Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Issue of minimum wage in local region of Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Upah minimum dibentuk sebagai jaring pengaman pemberian upah pada pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 satu tahun yang ditetapkan dengan formula tertentu dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Peraturan pengupahan ini dibentuk guna menciptakan keadilan bagi pengusaha dan pekerja. Pada lingkup UMKM, upah minimum sulit untuk diterapkan karena berbagai faktor. Antara lain adalah pendapatan UMKM tidak mencukupi dan adanya fasilitas tambahan yang diberikan. Namun demikian, UMKM adalah pengusaha yang menurut hukum positif tidak dikecualikan untuk harus tunduk pada Peraturan Pengupahan. Penelitian ini dilakukan untuk meninjau implementasi upah minimum dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang dilakukan oleh UMKM berdasarkan Hukum Islam, yang dasar penetapan upahnya adalah prinsip keadilan, kelayakan dan kebajikan. Peneliti melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode normatif-empiris yaitu metode yang melihat suatu peraturan dan penerapannya di masyarakat. Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara mengenai sistem upah yang dilakukan oleh 30 pelaku Usaha di wilayah Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur kemudian melakukan analisis berdasarkan hukum Islam mengenai sistem upah tersebut. Dari hasil analisis yang dilakukan diketahui bahwa pemberian upah dibawah upah minimum oleh UMKM sudah cukup mendekati prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan. Mengingat bahwa keadilan, kelayakan, dan kebajikan dapat menjadi hal yang subjektif, maka diperlukan adanya suatu pengaturan yang khusus mengatur mengenai pengupahan pada lingkup UMKM.

---

ABSTRACT
Minimum wage is created as the guidelines wage for the worker who works for less than a year. This minimum wage determined by certain formula based on Indonesian Government Regulation Number 78 Year 2015 About ManPower. This minimum wage set to conduct justice for both the entrepreneur and the worker. On micro, small, and medium scale enterprises, this rule is hard to apply because of several factor. One of them is the income that is not enough to pay as the minimum wage, and the fasilities the give to the workers. However, this MSME is the subject of the rule and has to obey it anyway. This research conduct to analys the implementation of minimum wage based on Indonesian Government Regulation Number 78 Year 2015 About ManPower in terms of Islamic Law. This research is done using normative empiric methods to analys the rules and its impelementation in society. The researcher doing interview with 30 MSME in Kalisari, Pasar Rebo Jakarta Timur to analys the implementation of minimum wage that is using there. Moreover in Islamic Law, wage determine by justice, worthiness and virtue principle. As the result, the wage conducted by MSME is close to the justice, worthiness and virtue principle in Islamic Law eventough it is lower than the minimum wage.

Abstrak :
ABSTRAK
Latar belakang penelitian ini bermula dari kompleksnya masalah penetapan kebijakan kenaikan upah minimum yang selalu diiringi dengan unjuk rasa/demo buruh menolak penetapan tersebut dan kondisi ini dikatakan menjadi salah satu penyebab terhambatnya investasi, maka yang menjadi pertanyaan penelitian seberapa besar faktor kenaikan upah berpengaruh terhadap perkembangan investasi dan bagaimana implementasi kebijakan pengupahan dan investasi yang ada. Tujuan penelitian untuk mengukur dampak kenaikan upah minimum terhadap perkembangan investasi pada enam provinsi di pulau Jawa dari tahun 2004 2013 dan menganalisis kebijakan upah minimum dan investasi yang berlaku. Metode yang dipakai menggunakan analisis data panel dengan softwere Eviews. Uji hipotesis menggunakan pengujian secara fixed effect. Variabel-variabel pengontrol yang digunakan adalah produktivitas tenaga kerja, supply tenaga kerja berpendidikan minimal SMP, infrastruktur dan inflasi. Sementara untuk menganaisis kebijakan dilakukan pemetaan kebijakan pengupahan dan investasi. Hasil estimasi menunjukkan pengaruh upah minimum terhadap investasi mempunyai arah kausalitas negatif terhadap peningkatan baik PMA maupun PMDN namun tidak signifikan. Kesimpulannya ada indikasi upah minimum berpengaruh pada perkembangan investasi baik PMA maupun PMDN tetapi tidak signifikan. Ini berarti perkembangan investasi pada enam provinsi tetap tinggi yang disebabkan oleh semakin meningkatnya upah minimum di negara-negara tetangga dan juga didukung dengan berbagai kebijakan yang lebih memperhatikan keberlanjutan usaha dan kemudahan investasi walaupun bagi pekerja/buruh masih merasa dirugikan terkait besaran penetapan upah. Maka perlu penyesuaian untuk pemberlakuan upah riil dan lebih ketat lagi memonitor implementasi kebijakan.

