Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 27 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Renovan Reza Rivandy
"Tujuan penelititan ini adalah mendeskripsikan penggunaan bahasa, wacana teks, dan aspek sosiokultural. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu merupakan metode yang menggambarkan status fenomena pada suatu objek yang akan diteliti. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data dikumpulkan dari lima artikel dengan tema Polri dalam media daring Tirto.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. Dari analisis data yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan, bahwa pemberitaan yang dilakukan redaksi Tirto memaparkan fakta secara deskriptif dari pakar atau praktisi yang bersangkutan dengan kasus bahasan. Pemberitaan yang dilakukan redaksi Tirto menunjukkan sisi negatif Polri sebagai lembaga negara terkorup. Redaksi Tirto secara objektif mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan dengan berita (Polri, Komisioner Ombudsman, peneliti LPEM, dan lain-lain). Meskipun dalam keseluruhan berita redaksi Tirto lebih menunjukkan sisi negatif Polri, pandangan tersebut tidak membuat redaksi Tirto menyudutkan posisi Polri.
The purpose of this research is to describe the use of language, text discourse, and sociocultural aspects. This research used a descriptive method. This method can define as a method that describes the status of a phenomenon in a research object. The type of this research is qualitative research. The data was collected from five articles in Tirto with related theme. Observation and documentation method used for collecting the data. By analyzing the data, there is a conclusion can be drawn, the news written by Tirto editorial team describes the facts from the expert or practitioner concerned with the case discussion descriptively. The news showed the National Police as the most corrupt institution. This fact is written very objectively by interviewing other related institutions, such as National Police, Ombudsman Commissioners, LPEM researchers, etc. Although, in the whole news the National Police Institution seems bad, this viewpoint did not make Tirto editorial team cornering the institution on purpose."
2019
MK-Pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Eko Prijanto
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan merit system pada rekrutmen dan seleksi Bintara Polri kompetensi khusus penerbang di Polda Metro Jaya T.A. 2019 dan T.A. 2020 maupun faktor-faktor yang berpengaruh pada pelaksanaan rekrutmen dan seleksi Bintara Polri kompetensi khusus penerbang di Polda Metro Jaya T.A. 2019 dan T.A. 2020. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni post-positivism, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara mendalam terhadap internal dan eksternal Polri dilanjutkan dengan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pelaksanaan rekrutmen dan seleksi Bintara Polri kompetensi khusus penerbang di Polda Metro Jaya T.A. 2019 dan T.A. 2020 sesuai dengan penerapan merit system pada proses seleksi yang mengutamakan adanya kualifikasi, sertifikat/lisensi dan tes uji kompetensi keahlian. Namun, terdapat temuan pada penelitian ini yakni belum terdapat Peraturan Kapolri yang mengatur penerapan merit system dalam proses rekrutmen dan seleksi Bintara kompetensi khusus penerbang yang berbeda dengan rekrutmen dan seleksi Bintara Polisi Tugas Umum (PTU) yang terselenggara di Polda Metro Jaya T.A. 2019 dan T.A. 2020. Faktor utama pelaksanaan rekrutmen dan seleksi Bintara Polri kompetensi khusus penerbang dapat berjalan optimal yakni adanya kebijakan dan aturan Panitia Pusat Mabes Polri apabila terdapat penyimpangan akan dilakukan proses hukum kepada peserta dan panitia seleksi daerah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku untuk mewujudkan pelaksanaan rekrutmen dan seleksi Bintara Polri kompetensi khusus penerbang sesuai dengan penerapan merit system

This study aims to analyze the application of the merit system in the recruitment and selection of National Police Officers with special competence for pilots at Polda Metro Jaya T.A. 2019 and T.A. 2020 as well as the factors that influence the implementation of the recruitment and selection of the Special Aviation Police Officer at Polda Metro Jaya T.A. 2020. The approach used in this research is post-positivism, data collection is done through document studies and in-depth interviews with internal and external Polri followed by data analysis. The results showed that in the implementation of the recruitment and selection of National Police Officers Special Competence for Pilots at Polda Metro Jaya T.A. 2019 and T.A. 2020 is in accordance with the application of a merit system in the selection process that prioritizes qualifications, certificates/licences and skill