Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bidang Metrologi Industri pada dalamya dibutuhkan pada tiap badan, instansi atau perusahaan yang memiliki peralalan-peralatan ukur misalnya meja datar dan autokollinator. Perawatan dan pemeliharaan terhadap aiai-alat ini dibutuhkan bagi tiap pengguna karena alat ini vital digunakan untuk kalibrasi suatu alat ukur kedataran. Meja datar adalah alat yang dapat digunakau untuk kalibrasi walter pas dan autokollinator adalah alt yang dapat digunakan untuk mengkalibrasi meja datar. Untuk mengkalibrasi meja datar maka dibuatkanlah sebuah garis lurus diatas permukaannya yang pembuatannya menggunakan metode Union Jack dengan luas area adalah mengikuti ukuran panjang : 880 mm, lebar : 715 mm dan diagonal 1 1155 mm. Posisi untuk garis panjang adalah 0 sarnpai 16, posisi untuk garis lebar adalah 0 sarnpai 13 dan posisi untuk garis diagonai adalah 0 sampai 21. Jarak antar posisi adalah sebesar jarak antara kaki depan reflektor sampai kaki belakang reflektor yaitu 55 mm. Pengambilan data dilakukan dari posisi 0 sampai posisi akhir dan juga sebaliknya dari posisi akhir sampai posisi 0. Berdasarkan perhitungan data analisa hasil perhitungan menunjukkan bahwa semakin meningkat atau menurunnya posisi pada suatu garis tertentu ternyata tidak terjadi suatu perubahan sudut sehingga ketinggian pada tiap posisi pun tidak mengalami perubahan. Hal ini dapat dikatakan bahwa kelurusan garis dan kedataran bidang yang dibentuk oleh posisi pada garis yang ada memberikan indikasi akan datarya meja datar yang telah diukur tersebut. Walaupun demikian tidak menutup kemungkin adanya kesalahan pada pengukuran ini."

"Masalah utama yang dikemukakan dalam penulisan tesis ini adalah :(1) Strategi yang harus dilakukan oleh instansi Metrologi Kandep Depperindag Kotamadya Batam agar status Saksi Metrologi non Operasional penuh dapat ditingkatkan menjadi Seksi Metrologi dengan operasional penuh, (2) Untuk melihat sejauh mana pemasukan negara dari instansi Metrologi Kandep Depperindag Kotamadya Batam berupa pendapatan negara bukan pajak, dan (3) Strategi yang harus diterapkan oleh instansi Metrologi Kandep Depperindag Kotamadya Batam untuk meningkatkan pelayanan konsumen kemetrologian pada masa-masa mendatang."

"Perubahan lingkungan organisasi abad dua puluh satu yang ditandai dengan karakteristik perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat. Perubahan lingkungan ini memerlukan suatu kajian tentang keberadaan organisasi Bidang Metrologi Medan dari bentuk organisasi tradisional menjadi organisasi pembelajar. Permasalahan yang dihadapi Bidang Metrologi Medan adalah rendahnya kemampuan organisasi dalam mengelola informasi, ilmu pengetahuan (knowledge), pendidikan dan pelayanan jasa. Sehingga transformasi organisasi perlu dilakukan. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi prioritas dalam mengubah pola organisasi pada Bidang Metrologi Medan menjadi organisasi pembelajar agar dapat meningkatkan pengelolaan informasi, knowledge, pendidikan dan pelayanan jasa Kemetrologian. Untuk melakukan transformasi organisasi menjadi organisasi pembelajar dilakukan penilaian melalui pendekatan AHP menurut faktor-faktor sistem organisasi seperti kepemimpinan, struktur, budaya organisasi, misi dan strategi, praktek manajemen, kebijakan dan prosedur, dan iklim kerja. Dari hasil penilaian terhadap terhadap kuesioner yang diterima berdasarkan pendekatan AHP, diperoleh bahwa Kepemimpinan merupakan prioritas yang pertama (48,33 %), diikuti dengan faktor lainnya seperti struktur (20,94 %), budaya organisasi (13,10 %), misi dan strategi (7,21 %), praktek manajemen (5,02 %), kebijakan dan prosedur (3,28 %), dan iklim kerja (2,12 %). Adapun aktor yang berperan dalam melakukan transformasi organisasi dari organisasi tradisional menjadi organisasi pembelajar prioritas pertama adalah Kepala Bidang (68,90 %) kemudian Kepala Seksi (22,16 %) dan Pegawai (8,94 %), dengan prioritas tujuan adalah pembelajaran (66,56 %), peningkatan pengelolaan informasi (24,71 %), peningkatan pendidikan dan pelayanan jasa (8,73 %). Sedangkan alternatif penyelesaian yang diprioritaskan adalah Disiplin Kelima (53,53 %), Total Quality Management (TQM) (37,93 %), dan Benchmarking (8,54 %). Transformasi organisasi Bidang Metrologi Medan bukan merupakan proses sekali jadi melainkan merupakan proses berkesinambungan, maka komitmen seluruh level didalam manajemen perlu dibangun."

