or Jaring Pengaman Sosial (Charitable Safeguard Network) for the poor people. Last, tricking the officers and the family of the patient by doing a workshop and elucidation about the health of soul or spirit."

"Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat perlu didukung oleh jenis tenaga yang tersedia, obat, alat kesehatan dan sarana penunjang lainnya, proses pemberian pelayanan, dan kompensasi yang diterima serta harapan masyarakat pengguna. Selanjutnya proses pemberian pelayanan ditingkatkan melalui peningkatan mutu dan profesionalisme sumber daya kesehatan. Pada tahun 1992 Departemen Kesehatan telah mengeluarkan buku Pedoman Pengobatan Dasar di Puskesmas yang memuat uraian tentang standard terapi yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh seluruh dokter Puskesmas dalam melaksanakan pelayanan pengobatan.Dari hasil survey pendahuluan diketahui hampi 80 % dokter Puskesmas tidak mematuhi pedoman pengobatan. Berdasarkan hal tersebut dilakukan penelitian sejak bulan September sampai bulan Oktober 2002, dengan pendekatan kuantitatif secara pengamatan (observasional) dengan dasar potong lintang (cross sectional) yang menggunakan sampel total populasi sebanyak 44 orang dokter Puskesmas di kota Jambi, dengan tujuan mengetahui gambaran kepatuhan, faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan dokter Puskesmas terhadap penerapan pedoman pengobatan dalam penggunaan antibiotika.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 25 dokter Puskesmas (56,8 %) kurang patuh, sedangkan sisanya 19 dokter Puskesmas (43,2 %) patuh. Dari hasil uji Chi Square diketahui bahwa sikap dan persepsi dokter Puskesmas, supervisi dan ketersediaan obat di Puskesmas berhubungan bermakna dengan kepatuhan dokter Puskesmas terhadap penerapan pedoman pengobatan dalam penggunaan antibiotika. Dokter Puskesmas yang mempunyai sikap negatif tehadap pedoman pengobatan akan berpeluang kurang patuh 4,4 kali dari yang mempunyai sikap positif dan dokter Puskesmas yang memiliki persepsi kurang kondusif terhadap pedoman pengobatan akan berpeluang kurang patuh 7,2 kali dari yang memiliki persepsi kondusif. Supervisi yang kurang baik oleh atasan akan berpeluang dokter Puskesmas kurang patuh 8,6 kali dari supervisi atasan yang baik, sedangkan dokter Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat tidak cukup akan berpeluang kurang patuh 20,5 kali dari yang memiliki ketersediaan obat cukup.Berdasarkan hasil tersebut terdapat beberapa saran untuk dinas kesehatan kota Jambi menyusun pedoman pengobatan yang bersifat lokal yang melibatkan seluruh dokter Puskesmas dengan melakukan penyesuaian Pedoman Pengobatan dari Departemen Kesehatan, mengkomunikasikan dan mensosialisasikan penggunaan pedoman pengobatan, melaksanakan lokakarya dengan tujuan tergalangnya kerja sama antar tenaga kesehatan, menyusun perencanaan obat menggunakan metoda morbiditas akan menghasilkan jumlah obat mendekati kebutuhan riil untuk masing-masing penyakit pada populasi, serta meningkatkan peran dinas kesehatan kota melakukan supervisi. Untuk dinas kesehatan propinsi Jambi perlu melakukan bimbingan teknis secara periodik tentang penggunaan dan pengelolaan obat di puskesmas, serta peran dokter Puskesmas menulis resep sesuai dengan standard terapi yang ada dan mengikuti kaedah penulisan resep yang lengkap. Saran untuk peneliti lain melakukan penelitian tentang dampak kemungkinan terjadinya resistensi kuman terhadap antibiotika Ampisilin, Arnoksisilin dan Tetrasiklin akibat pemberian yang tidak sesuai dalam interval waktu dan lama pemberian.

