Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Reformasi birokrasi dalam hal kelembagaan telah mendorong adanya Lembaga Non Struktural (LNS) yang beragam, namun masih terdapat diferensiasi pengaturan LNS. Kantor Staf Presiden (KSP) merupakan LNS yang berdiri berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden. Tugas KSP adalah membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam hal mendukung teknis jalannya pemerintahan. Untuk itu, KSP perlu melakukan hubungan hukum dengan pihak lain. Penelitian ini bermaksud menganalisis kedudukan LNS dalam pemerintahan, hubungan hukum KSP dengan lembaga lain, dan pengaturan terhadap LNS di masa depan. Metodologi yang digunakan adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa LNS masih memiliki beberapa permasalahan, seperti pengawasan yang belum ideal. KSP hanya menunjang pemerintahan terkait program prioritas nasional maupun isu strategis. Sehingga, KSP juga melakukan hubungan hukum dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam menjalankan tugasnya maupun menjalankan hubungan hukum dengan masyarakat sebagai penerapan good governance. Tidak adanya unifikasi aturan juga membuat berbagai implikasi masalah terhadap LNS. Sebagai saran, diperlukan perbaikan sistem tata kelola LNS yang diberlakukan bagi semua LNS, seperti untuk pengawasan. Untuk hubungan hukum KSP dapat dibatasi dengan pengaturan agar kewenangan KSP tetap sesuai sebagai LNS. Untuk mengatur LNS, diperlukan unifikasi peraturan mengenai LNS di Indonesia di masa yang akan datang.

---

Bureaucratic reform in terms of institutions has encouraged the existence of various Non-Structural Institutions (NSI), but there is still differentiation of NSI arrangements. The Executive Office of the President (EOP) is an NSI established based on Presidential Regulation Number 83 of 2019 concerning Executive Office of the President. The EOP’s task is to assist the President and Vice President in technical support for the running of the government. EOP needs to have a legal relationship with other parties. This research intends to analyze the position of NSI in government, the legal relations between EOP and other institutions, and the regulation of NSI in the future. The methodology used is normative juridical with qualitative data collection techniques. The results of the research found that NSI still had several problems, such as inadequate supervision. EOP only supports the government related to national priority programs and strategic issues. Thus, the EOP also carries out legal relations with related Ministries / Institutions in carrying out its duties and carrying out legal relations with the community as the implementation of good governance. The differentiation of regulation also has implications for problems for NSI. As a suggestion, it is necessary to improve the NSI governance system that is applied to all NSI, such as for control. For the EOP legal relationship, it can be limited by the regulation so that the EOP’s authority still suitable as an NSI. It is also necessary to unify regulations regarding NSI in Indonesia in the future.

 

"

"Penggunaan bata merah sudah sangat umum dalam berbagai bentuk dan jenis bangunan teknik sipil. Beberapa fungsi dari bata merah ini adalah dinding pengisi, partisi mangan, pondasi, kolom, dan lain-lain. Dalam struktur pasangan bata merah terdapat komponen-komponen yang memberikan sumbangan kepada kekuatan pasangan bata merah itu sendiri. Komponen-komponen tersebut adalah bata merah dan mortar sebagai pengikat. Namun dalam analisa perhitungan portal, kekuatan pasangan bata merah biasanya selalu diabaikan. Ini disebabkan karena kurangnya acuan yang memuat parameter kekuatan bata merah ataupun kekuatan pasangan bata merah. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati perilaku pasangan bata merah pejal Cikarang terhadap gaya pra-tekan dan gaya lateral. Benda uji berupa pasangan bata triplet yang tersusun dengan adukan mortar struktural yaitu 1:3 dan 1:4 serta mortar non-struktural yaitu 1:5. Gaya pra-tekan merupakan representasi dari beban-beban vertikal permanen yang bekerja pada tembok bata, sedangkan gaya lateral merepresentasikan gaya yang menyerupai gaya statik arah horizontal yang bekerja pada pasangan bata tersebut seperti angin dan gempa bumi. Hasil yang didapat dari penelitian ini menunjukan bahwa penggunaan mutu mortar yang berbeda dan pemberian beban pra-tekan yang bervariasi berpengaruh terhadap kekuatan pasangan bata dalam menahan gaya lateral. Semakin tinggi mutu mortar akan semakin tinggi pula kekuatan pasangan bata dalam menahan gaya lateral. Sampai batas kekuatan tekannya, semakin tinggi beban pra-tekan yang diberikan semakin tinggi pula kemampuan pasangan bata dalam menahan beban lateral. Selain itu diperoleh kekuatan geser awal/ kekuatan geser, ?o dan koefisien friksi, antara bata dengan mortar. Pada pasangan bata triplet yang menggunakan mortar 1:4 nilai ?o yang diperoleh berkisar antara 0.33 - 0.51 MPa dan nilai 4 berkisar antara 0.85 - 1.07. Sedangkan pada pasangan bata triplet yang menggunakan mortar 1:5 nilai ?o yang diperoleh berkisar antara 0.18 - 0.34 MPa dan nilai berkisar antara 1.07 - 1.44. Tipe keruntuhan yang mendominasi adalah keruntuhan ikatan/bond failure."

