Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas proses difusi norma penanganan terorisme internasional PBB ke Kerangka Kerja Sama ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT). Pasca peristiwa 9/11, ancaman keamanan nontradisional dalam bentuk terorisme internasional memaksa PBB mengeluarkan resolusi A/RES/60/288 tentang Strategi Global Kontra Terorisme PBB yang mendorong setiap organisasi regional, termasuk ASEAN, untuk mempertimbangkan pengadopsian 16 norma penanganan terorisme internasional PBB. ASEAN merespons hal tersebut dengan membentuk ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) sebagai norma regional organisasi tersebut yang “hanya” mengadopsi 14 norma penanganan terorisme internasional PBB sebagai acuan dari ruang lingkup tindakan ofensif kriminal terorisme. Limitasi tersebut menjadi anomali di balik penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deduktif ini. Hasil penelitian yang menggunakan kerangka teori difusi norma ini menunjukkan bahwa ASEAN berupaya melakukan penyesuaian dengan norma eksternal PBB dengan melibatkan basis kognitifnya, yaitu Treaty of Amity and Cooperation (TAC). Dalam proses difusi norma tersebut, ASEAN melakukan eliminasi dan inkorporasi untuk membentuk ACCT. ......This study discusses the process of diffusion of United Nations Counter Terrorism Norms in ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) Cooperation Framework. After the event of 9/11, non-traditional security threats in the form of international terrorism forced the United Nations to issue a UN Global Counter-Terrorism Strategy in the name of resolution A/RES/60/288 which encourages every regional organization, including ASEAN, to consider adopting 16 UN counter terrorism norms. ASEAN responded to this by establishing the ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) as the organization's regional norm which “only” adopted 14 UN prevention and suppression of international terrorism norms as a reference for the scope of criminal acts. This limitation becomes an anomaly behind the research that uses the deductive approach method. The results of this study that uses the theoretical framework of norm diffusion shows that ASEAN seeks to make adjustments to external UN norms by involving its cognitive prior, namely the Treaty of Amity and Cooperation (TAC). In the process of norm diffusion, ASEAN was eliminating and incorporating to form ACCT.

Abstrak :
Di era globalisasi dan sistem pasar babas seperti saat ini, sudah barang tentu berbagai macam produk makanan dan obat-obatan membanjiri setiap negara. Terdapat banyak makanan dan obat-obatan yang di produksi tidak sesuai dengan aturan-aturan syariat Islam. Karena itulah seorang Muslim harus sering mau menanyakan tentang hukum mengkonsumsi makanan, minuman dan penggunaan obat-obatan yang telah dicampur dengan bahan yang dapat memabukkan atau yang mengandung bias (alkohol) atau yang mengandung sesuatu yang najis. Akan tetapi banyak di antara kaum Muslimin yang mengkonsumsi makanan-makanan atau pun obat-obatan tanpa memperhatikan asal mula makanan atau obat tersebut, dari bahan apa dibuat, dan prosesnya bagaimana? Mereka ini semuanya berpegang kepada prinsip darurat dalam Islam dan mengeluarkan fatwa untuk diri mereka sendiri dan untuk orang lain dengan penuh keberanian untuk menghalalkan apa yang diharamkan Allah, apakah kita dapat melepaskan diri dari dosa yang haram melalui pintu darurat. Hal demikian, tidak luput dari pandangan para ahli fikih Islam, mereka telah memberikan kontribusi yang luar biasa besarnya dalam menginterpretasi, mengidentifikasi, membatasi, dan merumuskan kaidah-kaidah fikih (al-Qawa'id al Fikhyah) yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode analisis wacana dengan pendekatan pada aspek normatif-sosiologis. Penelitian dengan metode analisis wacana ini digunakan untuk memperoleh keterangan lebih rinci dari kaidah-kaidah fikih yang dikaji oleh penulis. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif-deskriptif. Kualitatif dipandang sebagai cara penelitian yang bisa menghasilkan data deskriptif. Adapun metode penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, yaitu gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena atau hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dari uraian singkat diatas, dapat disimpulkan bahwa hikmah diperbolehkannya memakan makanan-makanan yang haram dalam keadaan darurat secara umum berpulang pada upaya menghilangkan kesempitan dari orang-orang mukallaf. Dan juga demi menjaga keselamatan nyawa orang yang bersangkutan, seperti kasus meminum khamr, memakan bangkai, darah, daging babi, transfusi darah dan lain sebagainya. Semula mengkonsumsi barang-barang yang diharamkan tersebut jelas bisa membahayakan kesehatan orang yang memakan atau yang meminumnya. Kalau hal itu diharamkan, adalah demi kepentingannya bukan demi kepentingan orang lain. Adalah hikmah kebijaksanaan Ilahi kalau ia diperbolehkan mengkonsumsi barang-barang haram tersebut. Sebab kalau sampai diharamkan justru akan menimbulkan bahaya sangat besar yang digambarkan dalam bentuk kekhawatiran akan meninggal dunia.