competency tests. However, there are findings in this study, namely that there is no National Police Chief regulation that regulates the application of a merit system in the recruitment and selection process for Special Competency Officers (Bakomsus) for Aviation, which is different from the recruitment and selection of General Duty Police Officers (PTU) held at Polda Metro Jaya T.A. 2019 and T.A. 2020. The main factor in the implementation of the recruitment and selection of the National Police Officers Special Competence for Pilots can run optimally, namely the policies and rules of the National Police Headquarters Central Committee if there are deviations, the legal process for the participants and the regional selection committee will be carried out in accordance with the legal procedures applicable to the implementation of the recruitment and selection of NCOs The National Police Special Competence for Pilots is in accordance with the application of the merit system."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dimas Dwi Ananto
"Proses pengembangan karir Perwira Menengah Bareskrim Polri selama ini belum efektif yang ditunjukkan dengan adanya kesulitan kenaikan pangkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara lebih jauh terhadap pola mutasi Perwira Menengah serta melihat faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam mutasi Perwira Menengah. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pola mutasi bagi Perwira Menengah yang saat ini diterapkan pada Sumber Daya Manusia Bareskrim Mabes Polri menghadapi era Revolusi Industri 4.0? dan (2) Faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan dalam mutasi bagi Perwira Menengah Bareskrim Mabes Polri untuk menghadapi era Revolusi Industri 4.0?. Metode yang digunakan adalah kualitatif-eksploratif dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi dokumentasi. Analisa data dilaksanakan dengan analisis flow model yang melibatkan proses validitas data, antisipasi, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua pola mutasi bagi Perwira Menengah Bareskrim Polri yaitu demosi dan promosi. Demosi didorong oleh pelanggaran yang dilakukan anggota sedangkan promosi berdasarkan pada kebutuhan organisasi atau pengajuan anggota. Keduanya hanya dapat tejadi ketika terdapat nota dinas. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam mutasi bagi Perwira Menengah di era Revolusi Industri 4.0 dalam konteks promosi diantaranya adalah kompetensi siber, pengalaman kerja pada bidangnya, kemampuan pemberkasan, sertifikasi khusus penyidik, pendidikan kejuruan dan keterampilan penggunaan teknologi. Sedangkan dalam konteks demosi dengan mempertimbangkan faktor pelanggaran etika dan pelanggaran hukum yang didasarkan pada putusan sidang disiplin Polri bila telah terjadi pelanggaran disiplin sedang.

The era of the Industrial Revolution 4.0 has encouraged changes in the The career development process for Intermediate Bareskrim Polri officers has not been effective so far, as demonstrated by difficulties in promotion. This research aims to further explore the mutation patterns of Middle Officers and look at the factors that are taken into consideration when transferring Middle Officers. The problems examined in this research are (1) What is the pattern of transfers for Middle Officers currently applied to the Human Resources of Bareskrim Polri Headquarters facing the era of Industrial Revolution 4.0? and (2) What factors are considered in the transfer of Intermediate Criminal Investigation Officers at National Police Headquarters to face the era of Industrial Revolution 4.0? The method used is qualitative-exploratory by collecting primary and secondary data. Primary data was collected using interview data collection techniques, while secondary data was collected using documentation study techniques. Data analysis was carried out using flow model analysis which involved the processes of data validity, anticipation, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the research show that there are two patterns of mutation for Intermediate Bareskrim Polri officers, namely demotion and promotion. Demotions are driven by violations committed by members while promotions are based on organizational needs or member submissions. Both can only occur when there is an official note. Factors considered in transfers for Middle Officers in the Industrial Revolution 4.0 era in the context of promotion include cyber competence, work experience in their field, filing skills, special certification for investigators, vocational education and skills in using technology. Meanwhile, in the context of demotion, considering the factors of ethical violations and legal violations which are based on the decision of the Police disciplinary hearing if there has been a moderate disciplinary violation."