"Paska krisis ekonomi yang melanda Indonesia telah teijadi perubahan terhadap struktur industri perbankan Indonesia. Perubahan-perubahan tersebut antara Iain ditunjukan dengan berkurangnya jumlah Bank, terjadinya perubahan komposisi bank dilihat dari besaran asset, tingglnya tingkat konsentrasi perbankan dan berubahnya fokus perbankan yang semula corporate base menjadl customer base. Fenomena tersebut menunjukan bahwa sedang terjadi perubahan tingkat persaingan dalam industri perbankan Indonesia. Hal ini yang mendorong penulis untuk melakukan analisis terhadap tlngkat persaingan dalam industri perbankan di Indonesia. Literature mengenal pengukuran tingkat persalngan dapat dibagi dalam dua kelompok besar (mainstreams), yang pertama dlsebut sebagai pendekatan struktural (structural approach) dan kedua disebut sebagai pendekatan perilaku (behavioural approach) atau non structural approach. Pengukuran tlngkat persalngan dengan menggunakan pendekatan struktural termasuk dldalamnya adalah Structure-Conduct* Performance Paradigm (SCP) dan Efficient Structure Hypothesis (ESH). Sementara ltu, untuk pendekatan yang berbasis perilaku (behaviour) dikembangkan berdasarkan teori-teorl Chicago School dan Contestable Market Theory (CMT). Untuk mengukur tingkat persaingan dalam industri perbankan Indonesia akan dlgunakan pendekatan yang berbasis perilaku yaitu dengan menggunakan Panzar - Rosse model. Pengukuran tingkat persalngan tersebut akan dilakukan terhadap seluruh bank dalam periode 2000 - 2006 serta membandingkan pada dua perlode berbeda yaitu 2000 - 2002 dengan 2003 - 2006. Selain ltu, juga akan dilakukan pengukuran tingkat persaingan per kelompok bank yang dibedakan antara kelompok Bank Besar dan kelompok Bank Kecil. Penelitian ini dilakukan terhadap 125 bank yang beroperasl di Indonesia sampai dengan Desember 2006. Sumber data berasal dari Iaporan publikasi triwulanan bank-bank tersebut yang terdapat di website Bank Indonesia. Metode analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat persaingan tersebut adalah generalized least square (GLS) panel data. variabel-varibel yang digunakan dalam analisls ini terdiri dari variabel terikat (dependent variable) berupa rasio pendapatan bunga terhadap total asset (PBTA). Sedangkan variabel bebasnya (independent variable) terdiri dari rasio biaya bunga terhadap total dana (BBTD), rasio blaya personalia terhadap total asset (BPTA) dan rasio biaya modal fisik terhadap total asset (BMFA). Ketiga variabel ini merupakan input utama. Sementara itu, untuk varibel penjelasnya terdiri dari rasio equity terhadap total asset (ETA), rasio kredit terhadap total asset (ETA), rasio non performing Ioan (NPL), rasio antar bank terhadap total dana (ABTD) dan rasio giro terhadap total dana (GTDA). Variabel-varlabel ini disebut sebagai bank specihc factor (BSP). Adapun variabel penjelas tambahan adalah rasio pendapatan Ialnnya terhadap total asset (PLTA). Hasil akhlr dari estimasi ini adalah diperolehnya nilai H-statistik yang merupakan penjumlahan dari koefisien BBTD, BPTA dan BMFA. Hasll estimasi model regresi majemuk data panel dengan menggunakan Fixed Effect Model terhadap 125 bank umum selama perlode tahun 2000 - 2006, 2000 - 2002 dan 2003 - 2006 menunjukkan hasil yang relatif sama, yaltu tingkat persaingan dalam industri perbankan Indonesia tergolong ke dalam monopolistic competition. Namun, jika dibandingkan antara dua periode penelitian yang berbeda diketahui bahwa nilai H-statistik periode 2003 - 2006 leblh tlnggi dibandingkan periode 2000 - 2002. Perubahan nilai H-statistlk tersebut menunjukan adanya perubahan tingkat persalngan dalam industri perbankan Indonesia secara keseluruhan. Selain itu, jika dilihat per kelompok bank, meskipun kondlsi persaingannya sama yaitu monopolistic competition, namun tingkat persalngan pada kelornpok Bank Kecil leblh tinggi dibandingkan kelompok Bank Besar. Sesuai hasil penelltian tersebut diatas, maka kebljakan-kebljakan yang telah dllakukan Bank Indonesia seperti kebljakan persyaratan modal disetor yang tinggi (Rp3 trilliun), kebijakan pembatasan merger (total asset bank hasil merger tidak boleh > 20% total asset perbankan), serta kebijakan untuk memperkuat permodalan Bank sebagalmana tercantum dalam Arsitektur Perbankan Indonesia, dapat terus dlpertahankan untuk memellhara tingkat persaingan yang sehat dalam industri perbankan Indonesia. "

