Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelusuran fenomena menghilang dari perhatian terhadap beberapa karya arsitektur menemukan bahwa fenomena tersebut terjadi melalui mekanisme yang berbeda beda, bersifat sementara, secara terencana maupun tidak. Teori yang digunakan dalam mengungkap adanya potensi mekanisme yang ketiga, yaitu menghilang dari perhatian going out of notice merupakan hasil pengembangan dari teori Gibson mengenai fenomena disappearing berupa peristiwa yang terjadi pada surface sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan perubahan warna pola , tekstur, dan layout yang tampak menyatu dengan lingkungannya atau disebut sebagai peristiwa kamuflase. Pembongkaran kamuflase terhadap Octopus bertujuan untuk mendapatkan mekanisme menghilang dari perhatian dengan fenomena yang berbeda dari yang telah ada dimana pembongkaran tersebut menghasilkan empat mekanisme dasar, yaitu mekanisme 'diafragma' dan mekanisme reflektif yang terkait perubahan warna dan pola surface, mekanisme hidrostatik yang berkaitan dengan perubahan tekstur surface, dan mekanisme perubahan layout surface. Upaya penyusunan kembali keempat mekanisme kamuflase dalam konteks yang sebenarnya merupakan metode yang digunakan untuk menghasilkan ruang arsitektural bagi manusia. ......The search for a phenomenon disappears from the attention of some architectural works to reveal that the phenomenon occurs through different mechanisms, whether planned or not. The theory used in revealing the potential of a third mechanism, i.e., going out of notice, is the result of the development of Gibson 39 s theory of the disappearing phenomenon of events occurring on the surface in such a way as to produce color changes patterns , textures, and layouts that seem to blend with the environment or occur as camouflage events. Camouflage discharged against an Octopus aims to get the mechanism to disappear from attention with a different phenomenon from the existing one where the disassembly produces four basic mechanisms, namely the 39 diaphragm 39 mechanism, the reflective mechanism associated with the color change and the surface pattern, the hydrostatic mechanism associated with the surface texture change, and the surface layout change mechanism. The attempts of rearranging all four camouflage mechanisms in the actual context are the methods used to generate the architectural space for humans.

Abstrak :
Marketplace merupakan salah satu jenis penyedia platform UGC yang memungkinkan para merchant untuk memiliki akun serta bebas mengunggah dan membagikan beragam konten informasi. Konten-konten tersebut secara etis dan legal dimiliki oleh merchant yang bersangkutan. Seiring berjalannya waktu, marak ditemukan beberapa oknum merchant yang mengunggah dan menampilkan beragam konten penjualan barang bermuatan pornografi pada marketplace untuk menarik perhatian konsumen dan mencari keuntungan semata. Ketegasan dan keaktifan marketplace sangat diperlukan dalam menerapkan kebijakan notice kepada para merchant serta melakukan take down atas konten penjualan barang bermuatan pornografi tersebut. Penelitian skripsi ini akan membahas mengenai analisis pertanggungjawaban marketplace sebagai platform UGC terhadap konten penjualan barang bermuatan pornografi melalui tindakan notice and take down di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan memahami norma dan sifat sumber hukum tertulis melalui analisis yang komprehensif terhadap suatu konsep hukum serta harmonisasi pelaksanaannya dalam peraturan perundang-undangan. Hasil analisis yang didapatkan adalah peraturan perundang-undangan dan kebijakan di marketplace secara tegas melarang setiap merchant untuk mengunggah dan/atau menampilkan konten-konten penjualan barang bermuatan pornografi karena merupakan konten ilegal. Oleh karena itu, marketplace wajib memastikan bahwa platformnya tidak memuat dan memfasilitasi penyebarluasan konten ilegal dengan menerapkan kebijakan notice and take down, demi terselenggaranya kegiatan e-commerce yang aman, andal, dan bertanggung jawab. ......Marketplace is a type of UGC platform provider that allows merchants to have accounts and freely upload and share various information content. These contents are ethically and legally owned by the merchant concerned. Over time, it is common to find several merchants who upload and display a variety of pornographic content selling goods on the marketplace to attract consumers' attention and seek only profit. Firmness and activeness of the marketplace are very much needed in implementing notice policies to merchants and taking down the sale of pornographic content. This thesis research will discuss the accountability analysis of the marketplace as a UGC platform for the sale of pornographic goods through notice and take down actions in Indonesia. The research method used is juridicial-normative by understanding the norms and nature of written legal sources through a comprehensive analysis of a legal concept and harmonization of its implementation in statutory regulations. The results of the analysis obtained are that the laws and regulations and policies in the marketplace expressly prohibit every merchant from uploading and/or displaying content selling pornographic goods because it is illegal content. Therefore, the marketplace must ensure that its platform does not contain and facilitate the dissemination of illegal content by implementing a notice and take down policy, in order to implement safe, reliable, and responsible e-commerce activities.

