Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Kekerasan dan pengabaian merupakan masalah yang dapat terjadi pada lansia. Dalam melakukan upaya pencegahan, penting untuk mengetahui faktor yang memengaruhi. Tujuan studi literatur ini adalah untuk menelaah hasil penelitian yang berhubungan dengan faktor yang memengaruhi kekerasan dan pengabaian pada lansia. Metode dalam artikel ini adalah literature review melalui database Scopus, Science Direct, Proquest, dan CINAHL. Kata kunci yang digunakan adalah factors, abuse, neglect dan older people. Pencarian artikel dibatasi tahun 2014-2019. Hasil analisa pada sepuluh artikel didapatkan faktor yang memengaruhi kekerasan dan pengabaian pada lansia dan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu faktor lansia, faktor caregiver, dan faktor ekonomi, lingkungan dan sosial-budaya. Faktor lansia meliputi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status pernikahan dan kondisi kesehatan (gangguan fisik, kognitif dan psikologis), faktor caregiver meliputi sifat dan kepribadian caregiver, dukungan emosional terhadap caregiver, sikap pengasuhan dan beban caregiver serta faktor ekonomi, lingkungan dan sosial-budaya meliputi ekonomi keluarga, area tempat tinggal dan karakteristik sosial-budaya.

---

ABSTRACT Abuse and neglect are problems that can occur to the elderly. In making preventive efforts, it is necessary to know the factors that affect it. The purpose of this literature study is to examine the results of research related to the factors that affect abuse and neglect in the elderly. The method in this article is literature review through the Scopus, Science Direct, Proquest, and CINAHL databases. The keywords used are factors, abuse, neglect, and older people. Article search confined from 2014 - 2019. The results from analysing the ten articles found some factors that influence abuse and neglect in the elderly and can be group into three, namely the elderly, caregiver, economic, environmental, and socio-cultural factors. Elderly factors including age, sex, education level, marital status, and health conditions (physical, cognitive and psychological disorders), and caregiver factors include caregiver qualities and personality traits, caregiver support, caregiver parenting, and caregiver obligation, as well as economic, environmental and social-cultural factors, including the family economy, residence, and socio-cultural characteristics.

Abstrak :
Tesis ini mengkaji dan memaparkan tentang pengabaian hak anak dalam perceraian orang tuanya. Tujuan tesis ini to explore dan to describe secara jelas dan rinci akan pengabaian hak anak dan penelantaran anak dalam perceraian orang tuanya, serta peran para ibu tunggal untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengabaian hak anak dan penelantaran anak dalam perceraian orang tuanya sehingga menganggu kesejahteraan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Literature Review untuk data sekunder melalui Artikel Ilmiah Indeks Scopus dan Google Scholar tahun 2018 hingga tahun 2022, dan Metode Penelitian Kualitatif untuk data primer melalui wawancara mendalam tidak berstruktur. Kajian ini menggunakan Teori Kriminologi Untuk Kesejahteraan Sosial dan Teori Kesejahteraan Sosial. Lebih dalam, tesis ini menunjukkan terdapat kesamaan antara pengabaian hak anak dengan penelantaran anak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengabaian hak anak dalam perceraian orang tuanya adalah penelantaran anak dan berdampak secara jangka panjang terhadap anak. Hal ini mengakibatkan kesejahteraan anak menjadi terganggu. Oleh karenanya diperlukan suatu desain awal dari model pengendalian pengabaian hak anak dalam perceraian orang tuanya. Tujuannya, agar anak mendapatkan kesejahteraan sosialnya dan terhindar dari pelanggaran hak asasi manusia. ......This thesis studies in-depth and describes the neglect of children's rights in the divorce of their parents. This research aims to explore and to describe in a clearly and in detail way to the the neglect of children's rights in the divorce of their parents, and the role of the single mothers in meeting the needs of their children. The method used in this study is the Literature Review for collecting secondary data through the Scopus Index Scientific Archipelago and Google Scholar for the period 2018 to 2022, and the Qualitative Research Method by collecting data through unstructured in-depth interviews as primary data. This thesis using Theory of Welfare Criminology and Theory of Social Welfare. The results of this study indicate that neglect of children's rights in the divorce of their parents is a form of negligence and has a long-term impact on children. This impact disrupts the social welfare of children. Therefore, it is necessary to have an initial design of a model for controlling the neglect of children's rights in the divorce of their parents. The objective is for children to be able to fulfil their social welfare and avoid human rights violations.