"Perubahan Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan terhadap pembagian urusan Metrologi Legal Tera dan Tera Ulang, yang awalnya urusan provinsi menjadi urusan kabupaten/kota. Sejak Perubahan urusan ini  baru 202 Unit Metrologi Legal (UML) dari 514 kabupaten/kota di Indonesia. Beberapa daerah kabupaten/kota mengalami stagnansi pelayanan tera dan tera ulang karena berbagai hambatan dalam pembentukan Unit Metrologi Legal, kekurangan SDM Tera, sarana prasarana dan kesadaran kepala daerah dalam pembentukan Unit Metrologi Legal. Peran Metrologi Legal menjamin keadilan dalam perdagangan, khususnya di bidang penimbangan dan pengukuran, perlindungan konsumen, harmonisasi standar dan persyaratan teknis membentuk kondisi dan meningkatkan daya saing produk produk domestik di pasar internasional. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif di Provinsi Jawa Barat dengan tiga daerah Kabupaten Karawang, Kota Depok dan Kabupaten Purwakarta ini berusaha menganalisis bagaimana urusan metrologi legal sebelum dan sesudah Undang Undang No. 23 Tahun 2014, distribusi pembagian urusan metrologi legal yang tepat di Indonesia dan desain urusan metrologi legal yang ideal di Indonesia ke depannya. Analisis dilakukan dengan informasi dan data yang diperoleh di lapangan dengan didukung berbagai informasi yang diperoleh dari buku, publikasi, laporan dan pendapat pakar ahli metrologi legal dan otonomi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan urusan metrologi legal merupakan 'tugas pembatuan yang tidak disadari', sebelum Undang Undang No. 23 Tahun 2014 berpola tugas pembantuan yang tidak disadari sampai provinsi, sedangkan setelahnya tugas pembantuan tidak disadari sampai kabupaten/kota. Distribusi urusan metrologi legal saat ini tidak tepat, ada urusan-urusan yang tidak konsisten diserahkan/diemban oleh pusat. Selain itu urusan ini tidak tepat dilakukan di daerah karena metrologi legal berdampak nasional, berkaitan dengan standar yang harus seusai dengan standar nasional dan internasional dan perlindungan konsumen yang memang harus menjadi urusan pusat. Peran sawsta sangat dibutuhkan dalam pengukuran metrologi legal skala besar dengan standar yang ditetapkan oleh pusat. Distribusi pembagian urusan metrologi legal ideal ke depan dapat dilakukan dengan dua pilihan yaitu: Pilihan 1 membenahi tugas pembantuan yang tidak disadari, pilihan 2 diambil kembali oleh pusat dengan cara dekonsentrasi.

---

Amendment to Law No. 23 of 2014 concerning Local Government brought changes to the distribution of Legal Metrology Calibration and Re-calibration, which were initially provincial affairs into regency/municipality affairs. Since the change of this matter, there are only 202 Legal Metrology Unit from 514 regencies/municipalities in Indonesia. Some regencies/municipalities experienced stagnation of calibration and recalibration services due to various obstacles in the formation of Legal Metrology Legal, lack of  calibrasi human resources, infrastructure and awareness of regional heads in the formation of Legal Metrology Unit. The role of Legal Metrology guarantees fairness in trade, particularly in the areas of weighing and measuring, consumer protection, harmonization of standards and technical requirements to shape conditions and improve the competitiveness of domestic products in the international market. This research was conducted through a qualitative approach in West Java Province with three regions of Karawang Regency, Depok Municipality and Purwakarta Regency trying to analyze how legal metrology matters before and after Law No. 23 of 2014, the proper distribution of legal metrology functions in Indonesia and the ideal design of legal metrology in Indonesia in the future. The analysis is carried out with information and data obtained in the field supported by various information obtained from books, publications, reports and opinions of experts in legal metrology and regional autonomy. The results of the study showed that the implementation of legal metrology matters was 'unconscious co-administration', before Law No. 23 of 2014 has a pattern of co-administration tasks that are not realized up to the provinces, whereas after co-administration tasks are not realized up to the regencies/municipalities. The distribution of legal metrological affairs is currently inaccurate, there are functions that are not consistently assigned/ carried by the central government. In addition, this matter is not appropriate to be carried out in the regions because legal metrology has a national impact, related to standards that must be in line with national and international standards and consumer protection which must indeed be a central matter. Private involvement is needed in the implementation mass calibration legal metrology in the future with the standars set by central government.The distribution of ideal legal metrology distribution in the future can be done with two choices, namely: Option 1. fixes unconscious co-administration, option 2 is taken back by the center government by deconcentration."