Abstrak :
Lalainya debitur mempunyai akibat-akibat penting seperti ganti rugi dan pembatalan perjanjian, sehingga harus ditetapkan lebih dahulu apakah si debitur benar telah lalai, dan apabila hal tersebut disangkal olehnya maka harus dibuktikan di muka Hakim. Pernyataan lalai somasi merupakan upaya hukum dengan mana kreditur memperingatkan debitur saat selambat-lambatnya ia wajib memenuhi prestasi, yang apabila dilampaui maka debitur benar telah lalai. Pada umumnya apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak atau undang-undang, wanprestasinya si debitur resmi terjadi setelah debitur dinyatakan lalai oleh kreditur, sebagaimana dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Pasal 1238 KUHPerdata juga mengatur mengenai pernyataan lalai ini, namun lebih kepada bentuk pengajuannya. Dalam praktik, ternyata tidak semua wanprestasi memerlukan pernyataan lalai. Ada beberapa keadaan tertentu yang membuat pernyataan lalai tidak perlu diajukan kreditur, namun tetap menjadikan si debitur lalai dan kepadanya dapat diajukan tuntutan. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normative dengan cara meneliti bahan pustaka yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek serta berbagai putusan-putusan Hakim.

---

Debtor rsquo s negligence has many important consequences such us indemnity and nullification, so it must be determined if the debtor actually been negligent, and if it rsquo s denied, then it must be proven. Legal notice as the legal effort which the creditor warn debtor to performs in a certain term and if the debtor failed to fulfill, we can conclude that the debtor is negligent. In general, if the contract or other regulations not determined otherwise, the debtor rsquo s negligence officially set after the creditor gave the debtor such legal notice as set on clause 1243 Burgerlijk Wetboek. Clause 1238 Burgerlijk Wetboek also defines about this legal notice but only its formal form. In practice, it turns out that not all of a breach of contract needs legal notice. There rsquo re some specific circumstances where it doesn rsquo t need a legal notice to initiate the debtor rsquo s negligence and the debtor has to comply indemnity he be demanded for. The research method used is juridical normative research which into studies such materials like Burgerlijk Wetboek and various court decisions.

Abstrak :
ABSTRAK Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus meningkatkan pelayanan dan pengawasannya kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pengawasan dan konsultasi yang dilakukan oleh Account Representative yang dapat meliputi pengawasan pembayaran masa, himbauan serta konseling. Di sisi lain, DJP juga melakukan penegakan hukum melalui pemeriksaan, penagihan dan penyidikan. Penegakan hukum ini diharapkan akan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yang pada akhirnya berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari pemeriksaan dan pengawasan dan konsultasi melalui himbauan konseling di KPP Wajib Pajak Besar Satu. Data-data berupa data primer yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder berupa dokumen-dokumen serta melalui media cetak ataupun online dalam bentuk data, teks dan data statistik. Hasil penelitian mendapatkan kesimpulan bahwa untuk pencapaian target penerimaan dari kegiatan pemeriksaan sudah sangat baik, tetapi masih terdapat masalah dalam penyelesaian penugasan pemeriksaan. Dari sisi pengawasan dan konsultasi, pencapaian penerimaan pajak dari kegiatan himbauan dan konseling masih belum optimal jika dibandingkan dengan prognosa.

