Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan dengan tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan, sudah seharusnya yayasan dapat dijalankan dengan prinsip non profit oriented. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini mengenai implementasi Undang-Undang Yayasan dan faktor-faktor peghambat pelaksanaannya. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif-empiris yaitu menitikberatkan pada peraturan yang berlaku, referensi dan literatur-literatur serta pelaksanaan peraturan dalam prakteknya. Dari hasil penelitian ini, peraturan tentang Yayasan tidak dilaksanakan oleh yayasan-yayasan di Kota Bandar Lampung; untuk itu masih sangat dibutuhkan peran aktif pemerintah untuk sosialisasi Undang-Undang Yayasan dan peraturan lain yang terkait kepada masyarakat dan juga kepada instansi-instansi yang terkait dengan kegiatan yayasan agar amanat Undang-Undang dapat tercapai. ......The Foundation is a legal entity consisting of separated assets with a social purpose, religious and humanitarian. With the promulgation of Law No. 16 Year 2001 Jo. Act No. 28 of 2004 on the Foundation, it has become a necessity that the foundation should be operated using the principle of non-profit oriented. Subject to be discussed in this writing is about the implementation of the Law Foundation and the factors inhibit the implementation process. This writing method is using the juridical normative-empirical which focuses on existing regulations, references and literature as well as the implementation of regulations in practice. From the results of this study, regulation of the Foundation is not carried out by private foundations in the city of Bandar Lampung, for it is still needed a very active role of the government to socialize the Law Foundation and other regulations related to society and to the agencies associated with the foundation so that the mandates of the Law can be achieved.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan tata kelola organisasi nirlaba yang dilakukan oleh Yayasan XYZ berdasarkan Pedoman Umum Governansi Organisasi Nirlaba Indonesia (PUG-ONI) yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh organisasi nirlaba khususnya yayasan, yang diduga disebabkan oleh tata kelola organisasi nirlaba yang tidak diimplementasikan dengan baik. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dari wawancara kepada organ yayasan serta analisis atas dokumentasi yang dimiliki yayasan. Hasil penelitian menunjukkan Yayasan XYZ belum sepenuhnya menerapkan pedoman tata kelola organisasi nirlaba yang ada dalam PUG-ONI. Regulasi yang belum sejalan dengan PUG-ONI, keterbatasan sumber daya yang dimiliki Yayasan XYZ, serta kompleksitas PUG-ONI menjadi beberapa kendala penerapan PUG-ONI oleh Yayasan XYZ. ......This study aims to evaluate the implementation of non-profit organization governance carried out by XYZ Foundation based on General Guidelines for Non-Profit Organization Governance issued by National Committee for Governance Policy. This research was motivated by the many misuses of funds committed by non-profit organizations, especially foundations, which were allegedly caused by the governance of non-profit organizations that were not implemented properly. This research is descriptive research with a case study approach. Data were obtained from interviews with foundation organs and analysis of documentation owned by the foundation. The results showed that XYZ Foundation has not fully implemented the governance guidelines of non-profit organizations in PUG-ONI. Regulations that are not in line with PUG-ONI, limited resources owned by the XYZ Foundation, and the complexity of PUG-ONI are some of the obstacles to the implementation of PUG-ONI by the XYZ Foundation.

Abstrak :
ABSTRAK Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan dengan tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan, sudah seharusnya yayasan dapat dijalankan dengan prinsip non profit oriented. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini mengenai implementasi Undang-Undang Yayasan dan faktor-faktor peghambat pelaksanaannya. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu menitikberatkan pada peraturan yang berlaku, referensi dan literatur-literatur serta pelaksanaan peraturan dalam prakteknya. Dari hasil penelitian ini, peraturan tentang Yayasan tidak dilaksanakan oleh yayasanyayasan di Kota Bandar Lampung; untuk itu masih sangat dibutuhkan peran aktif pemerintah untuk sosialisasi Undang-Undang Yayasan dan peraturan lain yang terkait kepada masyarakat dan juga kepada instansi-instansi yang terkait dengan kegiatan yayasan agar amanat Undang-Undang dapat tercapai.

---

ABSTRACT The Foundation is a legal entity consisting of separated assets with a social purpose, religious and humanitarian. With the promulgation of Law No. 16 Year 2001 Jo. Act No. 28 of 2004 on the Foundation, it has become a necessity that the foundation should be operated using the principle of non-profit oriented. Subject to be discussed in this writing is about the implementation of the Law Foundation and the factors inhibit the implementation process. This writing method is using the juridical normative which focuses on existing regulations, references and literature as well as the implementation of regulations in practice. From the results of this study, regulation of the Foundation is not carried out by private foundations in the city of Bandar Lampung; for it is still needed a very active role of the government to socialize the Law Foundation and other regulations related to society and to the agencies associated with the foundation so that the mandates of the Law can be achieved.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini menggunakan metode studi kasus untuk menganalisis Integrasi Strategi Implementasi Corporate Social Responsibility dengan Perencanaan Strategis Perum LPPNPI yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan navigasi penerbangan. Penelitian ini melakukan penyusunan program-program CSR tahun 2016 sampai dengan 2017 yang diintegrasikan dengan standar Global Reporting Initiative GRI dan hubungan program-program tersebut yang diukur melalui Key Performance Indicators. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dengan key informant Perum LPPNPI. Key informant untuk proses wawancara adalah para pejabat yang berdasarkan dokumen internal perusahaan memiliki tanggung jawab dan kapabilitas sesuai dengan pertanyaan. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari Laporan Tahunan, RKAP, Dokumen Internal Perusahaan dan literatur lain sebagai penunjang. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa program-program terkait CSR yang dilakukan oleh Perum LPPNPI sebagian besar sesuai dengan standar GRI dan memiliki hubungan dengan KPI Perum LPPNPI.

