Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian pelaksanaan Review laporan keuangan oleh Inspektorat Jenderal dengan Standar Review, mengidentifikasi kendala-kendala yang mempengaruhi pelaksanaan Review, serta merumuskan upaya-upaya meningkatkan kualitas review. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa review yang dilakukan Itjen telah berpedoman pada Standar Review, namun masih terdapat kelemahan di setiap tahapannya. Hasil identifikasi terhadap hambatan internal organisasi paling utama adalah kompetensi pereviu yang belum merata, belum dilaksanakannya review pada tingkat Satuan Kerja, serta belum adanya pedoman kegiatan review. Hambatan dari luar organisasi adalah kurangnya komitmen pimpinan, kompetensi pegawai pengelola keuangan di tingkat satker, dan manajemen waktu unit penyusun laporan keuangan. Upaya-upaya untuk mengatasinya, yaitu dengan meningkatkan kompetensi pereviu melalui pelatihan, menyusun pedoman khusus pelaksanaan review, meningkatkan komitmen pimpinan, serta meningkatkan kompetensi petugas Satker.

---

ABSTRACT The aim of this study is to analyze the conformity of the review of financial statement by Inspectorate General IG with Review Standards, identify some constrains that affecting the practice, and formulate the attempts that improve the quality of the review. This research is a descriptive qualitative with case study approach. This research concludes that the review of financial statement done by IG has been actually grounded in Standard, although there are several weaknesses in each stage. The main identifications of internal constraints are the uneven competence of reviewers, the delay of reviewing activities in the level of Satker, and the absence of guidance for reviewing activities. The constraints from outside organization are the lack of leaders rsquo commitment, the lack of employees rsquo competences on financial management in the level of Satker, and the time management between each unit of organizers. Some attempts to overcome the constraints, which are by increasing the competence of reviewers through well structured trainings, draw up a guidance for review activities, embedding the leader 39 s rsquo commitment, advancing the competence of employees in every unit.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai pengharmonisasian rancangan peraturan menteri, analisis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Atau Rancangan Peraturan Dari Lembaga Nonstruktural Oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Berlakunya Permenkumham No. 23 Tahun 2018 ini kemudian memunculkan permasalahan terkait dengan kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melakukan pengharmonisasian rancangan peraturan menteri dan akibat hukum yang ditimbulkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, sejarah, dan konseptual. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak memiliki kewenangan mengeluarkan peraturan menteri dalam melakukan pengharmonisasian rancangan peraturan menteri karena tidak ada pendelegasian wewenang dari peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,kemudian dalam hal mekanisme proses pengharmonisasian peraturan menteri bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundangan. Permasalahan baru yang timbul yaitu masih kurangnya kualitas dan kuantitas perancang peraturan perundang-undangan yang bertugas di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan pengharmonisasian seluruh rancangan peraturan menteri.

---

ABSTRACT
This research discusses harmonizing the draft ministerial regulation, analysis of Law and Human Right MinistryRegulation No. 23/2018 about Harmonizing The Draft Ministerial Regulation, Draft Regulation of Non-Ministerial Governmen Institutions, or Draft Regulations From Non- Structural Institutions by Legislative Drafter. The validity of Justice and Human Rights Ministry Regulation No. 23/2018 brings some problems up which related to authority of Ministry of Justice and Human Right on harmonizing the draft ministerial regulation. This study is normative which used statute, historical, and conceptual approach. The result showed Ministry of Law and Human Rights did not has any authority harmonizing the draft ministerial regulation because there is no delegation of authority from a higher regulation, that is The Law No.12/2011 Concerning The Establishment Of Legislation, then in the case of the mechanism of the harmonization of ministerial regulations contrary to the principles of the establishment of legislation. A new problem that arises is that there is still a lack of quality and quantity of the legislative drafter in charge of The Ministry Of Law and Human Right to harmonize the entire draft ministerial regulation.