"Tesis ini membahas tentang Peranan Kementerian Sekretariat Negara dalam melaksanakan proses penataan Lembaga Non Struktural yang dipicu oleh pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat yang terwujud dalam amanat kepada Menteri Sekretaris Negara dari DPR dalam sebuah kegiatan Rapat Kerja. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, pendekatan dengan menggunakan teori Pembagian Kekuasaan, teori sistem pemerintahan, teori demokrasi, teori kewenangan dan teori pengawasan. Serta penggunaan konsep-konsep tentang lembaga negara, lembaga non struktural, serta konsep kedaulatan. Untuk memperoleh kesimpulan dari tujuan penelitian hal-hal yang disampaikan adalah meliputi sejarah Kementerian Sekretariat Negara, Proses Penataan Lembaga Non Struktural, Peranan Kementerian Sekretariat Negara dalam sistem pemerintahan Indonesia, peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat secara umum, dan fungsi pengawasan pada khususnya. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa peranan Kementerian Sekretariat Negara dalam melaksanakan penataan lembaga non struktural adalah terbatas pada pemberian dukungan analisis kepada Presiden terhadap keberadaan lembaga non struktural yang ada. Dalam kerangka pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Pemerintah terdapat penyimpangan antara praktek dengan teori sistem pemerintahan Presidensial yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Dasar 1945 sebagai sistem pemerintahan yang digunakan oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian mengakibatkan tidak optimalnya fungsi pengawasan DPR dan dapat menimbulkan abuse of power oleh DPR.

---

This thesis discusses the role of the Ministry of the State Secretariat in implementing non-structural institution structuring process that is triggered by the implementation of the House of Representatives oversight functions are embodied in an address to the State Secretary of the House of Representatives in a working meeting activities. By using normative juridical research methods, the approach using the theory of division of powers, government systems theory, democratic theory, and the theory of supervisory authority. And the use of the concepts of state agencies, non-structural institutions, as well as the concept of sovereignty. To obtain the conclusion of the study objectives were delivered stuff is covering the history of the Ministry of the State Secretariat, Institute of Non Structural Planning Process, The role of the Secretariat of State in the Ministry of the Indonesian system, the role and function of the House of Representatives in general, and in particular oversight function.

