Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Kelas pedagang menempati posisi terendah dalam kebijakan shinoukoushou yang ditetapkan oleh shogun pada zaman Edo. Kebijakan tersebut diadopsi dari ajaran konfusianisme yang berasal Tiongkok. Artikel ini menjelaskan bagaimana pedagang mengawali bisnis mereka dengan membuat sebuah rumah dagang. Rumah dagang tersebut kemudian berkembang, memiliki cabang toko bunke dan afiliasi toko bekke . Dalam rumah dagang terdapat perbedaan jabatan dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pegawai. Mobilitas vertikal pun berpengaruh terhadap jabatan yang ada dalam rumah dagang. Rumah dagang yang dijadikan contoh dalam artikel ini adalah rumah dagang Izumiya-Sumitomo. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian sejarah dan studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan teknik deskriptif analisis.

---

ABSTRACT<>br> Merchant in Edo period took the lowest position on shinoukoushou policy, a policy that was adopted from chinese rsquo s confucianism. This article explain how merchant on Edo period started a business by making a merchant house. Their merchant house had developed over time, by having a branch house bunke and affiliated house bekke . There were various positions and responsibilities for the employees in the merchant house. These positions sometimes changed, affected by vertical mobility. The example of merchant house in this article is Izumiya Sumitomo merchant house. This research was conducted with history research methods and literature studies. This is a qualitative research with descriptive analysis.

Abstrak :
Hadirnya Netflix sebagai Pelaku Usaha PMSE di Indonesia menjadi tantangan di bidang perpajakan. Sehingga perlu dilakukan perubahan dan/atau penambahan definisi subjek dan objek pajak di peraturan perpajakan yang ada dalam rangka memungut pajak dari Netflix. Terbitnya UU No. 2 Tahun 2020 di Indonesia menjadi babak baru dalam pemungutan pajak terhadap Netflix sebagai Pelaku Usaha Luar Negeri yang melakukan PMSE di Indonesia dan perlu dilakukan studi komparasi dengan negara yang sudah lebih dahulu berhasil memberlakukan ketentuan perpajakan terhadap Netflix yaitu Australia. Setelah perbandingan hukum yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa ketentuan perpajakan terhadap Netflix sebagai Pelaku Usaha dalam PMSE di Indonesia dengan Australia memiliki unsur-unsur yang serupa namun tidak sama sehingga dapat dikatakan ketentuan dalam UU No. 2 Tahun 2020 sudah cukup ideal sebagai dasar hukum pemungutan pajak terhadap Netflix sebagai Pelaku Usaha Luar Negeri dalam PMSE di Indonesia.

---

The presence of Netflix as a Foreign Business Entity in Indonesia is a challenge in the tax field. It is necessary to change and / or add to the definition of subjects and objects existing tax regulations in order to collect taxes from Netflix. The issuance of Law no. 2 of 2020 in Indonesia is a new chapter in Netflix tax collection as a Foreign Business Entity conducting Electronic Trades in Indonesia and it is necessary to conduct a comparative study with a country that has succeeded in imposing tax provisions on Netflix, namely Australia. After a legal comparison has been made, it can be said that the tax provisions on Netflix as a Foreign Business Entitiy in Indonesia and Australia have similar but not the same elements, so it can be said that the provisions in Law No. 2 of 2020 is quite ideal as a legal basis for tax collection on Netflix as a Foreign Business Ector in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini mencoba menganalisis sistem manajemen pangarnanan informasi pada Merchant Bank Permata, atas terjadinya peristiwa fraud banking melalui mesin elektronik darn capture di Merchant Bank Permata yang telah dilaporkan di Polda Metro Jaya pada 12 April 2010. Penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif, clengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, pengamatan, dan studi dokumen. Wawancara mendalam difokuskan terhadap sistem manajemen pengamanan pada proses akuisisi Merchant Bank Permata dan alur transaksi elektronik melalui mesin EDC di Merchant Bank Permata, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud Banking di Merchant Bank Permta, serta upaya untuk memperbaikinya. Sedangkan pengamatan di fokuskan terhadap cara melakukan transaksi elektronik dimulai dari transaski on-line, ojllfne, settlement dan payment. Selanjutnya studi doklmien difokuskan pada berkas perkarajraud banking yang dilaporkan di Polda Metro Jaya dan Standar operasional prosedur Sistem manajernen pengamanan informasi pada Merchant Bank Permata. Hasii penelitian membuktikan sistem manajemen pengamananan informasi di Merchant Bank Permata, tidak memilki sistem yang baik, karena pada proses akuisisi merchant infomnasi atau data tidak memenuhi aspek integritas, kerahasian, dan ketersediaan, begitu pula pada proses transaksi elektronik. Hal ini dipengaruhi faktor manusia, proses atau sistem, dan teknologi sistern manajemen pengamanan infomiasi. Adapun cara untuk memperbaikinya pada proses akuisisi merchant harus ada bagian atau unit yang menganalisa pemohon merchant dan pada proses transasksi elektronik menambah sistem untuk mengalisa vatiditas dimulai dari transaksi on-line, of-line, dan settlement, yaitu menambah sistem terminal transaction line.