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hadi Putranto
"Menurut pendapat para pakar bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan dengan cara kekerasan telah ada semenjak Polisi lahir. Namun disebagian anggota Polisi banyak juga yang melakukan proses pemeriksaan tanpa harus dengan cara kekerasan. Didalam Tesis ini saya mengasumsikan bahwa para anggota penyidik Polri yang bertugas melakukan pemeriksaan mempunyai latar belakang sosial dan pendidikan yang sama, namun yang tidak bisa sama adalah pengalamannya.
Pada Tesis ini saya menuliskan tentang fokus permasalahan yaitu timbulnya perbedaan-perbedaan diantara para penyidik didalam proses pemeriksaan terhadap tersangka Curas yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan tempat bekerja, kondisi ruangan pemeriksa antara lain budaya kerja di kantor, kondisi ruangan pemeriksa, arahan atasan dan faktor lingkungan diluar tempat bekerja antara lain hadirnya orang lain yaitu keluarga tersangka, keluarga korban dan anggota LBH.
Kami sangat tertarik untuk meneliti masalah ini karena belum menjadi perhatian pakar-pakar maupun penulis sebelumnya, mengapa terjadi perbedaan diantara penyidik didalam menangani proses pemeriksaan terhadap kasus pencurian dengan kekerasan dan kasus-kasus yang dikategorikan sama dengan Curas khususnya pencurian dengan kekerasan dengan sasaran kendaraan bermotor."
Depok: Universitas Indonesia, 1998
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sidi
"Tesis ini membahas Hubungan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri) pasca reformasi. Penelitian ini dinilai penting karena belum ada Tesis yang membahas permasalahan ini. Disamping itu penelitian ini bisa memberikan masukan mengenai prospek hubungan TNI dan Polri ke depan dan bisa diketahui juga sebab-sebab konflik antara TNI dan Polri.
Tesis ini diklasifikasikan menjadi tiga bagian pembahasan, yaitu tentang hubungan TNI dan Polri sebelum masa reformasi, realisasi pemisahan TNI dan Polri, serta hubungan TNI dan Polri ke depan.
Permasalahan yang ingin dibuktikan oleh Tesis ini adalah mengapa harus ada pemisahan TNI dan Polri, bagaimana dampak dari penetapan TAP MPR-RI No. VI dan VII Tahun 2000 yang berisi realisasi pemisahan TNI dan Polri, dan bagaimana prospek hubungan TNI dan Polri ke depan.
Dengan menggunakan empat kerangka teori, yaitu profesionalisme militer, keamanan nasional (National Security), konflik TIN dan Polri, dan hubungan sipil militer. Akhirnya Tesis ini berkesimpulan bahwa pemisahan TNI dan Polri harus dilakukan karena kedua institusi itu mempunyai tugas yang berbeda. Realisasi pemisahan TN1 dan Polri berdampak pada intensitas konflik semakin kentara. Kemudian prospek hubungan antara kedua institusi itu ke depan akan diwarnai banyak bentrokan kalau tidak secepatnya ditetapkan suatu konsep keamanan nasional yang jelas.
Bentrokan antara TNI dan Polri lebih dipicu oleh dua hal yaitu perebutan lahan dan persaingan korps organisasi. Hubungan antara tentara dan polisi dilapangan secara intensif dalam berbagai arena bisnis gelap dan menjadi backing dalam jaringan judi togel dan narkoba merupakan wahana yang rawan terjadinya konflik antara keduanya.
Dalam rangka membangun hubungan yang ideal antara TNI dan Polri penting kiranya supaya kedua institusi itu mulai untuk mereduksi peran mereka dalam berbagai urusan yang di luar tanggungjawabnya. Dengan berdasar pada politik keamanan yang ada maka pengaturan pemisahan atas tugas pertahanan yang di dalamya TNI sebagai komponen utama dan untuk urusan keamanan umum (kamtibmas) dengan Polri sebagai komponen utamanya perlu diperjelas hubungan dan mekanismenya.