Abstrak :
Penyandang Disabilitas Mental (PDM) Terlantar mengalami multineglect dalam bentuk keterlantaran fisik, mental, dan sosial berupa isolasi, stigma dan diskriminasi. Negara berkewajiban melindungi warga negaranya termasuk PDM terlantar dalam memperoleh hak dasar sehingga tidak mengalami kondisi yang lebih buruk berupa penyakit kronis, kekerasan, hingga kematian. Permensos RI No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Sosial di Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota mengatur tata cara pemenuhan layanan dasar bagi warga negara yang dilakukan berdasarkan kewenangan Pemerintah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian menyimpulkan bahwa tahapan SPM di PSBL HS III telah diimplementasikan mengacu pada regulasi yang berlaku. Perencanaan termasuk indikator SPM telah tertuang dalam dokumen RPJMD dan Renstra Dinas Sosial Prov. DKI Jakarta. Pada pengimplementasiannya ditemukan aspek komunikasi belum berjalan efektif, kebijakan SPM belum tersosialisasikan kepada pelaksana teknis, terdapat aspek fasilitas yang belum memenuhi standar SPM serta perlu peningkatan kuantitas & kualitas SDM. Aspek disposisi implementasi SPM mendapat dukungan berupa rencana pengembangan sarana yang aksesibel dan penambahan komponen layanan dasar bagi kebutuhan tertentu PDM. Terdapat beberapa kelemahan implementasi SPM yaitu data PDM belum terintegrasi dengan DTKS, perlunya SOP bagi PDM dengan konidisi tertentu, belum adanya Peraturan Gubernur terkait SPM bidang Sosial, dan belum terbentuknya Tim Penerapan SPM Provinsi. ......Neglected Persons with Mental Disabilities (PDM) experience multineglect, in the forms of physical, mental and social neglect, such as isolation, stigma and discrimination. The state is obliged to protect its citizens including neglect persons with mental disabilities in obtaining basic rights to prevent worse conditions such as chronic diseases, exploitation, violence, and death. Social Ministerial Decree No. 9 of 2018 concerning Technical Standards for Basic Services in the Social Services (SPM) at the Provincial and Regency/City Regions, as a procedures for fullfiling basic services for citizens are conducted based on Government authority. The study was conducted through a qualitative descriptive approach. The study concludes that the SPM stages in PSBL HS III have been implemented referring to the regulations. Planning including SPM indicators has been contained in the RPJMD document and Dinas Sosial Prov. DKI Jakarta’s Strategic Plan. In its implementation, it was found that the communication aspect still ineffective, the SPM policy hasn’t been socialized to the technical implementer, there are aspects of the facility that do not meet SPM standards, needed to increase the quantity and quality of Social Welfare Human Resources. The SPM implementation disposition aspect has full support in the form of development on accessible infrastructure and the addition of basic service components for certain PDM needs. There are some weaknesses in the implementation of SPM, that the data hasn’t been integrated with DTKS, the need for SOP for PDM with certain conditions, Governor Regulations related to SPM in the social sector has not been formed, and the Provincial SPM Implementation Team has not yet been formed.