---

The globalization era and free market system, there much food and medicine product which come in Indonesia. Between the food and medicine, there which produced not accordance with regulation law Islam. That is foods, drinks and medicines that mixed with material contain alcohol or pork. So, a Muslim must be often asked about it? But, many Muslim did not attention legal of law Islam and beginnings or processed of the foods, drinks and medicines. They have "Darurat" principles and instruction produce to legal which illegal of law Islam. Can we release from sin which forbidden by means of "Darurat"? This did not spare from fikih Islam view that give to great contribute of interpretation, identification, limit and fikih norms sharpen (al-Qawa'Id al Fighyah) which sources of al-Qur'an and hadits. Written used research method is discourse analysis method with approach in normative and sociologies aspect. This discourse analysis method research used to get detail information from fikih norms that studied by written. This kind of research is qualitative-descriptive research. Viewed qualitative as research method that can produce descriptive data. While descriptive method research has purpose to make description, that is description in a systematic, factual and accurate about phenomena or phenomena relation. From this information-- can--conclusion- -that- benefit- of-permitted to--eat forbidden foods in "Darurat" situation, in a global has back to strive for narrowness to be lost from mukallaf people. And to keep life happiness, we forbidden to alcohol drink, eat of carcass, blood, pork meat, blood transfusion, and etc. Consume of the forbidden can to risk healthy. Like that forbidden to important his self.

Abstrak :
Indonesia memiliki norma multikulturalisme yang khas yang dikenal dengan norma multikulturalisme Bhinneka Tunggal Ika. Beberapa hal yang membedakan norma multikulturalisme liberal dan Bhinneka Tunggal Ika adalah elemen pembentuknya, pemahaman tentang nilai demokrasi, relasi agama dan kehidupan individu, pendekatan dalam penyelesaian konflik, dan prinsip dalam penggunaan bahasa. Kurikulum International Baccalaureate (IB) memiliki kerangka kurikulum yang sejalan dengan nilai norma multikulturalisme liberal. Dengan konsep lokalisasi norma usulan Acharya (2004), tesis ini menganalisis tahapan-tahapan lokalisasi norma multikulturalisme liberal yang terjadi dalam proses pembelajaran dengan kurikulum IBPYP. Tesis ini juga mengadopsi model disposisi budaya berpikir usulan Casinader (2014) dan mengolahnya menjadi model disposisi norma multikulturalisme. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatifdeskriptif. Temuan penelitian ini menunjukkan tiga argumen utama. Pertama, lokalisasi norma multikulturalisme liberal terjadi dengan intervensi kurikulum IBPYP. Penulis menemukan adanya elemen penting dalam lokalisasi norma ini, yaitu inisiatif kelompok lokal, kemampuan adaptasi, dan idea of effects. Kedua, proses lokalisasi ini menyebabkan terjadinya pergerakan kedua norma multikulturalisme dan membentuk model baru yang penulis sebut sebagai norma multikulturalisme semi-liberal. Ketiga, proses lokalisasi yang terjadi tetap tidak mengubah karakter nilai dasar norma lokal Indonesia, namun, norma lokal secara tidak sengaja mengalami norm-broadening atau perluasan norma. Hal ini penulis simpulkan karena norma Bhinneka Tunggal Ika menjadi lebih terbuka dengan nilai-nilai norma multikulturalisme barat yang berseberangan dengan nilai lokal. Proses akulturasi kedua norma multikulturalisme terjadi karena adanya upaya lokalisasi norma dengan intervensi kurikulum IB dan perluasan norma multikulturalisme lokal. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk negara dalam mengkaji implementasi norma multikulturalisme Bhinneka Tunggal Ika yang menjunjung hak asasi manusia. ......Indonesia has a unique multiculturalism norm which is known as Bhinneka Tunggal Ika multiculturalism norm. Some key characteristics that differentiate liberal multiculturalism norm and Bhinneka Tunggal Ika multiculturalism norm are the component of the groups, the understanding of democracy value, relation between religion and individual’s life, problem solving approach, and principles in the language use. International Baccalaureate Curriculum has a curriculum framework which in line with liberal multiculturalism norm values. Acharya’s (2004) norm localization concept is used in this thesis to analyze the localization of liberal multiculturalism process, in the learning processes which use the IBPYP curriculum. This thesis also adopts cultural dispositions of thinking model proposed by Casinader (2014) and transfer it into multiculturalism norm disposition model. This research is qualitative-descriptive research. Findings of this thesis show three main arguments. First, liberal multiculturalism norm localization happened with the intervention of IBPYP curriculum. The writer found that there are three important elements in this norm localization, which are, local initiative, adaptation, and idea of effects. Second, localization process affects the moving of both multiculturalism norms and shapes a new model which the write calls as semi-liberal multiculturalism norm. Third, localization process did not change the basic characteristics of Indonesian local norms. However, local norm experienced normbroadening unintentionally. This became the writer’s conclusion since Bhinneka Tunggal Ika multiculturalism norm became more open with the western multiculturalism norm values which are in contrast with local values. The acculturation of both multiculturalism norms happened because of norm localization with the IB curriculum intervention dan the local multiculturalism norm-broadening. These findings are expected to be taken as the references for the country in examining the implementation of Bhinneka Tunggal Ika multiculturalism norm which supposes to value human rights.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai penerapan hukuman mati di Indonesia dalam kaitannya dengan implementasi norma HAM, dalam konteks hak untuk hidup. Kasus yang menjadi kajian dalam tulisan ini yaitu eksekusi terhadap Andrew Chan dan Myuran Sukumaran tahun 2015, yang meskipun mendapatkan banyak protes dari masyarakat internasional, eksekusi tersebut tetap dijalankan. Hal ini tidak sejalan dengan logika kepantasan terkait HAM, terlebih dikarenakan saat ini terdapat tren global untuk abolisi hukuman mati. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memahami secara lebih mendalam alasan negara dalam menerapkan hukuman mati dan persepsi negara terhadap norma HAM dan hak untuk hidup. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi norma HAM dan persepsi pemerintah sangat dipengaruhi oleh kontestasi situasi politik, sosial dan budaya setempat, serta kepemimpinan politik pada periode tersebut. Aspek-aspek tersebut dapat mengonstruksi suatu hal yang dianggap "benar" dan "pantas". Terkait HAM dan hak untuk hidup, Indonesia mempersepsikan hal ini sebagai suatu hal yang masih dapat dibatasi dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat, dan bahwa penerapan HAM merupakan urusan dalam negeri sehingga ada kecenderungan untuk menutup diri dari konteks internasional terkait hal ini.

