Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mekanisme koordinasi dan aspek lingkungan terhadap organizational ambidexterity di Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan (PPISHP) Provinsi DKI Jakarta. PPISHP adalah organisasi sektor publik yang bergerak dibidang perikanan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, GLM multivariat dan regresi. Organizational ambidexterity memiliki dimensi inovasi eksplorasi dan inovasi eksploitasi. Mekanisme koordinasi memiliki dimensi desentralisasi, formalisasi dan keterhubungan. Aspek lingkungan berdimensi dinamika lingkungan dan tingkat persaingan.Hasil penelitian terhadap 107 responden menunjukkan tingkat organizational ambidexterity di Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan dikategorikan sedang. Dimensi desentralisasi dan formalisasi berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap organizational ambidexterity dan dimesi-dimensinya, dinamika lingkungan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap organizational ambidexterity dan dimensi inovasi eksploitasi. sedangkan keterhubungan dan tingkat persaingan tidak mempengaruhi organizational ambidexterity beserta dimensinya.

---

ABSTRACT

This thesis aims to determine the effect of coordination mechanisms and environmental aspects to the organizational ambidexterity at the Center for Production, Inspection and Certification of Fishery Products (CPICF) DKI Jakarta Province. CPICF is a public sector organization in the field of fisheries. Data analysis methods used are descriptive analysis, GLM multivariate and regression Organizational ambidexterity has dimensions of exploration and exploitation innovation. Coordination mechanism has dimensions of decentralization, formalization and connectedness. Environmental aspect has dimensions of environmental dynamics and environmental competitiveness.

Research findings on 107 respondents indicated the level of organizational ambidexterity at the Center for Production, Inspection and Certification of Fishery Products categorized as moderate. Dimensions of decentralization and formalization significantly and positive impact to the organizational ambidexterity and its dimensions, environmental dynamics significantly influence and positive impact to the organizational ambidexterity and its exploitation innovation dimension. Whereas connectedness and the environmental competitiveness do not affect organizational ambidexterity and its dimensions."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan koordinasi pemerintah pusat yang difokuskan pada Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker), Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu), dan  Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor informal. Indonesia menjadi salah satu negara pengirim pekerja migran dengan jumlah tertinggi di Asia Tenggara, namun hingga saat ini masalah pelanggaran hak PMI masih tinggi. Keterlibatan negara melalui kementerian dan badan menjadi salah satu hal penting yang dapat dilihat dari bagaimana setiap instansi berkoordinasi dalam isu pelindungan PMI. Permasalahan pelindungan PMI turut dipengaruhi oleh tata kelola yang dipengaruhi oleh pelaksanaan koordinasi antar kementerian dan badan yang terlibat. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori koordinasi antar organisasi sektor publik dengan mekanisme koordinasi jejaring yang dikemukakan oleh Bouckaert, Peters, dan Verhoest (2010). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan, ditinjau dari koordinasi mekanisme jejaring, pelaksanaan koordinasi belum sepenuhnya berjalan optimal. Koordinasi dilakukan melalui rapat koordinasi, surat menyurat, serta komunikasi melalui telepon atau aplikasi telekomunikasi. Sudah terdapat pertukaran data dan informasi antar kementerian dan badan, namun rapat koordinasi belum dilaksanakan secara rutin dalam kurun waktu tertentu. Hingga saat ini belum tersedia mekanisme yang mengatur secara teknis dan menjadi pedoman pelaksanaan koordinasi. Hal tersebut berpengaruh terhadap sejumlah kendala dalam pelaksanaan koordinasi dalam upaya pelindungan PMI sektor informal.