Abstrak :
Tujuan Undang-Undang Perpajakan adalah memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada Wajib Pajak. Dalam hai ini, ketentuan yang dimuat di dalam Undang-Undang Perpajakan tidak boleh melanggar tujuan Undang-Undang Perpajakan. Dalam membuat Undang-Undang Perpajakan, harus diusahakan supaya ketentuan yang dimuat di dalam Undang-Undang tersebut jelas, pasti, dan tidak mengandung arti ganda. Karena tanpa kepastian hukum, maka keadilan tidak dapat dicapai. Dalam prakteknya, keadilan bukanlah sesuatu yang mudah dicapai. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberikan hak seluas-luasnya untuk mencari keadilan. Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk menempuh cara-cara tertentu dalam rangka memperoleh keadilan, apabila dalam pengenaan sanksi administrasi merasa diperlakukan tidak adil. Hal ini dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Di dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP diatur mengenai kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya. Hal inilah yang akan dikaji apakah ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada Wajib Pajak. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada Wajib Pajak. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP secara material tidak memenuhi syarat-syarat kepastian hukum dan asas-asas keadilan di dalam Undang-Undang Perpajakan. Dengan kata lain, isi dari Pasal tersebut tidak tepat, tidak jelas, menimbulkan pengertian ganda, dan tidak sinkron dengan Penjelasannya. Dengan demikian ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP melanggar tujuan Undang-Undang Perpajakan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada Wajib Pajak. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP juga tidak sesuai dengan sef assessment syslem yang sudah lama diterapkan di Indonesia. Di dalam ketentuan tersebut kepastian hukum dan law enforcement menjadi tidak ada, dimana sanksi administrasi yang telah dikenakan dapat dikurangkan atau dihapuskan hanya karena alasan kekhilafan Wajib Pajak yang sifatnya sangat subyektif. ......Self Assessment System gives trustful to tax payers in doing their taxation obligation by themselves. Fiscus act bolh as a counsellor and a supervisor on it. They have to make sure that the tax payers have done their taxation obligation and acquired their taxation rights well. The goals of Tax Regulation are certainty and equity. The rules, in the Tax Regulation, have to agree with the goals of the Tax Regulation. The rules have to be clear, certain, and not ambiguous. Without certainty, so equity can’t be reached. Certainty and equity must be given to the tax payers so they won’t fell doubtful in doing their taxation obligation and acquiring their taxation rights. Tax must be written and arranged in the Tax Regulation. It must be able to create certainty and equity. In practice, it is difficult to get equity. Tax payers have right to get and to look for equity. Tax payers have right to acquire the subtraction or wiping out of administration sanction which held because of tax payers’ neglect or not because of tax payers’ wrong. Tax Regulation has rule about subtraction or wiping out of administration sanction which held because of tax payers’ neglect or not because of tax payers’ wrong. This research will analyze whether the rule can give certainty and equity to tax payers. According to the result of this research can be concluded that the rule about subtraction or wiping out of administration sanction which held because of tax payers’ neglect or not because of tax payers’ wrong doesn’t give certainty and equity to tax payers. The rule is not suitable with certainty principle and equity principle in the Tax Regulation. In this case, the rule is not clear, not certain and has ambiguous. The rule doesn’t agree with the goals of Tax Regulation to give certainty and equity to tax payers. In the implementation the rule about subtraction or wiping out of administration sanction which held because of tax payers’ neglect or not because of tax payers’ wrong is not suitable with Self Assessment System in Indonesia because certainty and law enforcement become exlinct.