---

This study discusses the use of the death penalty in Indonesia in relations to the implementation of human rights norms, in the context of the right to life. Case that is being used in this research is the execution of Andrew Chan and Myuran Sukumaran in the 2015, whom despite getting a lot of protest from international community, the execution keep going. This is not in line with the logic of appropriateness related to human rights, especially because there is a global trend towards abolition of the death penalty. The purpose of this research is to understand more deeply about the reasons behind the states application of the death penalty and the states perception about the human rights norms and the right to life. The results of this study indicate that the implementation of human rights and government perception is strongly influenced by the political contestation, social situations and cultures, as well as the political leadership in that period. These aspects can construct the things that is considered as "right" and "appropriate" . Related to human rights norms and the right to life, Indonesia perceives it as the thing that can be limited by considering the interests of society, and that the implementation of human rights is an internal affair so there is a tendency to close themselves off from the international context in this regard.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan pengetahuan, sikap dan norma subjektif tentang gizi seimbang pada siswa SMP setelah diberikan intervensi dengan menggunakan media leaflet dan video. Leaflet yang digunakan dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan RI dan video yang dikembangkan oleh peneliti dengan konten mengacu pada leaflet. Desain penelitian yang digunakan adalah quasi experiment dengan rancangan nonequivalent control group design. Penelitian ini dilakukan kepada 61 siswa kelas VII di SMPN terpilih. Kelompok leaflet berjumlah 31 siswa dan kelompok video berjumlah 30 siswa. Pengambilan data penelitian dilakukan sebanyak 4 kali yang terdiri dari 1 kali pre-test (H-0) dan 3 kali post-test (H-0, H+1, H+11) untuk melihat pola dan retensinya. Uji statistik yang digunakan yaitu t dependen dan uji Wilcoxon untuk melihat perubahan di dalam masing-masing kelompok dan uji t independen dan uji Mann-Whitney untuk melihat perbedaan antar kelompok. Hasil penelitian ini menunjukkan pada kelompok media leaflet, terdapat peningkatan yang signifikan dari pre-test ke post-test 1 terhadap pengetahuan (P=0,000), sikap (P=0,014), norma subjektif responden (P=0,022) dan tidak ada perubahan yang signifikan dari post-test 1 ke post-test 2 dan post-test 2 ke post-test 3 terhadap seluruh variabel. Pada kelompok media video, pengetahuan meningkat signifikan dari pre-test dan post-test 1 (P=0,000) namun tidak untuk sikap (p=0,425) dan norma subjektif (P=0,511), dan sikap menurun signifikan dari post-test 2 ke post-test 3 (P=0,037). Antara kelompok leaflet dan video, tidak ada perbedaan pengetahuan dan sikap yang signifikan pada ketiga perubahan. Pada norma subjektif, terdapat perbedaan perubahan yang signifikan dari post- test 1 ke post-test 2 (P=0,014) dan post-test 2 ke post-test 3 (P=0,033), dengan nilai rata-rata norma subjktif lebih tinggi pada kelompok media video. ......The purpose of this study is to understand the effect of intervention aided with leaflet and video with knowledge, attitude and subjective norms in middle school student. The leaflet used were developed by Indonesian Ministry of Health and video developed by researchers with contents referring to leaflet. The study used quasi experimental design with nonequivalent control group design. This study conducted on 61 seventh graders in selected public middle school. The leaflet group consisted of 31 students and video