Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Beberapa tahun terakhir ini pemaknian jaringan lokal LAN di Indonesia telah meningkat dengan sangat pesat. Janngan im umumnya digunakan untuk menghubungkan sistem komputer PC dalam jangkauan yang nelatif pendek, yaitu suatu gedung perkantoran Seiring dengan kemajuan distributed applicatiotr make jaringan lokal LAN yang ada pedu untuk saling diinterkoneksikan meWui jaringan telekomunikasi publik guna membentuk jaringan yang lebih besar. Jaringan telekomunikasi publik yang dapat digunakan adalah leased charmel. Tetapi karma tma yang dibangkitkan oleh aplikasi LAN adalahh bergifat sporadis (bursty) dan leased channel yang tersedia mempunyai bit rate yang rendah maka perlu dikembangkan jasingan publik lain yang sesuai untuk mterkoneksi LAN tmebut. Didorong oleh kebutnhan tersebut maka PT TELKOM mengimplementasikan jaringan publik yang sesuai yaitu MAN (Metropolitan Area Network) yang menawarkan layanan switched connectionless dengan bandwidth yang besar.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris apakah aksesibilitas mempengaruhi peluang penggunaan TransJakarta pada pekerja komuter di wilayah Jabodetabek. Kemacetan lalu lintas merupakan salah satu masalah utama di Jabodetabek. TransJakarta merupakan salah satu sistem transportasi umum yang dibuat untuk mengatasi masalah tersebut, namun warga Jabodetabek enggan menggunakannya karena suatu alasan. Kami menggunakan kedekatan dengan halte bus TransJakarta terdekat sebagai proxy untuk mengukur aksesibilitas. Data diperoleh dari survei komuter Jabodetabek 2014 oleh Badan Pusat Statistik, Statistik dalam angka 2014 oleh Badan Pusat Statistik, CHRS, dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Dengan menggunakan regresi logistik binomial, Kami menemukan bahwa kedekatan jarak dengan halte TransJakarta terdekat meningkatkan kemungkinan menggunakan TransJakarta. Kemungkinan terbesar menggunakan TransJakarta ada pada radius 0-2,5 kilometer. Peluangnya kemudian berkurang hingga radius 5-7,5 kilometer dan menghilang dalam radius 7,5-10 kilometer. Membuat jalur bus baru dan halte bus untuk mendekatkan aksesibilitas tidak secara signifikan meningkatkan penumpang TransJakarta lebih baik daripada alternatif lain seperti membuat fasilitas park-and-ride.

---

ABSTRACT
This study aims to find empirical evidence on whether accessibility affects the odds of using TransJakarta among commuter workers in Jakarta metropolitan area (JMA). Traffic congestion is one of the severe problems in JMA. TransJakarta is one of the public transportation systems that created to solve the problem, but JMA citizens are reluctant to use it for some reason. We use proximity to the nearest TransJakarta bus stop as a proxy to measure accessibility. The data was obtained from the 2014 Jabodetabek commuter survey by Statistics Indonesia, 2014 regional statistics by Statistics Indonesia, CHRS, and DKI Jakarta department of transportation. Using binomial logistic regression, We find that closer proximity to the nearest TransJakarta bus stop increased the odds of using TransJakarta. The odds of using TransJakarta is biggest in a 0-2.5 kilometers radius. The odds then decreasing until a 5-7.5 kilometers radius and disappeare in a 7.5-10 kilometers radius. Creating new bus tracks and bus stops in order to shorten the accessibility, however, do not significantly improve TransJakarta ridership better than another alternative such as creating a new park-andride facility.

Abstrak :
ABSTRAK
Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien dikenal dengan sebutan e-Government. Implementasi e-government sendiri memerlukan infrastruktur jaringan intranet dan internet berupa Metropolitan Area Network ( MAN) sebagai urat nadi atau jalan yang disediakan untuk pertukan data antar Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) dan menjalankan berbagai aplikasi sistem informasi lainnya yang meliputi 25 Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) SKPDdan 39 Kecamatan di Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
Setelah menganalisa kondisi eksisting dan permasalahan yang ada menggunakan (Strength, Weakness, Opportunity, Threats) SWOT dan Matrik Internal Eksternal maka langkah strategis yang dapat dilaksanakan untuk mengoptimalkan kapabilitas internal dan memanfaatkan daya tarik industri telekomunikasi dalam perencanaan Pembangunan Infrastruktur Metropolitan Area Network (MAN) pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya ada 4 strategi utama antara lain lain Menggunakan sistem cluster dan Teknologi Fibre optic ,Membangun data centre serta Network Operation Centre (NOC) sebagai prioritas utama.Menggunakan Teknologi VPN untuk akses ke 39 Kecamatan serta menunjuk salah satu SKPD untuk menjadi leading sektor pembangunan Metropolitan Area Network (MAN) pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
Pembangunan Metropolitan Area Network ( MAN) di lingkungan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya termasuk Data Center dan akses ke 25 SKPD menggunakan Fiber optic dibutuhkan biaya sebesar Rp1.598.916.000 sedangkan untuk biaya akses internet 8MB dedicated dan sewa VPN akses mencapai Rp. 861.168.000 pertahun, Implementasi Metropolitan Area Network ( MAN) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya diharapkan dapat selesai pada tahun 2014