---

Abstract
This thesis attempts to analyze information security management system on Bank Permata in regard with the case of fraud banking through electronic data capture machine at Bank Permata?s merchants which was reported to Jakarta Metropolitan Police on 12 April 2010. This research exercised a qualitative approach which data were collected through in-depth interview, observations and document study. The in- depth interview focussed on security management system during the acquisition of Bank Permata?s merchants and electronic transaction chart through electronic data capture machine at those merchants, factors affecting Iliad banking occurred as well as all the restoration efforts taken. Observations focussed on the procedure of electronic transaction, which started from on line transaction, off line settlement and payment. Meanwhile, document study focussed on dossiers of fraud banking cases reported to Jakarta Metropolitan Police and Standard Operational Procedure of information Security Management System on Bank Permata?s Merchants. This research finds that the information Security Management System was not well- established since information collected during the acquisition process and electronic transaction process were not qualified in the aspects of integrity, confidentiality and availability which was affected by Several factors such as the human involved, the system it self as well as information security management system technology. The researcher proposes, that in order to restore the system, t11ere should be a particular section dining the acquisition process to analyze merchant requestor?s validity whilst during the electronic transaction, a terminal encryptions line added to the system to analyze the validity of information both on-line transaction and off-line settlement as well as the payment.

Abstrak :
Kinerja bisnis merchant acquirer PT. XYZ masih belum mencapai posisi yang optimal. Dalam rangka meningkatkan kinerja bisnis, diperlukan informasi yang dapat tersedia dengan cepat saat dibutuhkan. Namun PT. XYZ masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan suatu informasi secara cepat dan mudah. Permasalahan ?Lamanya waktu untuk pembuatan suatu laporan? memiliki akar permasalahan pada tahapan masukan, proses, dan keluaran. Sebagai solusi dari permasalahan tersebut, diperlukan data warehouse yang dapat melakukan integrasi masukan dari berbagai data sumber, pemrosesan data secara otomatis, dan memberikan tampilan antarmuka pengguna yang mudah digunakan. Oleh karenanya, pertanyaan dari penelitian ini adalah ?Bagaimana rancangan dan implementasi data warehouse yang sesuai dengan kebutuhan informasi merchant acquirer PT. XYZ. Pengembangan data warehouse menggunakan metodologi yang dikembangkan oleh Ralph L. Kimball. Hasil akhir penelitian ini, adalah sebuah data warehouse yang dapat menjawab kebutuhan informasi merchant acquirer PT. XYZ.

