Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas representasi Islam pada suatu media, dalam hal ini, pada dua artikel berita pada Situs Jurnal Perempuan dengan analisis wacana kritis (AWK). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dan metode AWK Norman Fairclough yang menitikberatkan analisis pada teks, praktik wacana, dan praktik sosiokultural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat penggambaran yang negatif dan tidak benar (misrepresentasi) terhadap Islam, yakni terdapat distorsi dalam pemberitaan tentang Islam oleh media tersebut. Dengan demikian, disarankan bahwa dalam memberi pemberitaan, media seharusnya jujur, seimbang, netral, serta memihak kepada kebenaran.

---

This thesis discusses representation of Islam in a media, specifically in some news articles on website of Jurnal Perempuan with critical discourse analysis (CDA). This research uses qualitative research method with descriptive design and method of CDA by Norman Fairclough. There is misrepresentation of Islam in the result of the research. There is distortion in that news articles. So, there is advice: news on each media, need the honesty, the balance, the neutral, also the right."

"Tesis ini membahas tentang upaya kontrol sosial oleh perusahaan asuransi kepada para agen asuransinya. Hal ini dikarenakan masih rendahnya penetrasi asuransi di Indonesia yang seiring dengan minimnya pemahaman calon nasabah terhadap pola kerja produk asuransi sehingga membuka celah bagi terjadinya pelanggaran kode etik misrepresentasi yang dilakukan oleh agen asuransi. Penelitian ini bertujuan untuk memperluas wawasan akan asuransi terutama yang berkaitan dengan investasi. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dimana peneliti melakukan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipasi moderat dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrol eksternal yang baik sebagai suatu upaya pencegahan tindak pelanggaran kode etik harus dibarengi dengan kontrol internal yang baik pula karena pada dasarnya setiap individu memiliki kehendak bebas yang merefleksikan konformitas dirinya dalam suatu tatanan sosial.

---

This thesis discusses the efforts of social control by insurance companies to their insurance agents. This is due to the still low penetration of insurance in Indonesia which is in line with the lack of understanding of prospective customers regarding the working pattern of insurance products so as to open a gap for misrepresentation of ethical codes committed by insurance agents. This research aims to broaden the insights of insurance, especially those relating to investment. This research was conducted with qualitative research methods in which researcher conducted data collection techniques through moderate participation observations and interviews. The results of the study indicate that good external controls as an effort to prevent violations of the code of ethics must be accompanied by good internal control as well because basically every individual has a free will that reflects their conformity in a social order."

"Skripsi ini membahas mengenai adanya perbedaan pengaturan tentang doktrin dalam Hukum Asuransi yang berlaku secara universal yaitu doktrin Utmost Good Faith (itikad paling baik). Dimana pada dasarnya utmost good faith (itikad baik) tidak sama dengan good faith pada umumnya sehingga pengaturannya di tiap negara terkadang bisa saja berbeda. Indonesia dan inggris mempunyai keterkaitan yang cukup erat dengan doktrin utmost good faith sendiri, dimana kasus yang menjadi awal doktrin utmost good faith yaitu Carter vs Boehm terjadi di Indonesia dan diputuskan oleh Lord Mansfield di Pengadilan Inggris. Sehingga saya memutuskan untuk membandingkan pengaturan di Indonesia dan Inggris tentang Utmost Good Faith. Selain itu saya juga membahas kasus tentang asuransi laut yang terjadi di Indonesia tetapi para pihaknya memilih menggunakan hukum inggris.

---

This Thesis discuss about differencies in regulation about doctrine that apply generally in Insurance Law that is Utmost Good Faith Doctrine. Basically utmost good faith isn’t the same doctrine with good faith doctrine generally so the regulation in each country often can be different. Indonesia and United Kingdom have a quite close relation with utmost good faith doctrine itself, where the cases that started utmost good faith doctrine is Carter vs Boehm happen in Indonesia dan the Verdict is read by Lord Mansfield in United Kingdom Courts. So i decided to comparing Regulation in Indonesia and United Kingdom about Utmost Good Faith. Besides that i also discuss about a case of marine insurance that happen in Indonesia but the parties choosed to use English Law."

