Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The National Examination (NE) has been conducted for several times nation-wide. However, public debates always emerge over the importance of NE prior to the annual excecution of the examination. The government?s policy to raise the passing standard under the pretext of improving the quality of the national education has commonly triggered a heated controversy. This paper discusses the NE from the perspectives of expectations, challenges and opportunities. It attempts to provide an objective picture as to the need to hold NE. As such, it puts the attempts to improve the quality of the national education through NE in a proportionately wider perspective."

"Skripsi ini membahas mengenai posisi individu dalam sistem pendidikan yang mengideologisasi dan bagaimana alternatif pemikiran pendidikan dari Paulo Freire, dihadirkan sebagai sebuah solusi terhadap masalah ini, yang juga coba dikaitkan dengan posisi individu dalam sistem pendidikan nasional. Tulisan ini mengantakan pembaca untuk meliat bahwa sistem pendidikan yang mengideologisasi, mampu membelenggu kesadaran, kehendak dan kebebasan dari individu. Karenanya, menjadi penting untuk menawarkan sebuah solusi terhadap penempatan individu yang di refresi atas nama sistem ideologisasi. Melalui pemikiran Paulo Freire inilah, yang bertumpu pada pendidikan hadap masalah dan dialog, individu diajak untuk membebaskan dirinya dari selubung ideologisasi yang membelenggu kebebasan, kehendak dan kesadarannya.

---

This bachelor essays studied about the position of an individual in our system of education, that in my point of view our system of education were just an ideological procedures, and how alternative educational thought from Paulo Freire come as the solution to this problem. It_s guide you to look that our educational system, restraint awareness, will, and freedom of an individual. Hence, it_s important to give a solution to position of an individual. Through Freirean thought, which base on problemposting education and dialogue, an individual were invited to liberate himself from the ideologization which restraint his freedom, will and awarness."

"ABSTRAKPendidikan menjadi sarana strategis dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia dan seringkali dijadikan sebagai salah satu tolok ukur bagi tingkat kemajuan suatu bangsa. Prestasi belajar peserta didik merupakan salah satu indikator kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan menetapkan Standar Nasional Pendidikan yang mengatur kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan masing-masing komponen dalam standar nasional pendidikan serta pengaruh antara capaian standar nasional pendidikan dengan prestasi belajar siswa. Penelitian ini menggunakan model kausalitas atau hubungan pengaruh untuk menguji hipotesis yang diajukan maka teknik analisis yang dipakai adalah SEM Structural Equation Modelling . Hasil dari penelitian ini adalah seluruh variabel input yaitu Standar Isi, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, dan Standar Pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap seluruh variabel proses yaitu Standar Proses, Standar Penilaian, dan Standar Pembiayaan. Pada ranah output, seluruh variabel proses yaitu Standar Proses, Standar Penilaian dan Standar Pengelolaan berpengaruh signifikan terhadap Standar Kompetensi Lulusan. Sedangkan Standar Proses dan Standar Penilaian berpengaruh signifikan terhadap Prestasi belajar Siswa, dan Standar Pengelolaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Prestasi belajar Siswa. Jika dilihat dari pengaruh langsung antara komponen pada ranah input terhadap prestasi belajar siswa maka pengaruh terbesar yaitu Standar Isi melalui Standar Proses dengan besar pengaruh sebesar 0,070.

---

ABSTRACTEducation becomes a strategic tool in improving the quality of human resources and often serve as one of the benchmarks for the progress of a nation. Student learning achievement is one indicator of the quality of education in Indonesia. One of the efforts to improve the quality of education is to establish the National Education Standards that regulate minimum criteria on the education system throughout the territory of Indonesia. This study aims to analyze the relationship of each component in the national standard of education as well as the influence between the achievement of national standards of education with student achievement. This research uses causality model or influence relationship to test the hypothesis proposed then the analysis technique used is SEM Structural Equation Modeling . The results of this study are all input variables, namely Content Standards, Educator Standards and Educational Personnel, Standard of Facilities and Infrastructure, and Financing Standards have significant effect on all process variables namely Process Standards, Assessment Standards, and Financing Standards. In the output realm, all process variables are Process Standards, Assessment Standards and Management Standards have a significant effect on Graduates Competency Standards. While the Standard Process and Standards Assessment has a significant effect on Student Achievement, and Management Standards have no significant effect on Student Achievement. If seen from direct influence between component at input area to student achievement hence the biggest influence that is Standard Content through Standard Process with big influence equal to 0,070. "

