Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Undang-undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan terkait menentukan bahwa prosedur pemeriksaan laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan oleh Notaris harus dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, hingga Majelis Pengawas Pusat. Penyimpangan prosedur penanganan laporan hingga berujung pada keluarnya 2 (dua) putusan yang berbeda untuk 1 (satu) perkara yang sama, yaitu Putusan Nomor 04/B/Mj.PPN/2012 dan Putusan Nomor 07/B/Mj.PPN/V/2013, menimbulkan asumsi adanya pelanggaran asas ne bis in idem oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, artinya suatu analisis data yang didasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan terhadap suatu kasus yang berujung pada munculnya 2 (dua) putusan yang berbeda yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris untuk 1 (satu) perkara yang sama dikaitkan dengan tuduhan pelanggaran asas ne bis in idem terhadapnya. Sedangkan dari segi pendekatannya, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Tuduhan pelanggaran terhadap asas ne bis in idem pada putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 04/B/Mj. PPN/2012 dan putusan Nomor 07/B/Mj.PPN/V/2013 tidak terbukti, karena kedua putusan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan Majelis Pengawas Pusat Notaris telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

ABSTRAK
Notary Act and related legislation determines that the procedures in handling public reports on allegations of malfeasance by a Notary should be done in stages, starting from the District Supervisory Assembly, Provincial Supervisory Assembly, to the Central Supervisory Assembly. Hazy procedures in handling a reported case has led to the issuance of 2 (two) different decisions by the Central Supervisory Assembly, i.e. decision No. 04/B/Mj.PPN/2012 and decision No. 07/B/Mj.PPN/ V/2013, which has evoked an assumption that the ne bis in idem principle had been violated. In accordance to the problems and objective of the research, this research was categorized as an analytical and descriptive research, which was an analysis of data based on the general law theory applied to a case that has led to the issuance of aforementioned decisions issued by Central Supervisory Assembly. Based on the approach, this research uses a normative juridical approach. Alleged violations of ne bis in idem principle towards Central Supervisory Assembly decision No. 04/B/Mj.PPN/2012 and No. 07/B/Mj.PPN/ V/2013 was not proven, because both decisions were inseparably linked to one another, and Central Supervisory Assembly has been implementing its authority in accordance with the legislation in force.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang Dampak Kebijakan Politik Budaya Burmanifikasi Pada Masa Pemerintahan Ne Win 1962-1988 Terhadap Etnis Rohingya. Pembahasan tesis ini dibatasi pada kurun waktu pemerintahan Ne Win di Myanmar 1962-1988 . Pembahasan tesis ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan terhadap faktor munculnya tindakan diskriminasi pada masa pemerintahan Ne Win di Myanmar dan bagaimana dampak dari kebijakan burmanifikasi di Myanmar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat faktor sejarah, faktor agama, dan faktor budaya yang melandasi munculnya kebijakan diskriminatif terhadap etnis Rohingya. Adapun tindakan diskriminatif pemerintah militer Myanmar pada masa Ne Win telah menimbulkan reaksi dari etnis Rohingya yang berupa penerimaan cara menggunakan nama-nama yang diadopsi dari nama-nama etnis Burma, menerima status imigran, dan menerima aturan dalam perkawinan campur. Sedangkan perlawanan dilakukan dengan cara pemberontakan dan pelarian. Tesis ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian sejarah dan sumber sekunder. ......This postgraduate thesis discusses about the Impact of Cultural Political Policy Burmanification in Ne Win era 1962 1988 on Ethnic Rohingyas. The discussion of this thesis was limited to the Ne Win government period in Myanmar 1962 1988 . The discussion of this thesis was conducted to answer the question of the factors of Burmanifications policies in the Ne Win Era. Also, to answer about the impact of Burmanification policies in Myanmar. The results of this study indicate that there are historical factors, religious factors, and cultural factors that underlie the emergence of discriminatory policies against ethnic Rohingya. The discriminatory actions of the military government of Myanmar during the Ne Win period have caused a reaction from the Rohingyas in the form of acceptance of using names adopted from Burmese ethnic names, accepting immigrant status, and accepting rules in mixed marriages. While the resistance that was done by rebellion and escape. This thesis is a qualitative research using historical research methods and secondary sources.

