Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Keberadaan pemegang saham layaknya jantung bagi perseroan. Ketentuan perundang - undangan mesyaratkan suatu perseroan haruslah didirikan sedikitnya oleh 2 (dua) orang. Bermula dari ketentuan inilah kemudian muncul istilah pemegang saham minoritas dan mayoritas. Idealnya pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas dapat memiliki keinginan yang selaras dalam suatu perseroan. Hal ini diwujudkan dengan pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Namun, hal ini sangatlah sulit dicapai karena adanya perbedaan kepentingan diantara masing - masing pemegang saham. Seringkali dalam RUPS pengambilan keputusan dilakukan dengan voting. Mekanisme ini menimbulkan adanya dominasi dari pemegang saham mayoritas untuk menetukan arah kebijakan perseroan. Khususnya dalam keputusan untuk membubarkan suatu perseroan seringkali pemegang saham minoritas menjadi salah satu pihak yang dirugikan. Untuk mengantisipasi hal inilah maka diperlukan suatu mekanisme untuk melindungi hak - hak pemegang saham minoritas. ......The shareholders are the main part for the company. Invite the constitution, the company must be established at least by two person. Starting from this provision appears the majority and the minority shareholders. Ideally majority shareholders and minorities have the same purpose, so decision making can be done by deliberation. But that is very difficult to reach because there is the difference of interest between them. In company meeting, frequently decision making done by voting. This mechanism raises the dominance of the majority shareholders to determine company policy. Especially in liquidation of the company minority shareholders often as the injured party. To prevent this condition required some protection mechanism to protect the rights of minority shareholders.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai analisis perlindungan hukum pemegang saham minoritas pada transaksi benturan kepentingan PT. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk. Putusan mayoritas dalam RUPS tidak selamanya adil bagi pemegang saham independen yang biasanya minoritas dikarenakan prinsip majority rule dan one share one vote.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip Good Corporate Governance tidak sepenuhnya diterapkan baik oleh Direksi karena menyalahi prinsip fiduciary duties dan statutory duty.Hal ini dilihat dari pelanggaran terhadap hak pemegang saham minoritas yaitu tidak dilakukannya keterbukaan informasi segera setelah transaksi dan tidak dilakukan RUPS Independen.Dalam penelitian ini juga diketahui bahwa transaksi pemasukan aset yang dilakukan oleh PT. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan tidak memenuhi kualifikasi untuk dikecualikan dari kewajiban untuk melaksanakan RUPS Independen. Sejalan dengan hal itu, Putusan Mahkamah Agung yang memerintahkan pemeriksaan terhadap PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. dipandang wajar melihat dari tidak dijalankan prinsip Good Corporate Governance dan tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh BAPEPAM-LK. ......This thesis discusses concerning analysis law protection of minority shareholders in transaction contains conflict of interest of PT. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk. Majority decision in General Meeting of Shareholders (GMS) is not always fair for independent shareholders who regularly are minority shareholders because of majority rule and one share one vote principles. The result of this research concludes that Good Corporate Governance principles are not fully implemented by Board of Directors because of violation to fiduciary duty and statutory duty principles. It is seen from violation of right of minority shareholders is not doing disclosure of information immediately after the transaction and not conducting General Meeting of Independent Shareholders. In this research is also known that asset infusion transaction which is done by PT Sumalindo Lestari Jaya is the transaction that contains conflict of interest and not qualified to be excluded from obligation to conduct the General Meeting of Independent Shareholders. In the same way, The verdict of Indonesia Supreme Court that order the examination of PT. Sumalindo Lestari Jaya deemed reasonable due to not implemented of Good Corporate Governance principles and not complied of obligations that stated by BAPEPAM-LK.

