Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis perbuatan Notaris yang menyerahkan pembacaan akta Notaris kepada Pegawai Notaris, di mana perbuatan tersebut dapat mempengaruhi autentisitas akta, walaupun akta tersebut dibuat oleh Notaris. Penulisan ini untuk mengetahui bagaimana kewajiban dan tanggung jawab Notaris dalam hal pembacaan akta dilimpahkan oleh Notaris kepada Pegawai Notaris, serta untuk mengetahui bagaimana autentisitas dan akibat hukum akta yang dibacakan oleh Pegawai Notaris. Melalui metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari penelurusan/studi kepustakaan dan diolah secara kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa kewajiban Notaris dalam hal pembacaan akta adalah suatu keharusan atau kewajiban yang tidak dapat dilimpahkan kepada siapapun termasuk kepada Pegawai Notaris, karena jabatan sebagai Pejabat Umum hanya melekat kepada Notaris. Notaris yang melimpahkan kewajiban dalam pembacaan akta merupakan hal yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Sedangkan akibat hukum akta yang dibacakan oleh Pegawai Notaris menyebabkan akta terdegradasi dari akta autentik menjadi akta dibawah tangan, sehingga akta tersebut tidak bisa menjadi alat bukti dengan kekuatan pembuktian yang sempurna. Penelitian ini diharapkan agar Notaris dalam menjalankan jabatannya senantiasa berpegang teguh pada ketetapan yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris, sehingga pembacaan akta yang sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab Notaris tidak dilimpahkan kepada siapapun melainkan Notaris sendiri yang membacakan akta

---

This study analyzes the actions of a notary who submits the reading of a notary deed to a notary employee, where the act can affect the authenticity of the deed, even though the deed was made by a notary. This writing is to find out how the obligations and responsibilities of a notary in terms of reading the deed are delegated by a notary to a notary employee, as well as to find out how the authenticity and legal consequences of the deed read by a notary employee. Through normative juridical research methods, this research uses secondary data obtained from literature research and processed qualitatively. From the results of the research conducted, it was found that the obligation of a Notary in terms of reading the deed is a necessity or obligation that cannot be delegated to anyone, including Notary Employees, because the position as a General Officer is only attached to the Notary. A Notary who delegates obligations in reading the deed is a violation of the provisions of the Law on Notary Positions and the Notary Code of Ethics. Meanwhile, the legal consequences of the deed read by the Notary Officer caused the deed to be degraded from an authentic deed to a private deed, so that the deed could not be used as evidence with perfect evidentiary power. This research is expected that the Notary in carrying out his position always adheres to the provisions relating to the procedure for making a Notary deed, so that the reading of the deed which has become the obligation and responsibility of the Notary is not delegated to anyone but the Notary himself who reads the deed."

"Pertanggungjawaban Notaris Atas Penyerahan Sertipikat Tanah Kepada Orang Yang Tidak Berhak. Notaris yang dalam pelaksanaan jabatannya diberikan amanah untuk menyimpan Sertipikat Tanah harus mengembalikannya kepada orang yang berhak atas dokumen tersebut, dikarenakan berkaitan dengan kewajiban Notaris untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh Negara dan masyarakat. Notaris yang memberikan segala bentuk dokumen kepada orang yang tidak berhak, telah melanggar amanah yang diberikan kepada Notaris sebagai orang yang dapat dipercaya sebagaimana telah diucapkan dalam sumpah jabatan Notaris. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 121/PDT.G/2020/PN JMR Majelis Hakim memutuskan Notaris telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Tesis ini berbentuk penelitian doktrinal dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan akan menganalisis mengenai pertanggungjawaban Notaris serta peran Badan Pembina dan Pengawas Notaris atas tindakan penyerahan Sertipikat Tanah oleh Notaris kepada orang yang tidak berhak. Secara perdata, tindakan Notaris telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum, yakni adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kerugian bagi korban, adanya kausalitas antara perbuatan dengan kerugian dan adanya kesalahan. Secara Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, Notaris telah melanggar kewajiban Notaris, yaitu mengenai amanah, kehati-hatian, dan rahasia jabatan. Peran Badan Pembina dan Pengawas Notaris terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris dan pelanggaran dalam menjalankan jabatan notaris adalah pembinaan, yang dilakukan Majelis Kehormatan Notaris dan penindakkan dengan pemberian sanksi akan diputuskan oleh Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia.