Abstrak :
Skripsi karya Julianti dengan judul 'Analisa cara pemakaian Shuujoshi Ne dan Yo dalam naskah drama Seishun Kazoku' membicarakan cara penggunaan Shuujoshi (Partikel) dalam bahasa Jepang Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara pemakaian Shuujoshi Ne dan Yo di akhir kalimat Penelitian ini menggunakan naskah drama Seishun Kazoku sebagai sumber data, karena shuujoshi pada umumnya dipakai dalam percakapan Dengan menggunakan metode deskriptif dan kepustakaan, dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yaitu adanya perbedaan yang cukup besar di antara keduanya dan bila salah atau tertukar dalam pemakaiannya dapat menimbulkan kesalah pahaman/pengertian.

Abstrak :
Film Ne Zha (2019) adalah film animasi yang menceritakan tentang perjalanan hidup Ne Zha sebagai jelmaan Pil Iblis yang sengaja ditukar dalam proses kelahirannya. Pada awal kehidupannya, Ne Zha menerima penolakan dari masyarakat desa. Namun, orang tuanya tetap menyayangi dan mendidik Ne Zha dengan penuh cinta kasih, sehingga Ne Zha mampu mengubah prasangka buruk yang melekat pada dirinya dengan cara memberikan cinta kasih. Dalam film Ne Zha (2019) ini, prinsip cinta kasih (Ren Ai 仁爱) yang terdapat dalam ajaran Konfusianisme dipilih untuk diteliti. Masalah penelitian ini adalah bagaimana prinsip cinta kasih (Ren Ai 仁爱) yang terdapat dalam karakter Ne Zha, sementara Ne Zha adalah penjelmaan dari Pil Iblis. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana prinsip cinta kasih (Ren Ai 仁爱) yang ada pada diri Ne Zha dapat terlihat walaupun dengan adanya prasangka buruk. Penelitian ini menggunakan pendekatan intrinsik yang berfokus pada unsur penokohan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ne Zha sebagai jelmaan dari Pil Iblis mempunyai sisi baik dalam dirinya. Hal ini dibuktikan dengan Ne Zha memenuhi prinsip cinta kasih (Ren Ai 仁爱), yaitu cinta kasih kepada diri sendiri, keluarga, orang lain, dan alam. Prinsip cinta kasih (Ren Ai 仁爱) yang ada pada Ne Zha akhirnya mampu mengubah karakter dan prasangka terhadap Ne Zha. ......Ne Zha (2019) is an animated film that tells the story of Ne Zha's life journey as a Demon Pill incarnation who was intentionally exchanged in the process of his birth. At the beginning of his life, Ne Zha received rejections from the people, but his parents still loved and educated Ne Zha with compassion, so that Ne Zha was able to change the bad prejudice that attached to him by giving benevolent love. In the film Ne Zha (2019), the principle of benevolent and love (Ren Ai 仁爱) in Confucianism is chosen to be researched. The problem of this research is how the principle of benevolent love (Ren Ai 仁爱) is present in the character of Ne Zha, while Ne Zha is the incarnation of the Demon Pill. This research aims to reveal how the principle of benevolent love (Ren Ai 仁爱) that is in Ne Zha can be seen even though there is prejudice. Furthermore, this research also uses an intrinsic approach that focuses on the elements of characterization. The method used in this research is the qualitative method. The results showed that Ne Zha as the incarnation of the Demon Pill had a good side in him. This is proven by Ne Zha fulfilling the principle of benevolent love (Ren Ai 仁爱), which is love themselves, family, others, and nature. The principle of benevolent love (Ren Ai 仁爱) that exists in Ne Zha is finally able to change the character and prejudice against Ne Zha.