Based on the research results that the role of the Ministry of the State Secretariat in implementing non structural arrangement is limited to providing analytical support to the President of the existence of non-structural institutions that exist. Within the framework of supervision to the Government House of Representatives there are deviations between the theory practice presidential system of government established in the Constitution of 1945 as a government system that is used by the Indonesian nation. Thus resulting in suboptimal function of the House oversight and can lead to abuse of power by the House of Representatives."

"Kemampuan fasilitas kesehatan untuk dapat berfungsi tanpa gangguan dalam situasi bencana merupakan hal yang penting. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan, baik Rumah Sakit Pemerintah maupun Rumah Sakit Swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan kebencanaan yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan lebih lanjut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kesiapsiagaan bencana di RSU Famili Husada dengan menggunakan Hospital Safety Index WHO dari segi keselamatan struktural, non struktural maupun manajemen kegawatan dan bencana. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif observasional dengan metode  campuran kualitatif dan kuantitatif. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Safe Hospital Cecklist Form 2 dari WHO yang terdiri dari evaluasi potensi bencana, modul keselamatan struktural, modul keselamatan non struktural dan modul manajemen kegawatdaruratan dan bencana. Hasil penelitian pada evaluasi potensi bencana menunjukkan bahwa RSU Famili Husada memiliki potensi bahaya geologis, hidrologis, klimatologis dan bahaya biologis (pandemi COVID-19) yang tinggi. Berdasarkan indeks keselamatan struktural, RSU Famili Husada memiliki indeks yang baik (A), begitu pula dengan indeks keselamatan non strukturalnya. Dalam indeks manajemen kegawatan dan bencana, RSU Famili Husada masuk kategori rata-rata (B). secara umum, setelah dibobotkan maka indeks HSI RSU Famili Husada dalam kategori A yang berarti RS diprediksi dapat berfungsi pada masa bencana..  RS diharapkan memperkuat mekanisme pasokan perbekalan, meningkatkan kapasitas cadangan oksigen, serta penguatan SDM. Meskipun telah memiliki indeks HSI yang baik, RS masih berisiko mengalami hambatan pelayanan terutama pada masa lonjakan COVID-19 oleh karena adanya faktor eksternal yang memengaruhi rantai pasokan perbekalan utama seperti oksigen, APD dan obat-obatan. Diperlukan evaluasi kapasitas lonjakan, identifikasi sumber-sumber cadangan perbekalan dan simulasi kebencanaan di tingkat regional oleh pemegang kebijakan yang lebih tinggi agar kedepannya situasi lonjakan kritis pandemi dapat diantisipasi.

---

The ability of health facilities to function without interruption in a disaster situation is critical. Law No. 36 of 2009 concerning Health explains that hospitals as health care facilities, both government hospitals and private hospitals are required to provide disaster health services that aim to save lives and prevent further disability. The purpose of this study was to evaluate disaster preparedness at the Famili Husada Hospital using the WHO Hospital Safety Index in terms of structural, non-structural safety as well as emergency and disaster management. This research is a descriptive observational study with a mixture of qualitative and quantitative methods. The instrument used in this research is the Safe Hospital Checklist Form 2 from WHO which consists of an evaluation of potential disasters, structural safety modules, non-structural safety modules and emergency and disaster management modules. The results of the research on the evaluation of potential disasters indicate that the Famili Husada Hospital has a high potential for geological, hydrological, climatological and biological hazards (the COVID-19 pandemic). Based on the structural safety index, the Famili Husada Hospital has a good index (A), as well as its non-structural safety index. In the emergency and disaster management index, Famili Husada Hospital is in the average category (B). In general, after being weighted, the HSI index of the Famili Husada Hospital is in category A, which means the hospital is predicted to function during a disaster. The hospital is expected to strengthen the mechanism for supplying supplies, increasing oxygen reserve capacity, and strengthening human resources. Despite having a good HSI index, hospitals are still at risk of experiencing service barriers, especially during the COVID-19 surge due to external factors that affect the supply chain of key supplies such as oxygen, PPE and medicines. It is necessary to evaluate the surge capacity, identify sources of supply reserves and simulate disasters at the regional level by higher policy holders so that in the future the critical spike situation of the pandemic can be anticipated."