Abstrak :
This thesis examines the legal protections provided for Minority Shareholders in Family-Owned Company in Indonesia, Germany and Australia. Furthermore, it also examines whether the Company Law has provide a sufficient legal protections for Minority Shareholders in Indonesia Family-Owned Company after comparing it with an equivalent regulation in Germany and Australia. Based on the juridicalnormative research which uses statutory and comparative approach, it resulted that there are similarities and differences of Minority Shareholders protection provided by each countries. The similar protection includes: (i) Rights to attend, request and vote in GMS; (ii) Derivative Action; (iii) Rights to Repurchase Shares; (iv) Rights to Inspect the Company; and (v) Winding Up requests. Whereas the different protection includes: (i) Rights on Equal Treatment; (ii) Rights to Appoint and Revoke Management; (iii) Restraint on Contravention; dan (iv) Rights to Information. This thesis concludes that Indonesia has not provide a sufficient legal protection for Minority Shareholders compared to Germany and Australia because of the four protections which have not yet been regulated under the Company Law while such protections shall help provide a more certainty as well as a definite legal basis for Minority Shareholders to obtain their rights in Family-Owned Company. Therefore, this thesis recommends that the protections which have not yet been regulated shall be added to Company Law in order to ensure the rights of Minority Shareholders as well as to reduce oppressive act by Majority Shareholders in Family-Owned Company.

---

Skripsi ini membahas mengenai pelindungan hukum apa saja yang diberikan kepada Pemegang Saham Minoritas di Perseroan Keluarga Indonesia, Jerman dan Australia. Selain itu juga membahas mengenai apakah Undang-Undang Perseroan Terbatas telah memberikan perlindungan yang memadai bagi Pemegang Saham Minoritas di Perseroan Keluarga Indonesia setelah dibandingkan dengan peraturan yang setara di Jerman dan Australia. Berdasarkan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan statutory dan comparative approach, hasil dari penelitian ini menemukan bahwa ada persamaan dan perbedaan dalam Perlindungan Pemegang Saham Minoritas yang diberikan oleh masing-masing negara. Perlindungan yang sama meliputi: (i) Hak untuk Menghadiri, Meminta dan memberikan suara dalam RUPS; (ii) Gugatan Derivatif; (iii) Hak untuk Membeli Kembali Saham; (iv) Hak untuk Memeriksa Perusahaan; dan (v) Permintaan Pembubaran Perseroan. Sementara itu, perlindungan yang tidak diberikan di Indonesia meliputi: (i) Hak atas Perlakuan yang Setara; (ii) Hak untuk Menunjuk dan Mencabut Manajemen; (iii) Pengekangan terhadap Kontravensi; dan (iv) Hak atas Informasi. Skripsi ini menyimpulkan bahwa Indonesia belum memberikan perlindungan yang memadai dibandingkan dengan Jerman dan Australia karena ada empat perlindungan hukum yang belum diatur didalam Undang-Undang Perseroan Terbatas sedangkan perlindungan tersebut dapat membantu memberikan perlindungan yang lebih jelas serta memberikan dasar hukum bagi Pemegang Saham Minoritas dalam mendapatkan haknya di Perseroan Keluarga. Oleh sebab itu, skripsi ini merekomendasikan bahwa perlindungan yang belum diatur didalam Undang-Undang Perseroan Terbatas sebaiknya dimasukkan agar lebih menjamin hak-hak Pemegang Saham Minoritas serta meminimalisir tindakan opresif oleh Pemegang Saham Mayoritas di Perseroan Keluarga Indonesia.