Abstrak :
Penguasaan objek lelang oleh pembeli semestinya tidak dapat dihalangi oleh adanya gugatan apabila pelaksanaan lelang telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi dalam kasus yang ditemukan pada Putusan Perdata di Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 493/PDT/2021/PT BDG ada upaya gugatan yang dinyatakan ne bis in idem untuk menghambat proses penguasaan objek Hak Tanggungan yang telah dilelang. Dalam kasus tersebut, tidak saja pembeli lelang yang dirugikan karena objek lelang belum bisa dikuasainya meskipun harga yang telah disepakati sudah dibayarkan. Namun pemohon (penjual lelang) juga dirugikan karena proses yang harus dilaluinya untuk melepaskan objek lelang menjadi lebih panjang, terlebih apabila pembeli lelang menggugat pemohon selaku penjual lelang karena objek lelang yang tidak dapat dikuasai. Terkait hal tersebut maka permasalahan yang diteliti adalah penguasaan objek Hak Tanggungan dalam pelelangan yang terhalang oleh gugatan dan perlindungan hukum bagi pembeli dan pemohon terkait penguasaan objek lelang yang terhalang oleh gugatan yang dinyatakan ne bis in idem. Penelitian hukum doktrinal ini mengkaji hukum dalam konsepnya sebagai peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan-bahan hukum yang dikaji, dikumpulkan melalui studi dokumen atau kepustakaan. Dari hasil analisis dapat dinyatakan bahwa walaupun proses eksekusi Hak Tanggungan telah dilelang sesuai prosedur namun objek dalam perkara a quo tidak dapat dikuasai oleh pembeli baik secara yuridis (proses balik nama sertipikat) maupun secara fisik (proses pengosongan objek). Selain itu, perlindungan hukum dalam pelelangan adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif yakni melalui pembuatan Akta Risalah Lelang yang dapat dijadikan alat bukti sempurna serta perlindungan hukum secara represif, yang diberikan melalui putusan pengadilan. ......Mastery of the auction object by the buyer should not be hindered by a lawsuit if the implementation of the auction is in accordance with the procedures regulated in the applicable legal provisions. However, in the case found in Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 493/PDT/2021/PT BDG, it was found that there was an attempt to sue which was declared ne bis in idem to obstruct the process of controlling the Mortgage object that has been auctioned off. In this case, it is not only the auction buyer who is selling because the auction object has not been able to control it even though the agreed price is included. However, the applicant (auction seller) is also at a disadvantage because the process he has to go through to release the auction object becomes longer, especially if the auction buyer sues the auction applicant in full because of the auction object which the auction buyer cannot control. Related to this, the problems studied are the ownership of the Mortgage object in an auction which is hindered by persuasion and legal protection for the buyer and the dedication related to the ownership of the auction object which is hindered by seduction which is stated as ne bis in idem. This doctrinal legal research examines law in its concept as statutory regulations and court decisions. The legal materials reviewed were collected through document or literature studies. From the results of the analysis it can be stated that although the process of executing the Mortgage has been auctioned according to the procedure, the object in the a quo case still cannot be controlled by the buyer both legally (the process of transferring the name of the certificate) and physically (the process of emptying the object). In addition, legal protection in auctions is preventive legal protection, one of which is through the Deed of Minutes of Auction which can be used as perfect evidence and repressive legal protection, in this case through court decisions.

Abstrak :
Film Ne Zha (2019) merupakah salah satu film animasi dari Cina yang mengisahkan mengenai seorang anak laki-laki bernama Ne Zha yang terlahir sebagai seorang iblis karena mutiara iblis. Akibat mutiara iblis berdampak pada kehidupan Ne Zha yang memiliki karakter anti-hero namun berakhir menjadi hero. Objek yang diteliti pada penelitian berfokus pada karakter hero dan karakter anti-hero pada tokoh utama Ne Zha pada film tersebut. Karakter hero dan anti-hero tercipta karena adanya beberapa aspek yang mempengaruhinya. Penelitian ini dilakukan dengan cara metode kualitatif dan studi dokumen serta mengumpulkan data melalui online browsing. Artikel ini menyimpulkan bahwa karakter hero dan anti-hero pada tokoh Nezha menghasilkan keunikan, menggambarkan karakteristik budaya Cina yang cenderung mencari keseimbangan antara kekuatan positif dan negatif dalam mencapai sebuah kondisi ideal. ......Ne Zha Movie (2019) is one of the animated films from China that tells the story of a boy named Ne Zha who was born as a demon because of the demon pearl. The result of the demon's pearl has an impact on Ne Zha's life who has an anti-hero character but ends up becoming a hero. The object studied in the research afocuses on the hero character and anti-hero aspects of the main character Ne Zha in the movie. Hero and anti-hero characters are created because of several aspects that influence them. This research was conducted by qualitative methods and document studies and collecting data through online browsing. This research concludes that Nezha's hero and anti-hero characters produce uniqueness, reflecting the characteristics of Chinese culture which tend to seek a balance between positive and negative forces in achieving an ideal condition.