Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses evaluasi pelanggaran ekspektasi komunikasi dalam negosiasi bisnis internasional di Indonesia. Dengan menggunakan Expectancy Violation Theory EVT oleh Judee K. Burgoon 1976 sebagai rujukan teoritis utama akan dieksplorasi bagaimana proses pembentukan ekspektasi komunikasi negosiator serta proses evaluasi yang dilakukan pada saat ekspektasi komunikasi tersebut dilanggar dalam konteks negosiasi bisnis internasional. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami pembentukan ekspektasi dan proses evaluasi pelanggaran ekspektasi dalam konteks negosiasi melalui pengalaman para negosiator berkebangsaan Indonesia yang telah berpengalaman melakukan negosiasi bisnis internasional. Dengan strategi ini diharapkan dapat terungkap detail proses tersebut, sehingga dapat dipahami dan diindentifikasi faktor-faktor baru yang muncul ketika proses evaluasi pelanggaran ekspektasi dilakukan dalam konteks tersebut. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks negosiasi bisnis, tujuan negosiasi dan motivasi sosial negosiator menjadi moderator utama dalam proses evaluasi pelanggaran ekspektasi, baik pada saat terjadi prilaku komunikasi yang ambigu, maupun saat terjadi pelanggaran ekspektasi secara negatif. Hal ini berbeda dengan apa yang disebutkan dalam EVT bahwa kadar nilai komunikator menjadi moderator utama dalam proses evaluasi. Dari temuan hasil penelitian ini diajukan juga model evaluasi pelanggaran harapan dalam konteks negosiasi. Kata kunci: ekspektasi komunikasi, pelanggaran ekspektasi, komunikasi interpersonal, negosiasi, negosiasi bisnis internasional.

---

This study aims to understand the evaluation of communication expectancy violations in international business negotiations in Indonesia. By utilizing the Expectancy Violation Theory EVT coined by Judee K. Burgoon 1976 as the primary theoretical reference, this study will explore the forming of communication expectancy as well as the evaluation process undertaken when those communication expectancies are violated within the context of international business negotiations. This study was conducted using a qualitative approach to understand the formation of expectancies, the process of evaluating expectancy violations and interaction adaptation undertaken within the business negotiation context through the lenses of experiences of Indonesian negotiators of the same industry. This strategy is hoped to provide details of the aforementioned process so then this phenomenon can be understood and new arising factors can be identified. The findings of the research indicate that the goal of negotiation and the negotiator rsquo s social motives have become the main moderator in the evaluation of expectancy violations in the negotiation context, both in the event of ambiguous communication behaviors and when an expectation is negatively violated. This differs to EVT rsquo s proposition stating that communicator reward valence is the main moderator in the evaluation process. This study also proposed a model of expectancy violation evaluation within the negotiation context that was never discussed before in previous literature. Keywords communication expectancy, expectancy violations, interpersonal communication, negotiation, international business negotiations.

Abstrak :
This article aims to analyse how to best asserting the strategic role of the Indonesian Foreign Affairs Ministry (Kemlu) in the World Trade Organization (WTO) negotiations. The analysis is conducted based on the following framework: (i) Defining a set of purpose, relevance, importance, and abjectives; (ii) Problem identification; (iii) Describing and analyzing interrelated issues as well as other relevant matters; and (iv) Concluding assessments, formulating policy options, and providing policy recommendations. Therefore, the article will focus its analysis on the fundamental questions of "why" and "how" should Kemlu's national and strategic role be re-addressed, further directed, and strengthened in the context of the WTO negotiations. The analysis shall also examine the form of Kemlu strategic plans, initiatives, and specific undertakings that should be formulated and adopted in the context of enhancing its roles in the Indonesian Nationals Trade Negotiations Team and in the WTO negotiations.