"Sebagai ujung tombak dari pemasaran produk asuransi, agen sebagai tenaga pemasar kerap kali melakukan tindakan misrepresentasi berupa membuat perubahan terhadap ilustrasi produk asuransi, memaparkan pernyataan yang menyesatkan kepada nasabah, dan memberikan perbandingan yang tidak benar terkait dengan dengan polis asuransi jiwa dengan perusahaan asuransi lain. Skripsi ini membahas mengenai sebab dan wujud tindakan misrepresentasi yang dilakukan oleh agen dalam memasarkan produk asuransi dengan manfaat proteksi dan investasi yang memiliki kompleksitas tinggi atau asuransi jiwa unit link. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif-empiris yang mengimplementasikan pendekatan pada ketentuan normatif berupa undang-undang dan peraturan terkait lainnya dengan menggabungkan unsur empiris berupa fakta-fakta yang dihimpun melalui melalui wawancara yang dilakukan terhadap pihak manajemen perusahaan asuransi, ex-agen asuransi, dan nasabah pengguna produk asuransi jiwa unit link. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah Key Performance Indicator yang tidak menekankan unsur etik dan hanya mementingkan target penjualan yang berpengaruh pada besaran nilai komisi yang disebabkan oleh ketimpangan persentase penerimaan komisi, merupakan faktor utama tindakan misrepresentasi dilakukan. Dengan demikian, walaupun terdapat larangan dan ancaman penjatuhan pidana terhadap agen melalui Undang-Undang Perasuransian, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan terkait lainnya, tindakan misrepresentasi berpotensi untuk tetap dilakukan apabila perusahaan tidak meninjau kembali kebijakan dan mekanisme kinerja agen dalam memasarkan produk asuransi.

---

As the spearhead of insurance product marketing, agents as marketers often commit acts of misrepresentation in the form of making changes to insurance product illustrations, presenting misleading statements to customers, and providing untrue comparisons related to life insurance policies with other insurance companies. The purpose of this thesis is to discuss the causes and forms of misrepresentation committed by agents when they market insurance products with protection and investment benefits that are complex like unit-linked life insurance products. The research method used in this thesis is a normative-empirical legal research method that implements an approach to normative provisions in the form of laws and other related regulations by combining empirical elements in the form of facts collected through interviews conducted with insurance company management, ex-agent, and a customer who use unit-linked life insurance products. The results obtained from this research are that Key Performance Indicators that do not emphasize ethical elements and are only concerned with sales targets that affect the amount of commission value caused by inequality in the percentage of commission receipts is the main factor in misrepresentation actions carried out by agents. Thus, although there are prohibitions and threats of criminal sanctions against agents through the Insurance Law, Financial Services Authority Regulations, and other related regulations, acts of misrepresentation have the potential to continue if the company does not review the policies and mechanisms of agent performance in marketing the insurance products."

