Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Fokus utama dari penelitian ini adalah membahas tentang praktik bisnis transaksi mikro dan dampak negatifnya terhadap anak di bawah umur dan remaja. Untuk mencapai itu, Penulis menguraikan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana perbandingan perlindungan hukum terhadap transaksi mikro antara Indonesia dan Belanda diterapkan? 2) Apakah sistem hukum yang saat ini dirumuskan oleh Pemerintah Indonesia sudah memadai dalam menghadapi bahaya praktek bisnis microtransaction bagi anak di bawah umur? 3) Apa pendekatan ideal untuk mengatasi masalah ini di Indonesia saat ini? Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, ditemukan bahwa sistem hukum Indonesia saat ini sangat kurang dibandingkan dengan Belanda dalam menangani praktik bisnis transaksi mikro dalam video game online. Oleh karena itu, untuk meminimalisir potensi kerugian bagi anak di bawah umur dan remaja Indonesia, Pemerintah Indonesia harus menyesuaikan tanggung jawab sosial para pelaku usaha video game serta menyebarkan kesadaran akan dampak negatif pembelian produk microtransaction di masyarakat. ......The main focus of this study is to discuss regarding microtransaction business practice and its negative effects towards youth and adolescents. In order to achieve that, the Author describes the main issues as the following: 1) How is the comparison of legal protection against microtransactions between Indonesia and Netherlands implemented? 2) Is the current legal system that is formulated by the Indonesian Government adequate in dealing with the dangers of microtransaction business practice for minors? 3) What is the ideal approach to tackling this problem in Indonesia currently? Based on the research conducted by the author, it is discovered that the current Indonesian legal system is severely lacking in comparison to Netherlands in handling microtransaction business practice in online video games. Therefore, in order to minimize the potential damages to Indonesia’s youth and adolescents, the Indonesian Government must adjust the social responsibility of video game business actors as well as spread the awareness of the negative effects of purchasing microtransaction products in public.

Abstrak :
Penelitian ini berlatar belakang putusnya perkawinan yang disebabkan oleh kematian salah satu pihak dari pasangan suami-istri yang mempunyai anak dari hasil perkawinan antara keduanya, anak tersebut menjadi ahli waris pengganti bapak/ibunya yang meninggal atas harta warisan dari kakeknya. Syarat anak tersebut menjadi ahli waris pengganti adalah bapak/ibu dari anak tersebut telah meninggal terlebih dahulu dari orangtuanya, sehinga dengan alasan kematian bapak/ibunya tersebut anak kemudian bertindak sebagai ahli waris pengganti. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penetapan Nomor 964/Pdt.P/2013/Pn.Cbn. dan Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2014/Pn.Cbi. Penelitian ini membahas sinkronisasi hukum dan harmonisasi hukum antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata, khususnya pengaturan mengenai kekuasaan orang tua terlama hidup. Sifat penelitian ini yaitu deskriptif analitis. Berdasarkan analisis diperoleh hasil bahwa kewenangan orang tua terlama hidup melakukan tindakan penjualan harta kekayaan anak dibawah umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dilakukan demi kepentingan anak. Sedangkan KUH Perdata menambahkan 2 dua syarat lain, yakni adanya izin dari pengadilan dan dilakukan dengan cara lelang umum. Sehingga ketentuan KUH Perdata tersebut seharusnya diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan menambahkan ketentuan tersebut didalam Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu sendiri. Seharusnya hakim dengan tegas menentukan bahwa orang tua terlama hidup bertindak untuk dan atas nama anak dibawah umur sebagai ahli waris pengganti dari ayah/ibu yang telah meninggal terlebih dahulu atas harta warisan dari kakek/nenek dari ayah/ibunya. Hal tersebut didasarkan perintah Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa orang tua terlama hidup dapat bertindak untuk dan atas nama anak dibawah umur untuk tindakan hukum tertentu. ...... The background of this research is dissolution of marriage caused by one of spouses passed away which they already had a child the child became heir replacement of his passed away father mother on the estate of his grandfather grandmother. The judicial normative approach method has been used in this research. The requirement of the child becomes a successor heir which is the father mother of the child has died before the grandfather grandmother, thus by thereason of the father mother 39 s death then the child acts as a successor heir. The data which have been used in this research are Determination Number 964 Pdt.P 2013 Pn.Cbn. and Determination Number 140 Pdt.P 2014 Pn.Cbi. The research discussed about law synchronization and law harmonization between Law Number 1 Year 1974 about Marriage, Islamic Law Compilation and Civil Code, in particular regulation about parent's authority. The research's character is descriptive analytic. Based on analysis the result has been obtained which oldest parent's authority to sell the under age child's wealth based on Law Number 1 Year 1974 about Marriage and Islamic Law Compilation. The authority could be done for the sake of the child. Meanwhile Civil Code added 2 two others requirement, there are permission from the court and could be done by public auction. The Civil Code requirements should be accommodated by Law Number 1 Year 1974 about Marriage. The judge should strictly determines that the longest living parent acts for and on behalf of the minor as a successor heir to the father mother who has died before grandfather grandmother as the parents of one of them who died afterwards. The judge's determination should base on Law of Marriage which determines longest living parent can act for and on behalf of a minor to a particular legal action.