After Reformation of Relationship between TNI and POLRI in 2000-2004: Problem and ProspectusThis thesis will discusses of relationship after reformation between Polri and TNI. This research is important because there is no thesis discussed with this problem. Beside that is this research can be included between prospect Polri and TNI in the future and can also known conflict between Polri and TNI.
Classification this thesis as three part discussed, that is about relationship before during Poll and TNI reformation, realized of separation in Path and TNI, and relationship between Polri and TNI in the future.
The problem want to be proofed by this thesis is why must be discrimination in Pohl and TNI, how to impact for TAP MPR-RI No. VI and VII in 2000 decision is realize substance of separation Polri and TNI, and how to the prospect relationship between Polri and TALI in the future.
By the purpose four theoretical framework, that is Military Professionalism, National Security, Conflict of Polri and TNI, and relationship between civil and military, and the end this thesis is conclusion that separation in Polri and TNI must be do it because the job in two institution is the different Realize of separation Polri and TNI will indicated more visible to intensity with the conflict. And then prospect of relationship between two institution for the future will many clash if does not clearly concept of constituent in National Security.
In the draft to build up for ideal relationship between Paid and TNI, maybe this important so that two institution will begin to reduction for their job in the other responsibility. By the basic at character in Security political there is separation function in the security of duty in TNT as primary component and for the General Security of duty (Kamtibmas) by the Polri as primary component must be clearly for mechanism and relationship.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T13365
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ajeng Paramuditha Ansar
"ABSTRACT
Implementasi sistem e-Office merupakan bagian dari penerapan e-Government dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai administrasi internal. Sebagai salah satu institusi fundamental yang memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada publik di bidang keamanan dan ketertiban, saat ini POLRI juga memiliki sistem e-Office yang telah diterapkan kepada satker SDM. Implementasi sistem e-Office pada satker SDM saat ini berjalan tanpa ada dasar hukum di internal POLRI yang mengatur penggunaan sistem dalam operasional sehari-hari. Oleh karena itu, evaluasi terhadap sistem e-Office yang ada di satker SDM MABES POLRI perlu dilakukan, karena sistem ini akan menjadi percontohan bagi satker-satker lainnya yang terdapat di MABES POLRI. Penelitian ini menggunakan teori Sistem Informasi Manajemen (SIM), Efektivitas Sistem, BPR, dan COBIT. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi di lapangan, studi pustaka, dan wawancara mendalam. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem e-Office di satker SDM saat ini masih tidak efektif karena 4 dari 5 indikator yang ada menunjukan hasil tidak efektif. Indikator yang menunjukkan hasil efektif hanya indikator kepuasan pengguna, sedangkan indikator lainnya seperti indikator penggunaan, kualitas sistem, integrasi aplikasi kedalam proses bisnis, dan ketepatan penggunaan dan performa aplikasi.

ABSTRACT
The implementation of e-Office system is part of the e-Government programme, which has the purpose to improve the performance of internal staff in administration matters. As one of the fundamental institutions with responsibility to provide public service in the security and law enforcement field, the Indonesian National Police (POLRI) also has implement the e-Office system in its Human Resource division. The e-Office implementation in Human Resource division currently running without any internal regulation that manage the usage of system in daily operations. Therefore, it is required to perform evaluation of the e-Office system implementation in the Human Resource division of Indonesian National Police (POLRI), because this implementation is the pilot for implementation on other divisions in Indonesian National Police (POLRI). This research is using Management Information System theory, System Effectivity, BPR, and COBIT. This research is using qualitative method with observation, literature study, and deep interview for data gathering. The result of this research shows that the implementation of e-Office system in Human Resource division of Indonesian National Police (POLRI) is ineffective, because 4 out of 5 indicators showing result as ineffective. The only effective one is user satisfaction, while the other ineffective indicators are use, system quality, application integration into business process, and proper use of application and system performance."