"Prinsip itikad paling baik atau utmost good faith pada intinya mengatur tentang itikad baik antara tertanggung dan penanggung atau perusahaan asuransi saat perjanjian asuransi sedang berlangsung. Prinsip ini diatur dalam Pasal 251 KUHD yang menjadi dasar hukum pembatalan pertanggungan asuransi jika tertanggung menutup-nutupi informasi yang diketahuinya. Sehingga, tertanggung dalam perjanjian asuransi harus menyampaikan informasi dan fakta-fakta materiil terkait dirinya atau objek yang diasuransikan dengan jujur dan apa adanya untuk mengindari pembatalan polis dan/atau penolakan klaim asuransi. Namun, dalam praktiknya, tidak hanya tertanggung yang lalai dalam menjalankan prinsip utmost good faith dan melakukan misrepresentasi, melainkan penanggung juga dapat melakukan pelanggaran terhadap prinsip tersebut. Oleh karena itu, penanggung dan juga agen asuransi yang mewakili penanggung dalam penyelenggaraan perjanjian asuransi diwajibkan untuk menggali fakta-fakta materiil dari pihak penanggung, baik sebelum, saat, dan setelah perjanjian asuransi diadakan. Skripsi ini akan membahas tentang bagaimana pelanggaran prinsip utmost good faith atau itikad paling baik sebagai dasar pembatalan polis asuransi jiwa dan penolakan pencairan klaim asuransi tertanggung dalam sengketa asurasi jiwa antara PT. Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Nurmian Sibarani tidak diimplementasikan dengan baik oleh pihak asuransi jika mengacu kepada hukum asuransi, kemudian juga menjelaskan mengenai dampak dari perusahaan asuransi yang tidak memberikan informasi dengan sebenar-benarnya mengenai Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan berbohong kepada tertanggung. Dalam menulis skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan pendekatan kualitatif. Skripsi ini juga akan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Setelah melakukan penelitan, penulis berkesimpulan bahwa pihak penanggung dan pertanggung harus berperan aktif dalam mengadakan perjanjian asuransi; tertanggung menyampaikan fakta materiil dan penanggung menjelaskan ke tertanggung apa saja informasi yang harus disampaikan ke tertanggung dan hal persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh tertanggung. Hal ini bertujuan untuk mengurangi miskomunikasi dan permasalahan antara pihak penanggung dan tertanggung.

---

The principle of utmost good faith essentially regulates the good faith between the insured and the insurer or insurance company in the insurance agreement. This principle is regulated in Article 251 of the Commercial Code which is the legal basis for canceling insurance coverage when the insured conceals information he knows. Thus, the insured in the insurance agreement must convey information and material facts related to himself or the insured object honestly and as it is to avoid policy cancellation and / or rejection of insurance claims. However, in practice, it is not only the insured who is negligent in carrying out the principle of utmost good faith and misrepresentation, but the insurer can also violate this principle. Therefore, the insurer and also the insurance agent representing the insurer in the implementation of the insurance agreement are required to explore the material facts from the insurer, both before, during, and after the insurance agreement is held. This thesis will discuss how the violation of the principle of utmost good faith as the basis for canceling the life insurance policy and refusing to disburse the insured's insurance claim in the life insurance dispute between PT Asuransi Allianz Life Indonesia and Nurmian Sibarani is not implemented properly by the insurance company when referring to insurance law, then also explains the impact of insurance companies that do not provide true information about Life Insurance Request Letter (SPAJ) and lie to the insured. In writing this thesis, the author uses a juridical-normative research method and a qualitative approach. This thesis will also use primary and secondary legal materials. After conducting the research, the author concludes that the insurer and the insured must play an active role in entering into an insurance agreement; the insured should convey material facts and the insurer must explain to the insured what information must be conveyed to the insured and what requirements must be met by the insured. This aims to reduce miscommunication and problems between the insurer and the insured."