---

ABSTRACT Directorate General of Tax (DGT) is in attempts to improve service and supervision to taxpayers to increase taxpayers? voluntary compliance in fulfilling tax obligation. Monitoring and consulting conducted by Account Representative can be done by monitoring tax payment, providing notice and counseling to taxpayers. In addition, DGT also conducts law enforcement activities through audit, collection and investigation. These law enforcement actions are expected to influence taxpayers? voluntary compliance that in turn may contribute to the tax revenue. This research used qualitative methods and aims to determine the effectiveness of audit and monitoring and consulting throuhg giving notice and counseling in Large Taxpayer Tax Office (LTO) One. Data used in this research consists of primary data obtained from interviews and secondary data in the form of documents and printed media or online in the form of data, text and statistical data obtained from LTO One. The results of the research came to the conclusion that tax audit has a good achievement in increasing tax revenue. But still there are problems in the completion of the audit assignment. In terms of monitoring and consulting, the achievement of tax revenue from giving notice and counseling activities are still not optimal compared with the prognosis.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai ketentuan pengalihan piutang cessie berdasarkan peraturan perundang undangan dan akibat hukum pengalihan piutang cessie terkait syarat pemberitahuan kepada debitur berdasarkan Putusan Gugatan Wanprestasi No 2176 K Pdt 2012 Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai syarat pemberitahuan kepada debitur berdasarkan Putusan Gugatan Wanprestasi No.2176/K/PDT/2012 Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian hukum yuridis normatif Hasil penelitian ini adalah mengenai akibat hukum jika syarat pemberitahuan pengalihan piutang cessie tidak dilakukan adalah si berutang tidak terikat dengan penyerahan pengalihan piutang cessie tersebut Jika si berpiutang telah melakukan pemberitahuan sedangkan si berutang membantah maka si berutang dapat dinyatakan wanprestasi Oleh karena itu dibutuhkan adanya perlindungan bagi si berpiutang ketika si berutang tidak bisa dan tidak mampu membayar hutang sesuai jangka waktu yang diperjanjikan melalui retro cessie. ......This thesis discusses the rules concerning the transfer of receivables cessie based legislation and legal effect the transfer of receivables cessie notification requirements related to the debtor pursuant based on Decision No Default Lawsuit 2176/K/Pdt/2012. The purpose of this study is to provide an understanding of the requisite notice to the debtor pursuant to Decision No Default Lawsuit 2176/K/Pdt/2012. This research is a qualitative form of juridical normative legal research Results of this study was the legal consequences if the notification requirement receivables cessie were not performed the debtor are not tied to the delivery of transfer of receivables cessie If the indebted has made an notification but the debtor denied then the debtor can be declared as a default. Therefore it is necessary for the protection of the indebted when the debtor can not be and is not able to pay the debt according to the agreed period through retro cessie

Abstrak :
Tulisan ini menganalisis bagaimana pentingnya penerapan mekanisme pemberitahuan (notifikasi) keadaan kahar pada praktik kontrak dewasa ini, khususnya terhadap kebijakan dan implementasinya di Indonesia dan Belanda. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Dalam hal prestasi tidak dapat dilaksanakan karena suatu peristiwa yang berada di luar kontrol debitur, maka debitur dapat mendalilkan keadaan kahar sebagai dasar untuk mengurangi atau membebaskan debitur dari tanggung jawab atas biaya, ganti rugi, maupun bunga terhadap tuntutan wanprestasi. Dalam praktiknya, selalu ada kemungkinan dimana debitur mendalilkan keadaan kahar atas itikad buruk, misalnya dengan menggunakan keadaan kahar sebagai alasan yang mengakibatkan tidak terlaksananya suatu prestasi padahal wanprestasi terjadi karena kelalaiannya sendiri, atau debitur yang tidak mematuhi persyaratan prosedural dalam kontrak seperti ketentuan untuk memberikan notifikasi tertulis atas keadaan kahar yang menimpanya segera setelah keadaan tersebut terjadi. Maka dari itu, demi memberikan perlindungan kepada kreditur dari tindakan-tindakan demikian, penting bagi Indonesia untuk memiliki kepastian hukum mengenai ketentuan mekanisme pemberitahuan/notifikasi keadaan kahar sebagai syarat prosedural debitur yang mendalilkan keadaan kahar, berikut dengan implikasi hukum apabila gagal melakukannya. Berbeda dengan Indonesia, Belanda sebagai negara pembanding telah mengenali pentingnya mekanisme ini dalam doktrin, praktik kontrak, serta per timbangan Hakim dalam kasus hukum konkret. ......This paper analyzes the importance of the application of force majeure notification mechanism in recent contract practices, especially on its policy and implementation in Indonesia and the Netherlands. This paper is prepared using doctrinal research method. In the event that the performance cannot be fulfilled due to an event that is beyond the debtor's control, the debtor can claim force majeure as a basis for reducing or relieving the debtor from liability for costs, damages, and interest on the default claim. In practice, there is always the possibility that the debtor may argue force majeure in bad faith, for example by using force majeure as an excuse that results in the non-performance of a performance when the default occurred due to his own negligence, or a debtor who does not comply with procedural requirements in the contract such as the provision to provide written notification of force majeure as soon as it occurs. Therefore, in order to provide protection to creditors from such actions, it is important for Indonesia to have legal certainty regarding the provisions of the force majeure notification mechanism as a procedural requirement for debtors who postulate force majeure, along with the legal implications of failing to do so. As opposed to Indonesia, the Netherlands as a comparative country has recognized the importance of this mechanism in doctrine, contractual practice, as well as the consideration of Judges in concrete legal cases.