Abstrak :
Konflik di Aceh adalah konflik yang paling lama dan paling buruk terjadi dalam sejarah Indonesia, lebih dari 20 tahun. Konflik di Aceh secara singkat disebabkan karena masalah distribusi dan identitas, yang berhubungan dengan faktor struktural, politik, ekonomi/sosial dan budaya. Efek utama dari konflik di Aceh adalah rakyat sipil menjadi korban konflik, muncul gerakan-gerakan pemberontakan serta separatis di Aceh, dan penggunaan cara represif melalui kekuatan militer oleh pemerintah, terutama pada masa pemerintahan otoriter Orde Baru. Ketika konflik sudah menahun, proses memulai dialog tidaklah mudah untuk dilakukan. Bahkan ketika pemerintah Orde Baru tumbang, para pemimpin GAM tidak bisa melepaskan diri dari prasangka buruk, walaupun ada keinginan dari pemerintahan Gus Dur selanjutnya, pada awal Mei 1999 untuk melakukan cara dialog, sebagai usaha menyelesaikan konflik di Aceh. Konflik di Aceh bersifat sangat politis, sensitif, dan telah menimbulkan ketidakpercayaan (lack of trust) antara kedua belah pihak. Dengan alasan ini, tampak jelas bahwa tidaklah mudah bagi pemerintah RI dan GAM, untuk tiba-tiba duduk bersama di meja perundingan, tanpa mediasi pihak ketiga. Inilah kemudian yang menyebabkan pemerintah RI dan GAM memilih untuk menghadirkan pihak ketiga. Organisasi yang kemudian masuk sebagai pihak ketiga adalah Henry Dunant Centre yang akan menjadi fasilitator pertemuan-pertemuan dan negosiasi-negosiasi antara pemerintah RI dan GAM, serta menjadi mediator yang akan membantu pemerintah RI dan GAM mencari solusi-solusi penyelesaian konflik di Aceh. Secara prinsip, proses-proses yang dilakukan oleh HDC adalah dalam menjalankan perannya adalah fact finding to dialogue, dialogue to Humanitarian Pause, establishment of Joint Council and Joint Committees/Monitoring Teams, Pause to renewed of Pause followed byMoratorium on Violence, Commander to Commander Meetings, Attempted Peace Zones, Dialogue for Peace (hope for Democratic Consultations and wider consultative processes for the GOI and GAM). Walaupun pada akhirnya HDC harus meninggalkan Indonesia (Aceh) dengan dijalankannya Martial Law di Aceh pada tahun 2003, namun sebagai pihak ke-3 dalam upaya resolusi konflik di Aceh, HDC telah memberikan masukan positif bagi negara ini dengan mengawali suatu pertemuan perundingan secara damai antara pemerintah Indonesia dan GAM.

Abstrak :
Finally?a negotiation framework that encourages a positive outcome for both parties. This book takes the "win/win" concept a step further to make negotiating a more gratifying experience?even if you don?t get exactly what you want. Interpersonal Negotiations: Breaking Down the Barriers builds on mutual understanding and respect for each other's needs and provides a proven framework for fulfilling them. You?ll discover the secrets that can help turn an adversary into an advocate. You will learn how to: ? Ensure a safe, fair, and effective negotiation process ? Direct the negotiation process to create mutual understanding and acceptance ? Recognize and understand your own needs and those of the other person ? Make it easy for others to understand your needs ? Be creative and persistent to address and resolve blocks to successful negotiation ? Assess the other person's behavioral and emotional responses ? Acknowledge your own and the other person's perceptions and beliefs ? Avoid getting mired in the process. This is an ebook version of the AMA Self-Study course. If you want to take the course for credit you need to either purchase a hard copy of the course through amaselfstudy.

Abstrak :
E-Purchasing systems allow buyers and sellers to communicate directly and to negotiate. A relatively recent addition to public procurement practice in Indonesia, this research investigates how negotiation affects transacted price, particularly in the vehicle commodity. More than 40,000 transactions were examined; transactions consisted of central government purchasing organizations and also at the local government level. Statistical analysis involved Ordinary Least Square (OLS) and Multinomial Logit regression. Findings reveal that more frequent negotiations lead to a lower final price and that some government buyer organizations experience greater impact of negotiation than others. We discuss implications for Indonesian government policies, and for future research.

