Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perkembangan peritel modern semakin pesat beberapa tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat dari bertambahnya dengan cepat gerai-gerai peritel modern. Perkembangan ini tentunya didukung oleh kerjasama antara peritel modern dengan pemasoknya, baik pemasok dengan skala usaha yang besar, menengah dan kecil. Salah satu pemasok peritel modern adalah PT.Intigarmindo Persada yang memproduksi pakaian jadi. Kerjasama pemasokan barang tersebut dituangkan secara tertulis dalam suatu bentuk perjanjian. Sehingga timbul pertanyaan: (1) Bagaimanakah sistem perjanjian dan persyaratan dagang antara peritel modern dengan PT. Intigarmindo Persada selaku pemasok barang, (2) Apakah ketentuan promosi diskon, minimum margin dan minus margin merupakan syarat dagang yang membebani pemasok dan menjadi potensi atas persaingan usaha yang tidak sehat, serta (3) Bagaimanakah peranan pemerintah atas permasalahan yang timbul dari pelaksanaan syarat dagang pada perjanjian kerjasama pemasokan barang. Untuk menjawab pertanyaan ini, telah dilakukan penelitian, melalui studi kepustakaan dan wawancara, dengan nara sumber dari PT.Intigarmindo Persada, Departemen Perdagangan Republik Indonesia dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: bahwa sistem perjanjian pemasokan barang antara peritel modern dengan PT.Intigarmindo Persada terdiri dari sistem konsinyasi dan jual beli putus, dan berbagai syarat dagang yang ditentukan oleh peritel modern seringkali sangat memberatkan pemasok, terutama peritel modern yang berupa skala usaha yang besar yang mempunyai posisi dominan yang kuat terhadap pemasoknya, sehingga dapat menetapkan syarat dagang tersendiri terhadap pemasoknya. Penyalahgunaan posisi dominan tersebut dapat berpotensi menjadi sebab suatu persaingan usaha yang tidak sehat. Untuk itu pemerintah sedang merumuskan aturan baru dalam bentuk Peraturan Presiden tentang pasar modern, di mama akan diatur juga mengenai syarat dagang antara peritel modern dengan pemasoknya. Saran-saran yang dapat dikemukakan adalah perlu dibentuknya suatu badan yang menjembatani kedua belah pihak karena walaupun aturan yang baru tersebut dikeluarkan, hal itu tidak akan dapat sepenuhnya mengakomodasi kepentingan para pihak, dan perlunya ada suatu pemberian sanksi yang tegas terhadap pihak yang melakukan penyimpangan.

---

Modern retailers have made fast development in the last few years. This can be seen from the rapid increase of modern retailer outlets. This development is surely supported by the cooperation between modern retailers and their suppliers; big, medium or small-scale suppliers. PT. Intigarmindo Persada is one of the supplier, which produces finished garment. The cooperation in good supply is set forth in writing a form of agreement. Then some questions are raised: (1) How are the system of agreement and trade conditions between modern retailers and PT. Intigarmindo Persada as goods supplier? (2) Do discount promotion, minimum margin and minus margin constitute trade condition which burden suppliers and lead to unfair business competition, and (3) What are the roles of the Government in the settlement of problems arising from trade conditions in goods supply agreement? To answer this question, a study has been conducted by bibliographical study and interviews with sources persons from PT.Intigarmindo Persada, Ministry of Trade of Republic of Indonesia, and Business Competition Supervisory Commission of the Republic of Indonesia. From the above study, it can be concluded as follows: that the system of goods supply agreement between modern retailers and PT.Intigarmindo Persada consists of consignment system and cash and carry and various trade conditions determined by modern retailers of big scale enterprises which have strong bargaining power in front of their suppliers. This dominance position may cause unfair business competition. Therefore, the Government is formulation a new regulation in from of presidential decree on modern market, which also provides trade conditions between modern retailers and their suppliers. It is suggested that a body which can bridges both sides should be established because even though a regulation has been establish, it will not accommodate all interests of the parties, and strict sanction must be applied in case of breach.

Abstrak :
ABSTRAK Skripsi ini membahas mengenai proses implementasi serta faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam menjalankan kebijakan Perwali No. 61 tahun 2018 di Kota Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam semi terstruktur, observasi, dan studi literatur kepada lima orang informan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses implementasi dapat terlihat dari dua level, yaitu level administratif dan level operasional. Dalam proses implementasi di level administratif, ditemukan bahwa dilakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait dan internal DLH Kota Bogor, sosialisasi internal, serta pembekalan staff pelaksana. Kemudian pada level operatif, dilakukan sosialisasi kepada pihak retail modern, penegasan izin usaha retail, sosialisasi ke masyarakat, dan pengawasan oleh berbagai pihak. Selama pelaksanaannya di lapangan, ditemukan berbagai hal yang menjadi faktor pendukung, yaitu berasal dari internal dan eksternal DLH Kota Bogor. Selain itu, terdapat juga faktor penghambat yang semuanya berasal dari eskternal DLH Kota Bogor, yaitu dari kelompok kepentingan (INAPLAS dan APRINDO), masyarakat sebagai pembeli, retail modern, dan pihak manajemen pengelola gedung. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah dapat melibatkan pihak pelaku usaha sejak awal perumusan, meningkatkan intensitas sosialisasi, dan menetapkan masa peralihan sebelum kebijakan tersebut benar-benar diberlakukan.

---

ABSTRACT This bachelor thesis discusses the implementation processing, supporting, and obstructing factors in carrying out the policy Mayor Regulation No. 61 of 2018 in Bogor City. This research uses descriptive approaches with data collection techniques, through in-depth semi-structured interviews, observation, and literature studies to five informants. The results conclude that the implementation process can be seen from two levels, which are administrative level and operational level. In the implementation process at the administrative level, it was found that coordination was carried out with the relevant regional work unit (SKPD) and internal Environmental Departement of Bogor City, internal socialization, and the provisioning of executor staff. Then at the operative level, socialization is carried out to modern retailers, the affirmation of retail business licenses, socialization to the public, and supervision by various parties. During the implementation process, various factors were found as supporting factors, namely originated from the internal and external Environmental Departement of Bogor City. In addition, there are also obstructing factors that all coming from external Environmental Departement of Bogor City, such as group of interest (INAPLAS and APRINDO), the community as buyers, modern retailers, and the shop management. This research asks if the government can involve the parties that affected since the beginning of the policy formulation, increasing the integration of socialization, and arranging the transition period before the policy is actually implemented.