Abstrak :
ABSTRAK
Nyawa merupakan hak yang fundamental yang dimiliki oleh setiap manusia. Kematian tidak mengenal usia, berapapun usianya pasti mengalami kematian, tidak terkecuali terhadap anak dibawah umur. Dalam kasus dengan gugatan yang timbul akibat hilangnya nyawa, subjek yang merasakan kerugian bukan orang yang nyawanya hilang melainkan orang lain yang di tinggal. Pasal 1370 KUH Perdata hanya mengatur mengenai pihak yang lazimnya menerima nafkah dari korban yang berhak mengajukan gugatan namun tidak ada pengaturan apabila anak dibawah umur yang meninggal dunia. yang berhak mengajukan gugatan atas hilangnya nyawa anak dibawah umur adalah keluarga sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata serta dikaitkan dengan asas Point d rsquo;interet point d rsquo;action.di Negara Bagian Louisiana, Amerika Serikat, berdasarkan Louisiana Civil Code Keluarga kandung atau keluarga angkat yang dapat mengajukan gugatan atas hilangnya nyawa. Sementara di Indiana, Amerika Serikat, yang berhak mengajukan gugatan adalah Representativenya berdasarkan Indiana Code Indonesia seharusnya melakukan perluasan mengenai siapa yang dapat menjadi penggugat atas perbuatan melawan hukum terhadap nyawa berdasarkan Pasal 1370 KUH Perdata dengan menghilangkan unsur yang lazimnya mendapatkan nafkah dan menambahkan pihak ndash; pihak yang dapat mengajukan gugatan atas hilangnya nyawa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum demi kepastian hukum

---

ABSTRACT
Life is a fundamental right that every human being had. Death knows no age, no matter how old the person is death was a certainty, and it has no exception for minors. In the case of lawsuit that arise from the loss of life of a person, the subject that felt loss was his relative not the person whose life is lost. Indonesian Civil Code Article 1370 only regulates to those plaintiffs that regularly receive a living from the victims, and no regulations on Indonesian Civil Code that regulates if the victim was minors. Those who entitled to file a lawsuit for the loss of life of minors are families as regulated in Indonesian Civil Code Article 1365 linked to law principle Point d rsquo interet Point d rsquo action. In the state of Louisiana, United States, based on Louisiana Civil Code, those who entitled to file a lawsuit are the biological or adopted family. While in Indiana, United States, those who entitled to file a lawsuit is his representatives based on Indiana Code. Indonesia should expand the regulation on who has a right to be a plaintiff based on Article 1370 Indonesian Civil Code by eliminating article element that said regularly receive a living and adding parties whose entitled to file a lawsuit for the loss of life as a result of tort for legal certainty.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai perbandingan pengaturan dispensasi perkawinan di Indonesia dan Singapura berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin dan Women’s Charter 1961 beserta dengan pelaksanaannya. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dan perundag-undangan. Dispensasi perkawinan merupakan pemberian izin perkawinan oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan. Batas usia minimal tersebut beragam sesuai dengan ketentuan perundang-undangan setiap negara. Indonesia menetapkan  usia 19 (sembilan belas) tahun sebagai batas usia minimal perkawinan, sedangkan Singapura menetapkan batas usia minimal perkawinan pada usia 18 (delapan belas) tahun. Selain batas usia minimal perkawinan, Indonesia dan Singapura memiliki beberapa persamaan dan perbedaan lainnya. Adapun salah satu perbedaan utama dalam pengaturan dispensasi perkawinan antara Indonesia dan Singapura adalah penerapan Bimbingan Pra-Nikah di Indonesia dan Marriage Preparation Programme di Singapura. Singapura mewajibkan pasangan yang mengajukan Special Marriage License untuk mengikuti Marriage Preparation Programme, sedangkan Bimbingan Pra-Nikah di Indonesia masih bersifat pilihan dan hanya diwajibkan oleh beberapa lembaga keagamaan. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan serta tinjauan mengenai hukum dispensasi kawin di Indonesia untuk memastikan kesiapan dan pemenuhan hak anak di bawah umur dalam pernikahan dini. ......This thesis discusses the comparison of marriage dispensation law in Indonesia and Singapore based on Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin and Women’s Charter 1961 along with its implementations. Marriage dispensation means the granting of marriage license by the court to a bride/groom who has not reached the minimum age to enter marriage. The minimum age varies according to the statutory provisions of each country. Indonesia sets the age of 19 (nineteen) years old as the minimum age for marriage, while Singapore sets the minimum age for marriage at 18 (eighteen) years old. In addition to the minimum age to enter marriage, Indonesia and Singapore also have several other similarities and differences. One of the main differences in the regulation of marriage dispensation between Indonesia and Singapore is the application of Bimbingan Pra-Nikah in Indonesia and Marriage Preparation Programme in Singapore. Singapore requires couples applying for a Special Marriage License to take part in the Marriage Preparation Programme, while Bimbingan Pra-Nikah in Indonesia is still optional and only required by some religious institutions. Therefore, an update and review of marriage dispensation law is needed.