"UUD NRI Tahun 1945 memberikan amanat kepada pemerintahan untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak muliandalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang (Ayat 3). Amanat membuat undang-undang itu telah terwujud dengan terbentuknya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disingkat UU-Sisdiknas. Undang-undang tersebut merupakan usul inisiatif DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) yang awalnya digagas oleh Komisis VI yang membidangi agama, Pendidikan, kebudayaan dan Parawisata (2001-2003). Komisi VI DPR sering disebut komisis peradaban yang bertanggung jawab mendesain masa depan bangsa Indonesia (cetak biru), sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. pada hakikatnya agama, pendidikan, kebudayaan adalah penjabaran dari sila ketuhanan YME dan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yan juga diwujudkan dan dikembangkan dalam level sistem untuk tiba pada level sikap dan prilaku"

"Undang-undang pada dasarnya adalah aktualisasi dari kebijakan publik keputusannya akan mengikat dan berpengaruh terhadap masyarakat. Tesis ini membahas Partisipasi Publik Dalam Pengesahan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan Usul Inisiatif DPR RI. Penelitian ini membahas tentang Konteks Politiks sebagai faktor eksternal dan Kinerja Panitia Kerja (PANDA) DPR RI yang mempengaruhi Partisipasi Publik Dalam Pengesahan UU Sisdiknas.Teori yang digunakan adalah teori Transisi Politik (Guillermo O'Donnell), Teori Sistem (David Easton), Teori Kebijakan Publik (Charles Lindblom), Civil Society (Adam Ferguson), Teori Partisipasi (Gabriel Almond) dan Teori Konflik (Paul Conn). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Di dalam menganalisa menggunakan analisis data secara induktif agar dapat menemukan pengaruh hubungan nilai-nilai eksplisit sebagai struktur analistik.Hasli penelitian memperlihatkan bahwa dalam pembahasan RUU Sisdiknas terjadi suatu polarisasi antara Fraksi-fraksi di DPR RI yaitu 7 Fraksi mendukung disahkannya RUU menjadi UU Sisdiknas (F.PG, F.PPP, F.KB, F. Reformasi, F.TNI/POLRI, F. PBB, F.PDU) ditambah 1 orang Non Fraksi, sedangkan 2 Fraksi yang menolak dan menunda pengesahan RUU Sisdiknas (F.PDIP dan F.KKI). Fraksi PDIP tidak hadir dalam Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan RUU Sisdiknas 2003 menjadi UU. Keanggotaan Panja RUU Sisdiknas didasarkan pada perimbangan fraksi-fraksi dan wakil dari Pemerintah.Dalam mekanisme proses pembahasan dilakukan secara terbuka dengan mengakomodir masukan-masukan dari stakeholders dan masyarakat , sementara pengambilan keputusan menggunakan musyawarah dengan suara terbanyak berdasarkan Tatib DPR, lobi antar Pimpinan Fraksi apabila tidak ada titik temu.Ada dua kelompok kepentingan dalam pengesahan RUU Sisdiknas antara lain kelompok yang mendukung RUU Sisdiknas menjadi UU adalah masyarakat dan Fraksi-fraksi di DPR yang berbasis Islam dan nasionalis, sementara kelompok yang menolak berbasis agama Kristen/Katolik dan nasionalis.Berdasarkan kepentingan usulan perubahan UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas sudah tidak relevan lagi, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) bangsa Indonesia dalam menghadapi era globalisasi yang semakin pesat. Oleh sebab itu DPR RI mengajukan Hak Usul Inisiatif tentang Perubahan UU No. 2 tahun 1989, yang sudah disahkan melalui forum tertinggi DPR yaitu Rapat Paripurna pada tanggal 11 Juni 2003 menjadi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

---

Law basically is an articulation of public policy. Its decision will be binding and has Influences to society. This thesis discusses public participation in legalization of the Law No. 20 year 2003 on The National Education System which is the Indonesian Parliament's initiative proposal. This research discusses about political context as external factors and achievement of the Working Committee (PANJA) of the Indonesian Parliament (DPR RI) as an internal factor that influences public participation in legalization of laws on The National Education System.

This research uses political transition theory (Guillermo O'Donnell), theory of system (David Easton), public policy theory (Charles Lindblom), civil society theory (Adam Ferguson), participation and interest group theory (Gabriel Almond) and conflict theory (Paul Conn). This research uses a qualitative research theory with technique of data collecting that's interview and documentation. In analyzing, it's used inductive data in order to be able to find out the influence of the relation of explicit values as an analytic structure.

The result of the research shows that the discussion of the bill on the National Education System has happened a polarization between factions in the DPR RI that's 7 factions supported the legalization of the Bill on The National Education System (FPG, FPPP, F Reformasi, F TNI/POLRI, F PBB, FPDU) plus one non-faction. Meanwhile 2 factions refused and adjourned the legalization the Bill on The National Education System that's FPDIP and FKKI. FPDIP did not attend in the Plenary Session in making the decision of the bill on The National Education System year 2003 became a law. The membership of the Working Committee of the Bill on The National Education System is based on the balancing of factions that became the members of the Commission IV and the representatives of the government.

