Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Bogor pada tahun 2020 sudah menggunakan kebijakan zonasi, pelaksanaan ppdb dengan menggunakan jalur zonasi ini bertujuan untuk pemerataan akses pelayanan dan kualitas pendidikan, menghilangkan penilaian masyarakat terhadap sekolah favorit dan mendekatkan sekolah dengan tempat tinggal peserta didik. Implementasi kebijakan PPDB melalui jalur zonasi sudah mulai dilaksanakan oleh daerah sejak tahun 2018. Dalam pengimplementasian kebijakan PPDB yang dilakukan oleh Kota Bogor memiliki konsep dan pola jalur zonasi yang berbeda dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 dikarenakan Kota Bogor dalam mengimplementasikan kebijakan ini mengacu pada Keputusan Walikota Bogor Nomor 421.45-399 Tahun 2020 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 800/172 Tahun 2020 sebagai salah satu bentuk desentralisasi dibidang pendidikan. Pelaksanaan kebijakan PPDB melalui jalur zonasi di Kota Bogor didasarkan dengan pembagian wilayah administratif kecamatan dikarenakan keterbatasan jumlah SMP Negeri dan menggunakan nilai rata-rata rapot. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru melalui jalur zonasi pada SMP negeri di Kota Bogor dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik oleh George Edwards III (1989). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam sebagai data primer dan studi literatur sebagai data sekunder, serta teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa pengimplementasian kebijakan PPDB melalui jalur zonasi yang dilaksanakan dengan pola yang dibuat oleh Kota Bogor sudah sudah berlangsung dengan baik dikarenakan terpenuhinya seluruh dimensi implementasi kebijakan dimana pada pelaksanaan kebijakan PPDB melalui jalur zonasi terjadi pandemi COVID-19 sehingga panitia PPDB dilengkapi dengan APD dan dapat mencapai tujuan pemerataan akses pelayanan dan kualitas pendidikan bagi masyarakat di Kota Bogor dengan terpenuhinya 10 subdimensi dari 12 dimensi pada faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah pihak Kemendikbud dapat meningkatkan upaya koordinasi dengan pemerintah daerah supaya pola yang ditetapkan di daerah sesuai dengan permendikbud yang berlaku. ......Implementation of the new student admission policies at Bogor City in 2020 has used zoning policies aimed for equitable access to services and quality of education, eliminate public stigma of favorite schools and students can go to closer schools from home. The implementation of the PPDB policy through the zoning route has been implemented by the regions since 2018. The implementation of the PPDB policy carried out by the City of Bogor has a different concept and pattern of zoning pathways from the Regulation of the Minister of Education and Culture Number 44 of 2019. This is because in implementing this policy, Bogor City refers to the Decree of the Mayor of Bogor Number 421.45-399 of 2020 and the Decree of the Head of the Bogor City Education Office Number 800/172 of 2020 as a form of decentralization in the education sector. The implementation of PPDB policy through zoning in Bogor City is based on the division of sub-district administrative areas due to the limited number of state junior high schools and using the average grade of report cards. Therefore, this study aims to analyze the implementation of the new student admission with zoning policies in public junior high schools in Bogor City according to the implementation theory by George Edwards III (1989). The research approach used in this study is post-positivist with data collection techniques through in-depth interviews with various stakeholders as primary data and literature studies as secondary data and the analysis technique used is qualitative. The results of this study indicate that implementation of new students admission policy by zoning policies implemented in a pattern created by Bogor City has been well implemented due to all dimensions of policy implementation has been fulfilled and also during the implementation of the new student admission policies due to COVID-19 the PPDB committee was equipped with PPE and the implementation also has been able to achieve the goal which is examining access to quality service and education for citizen in Bogor City because of it’s success to fulfill 10 of the 12 indicator measured. Recommendations that can be given is the Ministry of Education and Culture can improve the coordination efforts and process wirh local government so the new student admission pattern that implemented in several areas prescribed by the Ministeral Regulation of Ministry of Education and Culture