Abstrak :
Rapat Umum Pemegang Saham RUPS merupakan organ PT yang memiliki semua wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT 2007 dan anggaran dasar PT. RUPS ini memiliki kedudukan dan peran yang cukup penting bagi jalannya sebuah PT, sehingga wajib untuk diselenggarakan. Pemegang saham, dalam hal ini, dapat mengajukan permintaan kepada Direksi untuk diselenggarakan RUPS. Namun, dapat saja Direksi menolak menyelenggarakannya, jika Direksi memiliki alasan yang sah menurut hukum. Untuk itu, UUPT 2007 telah mengatur bahwa pemegang saham dapat mengajukan permohonan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menyelenggarakan sendiri RUPS tersebut. Akan tetapi, penyelesaian permohonan ini memakan waktu dan biaya yang cukup banyak. Karena tidak adanya peraturan yang secara khusus mengatur penyelesaian perkara permohonan penyelenggaraan RUPS tersebut. Hal ini tidaklah efisien jika dilihat dari sudut pandang bisnis. Untuk itu, skripsi ini akan membahas dan menganalisa perbandingan pengaturan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham menurut hukum perusahaan di Indonesia dengan Negara Belanda, Spanyol, Jerman, Republik Rakyat Tiongkok, Inggris dan Australia, yang diharapkan dapat mengahasilkan sebuah koreksi dan masukan bagi pengaturan yang ada di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berbentuk Yuridis-Normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan pada pengaturan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham menurut Hukum Perusahaan yang berlaku di Indonesia, Belanda, Spanyol, Jerman, Republik Rakyat Tiongkok, Inggris dan Australia, dalam hal syarat bagi pemegang saham untuk dapat menyelenggarakan RUPS, tata cara penyelenggaraan dan kedudukan keputusan RUPS yang diselenggarakan oleh pemegang saham. Terkait dengan Pengadilan, tidak semua negara mengatur bahwa pemegang saham harus mengajukan permohonan izin ke Pengadilan terlebih dahulu untuk dapat menyelenggarakan sendiri RUPS.

---

General Meeting of Shareholders GMS is an organ of a limited liability company which has all of the authorities that are not given to the Board of Directors and the Board of Commissioners, within the limits specified in The Company Law 2007 and the articles of association of the limited liability company. GMS holds an important position and role in the management of a limited liability company, thus, GMS is mandatory to be held. Shareholders, in this case, may submit an application to the Board of Directors to convene the GMS. However, the Board of Directors may refuse to do so, if the Board of Directors has a valid legal reason. Therefore, the Company Law 2007 has stipulated that the shareholders may submit a petition to the Chairman of the District Court to convene the GMS themselves. However, such settlement may take a long time and cost a lot of money. Due to the absence of regulations that specifically regulate the settlement of the petition for convening the GMS, it is inefficient from a business point of view. Therefore, this thesis will discuss and analyze the comparison of regulations of the GMS convened by shareholders according to company law in Indonesia against other countries such as Netherlands, Spain, Germany, People 39 s Republic of China, United Kingdom and Australia, which hopefully will give correction and input to existing regulations in Indonesia. The research method used in this research is Juridical Normative, with descriptive research type. The results of this study found that the GMS which convened by shareholders is regulated differently in each country, in terms of the requirements for shareholders to hold the GMS on their own, the procedures and resolutions of the GMS held by shareholders. In relation to the Court, this study also found that not all country stipulates that the shareholders must submit a petition to the Court for being able to convene the GMS on their own.

Abstrak :
ABSTRACT
Shareholders dispute poses one of the most alarming problems in private companies, especially those that are regarded as a family owned company. The familial relations entwining the ownership and the management of a family owned company creates a big opportunity for majority shareholders to exercise their rights to the detriment of others. Various jurisdictions have addressed such issue by projecting the concept abuse of rights by majority shareholders abus de majorit . The concept is not only aimed to detect which behavior is considered as an abuse but also to provide legal measures for minority shareholders and companies. This research discusses the forms of abuse of rights committed by majority shareholders, the protection against such behavior, and the courts stance when faced with cases regarding disputes between shareholders. The juridical normative research concludes that majority shareholders tend to resort to certain forms of abuse of rights. It also found that there are several legal measures available under the Indonesian Company Law that can be used as a protection against majority shareholders abuse of rights. Moreover, the examination of cases suggests that the court tends to favor the minority shareholders interest when deciding disputes between shareholders. Nevertheless, the result of the research also suggests that there are still problems surrounding the legal measures available and that more stringent rules are needed to protect the minority shareholders and the Indonesian Companies interests.