The mechanism of discussion process was done openly by accommodating the inputs from the stakeholders and society. While the decision making uses deliberation/discussion with a majority vote based on the Rules of Conduct of The DPR RI and lobbies between the leaders of faction whenever there is no agreement.

There were two interest groups in legalization of the Bill on The National Education System among others the group that supported the bill to be legalized to be a law that's the society and factions in the DPR RI that has an Islamic Base and national. Whereas the groups that refused the bill are the group of society and factions that are based on Christian/Catholic and national.

Based on interest of the proposal of amendment of the Bill No. 2 Year 1989 on The National Education System has been not relevant anymore in improving the quality of human resources of the nation of Indonesia in facing the globalization era that is getting fast. Therefore the DPR RI proposes the Initiative Proposal Right on the amendment of the Law No. 2 Year 1989 which has been legalized by the highest forum of the DPR RI that's Plenary Session on June 11th, 2003 became Law No. 20 year 2003 on the National Education System."

"Kebijakan pemerintah di bidang pendidikan Nasional yang senantiasa mengundang kontroversi sejak diluncurkan adalah kebijakan ujian nasional. Kontroversi ini salah satunya disebabkan perbedaan interpretasi terhadap Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan Ujian Nasional. Pemerintah mengeluarkan kebijakan ujian nasional sebagai salah satu cara untuk meningkatkan mutu pendidikan di tanah air. Mutu pendidikan Indonesia sendiri dilaporkan berkualitas rendah. Laporan PISA tahun 2003 menyatakan siswa Indonesia berkualitas rendah dalam kemampuan Baca, matematika, dan IPA untuk rata-rata usia 15 tahun (SLTP dan SLTA). Menurut lembaga penelitian internasional ini Indonesia masih rnenduduki urutan terendah dari 41 negara di dunia.Kebijakan ujian nasional mengundang banyak protes dan kritikan. Media massa sebagai saluran informasi masyarakat turut andil dalam polemik dan kontroversi yang terjadi. Dengan pemberitaan yang dikonstruksikan oleh media, masyarakat mendapatkan gambaran mengenai kebijakan ujian nasional dari proses konstruksi realitas yang dibangun media massa dengan menggunakan strategi pengemasan berita. Penggambaran media itu dapat dilihat dari berita yang ditampilkan semisal korban ujian nasional yang tidak lulus, demo menentang ujian nasional dan ekses lain dari ujian nasional baik positif maupun negatif.Salah satu media massa yang berperan aktif dan konsisten dalam pemberitaan mengenai kebijakan ujian nasional adalah Surat Kabar Kompas. Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah teks pemberitaan di surat kabar Kompas. Bentuk teks yang tersaji kepada khalayak tentunya sudah mengalami proses konstruksi sesuai dengan kebijakan media tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif penelitian ini berfokus pada observasi data berupa teks dan wacana pemberitaan kebijakan ujian nasional serta dilakukan wawancara mendalam dengan wartawan peliput UN dalam memperoleh gambaran produksi suatu berita. Berpijak pada paradigma konstruktivisme dan perspektif konstruksi realitas sosial dari Berger dan Luckmann juga ringkasan mengenai konstruksi realitas dari Littlejohn, penelitian ini bertujuan menggambarkan konstruksi realitas yang ditampilkan media massa dalam mewacanakan kebijakan ujian nasional.Untuk membantu membedah konstruksi yang dibangun media terhadap pemberitaan atau wacana kebijakan ujian nasional digunakan salah satu metode dari analisis wacana yaitu model analisis framing dari Pan dan Kosicki yang mempunyai perangkat struktur seperti sintaksis, skrip, tematik dan retorik.Dari hasil analisis ditemukan kecenderungan keberpihakan surat kabar Kompas terhadap pihak yang kontra terhadap ujian nasional. Dalam menentukan narasumber kompas cenderung memberikan porsi kepada partai politik tertentu dalam setiap skema beritanya. Pembingkaian terhadap ujian nasional yang dilakukan Kompas cenderung menampilkan ekses negatif dari kebijakan ujian nasional. Dalam wawancara mendalam dengan salah satu wartawan peliput ujian nasional, ditemukan sikap pribadi yang kontra terhadap kebijakan pemerintah tersebut, ditemukan pula proses pembentukan pemberitaan sehingga tersaji untuk khalayak.Penelitian ini bukan untuk menyalahkan apa yang sudah dilakukan media tersebut dan menyalahkan apa yang dilakukan pemerintah, tetapi hanya untuk menggambarkan proses konstruksi realitas yang dilakukan oleh media massa terhadap kebijakan ujian nasional serta untuk menemukan pola pembingkaian dan kecenderungan ideologi dibalik konstruksi realitas yang disajikannya.Hasil penelitian ini diharapkan berimplikasi praktis pada pekerjaan yang berhubungan dengan media massa diantaranya pekerjaan Public Relation, selain itu diharapkan memberikan manfaat akademik dan manfaat praktik bagi masyarakat, media dan pemerintah dalam komunikasi melalui media massa."