---

Analysis Of Health Center Staff's Compliance On Therapy Guidelines In Antibiotics Use In The Municipality Of Jambi, 2002In order to maintain the quality of public health service, available human resource, medicines, medical equipments, other supporting facilities, health delivery process, received compensation, and community, as user should be provided. Then, the health delivery process can be enhanced through quality improvement and professional health resources. In 1992 the Ministry of Health had published Primary Therapy Guidelines for Health Center that contains the explanation about standard of therapy that should be noticed and be conducted by all health staff in delivering therapy.From the preliminary survey, it was found that almost 80% of the health center staff (doctors) did not adhere to the therapy guidelines. Based on that matter, the study about the health center staff's compliance was conducted from September to October 2002. The study employed an observational quantitative approach as with cross sectional method and covered a sample of 44 doctors who work at health center in the Municipality of Jambi. The objective of this study was to find the description of compliance and factors related to the health center staff's compliance on application of therapy guidelines in antibiotics use.The study found out that 56.8% of the health center staff did not comply on the therapy guidelines and the rest (43.2%) complied on the therapy guidelines. A Chi square test showed that attitude and perception of health center staff, supervision, and drug supply related to the staffs compliance significantly. The staff who had negative attitude to the therapy guidelines was risky to have not quite compliance about 4.4 times of the staff who had positive attitude. The staff whose the lack of good perception was risky 7.2 times lower to have compliance than the staff whose good perception on the therapy guidelines. The staff who did not get good enough supervision from the higher manager gave a risk 8.6 times lower compliance than the staff who did get good supervision. Meanwhile, inadequate drug supply in the health center had risk about 20.5 times to not quite comply on the therapy guidelines.According to the result above, it is recommended to the Health Office in the Municipality of Jambi to make a local therapy guidelines which involves all doctors in the health center by conducting the adjustment of therapy guidelines that published by the Ministry of Health and also to make drug planning by using morbidity method which will result the quantity of medicine that is close to the real need for each disease in population, and to maintain the Health Office roles to do supervision as well. Recommendation for the Jambi Province Health Office, it is necessary to conduct technical assistance periodically about using and managing medicines/drug in the health center, and to maintain doctor roles to write the prescription appropriately with the principle of prescription writing. It is recommended to other researchers to conduct the study about the possible impact of bacterial resistance against antibiotics such as amphycillin, amoxycillin, and tetracyclin, caused by inappropriate time interval and time during period therapy delivery."