---

Abstract
Using information communications and technology (ICT) at the government for improving the quality of public services known as the e-Government. Implementation of e-government network infrastructure i requires intranet and internet network in the form of Metropolitan Area Network (MAN) as a way to serve data exchanged between government working units its also to run the various many applications which covered 25 working units and small district offices at Government of Tasikmalaya.
After analyzing the existing condition using (Strength, Weakness, Opportunity, Threats) SWOT Internal and External Metrics we have strategic step that can be implemented to optimize internal capabilities of telecommunications industry in the planning of Infrastructure Metropolitan Area Network (MAN) at the Government Tasikmalaya district with four main strategies as follows; Using the cluster system and fibreoptic technology, Building the Network Operation centre and datacentre as first priority. Using Virtual Private Network (VPN) Techonolgy for the accsess to 39 small district offices and the las giving the responsibilty to one office work to lead the development of Metropolitan Area Network (MAN) at Tasikmalaya Government
The capital expenditure for building Metropolitan Area Network ( MAN) at Tasikmalaya Government includes the Data Center and acces to 25 SKPD by Fiber optic need Rp 1.598.916.000 and for the internet access with 8 MB plus VPN cost need Rp. 861.168.000 peryears. The implementation of Metropolitan Area Network ( MAN) at Tasikmalaya Government shpuld be done at 2014.

Abstrak :
DKI Jakarta, sebagai kota metropolitan, masalah transportasi, khususnya angkutan umum, merupakan salah satu masalah yang memerlukan penanganan yang cukup serius. Tingginya arus migrasi akan menyebabkan semakin membengkaknya jumlah penduduk di Jakarta. Pada tahun 1998, tercatat bahwa DKI Jakarta dengan luas wilayah 650 km2 mempunyai jumlah penduduk sebesar 8.5 juta jiwa. Kondisi ini akan berdampak pula pada tingginya tingkat mobilitas kendaraan di Jakarta, yang pada akhirnya akan berakibat meningkatnya jumlah permintaan (demand) akan angkutan umum. Pemerintah Daerah DKI Jakarta Dinas LLAJ mencatat bahwa pada tahun 1998 jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta berjumlah 3.867.562 unit, di mana hanya sekitar 2 % dari jumlah tersebut yang berupa angkutan umum. Di samping itu, tercatat pula bahwa jumlah perjalanan orang di Jakarta adalah 16 juta perjalanan orang perhari. Dari jumlah tersebut, 50.8 % di antaranya dilakukan dengan menggunakan kendaraan pribadi dan sisanya sebesar 49.2 % dilakukan dengan menggunakan angkutan umum. Jumlah angkutan umum, khususnya bus kota, yang masih sangat minim tersebut idealnya mampu memenuhi kebutuhan permintaan masyarakat tersebut, yang sebagian besar merupakan golongan ekonomi menengah ke bawah, dan mayoritas tidak mempunyai pilihan lain (captive) selain menggunakan angkutan umum. Akan tetapi pada kenyataannya, saat ini terjadi penurunan tingkat pelayanan dan kinerja angkutan umum bus kota. Hal ini terjadi karena pada saat ini jumlah angkutan umum tidak mampu mengimbangi tingkat permintaan atau tidak mampu mengangkut jumlah penumpang yang ada. Dalam angkutan umum ada tiga dimensi yang menentukan, yaitu dimensi evaluasi pelayanan, yang akan ditentukan oleh pengguna (user), dimensi kinerja pelayanan yang Iebih banyak ditinjau dari sisi operator angkutan umum, dan dimensi kebijakan pemerintah (regulator). Masyarakat, dalam hal ini bertindak sebagai pengguna, akan menentukan bagaimana permintaan muncul. Di lain pihak, operator akan menentukan bagaimana penawaran (supply) dapat diselenggarakan. Dimensi yang ketiga, yaitu regulator dalam ha! ini pemerintah, dituntut untuk dapat memadukan kepentingan dari 2 (dua) dimensi sebelumnya yang saling berinteraksi, dengan kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan sehingga proses interaksi tersebut dapat berjalan dengan baik. Dari hasil analisis dengan menggunakan analisis korelasi kanonik terhadap variabel-variabel yang menentukan dalam setiap dimensi yang ada diperoleh hasil bahwa ada hubungan (korelasi) yang sangat kuat antara dimensi kinerja pelayanan dengan dimensi kebijakan. Hal ini berarti ada hubungan yang sangat kuat antara kebijakan pemerintah dengan kinerja pelayanan perusahaan angkutan umum. Bagi perusahaan angkutan umum (operator) untuk meningkatkan kinerja pelayanan sangat tergantung dari besarnya tarif angkutan umum yang ditetapkan pemerintah. Hasil analisis juga memperlihatkan bahwa hubungan antara dimensi kebijakan dan dimensi evaluasi pelayanan angkutan umum temyata juga sangat kuat. Tarif yang ditetapkan pemerintah berkaitan sangat erat dengan pendapatan kendaraan dan panjang rute. Besamya kredit lunak dan subsidi yang diterima oleh perusahaan angkutan umum akan mempengaruhi jumlah kendaraan yang beroperasi, sehingga memberikan kemudahan bagi konsumen untuk memperoleh angkutan yang dikehendaki. Jadi, pada sisi perusahaan angkutan umum yang penting adalah penetapan tarif yang sesuai dan pemberian kredit lunak yang dipermudah agar perusahaan dapat mengoperasikan angkutan dengan baik. Pada sisi konsumen pemakai jasa angkutan umum, pada dimensi evaluasi pelayanan mengisyaratkan perlunya pemberian subsidi agar kedua belah pihak merasakan keuntungan.