---

ABSTRACT
The background of this research stems from the complexity of the minimum wage policy that accompanied by workers protests to reject the policy wich this condition is said to be one of causes in investments inhibition, there for the questions of this research are how big wage increases factors influence the development of investment and how wage policies and existing investments implemented. This study measured the impact of minimum wage increases on investment in Java from the year 2004-2013 as well to analyze and mapping the minimum wage and investment policies. The research used panel data analysis method with Eviews software. Fixed effect method were used to test hypothesis. Variables controller used are labor productivity, labor supply with minimum education level at junior high school, infrastructure and inflation. As to policy analysis been held by mapping wage and investment policy. The result of estimation shows that effect of minimum wages on investment has a negative direction to the increase of both FDI and domestic investment with no significant relation. It can be concluded that there is an indication that minimum wage affect the development of both FDI and domestic investment with no significant relation. It means that the development of investment in six provinces remained high due to minimum wage increased in neighboring countries and also supported by various policies that pay more attention to business continuity and ease of investment although the workers still feel disadvantaged in relation to the amount of wage determination. It is necessary to adjust the implementation of real wages and tighter monitoring of policy implementation.

Abstrak :
ABSTRAK
Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap employment transition khususnya di Pulau Jawa sebagai wilayah Indonesia yang mayoritas kabupaten/kotanya menetapkan upah minimum. Studi sejenis sebelumnya dilakukan di negara maju yang tidak mempertimbangkan adanya sektor informal. Analisis yang dilakukan menggunakan data individu yang bersumber dari Sakernas BPS tahun 2010 dan 2015 yang dilihat sebagai bentuk longitudinal t-1 dan t untuk masing-masing tahun. Analisis empiris yang digunakan adalah multinomial logit dengan pendekatan markov chain. Selain upah minimum riil sebagai variabel independen utama, variabel independen lain yang digunakan adalah umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan status perkawinan sebagai karakteristik individu, serta PDRB, share sektor manufaktur dalam PDRB, coverage upah minimum, dan rasio penduduk usia kerja terhadap total penduduk sebagai karakteristik regional. Upah minimum berdampak negatif dan signifikan terhadap transisi dari formal ke informal (F ke I), formal ke tidak bekerja (F ke N), dan tidak bekerja ke tidak bekerja (N ke N). Selain itu, upah minimum juga berdampak positif dan signifikan pada transisi dari formal ke formal (F ke F) dan informal ke informal (I ke I). Sedangkan pada transisi dari tidak bekerja ke informal (N ke I) tidak dipengaruhi oleh upah minimum.

---

ABSTRACT
The objectives of the study is to determine the effect of minimum wages on employment transition, especially in Java as the majority of the Indonesian region set a minimum wage in district/city level. Previous similar studies carried out in developed countries that do not take the informal sectors. The analysis was performed using individual data sourced from Sakernas BPS 2010 and 2015 are seen as a form of longitudinal t-1 and t for each year. Empirical analysis used is multinomial logit with Markov chain approach. In addition to a real minimum wage as an primary independent variable, other independent variables used were age, gender, educational level, and marital status as individual characteristics, as well as the GRDP, the share of the manufacturing sector in the GRDP, coverage of the minimum wage, and the ratio of working age population to total population as regional characteristics. Minimum wage has a significant and negative impact on the transition from the informal to the formal (F to I), formal to not employed (F to N), and not employed to not employed (N to N). In addition, the minimum wage is also positive and significant impact on the transition from formal to formal (F to F) and informal to informal (I to I). While the transition from not employed to informal (N to I) are not affected by the minimum wage.

Abstrak :
Dalam tuqas akhir ini dibahas mengenai pemodelan masalah perhitungan pesanan materi iklan yang masuk pada suatu biro iklan agar didapat sejumlah maksimum materi yang siap pakai, sesuai kapasitas yang ada. Algoritma yang digunakan adalah algoritma maksimum Low minimum cut yang disesuaikan agar dapat menyelesaikan masalah lalu lintas kerja dalam pembuatan materi ikian ini.