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Faisal Andri Pratomo
"Penelitian ini membahas tentang implementasi penilaian kinerja personel dengan sistem manajemen kinerja Polri pada unit STNK Samsat Kota Bekasi. Sistem penilaian kinerja personel Polri ini merupakan upaya peningkatan profesionalitas Polri. Penelitian tesis ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan studi dokumen. Hasil observasi dianalisa untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan penilaian kinerja personel Polri dengan sistem manajemen kinerja Polri berdasarkan Perkap Nomor 16 tahun 2011 yang dilakukan pada Unit STNK Samsat Kota Bekasi. Penelitian ini membahas secara ilmiah  pelaksanaan sistem manajemen kinerja tersebut menggunakan teori-teori yang relevan seperti teori manajemen dan analisis SWOT dan teori implementasi kebijakan. Tesis ini juga melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi sistem manajemen kinerja  personel Polri di Unit STNK Samsat Kota Bekasi tersebut.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penilaian kinerja personel dengan sistem manajemen kinerja Polri belum dilaksanakan secara optimal di Unit STNK Samsat Kota Bekasi berdasarkan Perkap no. 16 tahun 2011. Penilaian yang dilakukan baru merupakan formalitas untuk keperluan usulan kenaikan pangkat dan pendidikan pengembangan.

This study discusses the implementation of personnel performance appraisal with the Indonesia Nasional police (INP) performance management system in the STNK unit of Bekasi City Samsat. This system is an effort to improve INP professionalism.  This thesis research was conducted with a qualitative method using data collection techniques observation, interview and document study. The observation results were analyzed to find out how the performance of the INP personnel performance was assessed by the INP’s performance management system based on Perkap Number 16 of 2011 conducted at the STNK Unit of Bekasi City Samsat. This study discusses scientifically about the implementation of the performance management system using relevant theories such as management theory and SWOT analysis, and policy implementation theory. This thesis also examines the factors affecting the implementation of performance management system as the personnel performance appraisal system in the STNK unit of Bekasi City Samsat. The results showed that the performance appraisal with the INP performance management system has not been implemented optimally in the STNK Unit of Bekasi City Samsat based on Perkap no. 16 of 2011, because this is applied merely as a requirement for promotion and education. "
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2019
T55499
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dodi Abdulrohim
"The thesis discusses the topic of Paramilitary Policing that occurs at the Sabhara Function of the Metro Police Resort, South Jakarta and Bogor City Police Resort. The study refers to the former study on Paramilitary Policing in the implementation of tasks at the Police Functional Units (The study at the Metro Police Resort, South Jakarta and Bogor City Police Resort) where paramilitary policing is still dominant and inherent at the National Police, in particular related to the sabhara function. This study applies primary data through in-depth interviews and observation. It clarifies and illustrates why the element of paramilitary policing at the Metro Police Resort of South Jakarta and Bogor City Police Resort is similar whereas these two regions differ in characteristics and culture. The conclusion drawn from the study is that the similarity in military policing is caused by the legal foundations of the Indonesian National Police (Legislation, Government Regulations, Head of INP Regulations, Implementation and Technical Guidelines), besides the similarity in attitude and actions by Police officers, particularly in handling demonstrations as well as their repressive actions/arresting of offenders, show of force, and the utilization of tactical vehicles.;The thesis discusses the topic of Paramilitary Policing that occurs at the Sabhara Function of the Metro Police Resort, South Jakarta and Bogor City Police Resort. The study refers to the former study on Paramilitary Policing in the implementation of tasks at the Police Functional Units (The study at the Metro Police Resort, South Jakarta and Bogor City Police Resort) where paramilitary policing is still dominant and inherent at the National Police, in particular related to the sabhara function. This study applies primary data through in-depth interviews and observation. It clarifies and illustrates why the element of paramilitary policing at the Metro Police Resort of South Jakarta and Bogor City Police Resort is similar whereas these two regions differ in characteristics and culture. The conclusion drawn from the study is that the similarity in military policing is caused by the legal foundations of the Indonesian National Police (Legislation, Government Regulations, Head of INP Regulations, Implementation and Technical Guidelines), besides the similarity in attitude and actions by Police officers, particularly in handling demonstrations as well as their repressive actions/arresting of offenders, show of force, and the utilization of tactical vehicles."