Abstrak :
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Work from Home pada Work Life Conflict, dengan employee well-being dan time pressure sebagai mediator pada karyawan swasta di Jabodetabek. Data terkumpul dari 270 karyawan swasta di Jabodetabek melalui survei daring. Structural Equation Modeling (SEM) digunakan untuk memeriksa kecocokan keseluruhan model dan menguji kausalitas antar konstruk. Temuan menunjukan bahwa Work from Home berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Work Life Conflict secara langsung. Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan pengaruh work from home terhadap work-life conflict dimediasi parsial oleh employee well-being dan time pressure. Dengan menggunakan hasil penelitian ini, praktisi diharapkan dapat menyoroti apakah perusahaan memiliki kebutuhan untuk mengembangkan kebijakan atau program tertentu terkait praktik work from home untuk mengurangi work-life conflict pada karyawan. ......The purpose of this paper is to investigate the effect of work from home on work-life conflict, with employee well-being and time pressure as mediators on private sector employees in Jakarta Metropolitan Area. Data was collected from 270 non-essential private sector employees through an online survey. Structural Equation Modelling (SEM) was used to analyse the data. The findings show that work from home a has a direct and significant negative effect on work-life conflict. Moreover, the results showed that the effect of work from home on work-life conflict was partially mediated by employee well-being and time pressure. This study highlights whether companies have the need to develop certain policies or programs related to the practice of work from home on private sector employees in Jakarta Metropolitan Area.

Abstrak :
Kawasan metropolitan Surabaya mengalami suburbanisasi dimana pertumbuhan penduduk yang tinggal di pinggiran Surabaya lebih besar daripada di Kota Surabaya sendiri. Dengan menggunakan metode instrumental variable, studi ini meneliti apakah perkembangan jaringan jalan tol di kawasan metropolitan Surabaya pada periode 2005-2020 dapat mendorong suburbanisasi dan perubahan struktur urban di kawasan tersebut dengan menggunakan data kependudukan (sensus dan registrasi penduduk akhir). Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kepadatan penduduk di pusat daerah suburban dan penurunan kepadatan penduduk di Kota Surabaya dan daerah suburban lain sebagai akibat dari peningkatan akses menuju jalan tol terdekat. ......Surabaya metropolitan area is experiencing suburbanization when the population growth in Surabaya’s suburb is larger than in the city of Surabaya itself. By using instrumental variable method, this study examines whether the expansion of highway network in Surabaya metropolitan area during 2005-2020 period will encourage suburbanization and change in the urban structure of that area by using population data (population census and final population registration) from 2010 and 2020. The result shows the increase of population density in the center of suburban area and decrease of population density in Surabaya and other suburban area as the result from the nearest highway access improvement.