---

ABSTRACT
This study was a case study to analyze Integration of Corporate Social Responsibility Implementation Strategic with Perum LPPNPIs Strategic Plan which a company in air navigation service industry. This study created CSR programs in 2016 to 2017 which was integrated with Global Reporting Initiative GRI standards and the relation of those standards which was measured with Key Performance Indicators. Primary data collected through interview with Perum LPPNPIs key informant. Key informant in interview process was functionaries who have responsibilities and capabilities to the question. Secondary data obtained from Annual Report, RKAP, Perum LPPNIs Internal Document and other literatures. This study showed Perum LPPNPIs CSR programs had accomplished most of GRI standards and have a relation with Perum LPPNPIs KPI.

Abstrak :
Laporan Magang ini membahas tentang evaluasi perlakuan akuntansi atas pendapatan dari penyelenggaraan Bulan Dana pada PMI DKI Jakarta dengan menggunakan standar SAK ETAP, PSAK 45, dan SJT 4400. Dari hasil evaluasi ditemukan bahwa pada PMI DKI Jakarta masih ada perlakuan akuntansi pendapatan dari Bulan Dana yang belum sesuai dengan standar yang berlaku. Laporan ini juga membahas mengenai tahapan audit khusus berupa penerapan prosedur yang disepakati yang dilakukan oleh KAP JR dalam memverifikasi hasil penerimaan dan beban pelaksanaan pada Laporan Hasil Bulan Dana PMI DKI Jakarta. Dari evaluasi proses audit, pelaksanaan prosedur yang disepakati oleh KAP JR telah dilakukan dengan sesuai standar. Dari refleksi diri, penulis menemukan empat hal kunci yang didapat dari pengalaman magang, yaitu berpikir kritis, komunikasi yang intensif, tepat waktu, dan sadar diri. ......This internship report discusses the evaluation of accounting treatment of revenue from the execution of Bulan Dana by PMI DKI Jakarta by using the standard SAK ETAP, PSAK 45, and SJT 4400. From the evaluation results, it was found that in PMI DKI Jakarta there was still an accounting treatment of income from the Bulan Dana which was not yet in accordance with the applicable standards. This report also discusses the special audit process, in the form of the implementation of agreed procedures carried out by the KAP JR in verifying the revenue and expense in the Laporan Hasil Bulan Dana PMI DKI Jakarta. From the evaluation of the audit process, the implementation of the agreed upon procedures by the KAP JR was carried out according to the standards. From the self-reflection, the author found four key things obtained from the internship experience, namely critical thinking, communication, timeliness, and self-awareness.

Abstrak :
International Financial Reporting Standard (IFRS) merupakan standar yang berlaku umum yang harus digunakan oleh setiap entitas sesuai dengan industrinya, dalam menyusun laporan keuangan dengan tujuan mempermudah pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan. Rumah Sakit ABC sebagai satu entitas non-profit dalam industri yang terus berkembang menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berbasis IFRS. Penelitian dilakukan pada laporan keuangan Rumah Sakit ABC untuk satu periode laporan guna mengetahui apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan standar tersebut.

---

International Financial Reporting Standard (IFRS) is a generally accepted standard that shall be aplied by an entity according to its industry, in preparing the financial statements with purpose to help stakeholders in making business decision. Rumah Sakit ABC is a non-profit entity in a growing industry prepares the financial statements in accordance with the generally accepted financial accounting standard in Indonesia based on IFRS. This research has been conducted on the financial statements of Rumah Sakit ABC in specific accounting period to find out whether the financial statements have been conducted in accordance with the standard.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang komunikasi internal dalam mewujudkan employee engagement pada lembaga pemerintahan non profit. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif kausal. Hasil penelitian menyatakan bahwa komunikasi internal memiliki peran penting dalam pembentukan employee engagement. Semakin lancar atau tinggi komunikasi internal yang dilakukan oleh pegawai terhadap atasan, atasan terhadap bawahan, pegawai satu dengan pegawai lainnya, serta sesama pegawai yang berbeda satuan tugas lain yang saling memiliki hubungan maupun bersinggungan dalam pekerjaan yang dilaksanakan maka employee engagement yang ada pada diri pegawai akan semakin tinggi, begitu pun sebaliknya. ...... This thesis discusses about internal communication in realizing employee engagement on non profit governance institution. The study was conducted by a causal quantitative method. The results of the study stated that internal communication has an important role in the formation of employee engagement. The smoother or higher the internal communication carried out by employees to superiors, superiors to subordinates, employees with other employees, and fellow employees who are different from other task forces that have relationships and intersect in the work carried out, the employee engagement that exists in the employee will be higher, and vice versa.