Abstrak :
Karya akhir ini bertujuan untuk mengetahui dampak pelanggaran kontrak psikologis oleh organisasi terhadap penyimpangan dan perilaku negatif karyawan. Selain itu, juga untuk melihat seberapa besar dampak yang ditimbulkan oleh pelanggaran kontrak psikologis. Kontrak psikologis merupakan kontrak informal tidak tertulis yang terdiri dari ekspektasi karyawan dan atasannya mengenai hubungan kerja yang bersifat timbal balik. Pelanggaran oleh organisasi dapat menyebabkan tindakan negatif dari karyawan yang dapat merugikan organisasi. Untuk hal tersebut dilakukan pengujian hubungan pelanggaran kontrak psikologis sebagai variabel independen dengan penyimpangan perilaku karyawan di tempat kerja (workplace deviant behaviour) dan perilaku negatif karyawan yaitu intention to quit serta neglect of job sebagai variabel dependen. Penelitian tentang keterkaitan pelanggaran kontrak psikologis dengan workplace deviant behaviour telah dilakukan oleh Zottoli pada tahun 2003. Sedangkan keterkaitan pelanggaran kontrak psikologis dengan intention to quit dan neglect of job telah dilakukan oleh Rousseau dan Robinson pada tahun 1996, Weiss dan Rusbult pada tahun 1988. Penelitian-peneitian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara pelanggaran kontrak psikologis dengan workplace deviani behaviour, intention to quit dan neglect of job. Penelitian karya akhir ini bersifat cross-sectional dengan mengambil metode sampling non-probability sampling dan tehnik convenience sampling di divisi kredit sebuah bank nasional. Pengumpulan data menggunakan penyebaran kuesioner. Analisa data menggunakan statistik deskriptif untuk melihat pola gambaran data dan metode General Linier Modeling-Multivariat untuk menguji hubungan yang dijadikan hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pelanggaran kontrak psikologis dengan workplace deviant behaviour dan intention to quit. Hal ini dapat disebabkan karena pengaruh faktor-faktor non-organisasi seperti faktor-faktor psikologis (seperti kepribadian seseorang), sosiologis (seperti hubungan pertemanan, hubungan den gan atasan).Hal ini menandakan adanya penyimpangan dan perilaku negatif karyawan dapat tetap terjadi meskipun organisasi telah memenuhi hak-hak karyawannya secara optimal sebagai bentuk timbal balik atas kontribusi karyawan. Hubungan yang signifikan terdapat pada hubungan pelanggaran kontrak psikologis dengan neglect of job. Tingginya perilaku neglect of job menandakan tindakan balasan yang hanya terkait dengan aspek pekerjaan dan yang relatif mudah untuk dilakukan. Hal ini disebabkan perilaku tersebut tidak terlalu ekstrem dibandingkan dengan perilaku negatif lainnya yang dapat diamati langsung oleh lingkungan kerjanya. Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi. Untuk organisasi, dapat dipertimbangkan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya persepsi karyawan tentang terjadinya pelanggaran kontrak psikologis. Terutama tentang hak-hak yang tidak dipenuhi secara optimal oleh organisasi sehingga timbal persepsi terjadi pelanggaran kontrak psikologis. Pengetahuan akan hal ini diharapkan dapat membantu organisasi dalam mencegah dan menghindari dampak negatif yang berkepanjangan. Untuk para akademisi, basil ini dapat rnenjadi penjelas teoritis mengenai kerangka hubungan ketenaga-kerjaan yang tidak hanya berlaku secara formal raja. Untuk penulis, basil temuan berguna untuk memahami peran konsep kontrak psikologis dalam dunia kerja dan peningkatan kontribusi kinerja.

Abstrak :
Penelitian bertujuan mengetahui hubungan pelaksanaan tugas kesehatan dan dukungan keluarga dengan pengabaian lansia di wilayah kerja Puskesmas Kassi- Kassi Makassar. Desain penelitian deskriptif korelasi, pendekatan cross sectional. Pengambilan sampel secara cluster, responden berjumlah 223. Sampel penelitian yaitu keluarga dengan anggota keluarga lansia. Uji statistik yang digunakan chi square dan Regresi Logistik. Hasil penelitian menyatakan tidak ada hubungan pelaksanaan tugas kesehatan keluarga dengan pengabaian lansia. Ada hubungan dukungan informasi, instrumental, penghargaan, dan dukungan emosi dengan pengabaian lansia. Dukungan emosi dominan berhubungan dengan pengabaian lansia. Disimpulkan bahwa lansia membutuhkan dukungan dari keluarga, khususnya dukungan emosional sehingga dapat menghindari kejadian pengabaian lansia dalam keluarga. ......The purpose of this study is to determine the correlation between implementation of health task and families? support with neglect toward elderly in working area of Kassi-Kassi Public Health Center Makassar. This study used descriptive correlation design with cross sectional approach, the sample of 223 was recruited using cluster. The samples were elderly and their family member. Data was analyzed using Chi-square and logistic regression. The result showed that there was no significant correlation between implementation of health task with neglect toward elderly. However, there was correlation between informational, acknowledgement, and emotional support with neglect toward elderly. Hence, the emotional support has the highest correlation with neglect toward elderly. In conclusion, elderly people need family?s support, especially emotional support that can prevent them from neglect.