---

This study aims to examine the implementation of central government coordination focused on the Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker), Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu), and Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) to protect Indonesian Migrant Workers (PMI) in the informal sector. Indonesia is one of the countries with the highest number of migrant workers in Southeast Asia, however the problem of violations of PMI rights is still high. The involvement of the state through ministries and agencies is one of the important things that can be seen from how each government organizations coordinates the issue of protecting PMI. The problem of protecting PMI is also influenced by the implementation of coordination between the ministries and agencies. The theoretical framework used in this study is the theory of coordination between public sector organizations with a network coordination mechanism proposed by Bouckaert, Peters, and Verhoest (2010). This study uses post-positivist research approach with qualitative data collection techniques. The results of the study show that, in terms of the coordination of the network mechanism, the implementation of coordination has not been fully running optimally. Coordination is carried out through coordination meetings, correspondence, and communication via telephone or telecommunications applications. There has been an exchange of data and information between ministries and agencies, but coordination meetings have not been held routinely within a certain period of time. Until now, there is no mechanism that technically regulates and serves as a guideline for the implementation of coordination. This affects a number of obstacles in the implementation of coordination in efforts to protect PMI in the informal sector. "

"Kompleksitas pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan membutuhkan koordinasi di antara lembaga pemerintah. Keterlibatan berbagai aktor penyelenggara menyebabkan masih beragamnya pemahaman oleh seluruh lembaga pemerintah, sehingga berdampak rendahnya kontribusi dari lembaga lain serta penyampaian tujuan program yang berbeda-beda. Koordinasi yang ada pun masih menunjukkan perbedaan interpretasi pada substansi program, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, salah satunya bagi pekerja di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis koordinasi yang dilakukan antarlembaga pemerintah pada program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PPU dan PBPU di Provinsi DKI Jakarta. Dalam penelitian ini, skripsi ini menggunakan pendekatan post-positivist. Data yang digunakan bersumber dari hasil wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi belum berjalan secara optimal ditandai dengan solidaritas kerja masih di jajaran pimpinan saja, sosialisasi dan diseminasi kepada Kementerian/Lembaga/Badan (K/L/B) belum disertai dengan kesadaran mencapai optimalisasi program, pedoman pelaksanaan yang belum dipahami oleh seluruh K/L/B, dan masih melekatnya konflik kepentingan di antara lintas organisasi. Sebaliknya, keberhasilan ditandai dengan adanya pengadaan Perjanjian Kerja Sama (PKS), tujuan berkoordinasi yang dirancang secara bersama dengan berkomitmen untuk mencapai sistem jaminan secara nasional, membangun analisis permasalahan umum secara mendalam, pemerintah bertindak atas keputusan bersama, dan seluruh sumber daya berfokus pada kerja sama dan kepercayaan di antara instansi. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi antarlembaga pemerintah pada program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PPU dan PBPU di Provinsi DKI Jakarta belum berjalan secara optimal sebab masih ditemukan berbagai permasalahan pada pengimplementasiannya. Oleh karena itu, rekomendasi yang dapat diberikan berupa meningkatkan kolaborasi dan solidaritas sebagai wujud menciptakan keharmonisan antarlembaga.

---

The complexity of the implementation of the employment social security program requires coordination among government agencies. The involvement of numerous implementing actors causes various understandings by all government institutions, resulting in low contributions from other institutions and different ways of delivering program objectives. The existing coordination still shows different interpretations of the substance of the program, both at the central and local government levels, one of which is for workers in the DKI Jakarta Province. The purpose of this study is to analyze the coordination between government agencies in the employment social security program for PPU and PBPU in DKI Jakarta Province. This study uses a post-positivist approach. The data used are sourced from in-depth interviews and literature or document study. Based on the results of the research, the coordination is has not been implemented optimally, the obstacle factors faced when coordinating between these networks are marked by the working solidarity that is still at the leadership level, socialization and dissemination to all Ministry/Institution/Agency (K/L/B) has not been accompanied by the awareness of achieving program optimization, implementation guidelines that have not been understood by all ministry or agency as a whole, and the inherent conflicts of interest between cross-organizations. On the other hand, the success of the coordination marked by the implementation of Cooperation Agreement, the goal of coordination designed together with a commitment to achieve a national social security system, developing an in-depth analysis of common problems, the government acts on joint decisions, and all resources focus on the achievement of cooperation and trust between agencies. The conclusion of this study shows that the coordination between government agencies in the social security program for PPU and PBPU in DKI Jakarta Province has not been implemented optimally due to various problems that are still found during the implementation. Therefore, the recommendations that can be given are to increase collaboration and solidarity as a form of creating harmony between institutions."