group consisted of 30 students. Data retrieved was carried out 4 times consisting of 1 pre-test (D-0) and 3 times post-test (D-0, D + 1, D + 11) to see the pattern and retention. The statistical test used in this study is dependent t test and Wilcoxon test to see changes in each group and independent t test and Mann-Whitney test to see differences between groups. The results of this study showed that within the leaflet media group, there was a significant increase from pre-test to post-test 1 in knowledge (P = 0,000), attitude (P = 0.014), subjective norms of respondents (P = 0.022) and no significant changes from post- test 1 to post-test 2 and post-test 2 to post-test 3 in all variables. Within the video media group, knowledge increased significantly from pre-test and post-test 1 (P = 0.000) but not in attitudes (p = 0.425) and subjective norms (P = 0.511), and attitudes decreased significantly from post-test 2 to post-test 3 (P = 0.037). Between leaflet and video media group, there were no significant differences in knowledge and attitudes between in all three changes. In subjective norms, there are significant differences between two groups from post-test 1 to post-test 2 (P = 0.014) and post-test 2 to post-test 3 (P = 0.033), with higher mean scores of subjective norms in the video media group.

Abstrak :
Dalam mewujudkan ide atau gagasan tidak jarang para inovator terkendala proses pendanaan. Crowdfunding platform dianggap menjadi alternatif penggalangan dana berbasis website 2.0. Kemunculan platform di negara-negara maju dapat berjalan dengan stabil dan berkembang, sedangkan di Indonesia terdapat platform yang bertahan dan juga berhenti. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami teori modal sosial yang berperan dalam Kitabisa.com sebagai crowdfunding platform di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara semi terstruktur kepada tiga aktor Kitabisa dan satu informan tambahan serta studi dokumen terkait.  Hasil temuan menunjukkan terdapat tiga elemen yang berlangsung dalam Kitabisa.com seperti trust, jaringan, dan norma, dimana trust sebagai elemen kunci yang bekerja dalam mengoptimalkan dua elemen lainnya. Fungsi dari trust yaitu sebagai modal awal untuk memperlancar kerja sama. Sedangkan jaringan berfungsi untuk pendorong reputasi dan sumber daya manusia atau finansial. Adapun fungsi dari norma yaitu sebagai penyederhana mekanisme pekerjaan. Dengan demikian, Kitabisa.com dapat berlanjut hingga kini karena adanya peran modal sosial yang dibangun oleh AlFatih selaku CEO Kitabisa bersama-sama dengan internalnya.  ......In realizing their ideas and dreams, innovators commonly facing a lot of challenges especially in financing matters. Crowdfunding platforms have been recognized to become one of the alternative for innovators to gather their source of fund through website 2.0. The emergence of platform in developed countries can be stable and growing, while in Indonesia, some are survived also stopped. The aim of this research is to understand social capital theory which plays at Kitabisa.com as crowdfunding platform in Indonesia. The research uses a qualitative method by holding a semi structured interview technique towards three main actors on Kitabisa.com and one other extra informants, also studies related documents. Findings of this research show us there are three elements going on Kitabisa.com i.e. trust, network, and norms which trust as the key element working to optimize other elements. Function of trust as a main capital is to facilitate cooperation. While network is to drive reputation and human or financial resources. Norms plays as simplifier of work mechanism. Therefore, Kitabisa.com can sustain till this day caused by social capital that built by AlFatih (CEO Kitabisa) together his internal.