Abstrak :
This study aims to examine the effect of accrual or real earnings management on the possibility of companies involved in tax shelter activities by using Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (notice of tax deficiency) as a proxy to measure the tax shelter. By using a sample of companies who received Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (notice of tax deficiency) in manufacturing industry and listed in Indonesia Stock Exchange during the period 2001-2010, this study finds that the company tends to favor accrual earnings management for decreasing possibility of aggressive tax shelter activities. This finding is not supporting the hyphotesis. Real earnings management via abnormal operating cash flows and abnormal discretionary production increasing possibility of aggressive tax shelter activities. Both findings are supporting the hypothesis. This study also finds that both practices of accrual earnings management or real earnings management have substitute effect in explaining the possibility of companies involved in tax shelter activities.

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh manajemen laba akrual atau manajemen laba riil terhadap kemungkinan perusahaan terlibat dalam aktivitas tax shelter dengan menggunakan sanksi pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) untuk mengidentifikasi perusahaan yang terindikasi melakukan aktivitas tax shelter. Dengan menggunakan sampel perusahaan yang menerima dan mendapatkan ketetapan final SKPKB pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2001-2010, hasil penelitian menunjukkan perusahaan cenderung menggunakan manajemen laba akrual untuk menurunkan kemungkinan perusahaan terlibat dalam kegiatan tax shelter. Temuan tersebut tidak sesuai dengan dugaan penelitian. Temuan yang sesuai dengan dugaan penelitian adalah manajemen laba riil melalui diskresi arus kas operasi dan biaya produksi menaikkan kemungkinan perusahaan terlibat dalam kegiatan tax shelter. Studi ini juga menemukan bahwa penggunaan manajemen laba akrual atau riil dalam aktivitas tax shelter dapat saling bersubstitusi.

Abstrak :
Undang-Undang Merek No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan definisi merek yang menyatakan bahwa Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 {tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa. Merek dijadikan sebagai unsur pembeda pada sebuah produk dan jasa. Perekonomian dan pengaruh globaliasi yang berkembang menyebabkan kemajuan terhadap berbagai sektor. Penulisan ini mengambil 3 (tiga) pokok permasalahan yaitu bagaimana pengaturan hukum merek terkait dengan pelanggaran merek berupa penjualan produk palsu, bagaimana kebijakan dalam penyedia sarana perdagangan di Indonesia terkait tindakan notice and takedown serta kasus yang terkait dengan tindakan notice and takedown di China dan Filipina, dan bagaimana batasan serta implementasi dari tindakan notice and takedown pada penyedia sarana perdagangan melalui sistem elektronik bila terjadi pelanggaran merek berupa penjualan produk palsu pada penyedia sarana perdagangan melalui sistem elektronik di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif yang menitikberatkan pada penggunaan norma hukum secara tertulis dan didukung dengan dengan hasil penelitian atas penggunaan norma yang berlaku. Kesimpulan yang didapatkan adalah tindakan notice and takedown yang dilakukan oleh penyedia sarana perdagangan melalui sistem elektronik tidakah cukup untuk mengatasi pelanggaran merek secara online karena akan menimbulkan adanya potensi terjadinya pelanggaran merek berupa penjualan barang palsu. Serta dimungkinkan pula adanya potensi permintaan ganti rugi yang akan diajukan oleh pemilik merek kepada penyedia sarana perdagangan melalui sistem elektronik. ......Law of the Republic of Indonesia number 20 of 2016 on Marks and Geographical Indications has gi en the definition which states that Mark means any sign capable of being represented graphically in the form of drawings, logos, names, words, letters, numerals, colors arrangement, in 2 (two) and/or 3 (three) dimensional shape, sounds, holograms, or combination of 2 (two) or more of those elements to distinguish goods and/or services produced by a person or legal entity in trading goods and/or services. Trademark is used as a distinguishing element in a product and service. The economy and the growth of globalization have led to advances in various sectors. This paper takes 3 (three) main issues, first is how the legal provisions for trademarks are related to trademark infringement in the form of selling counterfeit goods. Second is how are the policies in trading facilities providers in Indonesia are related to notice and takedown actions, and cases related to notice and takedown actions in China and the Philippines. Lastly, how to limit and implement the notice and takedown actions for providers of trading facilities through electronic systems in the event of a trademark infringement in the form of selling counterfeit goods to providers of trading facilities through electronic systems in Indonesia. The research method used is juridical-normative which focuses on the use of legal norms in writing and is supported by research results on the use of applicable norms. The conclusion is that notice and takedown actions carried out by providers of trading facilities via electronic systems are not sufficient to overcome online trademark infringement because they will cause a potential for trademark infringement in the form of selling counterfeit goods. It is also possible for the potential compensation request to be submitted by the trademark owner to the trading facility provider through an electronic system.