---

ABSTRAK
Sengketa antar pemegang saham merupakan salah satu masalah yang paling mengkhawatirkan dalam perseroan tertutup khususnya perseroan tertutup yang merupakan perseroan milik keluarga. Hubungan keluarga yang mengikat kepemilikan dan pengelolaan perseroan milik keluarga menciptakan peluang besar bagi pemegang saham mayoritas untuk menggunakan hak mereka tanpa menghiraukan kerugian yang yang dapat diciptakan oleh hal tersebut. Pembahasan mengenai masalah ini telah dilakukan oleh berbagai Negara, dengan menciptakan konsep bernama, abuse of rights by majority shareholders abus de majorit. Konsep ini bukan hanya ditujukan untuk menempatkan perilaku apa saja yang dapat dikategorikan sebagai sebuah penyalahgunaan hak, namun juga ditujukan untuk menyediakan upaya hukum yang dapat digunakan oleh pemegang saham minoritas maupun perseoran yang merasa dirugikan. Penelitian ini membahas bentuk-bentuk abuse of rights by majority shareholders, perlindungan terhadap perilaku tersebut, dan sikap pengadilan ketika dihadapkan dengan kasus perselisihan antar pemegang saham. Penelitian yuridis normatif ini menyimpulkan bahwa pemegang saham mayoritas cenderung menggunakan beberapa bentuk abuse of rights. Selain itu, penelitian ini pun menemukan adanya berbagai upaya hukum yang dapat digunakan sebagai perlindungan terhadap perilaku tersebut. Eksaminasi terhadap putusan yang ada menunjukkan bahwa pengadilan cenderung mendukung kepentingan pemegang saham minoritas ketika memutuskan sengketa antara pemegang saham. Namun, penelitian ini juga menunjukkan betapa pentingnya pemberlakuan aturan yang lebih ketat untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dan Perseroan Terbatas. Hal ini dikarenakan adanya permasalahan dalam upaya hukum yang tersedia.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai analisis perlindungan hukum pemegang saham minoritas pada transaksi benturan kepentingan PT. Karwell Indonesia, Tbk. Putusan oleh mayoritas dalam RUPS tidak selamanya fair bagi pemegang saham minoritas dikarenakan prinsip majority rule dan one share one vote. Hal ini yang seringkali merugikan kepentingan pemegang saham minoritas meskipun pengambilan suara diambil dengan cara demokratis. Skripsi ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan pemegang saham tidak diterapkan baik oleh Direksi karena menyalahi prinsip fiduciary duties dan statutory duty. Hal ini dilihat dari pelanggaran terhadap hak pemegang saham minoritas yaitu tidak dilakukannya penilaian, tidak dilakukannya keterbukaan informasi segera setelah transaksi, dan tidak dilakukan RUPS Independen. Di sisi lain, BAPEPAM-LK melalui kewenangannya telah melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dengan memberikan sanksi denda administratif. ......This thesis discusses concerning analysis law protection of minority shareholders in conflict of interest transaction of Karwell Indonesia, Public Company. The decision by the majority shareholders in the General Meeting Shareholders (“GMS”) is not always fair for minority shareholders because of the principle of majority rule and one share one vote. This thesis organized by normative legal writing methods to generate data that is descriptive anlytical. The proceed of research conclude that shareholders protection is not implemented by Board of Director because violation of the principle of fiduciary duty and statutory duty. It is seen from violation of the rights of minority shareholders is not doing apraisal, did not commit the disclosure of information immediately after transaction, and not done Independent GMS. On the other hand, Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency has been protecting the interest by an administrative penalty.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai 2 dua aturan yang berbeda terkait permohonan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas PT oleh pemegang saham minoritas, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas UU No. 40/2007 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 032/SK/IV/2006 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan KKMA Pedoman Teknis 2006, yang juga dibahas melalui contoh kasus permohonan pemeriksaan PT SLJ Global Tbk. Secara khusus, tesis ini mengkaji bagaimana sifat pemeriksaan dari permohonan pemeriksaan terhadap PT oleh pemegang saham minoritas menurut UU No. 40/2007 dan ketentuan mana yang berlaku dalam hal terjadi perbedaan pengaturan mengenai sifat pemeriksaan dari permohonan pemeriksaan terhadap PT antara KKMA Pedoman Teknis 2006 dengan UU No. 40/2007. Hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif menunjukkan bahwa pemeriksaan dari permohonan pemeriksaan terhadap PT dalam UU No. 40/2007 seharusnya bersifat voluntair, bukan contentiosa. Hal ini berdasarkan pada ketentuan-ketentuan terkait permohonan pemeriksaan terhadap PT dalam UU No. 40/2007 yang: i menggunakan terminologi upaya hukum yang mengacu pada sifat voluntair, yaitu 'permohonan', ii pengaturan mengenai pihak berperkara hanya diberikan terhadap 'pemohon', iii menunjukkan ketiadaan sengketa, dan iv memberikan batas waktu penyelesaian pemeriksaan PT oleh ahli pemeriksa terhitung sejak tanggal pengangkatan ahli pemeriksa berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Adapun penentuan aturan mana yang berlaku seharusnya mengacu kepada asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu asas kesesuaian jenis, hierarki dan materi muatan. Dalam hal ini, demi terciptanya kepastian hukum, seharusnya KKMA Pedoman Teknis 2006 tunduk pada ketentuan UU No. 40/2007 mengenai permohonan pemeriksaan terhadap PT. ......This thesis discusses about 2 two different regulations related to the company examination petition by minority shareholders, namely Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Company the 'Company Law' and Decision of Head of Supreme Court of Republic of Indonesia Number 032 SK IV 2006 on Enforcing the Book II of Guidance of Court rsquo s Duties and Administration the 'Supreme Court Guidance', which are also discussed through a case study of the company examination petition of PT SLJ Global Tbk. Specifically, this thesis assesses on how the nature of the examination of the company examination petition by minority shareholders under the Company Law and which regulation should be applied when there are different provision on the nature of the examination of the company examination petition between the Supreme Court Guidance and the Company Law. The result of the analysis conducted through the method of normative juridical research shows that the examination of the company examination petition under the Company Law should be in the nature of 'voluntair' voluntary, not 'contentiosa' contentious. The foregoing is based on the relevant provisions of the company examination petition under the Company Law which i use a term for legal remedy that refers to the nature of voluntary, namely 'petition' ii regulate that the litigant party is only given to 1 one party, 'petitioner' iii indicate the absence of dispute and iv provide that examination completion deadline by the examiner expert as of the appointment of the examiner expert based on the district court stipulation. As for the determination of the applicable regulation, it should refer to the principle of the lawmaking, namely principle of suitability of type, hierarchy and content material. In this regard, for the sake of the legal certainty, the Supreme Court Guidance should be subject to the provisions under the Company Law on the company examination petition.