Abstrak :
Kontrol kongesti merupakan hal yang mendasar dalam jaringan Asynchronous Transfer Mode (ATM) untuk mendukung layanan `best-effort' atau Available Bit Rate (ABR). Dengan kontrol kongesti yang memadai kita dapat memakai jaringan yang ada tanpa harus menegosiasikan kontrak terlebih dahulu dengan jaringan tersebut. Kongesti terjadi bila jumlah kecepatan masukan lebih besar dibandingkan dengan kapasitas keluaran saluran. Pemilihan kontrol kongesti yang tepat memungkinkan setiap kelas layanan dalam ATM berfungsi secara efektif, untuk itu dalam jaringan ATM dikenal dua macam kontrol kongesti `closed loop', yaitu rate-based dan credit-based. Dalam tesis ini akan dianalisa unjuk kerja dua macam skema kontrol kongesti dalam trafik ABR, yaitu skema ERICA dan MIST (rate-based), serta skema QFC (credit-based). Secara umum skema QFC mempunyai throughput keluaran dan Fairness Index yang lebih baik (82 % dan 1) dibandingkan dua skema lainnya pada aplikasi Metropolitan Area Network (MAN), sedangkan kebutuhan bufer ketiga skema relatif kecil. Pada aplikasi Wide Area Network (WAN), nilai throughput dan fairness index skema QFC sebesar 79% dan 0,999 juga merupakan yang terbaik diantara ketiga skema tersebut.

---

Congestion control is essential for Asynchronous Transfer Mode (ATM) network in providing 'best-effort' service, or Available Bit Rate (ABR). With proper congestion control, we can use the network at any time without first negotiating a traffic contract with the network. Congestion will occur when total input rate is larger than the output link capacity. To enable each service class to function effectively two closed loop congestion control, rate-based and credit-based have been introduced for ATM network. This thesis will analyzes performance of two congestion control in ABR traffic, that is ERICA and NIST scheme (rate-based), also QFC scheme (credit-based). As a result, QFC scheme has better throughput and fairness index (82 % and I) than the other scheme in the Metropolitan Area Network (MAN) application. Buffer requirement is relatively small for all schemes. In the Wide Area Network (WAN), QFC scheme is still the best with 79 % of throughput and 0,999 of fairness index.

Abstrak :
ABSTRAK
Studi ini mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh modal manusia terhadap pertumbuhan tenaga kerja di kota dan kabupaten di sembilan area metropolitan di Indonesia, dalam tiga periode waktu, yakni 2000 ke 2005, 2000 ke 2010, dan 2000 ke 2014. Menggunakan pendekatan OLS cross-section, ditemukan bahwa peningkatan 1 poin persen stok modal manusia (proporsi lulusan D-I, D-II, D-III, S1, dan di atasnya pada tahun 2000), meningkatkan pertumbuhan tenaga kerja sebesar 1.68%, 2.12%, dan 2.35% pada tahun 2005, 2010, dan 2014, mengindikasikan bahwa efek dari modal manusia meningkat dalam jangka waktu yang panjang. Stok modal manusia pada tingkat metropolitan juga terbukti secara positif dan signifikan mempengaruhi pertumbuhan tenaga kerja pada dua dari tiga periode observasi dalam suatu kota. Faktor lain, seperti presentase PDRB di sektor industri, terbukti mempengaruhi pertumbuhan tenaga kerja pada semua periode observasi, sedangkan faktor lain seperti faktor daerah dan jumlah tenaga kerja pada tahun awal ditemukan secara signifikan berhubungan dengan pertumbuhan tenaga kerja pada jangka waktu yang pendek.

---

ABSTRACT
This study identifies the effect of human capital towards employment growth in cities and regencies in nine Indonesian metropolitan areas. The scope of study covers three time periods, namely 2000 to 2005, 2000 to 2010, and 2000 to 2014. Using a cross-section OLS approach, it was revealed that the effect of human capital concentration, measured by percentage of college graduates in 2000 (D-I, D-II, DIII, S1, and upwards), increases employment growth by 1.68%, 2.12%, and 2.35% by 2005, 2010, and 2014 respectively, indicating that the effect of human capital amplifies over time. The effect of human capital in cities and regencies within the same metropolitan area is also found to positively and significantly affects owncity employment growth in two of the three observed periods, indicating that the effect of human capital is not localized at a city or regency level. Other factors, such as the share of industrial sector GRDP is also found to affect employment growth in all observed periods, while other explanatory variables such as region and initial level of employment are found to affect employment growth in short-term observations.