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian dilatar belakangi oleh terjadinya dualisme kurikulum yang saat ini digunakan dalam pendidikan Indonesia. Terdapat sebagian besar sekolah yang menggunakan KTSP 2006 dan sebagian sekolah yang menggunakan Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 disahkan di masa Mendikbud Moh.Nuh yang kemudian diimplementasikan secara serentak pada tahun ajaran 2014/2015. Tiga bulan setelah implemetasi serentak dilakukan, muncul hasil evaluasi Kurikulum 2013. Kemudian terbitlah Permendikbud No.159/2014 Tentang Evaluasi Kurikulum yang pada intinya menjelaskan bahwa evaluasi telah dilaksanakan sehingga pedoman evaluasi pada Permendikbud No.81A/2013 tidak lagi berlaku. Pasca peralihan jabatan, Mendikbud Anies Baswedan melihat keganjilan tersebut dan menugaskan Tim Sebelas untuk meninjau Permendikbud No. 159/2014. Hasilnya mengungkapkan bahwa evaluasi tersebut terburu-buru dan pelaksanaan Kurikulum 2013 terkesan dipaksakan. Oleh sebab itulah diterbitkan Permendikbud No.160/2014 tentang penundaan Kurikulum 2013. Analisa kasus menggunakan konsep Evaluasi dalam Kebijakan Pendidikan Oleh US Committee in Program Evaluation in Education Assembly yang menjelaskan cara ideal melakukan evaluasi pada kebijakan yang menyangkut pendidikan. Konsep Policy Development Framework oleh Meredith Edwards yang memberikan pemaparan tahapan kebijakan publik yang detail dan pokok pertanyaan dalam melakukan studi evaluasi. Penelitian berjenis eksplanatifanalisis dan argumentative. Peneliti melakukan studi lapangan untuk mengumpulkan informasi. Informasi diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak terkait di lingkungan Kemendikbud, mencari dokumen terkait di Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud, dan menambah informasi pendukung melalui artikel berita di media massa. Penelitian menemukan bahwa terdapat agenda politik yakni untuk membangun warisan kinerja yang dilakukan baik oleh Mendikbud Moh. Nuh maupun Mendikbud Anies Baswedan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam proses kebijakan publik, tidak berlaku proses tahapan melainkan siklus. Sebab masalah bisa jadi tidak dituliskan dalam hasil evaluasi tapi justru evaluasi itu sendiri adalah awal masalah

---

ABSTRACT
The background research is the dualism curriculum which currently used in Indonesian education. There is a majority of schools that use KTSP 2006 and some schools use the Curriculum of 2013. Curriculum 2013 was ratified in the Mendikbud Moh.Nuh period, then it is implemented simultaneously in the academic year 2014/2015. Three months after the implementation is done simultaneously, appeared evaluation results of Curriculum 2013. Then published Permendikbud 159/2014 About the Curriculum Evaluation which basically explains that the evaluation has been carried out so that the evaluation guidelines on Permendikbud No.81A / 2013 are no longer valid. Post-transition office, Education Minister Anies Baswedan identify those anomalies and assign Tim Sebelas to review Permendikbud No. 159/2014. The results reveals that the evaluation results on Permendikbud No.159/2014 was published in a rush and the implementation of Curriculum 2013 somewhat forced to happened. That is why Education Minister Anies Baswedan published Permendikbud 160/2014 about the postponement of Curriculum 2013 implementation. Analysis of this case are using the concept of Policy Evaluation in Education By US Committee in Program Evaluation in Education Assembly which describes the ideal way to evaluate the policies relating to education. The concept of Policy Development Framework by Meredith Edwards which exposure stage of public policy detail and basic questions within an evaluation study. The research is kind of analytical-explanation and argumentative research. Researchers conducted a field study to collect information. Information obtained from interviews with stakeholders in Kemendikbud, seeking documents related Kemendikbud Research and Development Agency, and add some supporting information through news articles in the mass media. The study found that there is a political agenda which is to build a legacy by both the Education Minister Moh. Noh and Education Minister Anies Baswedan. The results of this study explains that in the process of public policy, do not apply stages form but preferably use cycle form. Because the problem may not be written in the results of the evaluation but rather be that evaluation itself is the beginning of the problem