Abstrak :
Singkatnya, penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan gambaran mengenai konsekuensi hukum dan juga bentuk perlindungan pemegang saham minoritas terhadap penyelenggaraan RUPS tahunan yang melewati jangka waktu seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") pada PT Tertutup. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah (i) bagaimana konsekuensi hukum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Tertutup yang melewati jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pasal 78 ayat (2) UU PT dan juga (ii) bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan kepada para pemegang saham minoritas PT Tertutup terhadap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang melewati jangka waktu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini khususnya membahas mengenai permasalahan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan UU PT. Dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai tinjauan umum tentang perseroan terbatas, saham, pemegang saham, dan rapat umum pemegang saham tahunan. Selain itu dibahas juga mengenai pengaturan dan pelaksanaan perlindungan hukum pemegang saham minoritas pada PT tertutup dan juga mengenai perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas PT tertutup dalam hal penyelenggaraan rups tahunan yang melewati jangka waktu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan mengenai penyelenggaraan RUPS tahunan dalam UU PT merupakan "mandatory rule" dan juga terdapat beberapa perlindungan hukum dalam bentuk yang dinilai cukup melindungi, berupa cara/upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang saham minoritas untuk melindungi hak-hak dan kepentingan mereka terkait penyelenggaraan RUPS Tahunan yang melewati jangka waktu ini.