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011
T28976
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Ahmad Fikri Hadi
"ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang deradikalisasi terorisme yang diterapkan melalui
ruang Densus 88 AT Museum Polri. Terorisme telah berkembang menjadi sebuah
permasalahan yang tidak kunjung selesai di Indonesia. Berkembangnya terorisme
dianggap sebagai tidak efektifnya metode pemberantasan yang dilakukan selama
ini yaitu penegakan hukum yang cenderung represif. Untuk mengatasi hal ini,
Pemerintah melalui BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) memiliki
sebuah perogram untuk memberantas terorisme dengan pendekatan baru yang
mengedepankan pendekatan lunak dan pendekatan jiwa, yaitu deradikalisasi.
Deradikalisasi dilakukan oleh Polri dan kerjasama dengan berbagai macam
lembaga dan kementerian yang terkait. Museum Polri sebagai museum institusi
milik Polri memiliki tanggung jawab sosial untuk mengangkat permasalahan
terorisme melalui ruang Densus 88 AT sehingga masyarakat dapat memhami
permasalahan terorisme secara utuh sebagai bagian dari upaya deradikalisasi
terorisme. Akan tetapi ruang Densus 88 AT saat ini dianggap belum dapat
menerapkan program tersebut dengan baik karena tata pamer di ruang tersebut
belum terkonsep dengan baik. Oleh karena itu dibutuhkan konsep untuk menata
ulang ruang tersebut agar deradikalisasi terorisme dapat tersampaikan dengan baik
ke masyarakat. Tesis ini menggunakan metode kualitatif dan menerapkan teori
memori kolektif dan teori pendidikan konstruktif yang disesuaikan dengan
kebutuhan untuk menciptakan sebuah ruang yang mampu menciptakan suasana
kontemplatif bagi masyarakat yang datang.

ABSTRACT
This thesis discusses on de-radicalization of terrorism applied through Special
Detachment 88 AT space at the Museum of Indonesian National Police. Terrorism
has evolved into a never-ending problem in Indonesia. The expanding of terrorism
is considered because of the uneffectivenes of the eradiction method that has been
performed, which is a represif law enforcement. To overcome this, the
Government through Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (the Indonesian
National Counter Terrorism Agency, BNPT), has a program to counter terrorism
with a new approach, emphasizing on soft and soul approach, which is the deradicalization.
Deradicalization carry out by Indonesian National Police and
cooperate with various institutions and relevant ministries. As a part of Indonesian
National Police, The Museum of Indonesian National Police has a social
responsibility to increase the public awareness about terrorism issue through
Special Detachment 88 AT space. By that, society will have a comprehensive
understanding which is part of the de-radicalization effort. However, Special
Detachment 88 AT space at the museum is considered not been able to implement
the program because the exhibition design is not well conceptualized. Therefore,
it takes a concept to rearrange the space so the de-radicalization of terrorism can
be conveyed properly to the public. This thesis uses a qualitative method and
apply the collective memory theory also the theory of constructive education
adjusted to the need of a space that is able to create a contemplative atmosphere
for the people who come."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2014
T42045
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Costa, Henrique da
"ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang efektivitas implementasi promosi di
lingkungan Polisia Nasional Timor Leste (PNTL). Fokus penelitiannya pada
faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi promosi kepangatan di
lingkungan PNTL, efektivitas pelaksanaan promosi di lingkungan PNTL serta
model-model pelaksanaan promosi di lingkungan PNTL. Implementasi promosi di
lingkungan PNTL saat ini harus diakui belum baik, karenakan faktor-faktor yang
mempengaruhi promosi seperti faktor senioritas, faktor pendidikan, dan faktor
prestasi kerja belum maksimal diperhatikan. Disamping itu model-model promosi