---

The Accountability Of Notary For Handing Over Deed Of Land To A Person Who Are Not Entitled To. Notary who’s in carrying out their duty is trusted for keeping Deed of Land obliged to return it to the person who’s entitled to the document, it is caused by the Notary’s obligation for keeping the trust that has given by the State and society. A Notary who handovers any kind of document to another person who is not entitled to is violated trust that has been given to Notary as trustworthy individual as said in the Notary’s Oath. According to Jember District Court Verdict Number 121/PDT.G/2020/PN JMR the Panel of Judges verdict that the Notary had committed an unlawful act. This thesis is doctrinal research which based on normative juridical study and analyses the Notary’s accountability as well as the prosecution by the Notary institutions for the action of handing over Deed of Land by Notary to a person who are not entitled to. By the private law, Notary’s action fulfilled the factors of Unlawful Acts which are: there is action, the action is against the law, there is loss for the victim, there is causality between action and loss, and there is a fault. By the Acts of Notary and Notary’s Code of Ethic, Notary has violated the Notary’s obligation, which are trustworthiness, prudentialism, and confidentiality. The role of Notary’s development and supervisory institution against the violation of Notary’s Code of Ethic and violation in implementing Notary’s duty is development, given by the Notary Honorary Council and enforcement by giving penalized, which will be decided by the Notary Supervisory Council and the Honorary Council of the Indonesian Notary Association."

"Dalam membuat suatu perjanjian harus memperhatikan terkait kesepakatan, cakap, mengenai suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Objek dari perjanjian yang harus jelas, nyata, dan memang terbukti ada sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Akta pengakuan hutang salah satu bentuk perjanjian yang dimana akta pengakuan hutang memuat pernyataan dari debitur bahwa telah meminjam dan menerima uang dari kreditur. Namun dalam kenyataannya ditemukan suatu akta pengakuan hutang memuat keterangan palsu dan unsur kekhilafan, sebagaimana yang terjadi dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 835/Pdt.G/2020/PN.Dps. Penelitian ini membahas permasalahan tersebut dengan menganalisis kewajiban notaris untuk meminta bukti telah terjadi transaksi pada saat pembuatan akta pengakuan hutang apabila dikaitkan dengan tugas dan wewenangnya berdasarkan UUJN dan bentuk tanggung jawab notaris  dalam pembuatan akta pengakuan hutang yang memuat keterangan palsu dan unsur kekhilafan. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dengan tipologi eksplanatoir analitis kemudian mengumpulkan data menggunakan data sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh, UUJN tidak mengatur mengenai notaris wajib meminta bukti telah terjadi transaksi tetapi dalam Pasal 16 Ayat 1 UUJN diatur kewajiban notaris yang harus bertanggung jawab dan saksama sehingga yang dapat dilakukan notaris adalah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan bersikap cermat dan teliti dengan meminta bukti telah terjadi transaksi sebagai upaya memastikan akta yang dibuatnya telah benar dan adil. Terkait tanggung jawab maka notaris tidak dapat bertanggung jawab terhadap akta pengakuan hutang yang dinyatakan cacat hukum dikarenakan unsur kekhilafan berasal dari salah satu pihak dan notaris dapat bertanggung jawab atas kelalaiannya yang melanggar Pasal 16 Ayat 1 huruf m terkait kewajiban pembacaan akta sehingga notaris dapat menerima sanksi teguran agar lebih berhati-hati dalam menjalankan jabatannya.

---

In making an agreement, you must be considered to agreement, capacity, regarding a certain matter, and a halal cause. The object of the agreement must be clear, real, and proven to exist as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. Acknowledgment of Indebtedness is a form of agreement contains a statement from the debtor that he has borrowed and received money from the creditor. However, in reality, acknowledgment of Indebtedness was found to contain element of mistake, as happened in the case of Denpasar District Court Decision Number 835/Pdt.G/2020/PN.Dps. This legal research discusses the problem by analyzing the notary's obligation to ask proof of a transaction at the time of making acknowledgment of indebtedness if it is related to his duties and authority under the UUJN and the form of notary's responsibility in making Acknowledgment of Indebtedness that contains elements of mistake. This legal research used doctrinal research method with analytical explanatory typology then collecting data using secondary data which is then analyzed qualitatively. The results of this study notary public law in Indonesia does not regulate that a notary is obliged to request proof of a transaction, but Article 16 Paragraph 1 of the notary public law regulates the obligations of a notary who must be responsible and careful so that what a notary can do is apply the precautionary principle by being careful and thorough by requesting proof of a transaction as an effort to ensure that the deed he makes is correct and fair. Regarding responsibility, the notary cannot be responsible for the Acknowledgment of Indebtedness that is declared legally defective due to the element of mistake originating from one of the parties and the notary can be responsible for his negligence in violating Article 16 Paragraph 1 letter m regarding the obligation to read the deed so that the notary can receive a reprimand to be more careful in carrying out his position."