---

In brief, this research aim to capture a legal consequences and the protection to the minority shareholder(s), in connection with the implementation of an annual general meeting of shareholders that exceeds the mandatory period as stipulated under the Law of the Republic of Indonesia No. 40 year 2007 concerning Limited Liability Company ("Company Law"). The main idea of this research are as following: (i) what is the legal consequences to the implementation of annual general meeting of shareholders of a limited liability company that exceeds the mandatory period as stipulated under Article 78 paragraph (2) of Company Law concerning Company Law?, and (ii) what is the protection given to the minority shareholder (s) against implementation of Annual General Meeting of Shareholders as abovementioned? The research method that used in this thesis is normative juridical research, based on secondary data that has been collected during the research. This research specifically addresses the issue on the protection to the minority shareholder(s) as given by Company Law. In this thesis, the researcher addresses the review on the limited liability itself, shares, the shareholder(s), and the annual general meeting of shareholders. The review also focused on the stipulation and the implementation of the legal protection to the minority shareholders of a limited liability company, especially pertaining to the implementation of an annual general meeting of shareholders that exceeds the mandatory period as stipulated under Company Law. This research concludes that the Company Law stipulates that implementation of an annual general meeting of shareholders s mandatory, and there are sufficient legal protection, in form of legal action that may be performed by the minority shareholders in order to protect their rights and interest pertaining , especially pertaining to the implementation of an annual general meeting of shareholders that exceeds the mandatory period as stipulated under Company Law.

Abstrak :
Klasifikasi saham dengan hak suara multipel adalah klasifikasi saham dimana suatu saham dapat memberikan hak suara multipel kepada pemegang saham yang telah sesuai persyaratan yang diatur. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2021 tentang penerapan klasifikasi saham dengan hak suara multipel oleh emiten dengan inovasi dan tingkat pertumbuhan tinggi yang melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas berupa saham mengatur lebih detail mengenai penerapan teknis sistem ini, selain itu juga diikuti oleh Peraturan I-A Tahun 2021 dan Peraturan I-Y Tahun 2022 yang dikeluarkan Bursa Efek Indonesia yang mendukung Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2021 tersebut. Namun, penerapan klasifikasi saham dengan hak suara multipel dalam perusahaan terbuka menimbulkan pertanyaan tentang seperti apa wujud perlindungan hukum kepada pemegang saham minoritas dalam sistem baru ini, yang dimana aturan-aturan yang ada lebih menitikberatkan kepentingan hukum dari para pemegang saham mayoritas. Penelitian ini membahas apakah peraturan perundang-undangan yang ada sudah cukup dalam mengatur klasifikasi saham dengan hak suara multipel dalam perusahaan terbuka menarik untuk dibahas. Selain itu, juga membahas bentuk perlindungan hukum yang tepat terhadap pemegang saham minoritas pada perusahaan terbuka yang menerapkan klasifikasi saham dengan hak suara multipel. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam perusahaan terbuka yang menerapkan klasifikasi saham dengan hak suara multipel. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan didukung dengan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa klasifikasi saham dengan hak suara multipel memberikan perlindungan terhadap kendali yang dimiliki para pendiri perusahaan terbuka. Namun, sistem ini cenderung akan mengurangi representasi kepentingan pemegang saham minoritas. Perlindungan hukum secara preventif dapat dilakukan dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik. Penilaian atas kepatuhan terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik disarankan untuk diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia. Sehingga, peran dari pengawas pasar modal dan bursa efek juga sangat krusial dalam mengawasi jalannya kegiatan pasar modal yang sehat. ......The classification of shares with multiple voting rights refers to the classification of shares wherein a single share can grant multiple voting rights to shareholders who meet specific predetermined requirements. The Financial Services Authority Regulation No. 22/POJK.04/2021 on the implementation of the classification of shares with multiple voting rights by issuers with innovation and high growth rates conducting public offerings of equity securities in the form of shares provides more detailed provisions regarding the technical implementation of this system. Additionally, it is complemented by the Indonesia Stock Exchange by issuing Regulation I-A of 2021 and I-Y of 2022, which support the Financial Services Authority Regulation No. 22/POJK.04/2021. However, the implementation of the classification of shares with multiple voting rights in publicly listed companies raises questions about the form of legal protection for minority shareholders within this new system, where the existing rules seem to emphasize the legal interests of majority shareholders. This research aims to explore whether the existing regulations are sufficient in regulating the classification of shares with multiple voting rights in publicly listed. Furthermore, the research delves into discussing the appropriate forms of legal protection for minority shareholders in publicly listed companies that adopt the classification of shares with multiple voting rights. The primary objective of this research is to analyze the legal protection for minority shareholders in publicly listed companies which implementing the classification of shares with multiple voting rights. The research utilizes a normative juridical analysis method, supported by literature study. Based on the research findings, it can be concluded that the classification of shares with multiple voting rights provides protection for the control held by the founders of publicly listed companies. However, this system tends to reduce the representation of minority shareholders' interests. Preventive legal protection can be achieved through the implementation of effective corporate governance. It is recommended that the assessment of compliance with good corporate governance principles be made mandatory by the Financial Services Authority and the Indonesia Stock Exchange. Consequently, the roles of capital market and stock exchange supervisors become crucial in overseeing the proper functioning of the capital market activities.