Abstrak :
Direktorat Jenderal Bina Usaha Kementerian Kesehatan RI menyatakan bahwa tahun 2020 semua rumah sakit di Indonesia harus sudah menerapkan green hospital, namun di lapangan belum semua rumah sakit yang mengimplementasikan green hospital. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesiapan RSIA Assalam dalam kesiapan menuju green hospital berdasarkan pedoman Kementerian Kesehatan tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif  dengan metode studi kasus. Penilaian kesiapan green hospital dilakukan dengan skoring self assessment green hospital Kementerian Kesehatan. Setelah dilakukan penelitian didapatkan hasil bahwa kesiapan green hospital di RSIA Assalam secara keseluruhan mencapai total 50%, dengan perincian kepemimpinan 50%, lokasi dan landscape 50%, bangunan RS 71%, pengelolaan bahan kimia dan B3 54%, pengelolaan limbah 71%, efisiensi energi 7%, efisiensi air 33%, kebersihan lingkungan dan sektor penyakit 80%, pengelolaan makanan 80%, kualitas udara 40%, inovasi lain terkait green hospital 0%, penghargaan bidang kesehatan lingkungan lainnya 0%. Elemen yang memiliki persentase paling tinggi adalah elemen kebersihan lingkungan dan sektor penyakit dan elemen pengelolaan makanan, sedangkan elemen yang memiliki persentase terendah adalah elemen inovasi lain terkait green hospital dan elemen penghargaan bidang kesehatan lingkungan lainnya. Berdasarkan status kesiapan green hospital maka RSIA Assalam berada di posisi brown hospital ......The Directorate General of Business Development of the Indonesian Ministry of Health stated that in 2020 all hospitals in Indonesia must have implemented a green hospital, but in the field not all hospitals have implemented a green hospital. The purpose of this study was to analyze the readiness of RSIA Assalam in readiness to go to a green hospital based on the Ministry of Health guidelines in 2018. This research uses a qualitative approach with a case study method. The assessment of green hospital readiness is carried out by scoring the Ministry of Health's green hospital self-assessment. After conducting research, it was found that the readiness of green hospitals at RSIA Assalam as a whole reached a total of 50%, with details of leadership 50%, location and landscape 50%, hospital buildings 71%, chemical and B3 management 54%, waste management 71%, energy efficiency 7%, water efficiency 33%, environmental cleanliness and disease sector 80%, food management 80%, air quality 40%, other innovations related to green hospital 0%,  Other Environmental Health Awards 0%. The elements that have the highest percentage are elements of environmental hygiene and the disease sector and food management elements, while the elements that have the lowest percentage are other innovation elements related to green hospitals and other environmental health appreciation elements. Based on the readiness status of the green hospital, RSIA Assalam is in the position of brown hospital.