di lingkungan PNTL belum diimplementasikan secara baik dan benar, sehingga
menimbulkan kekecewaan. Pembinaan karier di PNTL, khususnya mengenai
promosi kepangkatan dilaksanakan oleh Departemen Sumber Daya Manusia atau
Departemento Rekurso Humanu PNTL melalui arahan Wakil Kepala Kepolisian
Timor Leste berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2009 tentang
Organic law PNTL. Selanjutnya diperjelas dengan Peraturan Pemerintah nomor:9
tahun 2009 tentang Promosi PNTL. Namun dalam kenyataannya banyak PNTL
yang merasa kecewa dengan sistem promosi terutama mengenai promosi
kepangkatan personil. Hal ini yang menjadi penelitian dan pembahasan penulisan
tesis ini
Metode penelitian dan penulisan tesis ini dilakukan secara kualitatif
dengan melaksanakan studi dokumen dan wawancara terhadap personil PNTL di
Markas Besar Polisia Nasional Timor Leste (PNTL) Caicoli, Dili. Disamping itu
peneliti juga melakukan wawancara terhadap mantan Kepala PNTL dan mantan
Wakil Kepala PNTL, NGO, dan orang sipil yang bekerja di PNTL.
Dari hasil analisa data yang di himpun oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa:
a, Faktor-faktor yang mempengaruhi promosi kepangkatan di PNTL seperti faktor
senioritas, faktor pendidikan dan faktor prestasi kerja belum di implementasikan
secara baik dan benar, b. Pelaksanaan promosi kepangkatan di lingkungan PNTL
belum dilaksanakan secara efektif karena masih terdapat campur tangan luar, c.
Model-model promosi yang diterapkan di lingkungan PNTL belum secara rinci
dan sempurna dijelaskan atau dijabarkan dalam peraturan yang mengatur tentang
promosi PNTL. Sehubungan dengan itu disarankan:
Maka disarankan agar: a. Faktor-faktor dalam promosi di lingkungan PNTL harus
benar-benar diperhatikan dan diterapkan dengan benar, b. Pelaksanaan promosi
harus di laksanakan secara efektif tanpa campur tangan pihak luar atau pihak
politik,
c. Model-model promosi di PNTL harus dijelaskan secara rinci dalam peraturan
promosi.

ABSTRACT
This thesis is analyses about effective implementation of promotion
system in National Police of Timor Leste (PNTL). The Research focused about
the elements or factors that influence to the rank promotion implementation in
PNTL, effective implementation of rank promotion in PNTL and the models of
rank promotion of PNTL. We have to recognize that the promotion
implementation in National Police of Timor Leste (PNTL) is still imperfect, due
the several factors: seniority, education, job performance such as which are not
fully taken into consideration. Beside that the implementation of promotion
models were not specifically written. The causes were the promotion decree law
did not specify so the decision makers did not make the right decision and created
dissatisfaction to the PNTL members. Human Resources Department of PNTL
thought the Deputy Commander of PNTL are responsible for the promotion based
on the PNTL Organic Law number 16th 2009 and PNTL Promotion Law number
9th 2009. But the reality shows that some PNTL members were unhappy with the
promotion specially rank promotion to the PNTL staff. This is become the focus
of the research in this thesis.
Research conducted base on qualitative method, which is research
conducted and interview to the PNTL staffs in PNTL Main Head Quarter Caicoli
Dili, former PNTL General Commander, former PNTL Deputy Commander,
NGOs and Civilian staff. The conclusion of analysis data and information from
the research is that: a). The factors that influence to the promotion such as
seniority, education, task performance were not well implemented, b). The rank
promotion in PNTL were not effectively implemented, c). Promotion models were
not well explained in the promotion regulation.
Based on these finding it is recommended: a). The promotion factors should be
consider and well implemented, b). Promotion should be effective and out from
the political interference, c). Promotion models should be explained well in
promotion regulation."
2016
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3   >>