---

Sistem e-Purchasing mengakomodasi pembeli dan penjual untuk berkomunikasi secara langsung dan bernegosiasi. Sebagai metode yang relatif baru pada praktik pengadaan pemerintah di Indonesia, penelitian ini menyelidiki bagaimana negosiasi mempengaruhi harga transaksi, khususnya dalam komoditas kendaraan bermotor. Data yang diolah lebih dari 40.000 transaksi oleh organisasi pembelian pemerintah pusat dan juga di tingkat pemerintah daerah. Analisis statistik menggunakan Ordinary Least Square (OLS) dan regresi Multinomial Logit. Hasil mengungkapkan bahwa negosiasi yang lebih sering menyebabkan harga akhir yang lebih rendah dan bahwa beberapa organisasi pembeli pemerintah mengalami dampak negosiasi yang lebih besar daripada yang lain. Implikasi untuk kebijakan pemerintah Indonesia turut dibahas, dan saran untuk penelitian di masa depan.

Abstrak :
Pemutusan hubungan kerja merupakan hal yang sangat dihindari baik oleh pekerja maupun pengusaha. Hal ini dikarenakan terdapat banyak potensi konflik yang terjadi karena pemutusan hubungan kerja. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengamanatkan bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial haruslah mengutamakan musyawarah dan mufakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Undang-Undang PPHI menawarkan metode penyelesaian perselisihan yang dapat dilakukan diluar pengadilan. Melakukan perundingan bipartit, konsiliasi, arbitrase, dan mediasi merupakan opsi yang ditawarkan Undang-Undang PPHI demi menciptakan solusi yang dapat menguntungkan bagi semua pihak. Mengenai pelaksanaan perundingan bipartit, serikat pekerja/buruh atau pengusaha dapat memohonkan pendampingan kepada perangkat organisasinya masing-masing. Berbicara mengenai organisasi para pekerja, pastinya tidak akan lepas dari eksistensi serikat pekerja. Penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja dapat menggunakan kuasa pekerja yang diberikan kepada serikat pekerja. Skripsi ini menjelaskan permasalahan mengenai kewenangan serikat pekerja yang mewakili pekerja berdasarkan kuasa untuk dapat menyelesaikan perselisihan pemutusan hubungan kerja dengan melakukan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 625 K/Pdt.Sus-PHI/2019). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan juga melakukan studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian yang dilakukan, kewenangan serikat pekerja sebagai penerima kuasa pekerja dalam upaya penyelesaian perselisihan melalui perundingan bipartit akan berlaku dan berjalan sesuai dengan kuasa yang dituangkan dalam surat kuasa yang telah diberikan oleh para pekerja sebagai pemberi kuasa. ......Termination of employment is something which is highly avoided by both workers and employers. It is because there are many potential conflicts which occur due to termination of employment. Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes stipulates that the settlement of industrial relations disputes should prioritize deliberation and consensus. Therefore, in order to realize it, the PPHI Law offers a dispute resolution method which can be conducted outside the court. Furthermore, conducting bipartite negotiations, conciliation, arbitration and mediation are options which offered by the PPHI Law in order to be able to create solutions which useful for all parties. Regards to the implementation of bipartite negotiations, trade/labor unions or employers can request assistance from their respective organizational units. In addition, discussing about worker’s organizations certainly cannot be separated from the existence of trade unions. Settlement of disputes on termination of employment can use the power of attorney which is given to the union. This thesis explains the problem regards to the authority of trade unions which represent workers based on power of attorney to be able to resolve disputes over termination of employment by conducting an analysis of the Supreme Court Decision Number 625 K/Pdt.Sus-PHI/2019). Moreover, this study used normative juridical research methods; besides, conducted literature studies in order to obtain secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials. The results of the shows that the authority of the trade union as the recipient of the worker’s power of attorney in efforts to resolve disputes through bipartite negotiations will apply and operate in accordance with the power set forth in the power of attorney which has been given by the workers as the authorizer.