"Tesis ini membahas mengenai Kewajiban Pemberhentian Sementara Terhadap Pengangkatan Komisioner dan Anggota Lembaga Non Struktural Yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dikaitkan dengan mekanisme pengisian jabatan Komisioner Dan Anggota Lembaga Non Struktural. Dalam pengisian jabatan tersebut terdapat mekanisme yang berbeda antara komisioner atau anggota yang mewakili Pemerintah atau yang biasa disebut dalam peraturan perundangan-undangan sebagai Unsur Pemerintah dengan komisioner atau anggota yang melalui seleksi terbuka atau yang biasa disebut dalam peraturan perundangan-undangan sebagai Unsur Masyarakat.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kewajiban pemberhentian sementara yang diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara maupun Peraturan Pemerintah mengenai Dipilin PNS, tidak serta mengikat seluruh PNS yang diangkat sebagai Komisioner dan Anggota Lembaga Non Struktural. Disisi lain, aturan mengenai kewajiban pemberhentian sementara PNS dimaksud belum diatur mengenai sanksi bagi pihak terkait apabila kewajiban pemberhentian sementara PNS dilaksanakan saat semua persyaratan pemberhentian sementara PNS tersebut telah memenuhi syarat.

---

This thesis discusses the Temporary Suspension Obligation for the Appointment of Commissioners and Members of Non-Structural Institutions with the Status of Civil Servants as stipulated in Law Number 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus, associated with the mechanism for filling the positions of Commissioners and Members of Non-Structural Institutions. In filling the position, there is a different mechanism between commissioners or members representing the Government or commonly referred to in laws and regulations as Government Elements and commissioners or members who go through open selection or commonly referred to in laws and regulations as Community Elements.

Based on the results of the study, it was concluded that the temporary suspension obligation stipulated in the State Civil Apparatus Law and Government Regulations regarding the Election of Civil Servants, does not and binds all civil servants appointed as Commissioners and Members of Non-Structural Institutions. On the other hand, the rules regarding the obligation to suspend the civil servant have not been regulated regarding sanctions for related parties if the obligation to suspend the civil servant is implemented when all the conditions for the suspension of the civil servant have met the requirements."

"Lembaga Kantor Staf Presiden sebagai lembaga non struktural, yang memiliki tanggung jawab langsung kepada Presiden diberikan kewenangan dan kedudukan yang sama dengan pembantu Presiden lainnya seperti kementerian negara, sehingga mengakibatkan kemungkinan terjadinya konflik atau tumpang tindih kewenangan sesama kelembagaan ataupun jabatan di lingkungan lembaga eksekutif. Dengan adanya perluasan fungsi dan kewenangan lembaga Kantor Staf Presiden (bukan merupakan anggota kabinet), seakan-akan berkedudukan di atas kementerian negara (merupakan salah satu anggota kabinet). Penelitian tesis ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, yang dilaksanakan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan terkait sehingga menghasilkan penelitian dalam bentuk preskriptif-analitis. Berdasarkan ketentuan dari dasar hukum pembentukan kementerian negara dan lembaga Kantor Staf Presiden, kedua lembaga ini memiliki kedudukan yang sama dalam sistem pemerintahan Indonesia. Tugas, fungsi, dan kewenangan yang begitu luas diberikan kepada lembaga Kantor Staf Presiden menyebabkan terjadinya konflik kewenangan dengan kementerian negara, yang sama-sama sebagai pembantu Presiden. Oleh karena itu, dalam rangka menghindari terjadinya konflik kewenangan di lingkungan lembaga kepresidenan, sebaiknya Presiden sebagai kepala pemerintahan eksekutif melakukan survei sebelumnya terkait urgensi pembentukan lembaga baik yang bersifat struktural maupun non struktural.