"Secara praktik, tidak mustahil apabila seorang Agen Asuransi melakukan tindakan-tindakan terlarang demi mengejar komisi. Salah satu modus k ecurangan yang dilakukan oleh seorang Agen Asuransi demi mengejar komisi adalah dengan mengakali sebuah cara agar calon nasabah tidak menyatakan kondisi kesehatan yang sebenarnya ia miliki. Tindakan tersebut merupakan salah satu bentuk tindakan misrepresentasi yang dilakukan oleh seorang Agen Asuransi selaku bagian dari pihak penanggung Asuransi. Apabila seorang calon nasabah dinyatakan memiliki kondisi kesehatan yang sehat, maka proses persetujuan polis Asuransi yang akan dilakukan oleh perusahaan Asuransi selaku pihak penanggung juga akan lebih mudah. Semakin cepat permohonan pendaftaran Asuransi yang diajukan oleh calon nasabah, maka akan semakin cepat pula komisi yang akan diterima oleh Agen Asuransi yang melayaninya untuk cair. Seorang Agen Asuransi akan mendapatkan komisi pada saat pihak tertanggung Asuransi membayarkan preminya. Seperti halnya dalam kasus pada Putusan No. 60/Pdt.G/2019/PN Mtr, dimana PT AIA Financial selaku penanggung asuransi tidak menerima klaim asuransi yang diajukan oleh Ny. A selaku istri dari pemegang polis Alm. Tuan B. Setelah ditelusuri, diketahui bahwa pihak perusahaan asuransi tidak dapat menerima klaim asuransi dari Ny. A karena terdapat kecurangan yang dilakukan oleh agen asuransi yang saat itu melayani Alm. Tuan B. Dengan demikian, skripsi ini akan membahas mengenai Pertanggungjawaban Perusahaan Asuransi terhadap pihak tertanggung apabila penolakan klaim asuransi terjadi akibat kesalahan Agen Asuransi jiwa serta kesesuaian pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan tingkat pertama No. 60/Pdt.G/2019/PN Mtr terkait gugatan wanprestasi atas penolakan klaim asuransi dengan hukum perasuransian yang berlaku. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum asuransi yang mengatur mengenai faktor-faktor yang dapat menyebabkan penolakan klaim asuransi jiwa, serta pertanggung jawaban perusahaan Asuransi dalam hal Agen Asuransi melakukan kesalahan yang menyebabkan klaim Asuransi yang dilakukan oleh pihak tertanggung ditolak. Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan informasi serta pemahaman yang terperinci mengenai hukum asuransi yang berkaitan dengan pelaksanaan usaha asuransi jiwa. Landasan teori utama yang digunakan dalam skripsi ini adalah prinsip itikad paling baik atau utmost good faith yang mewajibkan pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian Asuransi untuk memberikan itikad paling baik dalam memberikan informasi secara jelas dan yang berkaitan dengan objek Asuransi. Metode penelitian yang akan digunakan pada penulisan skripsi ini adalah dengan metode yuridis-normatif, yakni sebuah metode yang meneliti norma-norma hukum yang dijalankan dalam praktik dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

In practice, it is not impossible for an Insurance Agent to take prohibited actions in order to pursue commissions. This action is a form of misrepresentation committed by an Insurance Agent as part of the insurer. If a prospective customer is declared to have a healthy health condition, the insurance policy approval process that will be carried out by the insurance company as the insurer will also be easier. The faster the application for insurance registration submitted by prospective customers, the faster the commission that will be received by the Insurance Agent who serves it to be disbursed. An Insurance Agent will get a commission when the insured party pays the premium. As in the case in Decision No. 60/Pdt.G/2019/PN Mtr, where PT AIA Financial as the insurer did not accept the insurance claim submitted by Mrs. A as the wife of the policy holder of the late Mr. B. After being traced, it was found that the insurance company could not accept the insurance claim from Mrs. A because there was fraud committed by the insurance agent who was serving the late Mr. B. Thus, this thesis will discuss the liability of the insurance company to the insured party if the rejection of the insurance claim occurs due to the fault of the life insurance agent and the suitability of the consideration of the Panel of Judges in the first level decision No. 60/Pdt.G/2019/PN Mtr related to the lawsuit for default on the rejection of insurance claims with the applicable insurance law. This research aims to analyze insurance law which regulates the factors that can cause the rejection of life insurance claims, as well as the liability of insurance companies in the event that the insurance agent makes a mistake that causes the insurance claim made by the insured party to be rejected. The author hopes that this thesis can provide detailed information and understanding of insurance law relating to the implementation of life insurance business. The main theoretical basis used in this thesis is the principle of utmost good faith which requires the parties bound in the Insurance agreement to provide the best faith in providing clear information and relating to the object of Insurance. The research method that will be used in writing this thesis is the juridical-normative method, which is a method that examines legal norms that are carried out in practice and their suitability with applicable laws and regulations."