Abstrak :
ABSTRAK
Semakin banyaknya isu degradasi lingkungan hidup yang terjadi secara lintas batas dan tidak bisa diselesaikan negara seorang diri telah mendorong NGO untuk maju dan menawarkan solusi. Berbagai strategi dilakukan NGO untuk mengadvokasikan isu lingkungan hidup dan mengubah perilaku negara dan korporasi dalam tata kelola lingkungan hidup global. Kajian literatur ini bertujuan menganalisis bagaimana strategi NGO dalam tata kelola lingkungan hidup global dan seperti apa implikasi yang mereka hasilkan. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, kajian literatur ini memetakan literatur tentang mekanisme kerja, fungsi, dan implikasi dari strategi yang dijalankan NGO dalam menargetkan negara dan korporasi, dengan menggunakan metode taksonomi. Berdasarkan analisis, kajian literatur ini menemukan bahwa mekanisme kerja NGO bisa bersifat kolaboratif dan konfrontatif. Fungsi yang mereka jalankan beragam, dengan diseminasi informasi secara multiarah menjadi yang paling mendasar. Implikasi yang mereka timbulkan berupa kesuksesan mereka mengubah praktik negara dan korporasi, hingga kegagalan yang bisa berujung pada kriminalisasi dan hilangnya kredibilitas mereka. Kajian literatur ini menyimpulkan bahwa NGO menyusun strategi yang berbeda, menyesuaikan sifat dan modality dari korporasi dan negara yang mereka targetkan, serta seberapa strategis isu yang menjadi fokus advokasi mereka.

Abstrak :
Depiksi gender di media mainstream pada umumnya mengikuti norma-norma dan stereotipe-stereotipe yang konon diatribusikan ke gender tertentu layaknya sebuah peran yang dimana pria dan wanita harus bersikap secara spesifik tergantung dari jenis kelamin mereka berdasarkan apa yang dianggap normal oleh masyarakat tertentu. Acara Steven Universe 2013-sekarang adalah kartun serial yang ditayangkan di saluran Cartoon Network, yang dimana acara tersebut dibuat untuk anak-anak sebagai target demografis mereka. Akan tetapi, walaupun target demografis mereka adalah anak-anak, kartun tersebut mendepiksikan gender dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan kartun-kartun yang lain. Melalui lensa lsquo;Gender Performativity rsquo; dari buku Gender Trouble yang ditulis oleh Judith Butler, makalah ini melihat lebih dalam bagaimana kartun Steven Universe mendepiksikan gender, norma gender dan stereotipenya melalui tiga karakter utama dari acara tersebut dan bagaimana cara kartun tersebut mendepiksikan gender dibandingkan dengan cara gender sering didepiksikan di media mainstream. ...... Depiction of gender in the mainstream media often follows the norms and stereotypes that are often attributed to specific genders, such as gender roles that determine what women and men should be like and how they should behave based on their sex, which often falls within the purview of what a given society considers as normal. Steven Universe 2013-present is a cartoon series that is aired on the channel Cartoon Network, which, by its nature as a cartoon, is designed for and aimed at children to consume. Yet despite its target demographic being children, it stands out among other shows in how it depicts gender. Using the lens of lsquo;Gender Performativity rsquo; by Judith Butler rsquo;s Gender Trouble, this paper examines how Steven Universe depicts gender itself, its norms and stereotypes through the show rsquo;s three main characters and how it contributes to their narrative along with comparing them to how gender is often depicted in mainstream media.

Abstrak :
It is a settled rule of international law that a State may not rely on the provisions of its 'internal law' as justification for failing to comply with international obligations. However, the judiciaries of most countries, including those with a high record of compliance with international norms, have increasingly felt the need to preserve the area of fundamental principles, where the State's inclination to retain full sovereignty seems to act as an unbreakable 'counter-limit' to the limitations deriving from international law. This volume explores this trend by adopting a comparative perspective, addressing the question of how conflicts between international law and national fundamental principles are dealt with and resolved within a specific legal system. The contributing authors identify common tendencies and fundamental differences in the approaches and evaluate the implications of this practice for the future of the principle of supremacy of international law.