"Pembangunan Kesehatan diarahkan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk memecahkan berbagai masalah khususnya masalah kesehatan di masa yang akan datang. Dalam rangka pencapaian ke arah tersebut berbagai upaya telah dilakukan mulai dari pencegahan sampai pada rehabilitasi. Salah satu bentuk upaya pencegahan yang dilakukan yaitu pelaksanaan BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah), karena pelaksanaan imunisasi rutin yang sudah dilaksanakan dirasakan belum memadai dan belum dapat mengeliminir penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi khususnya difteri dan tetanus toxoid. BIAS ini telah dilakukan oleh pemerintah di seluruh Indonesia sejak tahun 1998. Adapun tujuan BIAS adalah untuk memberikan dan meningkatkan kekebalan bagi seluruh siswa SD dan MI untuk melawan penyakit difteri dan tetanus toxoid. Dalam pelaksanaan BIAS ini tidak bisa berlangsung dengan lancar, hat ini tergambar dengan terjadinya beberapa kejadian yang diakibatkan pelaksanaan imunisasi (BIAS).Kejadian ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) tertinggi dalam pelaksanaan BIAS tahun 1999 untuk Sawa Tengah terdapat di Kabupaten Grobogan yaitu sebanyak 34,4 %, sehingga perlu dilihat penyebabnya. Dari hasil penelitian diketahui salah satu penyebabnya adalah faktor kepatuhan petugas BIAS dalam menerapkan prosedur yang telah ditetapkan.Penelitian tentang kepatuhan petugas dalam menerapkan SOP, dilakukan secara cross-sectional dengan sampel sebanyak 102 orang petugas yang diambit secara acak sederhana (simple random sampling) dari 270 orang petugas yang berasal dari 30 Puskesmas yang tersebar di Kabupaten Grobogan.Untuk mengetahui kepatuhan petugas dalam menerapkan SOP, dilihat dari faktor internal dan eksternal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari faktor internal, terlihat variabel yang memiliki hubungan yang bermakna adalah pendidikan (p<0,05). Hubungan pendidikan dengan kepatuhan, terungkap bahwa petugas yang berpendidikan medis lebih patuh bila dibandingkan dengan petugas yang berpendidikan nonmedis. Selain itu faktor internal yang memiliki nilai p<0,25, menjadi kandidat model, hal tersebut terlihat pada variabel lama kerja, dimana lama kerja < 7 tahun lebih patuh (1,4 kali) bila dibandingkan dengan petugas yang memiliki masa kerja > 7 tahun. Demikian pula halnya dengan motivasi, petugas yang memiliki motivasi tinggi lebih patuh bila dibandingkan dengan petugas memiliki motivasi rendah. Selanjutnya untuk tingkat pengetahuan, petugas yang memiliki pengetahuan baik, lebih patuh (1,05 kali) bila dibandingkan dengan petugas yang memiliki pengetahuan rendah. Dalam pelaksanaan BIAS ini terlihat pula bahwa pelatihan petugas jarang dilakukan, pahal pelatihan sangat diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas.Kemudian faktor eksternal yang memiliki hubungan yang bermakna terhadap kepatuhan adalah jabatan petugas. Disini terlihat bahwa petugas yang memiliki jabatan paramedis lebih patuh (3 kali) bila dibandingkan dengan petugas yang memiliki jabatan non paramedis. Seperti halnya faktor internal, pada faktor eksternal terdapat juga variabel yang memiliki nilai p< 0,25 yaitu sumber daya yang menjadi kandidat dalam model.Hasil menunjukkan bahwa dengan sumber daya yang cukup, petugas lebih patuh bila dibandingkan dengan sumber daya kurang. Selanjutnya dilihat dari kepatuhan petugas dalam menerapkan SOP, kepatuhan yang terbaik terjadi pada penanganan vaksin sedangkan kepatuhan yang paling rendah terjadi pada proses sterilisasi.Melihat hasil di atas, pada pelaksanaan BIAS yang akan datang perlu ditinjau kembali adanya alokasi biaya untuk pelatihan petugas imunisasi khususnya agar pengetahuan dan keterampilannya meningkat serta didukung dengan tenaga medis untuk menghindari terjadinya KIPI.Daftar bacaan : 32 (1979 --- 1999)

---

Factor related with Officer Obedient on Immunization Program Operational Standard (BIAS Implementation in Grobogan District, Central Java) Year 1999The health development are directed to improve human resources quality capable to dissolve many kind of problems specially in coming years. To fulfill those direction, step are taken from prevention to rehabilitation. One of the anticipation is BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah; School Children Immunization Month, 5C1'N), because of the routine immunization program is not quite proper to eliminate disease specially difteri and tetanus toxoid. SCIM are implemented all over Indonesia by the Indonesian government since 1998. The goals of SCIM is to give and improve immunity on School children to fight against difteri and tetanus toxoid. In implementation of SCIM there are some point where it didn't work well specially in immunization procedure implementation.The highest Kejadian Ikutan Pasca imunisasi (KIPI; Post Immunization Succeed Event, PISE) in 1999 SCIM implementation on Central Java is Grobogan for 34.4 %, therefore we have to find the problem. From research , we found out that one of the motive is SCIM officer Obedient factor on implementing the standard procedure.The research on officer obedient in implementing SOP, are held with cross-sectional and samples of 102 officer randomly pick (simple random sampling) from 270 officer of 30 Puskesmas (Public Health Center) scattered in Grobogan.To find out Officer Obedient in SOP implementation, are divided into internal and external factor. The research shows that the significant related variable is education (p<0,5). Relation between Education and Obedient is that officers with medical education background are more obedient than those who didn't have any medical education background.Beside that internal factor which own value of p<0.25, become model candidate, it shows on work experience variable, where experience <7 years are more obedient (1.4 more) if compared to officer with experience more than 7 years. Also in motivation, where officer with higher motivation are more obedient than those with lower motivation. Officer with good comprehension, are more obedient (1.05 times) if compared to those with lower comprehension. In SCIM showed that officer training are seldom although training is very important to improve officer comprehension and skill.External factor that related to Obedient is Officer ranking. Officer with paramedical rank are more obedient (3 times) compared to officer with non paramedical rank. Like internal factor, external factor also have variable with value of p