Abstrak :
ABSTRAK Penelantaran emosional adalah ketidakmampuan orang tua atau pengasuh utama untuk merespon kebutuhan emosional anak dengan ditandai kurangnya interaksi antara orang tua atau pengasuh utama terhadap anak. Dampak dari penelantaran emosional dapat berpengaruh pada berbagai aspek, salah satunya adalah prestasi belajar anak. Kasus penelantaran emosional atau perlakuan salah lainnya pada remaja seringkali tidak terdeteksi. Hal ini disebakan oleh kurang terbukanya remaja akan pengalaman tidak menyenangkan yang dia pernah alami. Desain penelitian ini merupakan penelitian cross-sectional dengan total subjek yang diteliti berjumlah 209 orang. Subjek tersebut diminta untuk mengisi kuesioner data demografi dan Childhood Trauma Questionnaire untuk dinilai apakah subjek pernah mengalami atau memiliki riwayat penelantaran emosional. Indikator prestasi belajar didapatkan dari nilai rapor individu subjek di semester genap tahun ajaran 2016/2017. Dari hasil pengisian data demografi didapatkan sebaran usia, jenis kelamin, suku, pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, penghasilan orang tua, dan jumlah tanggungan orang tua. Dari 209 subjek, 41 subjek memiliki riwayat penelantaran emosional. Hasil menunjukan tidak ada nya hubungan bermakna secara statistik maupun klinis. Uji Chi-square antara riwayat penelantaran emosional dan prestasi belajar memberikan hasil berupa nilai p = 0,176 dan RR = 0.757 95 CI 0,513 ndash; 1,117 . Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor perancu yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa sekolah menengah atas dengan riwayat penelantaran emosional.

---

ABSTRACT Emotional neglect is the inability of parent or primary caregiver to provide child rsquo s emotional needs and characterized by lack of interaction between parent of primary caregiver to children. The impact of emotional neglect can affect many aspects, one of which is the child rsquo s academic performance. Cases of emotional neglect or other maltreatment in adolescents are often undetectable caused by the lack of teenager rsquo s openness about the unpleasant experiences that they had experienced. This research is a cross sectional study with 209 subjects. To assess the association between history of emotional neglect and academic performance of high school students, the subjects were asked to fill out a demographic questionnaire and Childhood Trauma Questionnaire. The results of demographic data questionnaire describe the distribution of age, gender, ethnicity, parent education, parent jobs, parent income, and the number of parental dependents. Of 209 subjects, 41 subjects have experienced emotional neglect. The results show there is no statistical and analytical significance. Chi square test between the history of emotional neglect and academic performance gave the result of p value 0.176 and RR 0.757 95 CI 0.513 1.117 . Further research is needed to find out which confounding factors that can influence high school students 39 achievement with a history of emotional neglect.