---

The Presidential Staff Office as a non-structural institution, which has direct responsibility to the President, is given the same authority and position as other assistants to the President such as state ministries, resulting in the possibility of conflicts or overlapping authorities of fellow institutions or positions within the executive branch. With the expansion of the functions and authorities of the Presidential Staff Office (not a member of the cabinet), it is as if it is located above a state ministry (a member of the cabinet). This thesis research uses a form of normative juridical research, which is carried out by examining the relevant laws and regulations so as to produce research in a prescriptive-analytical form. Based on the provisions of the legal basis for the formation of state ministries and institutions of the Presidential Staff Office, these two institutions have the same position in the Indonesian government system. The tasks, functions, and powers that are so broadly assigned to the Presidential Staff Office lead to conflicts of authority with state ministries, which are both assistants to the President. Therefore, in order to avoid conflicts of authority within the presidential institution, the President as the head of the executive government should conduct a previous survey regarding the urgency of establishing institutions both structural and non-structural."

"Pembentukan Lembaga Pemerintahan Non Struktural di Indonesia tidak diikuti dengan adanya cetak biru dalam pelembagaan lembaga pemerintahan non struktural dan beragamnya model peraturan yang membentuknya serta kewenangannya dalam membentuk peraturan perundangan-undangan. Skripsi ini membahas tiga permasalahan utama. Pertama, lembaga non struktural yang memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Kedua, dasar pembentukan lembaga lembaga pemerintahan non struktural dan kewenangannya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketiga, jenis kewenangan yang dimiliki oleh lembaga pemerintahan non struktural dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Penulis menggunakan lembaga KPU, KPK, KPPU dan BSSN sebagai bahan untuk dikaji dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang seharusnya diinklusikan hanya sebagai kewenangan pemerintahan. Selanjutnya, penulis menganalisis ada 4 (empat) dasar pembentukan lembaga pemerintahan non struktural dan kewenangannya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu dibentuk dengan undang-undang dan memiliki kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan, dibentuk atas perintah undang-undang dengan undang-undang dan memiliki kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan, dibentuk atas perintah undang-undang dengan Keputusan Presiden namun tidak memiliki kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan dibentuk melalui Peraturan Presiden namun tidak atas perintah Undang-Undang dan tidak memiliki kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan. Hasil dari lembaga yang dikaji menunjukan bahwa KPU, KPK, KPPU dan BSSN adalah lembaga non struktural yang berada di bawah kekuasaan eksekutif, namun tidak semua memiliki kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan. KPU dan KPK memiliki kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan, sementara KPPU dan BSSN tidak memiliki kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan.

---

The establishment of Non Structural Government Institutions in Indonesia is not followed by a blueprint for institutionalizing Non Structural Government Institutions and the variety of laws that forming it and so its authority of forming laws and regulations. This thesis discusses three main problems. First, non-structural institutions that have the authority to form legislation under the law. Second, the basis for the formation of non-structural government institutions and their authority to forming laws and regulations. third, under the context of duties and functions to run the government, what kind of authority that held by non-structural government institutions in forming laws and regulations. The author uses KPU, KPK, KPPU and BSSN institutions as material to be studied through normative juridical approach method. The results of this study indicate that with the authority being possessed by the government to carry out executive functions and implement laws, the forming of law and regulations under the law shall be included limitedly as governmental authority. Furthermore, the author analyzes there are 4 (four) bases/models to establish Non Structual Government Institutions and its authority to form law and regulations, which is formed by law and has the authority to form legislation, formed by the order of the law and has the authority to form legislation, is formed at the order of the law with a Presidential Decree but does not have the authority to form legislation and is formed through a Presidential Regulation but is not ordered by the Law and does not have the authority to form legislation. The results of this research on the Institutions show that KPU, KPK, KPPU and BSSN are considered as executive authority non-structural institutions, but not all of these institutions have the authority to form legislation. KPU and KPK have the authority to form legislation, while KPPU and BSSN do not have the authority to form legislation."