Abstrak :
Jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di lingkungan Departemen Kesehatan dan tenaga UPT Daerah dibawah Departemen Kesehatan di seluruh Indonesia menurut data hasil PUPNS tahun 2003 adalah sekitar 37.551 orang tenaga UPT dan 4.391 orang pegawai Departemen Kesehatan Pusat. Sistem informasi yang berisi tentang data kepegawaian Departemen Kesehatan diperlukan untuk menunjang kelancaran tugas-tugas kepegawaian di lingkungan Departemen Kesehatan. Sampai saat ini, keadaan pegawai yang berjumlah kurang lebih dari 40.000 pegawai tersebut belum sempurna keberadaannya, sehingga perlu pengolahan lebih lanjut agar menghasilkan data yang lebih baik dan akurat. Untuk itu Departemen Kesehatan telah menerapkan pelaksanaan program Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMKA). Dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan antara hasil analisis informasi yang tersedia dalam program SIMKA dengan informasi yang dibutuhkan penentu kebijakan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi kualitatif untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang gambaran pelaksanaan program SIMKA di Kantor Pusat Departemen Kesehatan. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi, sedangkan data sekunder didapatkan melalui laporan-laporan yang berhubungan dengan pelaksanaan program SIMKA. Penelitian dilakukan di Kantor Pusat Departemen Kesehatan dan bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan dan permasalahan pelaksanaan program SIMKA dalam pengambilan keputusan dibidang kepegawaian. Dari penelitian yang dilakukan di Kantor Pusat Departemen Kesehatan diperoleh bahwa Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian telah berjalan disebagian besar unit utama kecuali di Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan, serta Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dengan alasan fasilitas software yang ada tidak dapat dipergunakan. Kebutuhan informasi bagi pengguna maupun para penentu kebijakan belum semuanya dapat terpenuhi karena di dalam program SIMKA ada beberapa materi informasi jabatan fungsional, angka kredit, psikotest, criteria penghargaan belum ada serta data yang masuk kurang lengkap. Ketersediaan sumber daya manusia dirasakan masih kurang baik dalam kuantitas maupun kualitas karena setiap unit utama hanya mempunyai 1 (satu) orang pelaksana SIMKA dengan latar pendidikan SLTA. Evaluasi belum pernah dilakukan karena belum adanya SOP yang berisi standar penilaian untuk melihat sejauh mana pelaksanaan program SIMKA telah mencapai tujuan yang diinginkan. Di masa yang akan datang, diperlukan peningkatan pelaksanaan program SIMKA dengan menambah jumlah tenaga dan memberikan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan pelaksana program SIMKA, mensosialisasikan akan manfaat dan pentingnya pelaksanaan program SIMKA ke seluruh pegawai, melakukan evaluasi pelaksanaan program SIMKA agar dapat memberikan kontribusi terhadap perencanaan dan pengembangan program SIMKA di masa mendatang. Daftar pustaka : 31 (1973 : 2002)

---

Analysis on Implementation of Personnel Management Information System in the Ministry of Health Year 2003There was 37 551 Local UPT personnel's all over Indonesia and 4 391 health personnel's in central office of Ministry of Health (MOH) according to PUPNS 2003 data. Information system contained data on personnel of MOH is needed to support the work effectiveness of MOH. Up to now, the existing system is not yet perfect and need more improvement to obtain better and more accurate data. Ministry of Health has implemented personnel management information system (SIMKA). In the implementation there was difference between the information analysis result available in SIMKA program and information needed by policy maker. This study used qualitative method to obtain rich information about the description of implementation of SIMKA in MOH central office. Primary data collection was conducted through in depth interview and observation, while secondary data was obtain through reports related to the implementation of SIMKA program. This study was conducted in MOH central office and aimed to understand the used of and problems of implementation of SIMKA in decision making regarding personnel management. The study showed that SIMKA has been implemented in most main units except in Directorate General of Infectious Diseases Eradication and Environment Health and Development and Empowerment of Human Resource Unit due to unavailability of appropriate software. Not all information needs could be supplied since SIMKA program had not yet incorporated several information on functional position, credit point, psycho test result, reward criteria, and incomplete entered data. Insufficiencies of human resource was still felt both in terms of quantity and quality because there was only one SIMKA person with high school background in each main unit. There was no evaluation had ever been conducted since there was no SOP to evaluate how far SIMKA program had reached its targeted objectives. In the future, it is necessal to improve the implementation of SIMKA program by adding extra personnel and to provide appropriate trainings, to socialize the benefit and importance of SIMKA program targeted to all personnel's, to conduct evaluation on the implementation of SIMKA program as to contribute more to planning and development of SIMKA program in the future. References: 29 (1973-2002)

Abstrak :