Abstrak :
ABSTRAK Pendahuluan: Penelantaran fisik adalah bagian dari kekerasan pada anak di mana orangtua atau anggota keluarga lain gagal mendukung perkembangan dan kesejahteraan anak. Penelantaran fisik dapat menyebabkan berbagai dampak, salah satunya dalam prestasi belajar di sekolah. Dibanding kelompok umur lainnya, remaja lebih rentan mengalami gangguan mental karena remaja sering kali tidak melaporkan kondisinya akibat ketidaktahuan, rasa takut, atau malu. Metode: penelitian ini berbentuk cross-sectional dengan total subjek berjumlah 209 orang. subjek mengisi Childhood Trauma Questionnaire dan dinilai apakah subjek memiliki riwayat penelantaran fisik. Kemudian peneliti mengumpulkan data rapor semester genap pada tahun ajaran 2016/2017 untuk setiap subjek. Hasil: terdapat data demografi dari subjek berupa jenis kelamin, usia, suku, pendidikan orangtua, pekerjaan orang tua, pendapatan orangtua, dan jumlah tanggungan orangtua. Uji Chi-square memberikan hasil nilai P=0,173 dan RR 0,813 95 CI 0,616-1,073 . Kesimpulan: tidak terdapat hubungan antara riwayat penelantaran fisik terhadap prestasi belajar siswa Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Beji, Depok. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji faktor-faktor lainnya yang dapat menjadi perancu untuk prestasi belajar siswa Sekolah Menengah Atas.

---

ABSTRACT Introduction Physical neglect is a part of child maltreatment, which means the failure of parents or other family member to support the development and welfare of a child. Physical neglect has many impacts, one of them is in academic performance at school. Compared with other age, teenagers are more susceptible to have mental disorders because they tend not to report their condition due to ignorance, fear, or shame. Method this is a cross sectional study with the total of 209 subjects. Subjects answered Childhood Trauma Questionnaire and were assessed whether the subject has a history of physical neglect. Then, the researcher collected the report data of even semester in the academic year of 2016 2017 for every subjects. Results there are demography data from the subjects, consist of gender, age, ethnic group, parent rsquo s academic status, parent rsquo s jobs, parent rsquo s salaries and the number of parental dependents. Chi square test shows P value 0,173 and RR 0,813 95 CI 0,616 1,073 . Conclusion there is no association between history of physical neglect and academic performance of Senior High School student in Kecamatan Beji, Depok. Another study should be conducted to find the confounding factors of academic performance of Senior High School students.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana hubungan antara pengalaman neglect oleh orang tua pada masa kanak-kanak dan psychological distress ketika dewasa. Penelitian dilakukan kepada 382 mahasiswa tahun pertama di Universitas Indonesia dengan rentang usia 18-20 tahun. Psychological distress diukur menggunakan Self Reporting Questionnaire (WHO, 1994) dan childhood parental neglect diukur dengan The Multidimensional Neglectful Behavior Scale, Form AS: Adolescent and Adult-Recall, Short Version (Straus, Kinard, & Williams, 1995). Pengujian statistik dengan simple linear regression membuktikan bahwa childhood parental neglect (M = 13.94 , SD = 3.83) dan psychological distress (M = 7.23, SD = 4.70) berkorelasi secara signifikan dan positif (F(1.380) = 29.521, p = .000) dengan effect size sebesar R2 = 0.072. Hal ini mengindikasi bahwa psychological distress yang dialami mahasiswa tahun pertama di Universitas Indonesia berhubungan dengan pengalaman childhood parental neglect, dimana jika skor childhood parental neglect meningkat maka skor psychological distress juga akan meningkat.

---

This research aimed to explore the relationship between childhood experience of neglect by parents and later psychological distress. The research conducted to 382 first-year students at Universitas Indonesia with age range of 18-20 years. Psychological distress is measured using the Self Reporting Questionnaire (WHO, 1994) and childhood parental neglect is measured by the Multidimensional Neglect Behavior Scale, Form US: Adolescent and Adult-Recall, Short Version (Straus, Kinard, & Williams, 1995). Statistical testing with simple linear regression proved that childhood parental neglect (M = 13.94, SD = 3.83) and psychological distress (M = 7.23, SD = 4.70) correlated significantly and positively (F(1.380) = 29.521, p = .000) with an effect size of R2 = 0.072. The result indicates that the psychological distress experienced by first-year students at Universitas Indonesia related to the history of childhood parental neglect, when the childhood parental neglect score increases, the psychological distress score will also increase.