Abstrak :
Skripsi ini merupakan suatu hasil penelitian bersifat normatif yuridis (kepustakaan) dengan melakukan suatu perbandingan hukum bersifat Perbandingan Hukum Modern Khusus yang meliputi perbandingan Hukum Terapan (Applied Comparative Law). Latar belakang penulisan penelitian ini adalah terdapatnya suatu temuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terkait dengan keterbatasan-keterbatasan (untuk mengajukan hak gugat, keberatan dan lain-lain termasuk melaksanakan Gugatan Derivatif) dalam hal pengaturan mengenai Perlindungan terhadap Pemegang Saham Minoritas akibat suatu Aksi Korporasi maupun keputusan tertentu yang berlindung dibalik legalitas keabsahan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dimana keberlakukannya banyak dipengaruhi oleh Kepentingan Pemegang Saham Mayoritas. Sedangkan sebagai suatu perbandingan atas Pengaturan di Perundangan lain, yaitu pengaturan dalam UU Korporasi Australia 2001. Penelitian ini menemukan aspek-aspek tertentu dalam UU Korporasi Australia tersebut, yang dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum sebagai manfaat hukum, bagi Pemegang Saham Minoritas, meliputi Pengaturan terhadap Pemegang Saham Minoritas yang memiliki dan mengatur batasan-batasan yang lebih luas dalam hal mengakomodir kepentingan Pemegang Saham Minoritas untuk mengajukan gugatan, permohonan atau tindakan lain demi mencapai Perlindungan terhadap Pemegang Saham Minoritas atas Aksi Korporasi atau Keputusan Perseroan yang bersentuhan dan memiliki dampak bagi kepentingan Pemegang Saham Minoritas.

---

This undergraduate thesis is prepared on a literature based (legal normative) research with a comparative study characterized as a Applied Comparative Law. The background of the writings of this research, is based on the findings within the Law No. 40 year 2007 about Limited Liability Company related to its limitations (to file a legal suit, appeal and others, including to undertake Derivative Action) regarding the regulation about the Protection towards the Minority Shareholders from Corporate Actions or other corporate decisions which was taken under the previllege and the legality of the General Meetings, where its validity and process has been recognized to be influenced by the interest of the Majority Shareholders. Whilst as a comparison of other Regulation within different Act, that is the regulating provisions within the Australian Corporations Act 2001. This research found that there are certain aspects in Australian Corporations Act 2001, that can provide sense of justice and legal consistency (as the benefit of the Law itself) for Minority Shareholders, covering the regulations regarding Minority Shareholders which regulates more extentive boundaries in terms of accomodating the interest of the Minority Shareholders in order for them to file a legal suit, an appeal or other actions which can be classified as an action to achieve a comprehensive protection towards the Minority Shareholders from Corporate Actions which may interact and have certain effects towards the interest of the Minority Shareholders.