ABSTRAK
Nama : Rohana Octavia Damanik
Program Studi : Magister Kajian Administrasi Rumah Sakit
Judul Tesis : Analisis Penyelenggaraan Keselamatan Pasien di Rumah Sakit
Umum Daerah Jati Padang
Insiden Keselamatan Pasien diasosiasikan dengan kehilangan nyawa ataupun
disabilitas permanen. RSUD Jati Padang, rumah sakit milik pemerintah
provinsi DKI Jakarta, baru setahun berdiri, namun sudah ada 11 insiden yang
diketahui dari Laporan dan Analisis Insiden Tim Peningkatan Mutu dan
Keselamatan Pasien Januari-Juni 2018 di RS tersebut. Dalam rangka persiapan
akreditasi, peneliti merasa perlu untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan
Keselamatan Pasien di RSUD Jati Padang. Jenis penelitian merupakan studi
kasus, didahului dengan pengisian checklist yang disesuaikan dengan
persyaratan permenkes No 11 tahun 2017 yang dikuantifikasi untuk melihat
gap antara current situation dengan persyaratan permenkes. Penelitian
dilanjutkan dengan Consensus Decission Making Group (CDMG) untuk
menganalisis penyebabnya dan tindak lanjut untuk meningkatkan
penyelenggaraan Keselamatan Pasien di RSUD Jati Padang. Hasil penelitian
menunjukkan penyelenggaraan Keselamatan Pasien di RSUD Jati Padang
masih kurang. Dari CDMG didapatkan 11 akar penyebab masih rendahnya
penyelenggaraan Keselamatan Pasien di RSUD Jati Padang. Alternatif solusi
yang dikemukakan antara lain mensosialisasikan slogan ‘no blaming’,
penunjukan petugas full timer Keselamatan Pasien dan menunjuk ‘pegawai
teladan dalam Keselamatan Pasien’
Kata Kunci : Keselamatan Pasien, Rumah Sakit, Permenkes

---

ABSTRACT
Name : Rohana Octavia Damanik
Study Program : Hospital Administration Master Program
Title : Analysis of Patient Safety Implementation in Jati
Padang District General Hospital
Patient safety incidents are associated with loss of life or permanent disability.
Jati Padang Hospital, owned by the DKI Jakarta provincial government, has
only been established for a year, but from the incident report of Patient Safety
Commitee in the Hospital, from January till June 2018, it was found 11 reports
of incidents. More over, to fulfill the hospital accreditation requirements,
therefore, the researcher wanted to find out how patient safety implementation
is in Jati Padang Hospital. This type of research is a case study, preceded by
filling in a checklist that is adjusted to the requirements of Permenkes No. 11
tahun 2017 to see the gap between the current situation and the requirements of
the Permenkes. The study continued with the Decision Making Group
Consensus (CDMG) to analyze the causes and solutions to improve patient
safety management in Jati Padang Hospital. The results of the study showed
that the implementation of patient safety in Jati Padang Hospital is still lacking.
From the CDMG, we found 11 root causes of the lacking of patient safety
implementation in Jati Padang Hospital. Alternative solutions presented
include socializing the slogan 'no blaming', appointing a Patient Safety Officer
and appointing 'patient safety champion'.
Keywords: patient safety, hospital, indonesian health ministry regulation

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen strategik pada Kementerian Perindustrian, dengan melakukan analisis terhadap data primer berupa wawancara dan pengamatan atas proses manajemen strategis serta data sekunder berupa dokumen dan laporan mengenai manajemen strategik. Dalam penelitian ini analisis dilakukan menggunakan enam tahap sistem manajemen strategi dari Kaplan dan Norton (2008). Hasil analisis menunjukkan bahwa Kementerian Perindustrian telah memiliki rencana strategis, namun dalam penerapan manajemen strategis masih terdapat sejumlah kelemahan dan hambatan, khususnya dalam menjabarkan perencanaan strategis dalam kegiatan operasional dan eksekusinya. Penelitian ini mengajukan beberapa saran pembenahan manajemen strategis di lingkungan Kementerian Perindustrian agar kinerja kementerian semakin meningkat. 

---

This study aimed to analyze the implementation of strategic management in the Ministry of Industry, with an analysis of primary data in the form of interviews and observation as well as secondary data from document and report about the strategic management. In this study, the analysis is done by using six stages strategic management system by Kaplan and Norton (2008). The result shows that the Ministry of Industry already has The Strategic Planning, but still has some weaknesses in the implementation of strategic management, especially in translating the strategic planning into operational activities and the execution of strategy. This study proposes some suggestions to improve the implementation of strategic management in the Ministry of Industry, so that the performance will increase.