"An image of Islamic school as high-quality institution will be meaningless if it cannot be identified and the community cannot gain overall benefit. The irony is even the actors of education in Islamic school are unable to recognize and feel the benefit from such quality, hence the development of Islamic school either in the context of state intervention or community participation is not always directed toward a constructive way. Therefore, the further challenge faced by the education institution of Islamic school is how to make the image of Islamic school as a high-quality institution is recognized by the community. Furthermore, how the image be in line with the mandate of National Education System Law. This paper actually strives for reviewing the extent to which a strategic position in national education may be identified and interpreted into a good image design by the community. In addition, it is also prepared to find strategic which may be elaborated in the context of developing the image of Islamic school so as to be able to give a meaningful contribution to improve the life as nation."

"Penelitian ini membahas tentang kebijakan pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) yang di lakukan oleh Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, DPPN dikelola dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum. Instrumen yang digunakan adalah investasi jangka pendek berupa deposito dan surat utang negara serta obligasi korporasi yang kompetitif. Kebijakan arah invetasi DPPN ditetapkan oleh Dewan Penyantun LPDP mulai tahun 2013- 2015.Hasil kelola DPPN tersebut digunakan dengan tujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi (intergenerational equity) dalam bentuk investasi antara lain digunakan untuk pemberian beasiswa, dan pendanaan riset. Pengelolaan DPPN yang menggunakan investasi jangka pendek pun tidak selamanya dapat memenuhi tuntutan kinerja layanan di masa depan. Kebijakan dari Dewan Penyantun yang terbaru pun diharapkan menetapkan arah dan kebijakan investasi yang lebih fleksibel dengan berpedoman prinsip investasi LPDP.

---

This study discusses the National Education Development Fund (DPPN) management policy carried out by the Public Service Agency Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (BLU LPDP), the DPPN is managed on the basis of Government Regulation Number 23 of 2015 concerning Financial Management of Public Service Agencies. The instruments used are short-term investments in the form of deposits and government bonds and competitive corporate bonds. The DPPN investment direction policy is set by the LPDP Trustees Council from 2013-2015.The results of the DPPN management are used with the aim of ensuring the continuity of the education program for the next generation as a form of intergenerational equity in the form of investments, among others, used for scholarships and research funding. DPPN management that uses short-term investments cannot always meet the demands of service performance in the future. The policy of the latest Board of Trustees is also expected to establish more flexible investment directions and policies based on LPDP investment principles."

"Tujuan pendidikan nasional disebutkan dalam UUD NRI tahun 29145 dalam BAB XIII pendidikan dan kebudayaan. pasal 31 Ayat (2) pemerintahan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya dalam UUD NRI Tahun 1945, terjadi perubahan redaksi tujuan Pendidikan Nasional seperti tersebut dalam Pasal 31 Ayat (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dalam undang-undang. Ayat (5) Pemerintah memajukan ilmu engetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggoi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Sejak awal kemerdekaan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara sering mengalami perubahan terutama dibidang politik, yang pada gilirannya memberi dampak terhadap penyelenggaraan pendidikan nasional. Sekalipun berbagai upaya telah dilakukan, naun hasil yang tercapai untuk mewujudkan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa belum maksimal, setidaknya Indonesia masih tertinggal dibanding terutama dengan negara maju. Sementara dibagian lain sebagaimana diberitakan berbagai media, menunjukkan fenomena terjadinya dekadensi moral generasi muda, yang ditandai dengan antara lain; perkelahian antar siswa/mahasiswa, perbuatan tercela, perilaku menyimpang, persekusi dan bully terhdap teman dan tindakan hukum, serta penyalah gunaan kemampuan ilmu pengetahuan teknologi, yang bertentangan denga martabat luhur bangsa. Oleh karena itu menjadi suatu keniscyaan untuk memberikan perhatian lebih terhadap masalah karakter generasi muda, dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, dalam kerangka upaya mewujudkan tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia berdasarkan pancasila dan UUD NRI Tahun 1945."