Abstrak :
Marketplace merupakan salah satu jenis penyedia platform UGC yang memungkinkan para merchant untuk memiliki akun serta bebas mengunggah dan membagikan beragam konten informasi. Konten-konten tersebut secara etis dan legal dimiliki oleh merchant yang bersangkutan. Seiring berjalannya waktu, marak ditemukan beberapa oknum merchant yang mengunggah dan menampilkan beragam konten penjualan barang bermuatan pornografi pada marketplace untuk menarik perhatian konsumen dan mencari keuntungan semata. Ketegasan dan keaktifan marketplace sangat diperlukan dalam menerapkan kebijakan notice kepada para merchant serta melakukan take down atas konten penjualan barang bermuatan pornografi tersebut. Penelitian skripsi ini akan membahas mengenai analisis pertanggungjawaban marketplace sebagai platform UGC terhadap konten penjualan barang bermuatan pornografi melalui tindakan notice and take down di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan memahami norma dan sifat sumber hukum tertulis melalui analisis yang komprehensif terhadap suatu konsep hukum serta harmonisasi pelaksanaannya dalam peraturan perundang-undangan. Hasil analisis yang didapatkan adalah peraturan perundang-undangan dan kebijakan di marketplace secara tegas melarang setiap merchant untuk mengunggah dan/atau menampilkan konten-konten penjualan barang bermuatan pornografi karena merupakan konten ilegal. Oleh karena itu, marketplace wajib memastikan bahwa platformnya tidak memuat dan memfasilitasi penyebarluasan konten ilegal dengan menerapkan kebijakan notice and take down, demi terselenggaranya kegiatan e-commerce yang aman, andal, dan bertanggung jawab. ......Marketplace is a type of UGC platform provider that allows merchants to have accounts and freely upload and share various information content. These contents are ethically and legally owned by the merchant concerned. Over time, it is common to find several merchants who upload and display a variety of pornographic content selling goods on the marketplace to attract consumers' attention and seek only profit. Firmness and activeness of the marketplace are very much needed in implementing notice policies to merchants and taking down the sale of pornographic content. This thesis research will discuss the accountability analysis of the marketplace as a UGC platform for the sale of pornographic goods through notice and take down actions in Indonesia. The research method used is juridicial-normative by understanding the norms and nature of written legal sources through a comprehensive analysis of a legal concept and harmonization of its implementation in statutory regulations. The results of the analysis obtained are that the laws and regulations and policies in the marketplace expressly prohibit every merchant from uploading and/or displaying content selling pornographic goods because it is illegal content. Therefore, the marketplace must ensure that its platform does not contain and facilitate the dissemination of illegal content by implementing a notice and take down policy, in order to implement safe, reliable, and responsible e-commerce activities.

Abstrak :
Kartu kredit merupakan transaksi modern dalam bidang ekonomi yang tidak menggunakan uang tunai. Sejalan dengan meningkatnya jumlah kartu kredit yang diterbitkan oleh bank dan meningkatnya jumlah transaksi serta beragamnya pola transaksi yang didukung perkembangan teknologi yang pesat, penyalahgunaan fungsi kartu kredit bukan sebagai alat pembayaran pun semakin meningkat. Transaksi penarikan/gesek tunai pada merchant (Merchant Cash Withdrawal Transaction) atau yang lebih dikenal dengan istilah "penarikan/gesek tunai" merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan terhadap fungsi kartu kredit. Praktik transaksi penarikan/gesek tunai di merchant merupakan kegiatan yang dilarang oleh Bank Indonesia, karena memberikan dampak buruk kepada pemegang kartu (cardholder), penerbit (Issuer), pengelola (acquirer) serta memberikan efek buruk kepada kinerja perbankan dan perekonomian Indonesia. Saat ini Bank Indonesia hanya memberikan penekanan dan sanksi kepada Acquirer agar melakukan pengawasan secara ketat terhadap praktik tersebut. Namun praktik ini masih akan terus tumbuh selama ada demand dari pemegang kartu (cardholder) dan supply dari merchant, karena masih belum ada peraturan perundang-undangan yang jelas untuk mengatur mengenai sanksi yang tegas kepada pemegang kartu (cardholder) dan merchant yang memang dengan sengaja melakukan praktik penarikan/gesek tunai ini, yang memberikan kepastian hukum bagi Acquirer dan Issuer. ......Using credit cards are modern transactions instead of cash. In line with the increasing number of credit cards issued by banks, the increasing number of transactions and the variety of transaction patterns supported by rapid technological developments, the misuse of credit card functions has also increased. Cash Withdrawal Transaction at merchants or better known as "Gesek Tunai" is kind of misuse of credit card functions. The practice of cash withdrawal at merchants is an activity that is prohibited by Bank Indonesia, because it has a negative impact on Cardholders, Issuers, Acquirers and has a detrimental effect on the performance of the banking sector and also impact the economy of Indonesia. Bank Indonesia only emphasis and give sanctions on the Acquirer in order to strictly supervise the practice. However, this practice will continue to grow as long as there are demands from cardholders and supply from merchants. Inadequate laws and regulations to regulate strict sanctions on cardholders and merchants who are intentionally practice cash withdrawal transcation, which provides legal certainty for Acquirers and Issuers.