Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artikel ini menganalisa penggambaran dari tiga etnis melalui karakter-karakter utama pada drama medis House, M. D. yaitu Dr. Gregory House, Dr. Robert Chase, Dr. Eric Foreman dan Dr. Chi Park. Sebagaimana drama medis tidak hanya memaparkan dunia medis kepada penonton, namun juga membentuk persepsi publik mengenai bagaimana para praktisi kesehatan dan sistem pelayanan kesehatan bekerja, artikel ini berupaya untuk menunjukkan bagaimana diskriminasi-diskriminasi rasial muncul pada otoritas dan keahlian biomedis para praktisi kesehatan. Melalui analisis tekstual, artikel ini berargumen bahwa drama ini tidak hanya mendekonstruksi dan memperkuat citra stereotipikal dari orang-orang Afrika-Amerika dan Asia, namun juga merepresentasikan supremasi kulit putih di Amerika Serikat.

---

This article analyses the portrayals of three different ethnicities through the leading characters, which are Dr. Gregory House, Dr. Robert Chase, Dr. Eric Foreman and Dr. Chi Park, in the medical drama House, M.D. As medical drama not only exposes the world of medicine to the audiences but also shapes public perceptions about how the physicians and health care system work, this article attempts to show how racial discriminations occur among the physicians? biomedical authority and expertise. Through textual analysis, this article argues that the show not only deconstructs and reinforces the widely-accepted, stereotypical images of African-Americans and Asians but also represents white supremacy in the United States."

"Skripsi ini membahas pengaturan tindakan medis pelepasan ventilator dalam segi hukum perikatan yakni unsur kecakapan dalam persetujuan tindakan medis yang dilakukan keluarga terdekat pasien yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan peraturan kesehatan terkait lainnya, pandangan etika profesi kedokteran dan pelaksanaan etika "Do No Harm" pada tindakan medis pelepasan ventilator, serta kewenangan keluarga terdekat pasien tidak sadar dalam persetujuan tindakan medis pelepasan ventilator. Metodologi yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah yuridis-normatif, dengan sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini bahwa (1) persetujuan tindakan medis pelepasan ventilator antara dokter dan keluarga terdekat harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, (2) bahwa terdapat perluasan definisi kaidah moral "Do Not Harm" yang dikaitkan dengan standar operasional prosedur pada tindakan medis pelepasan ventilator, (3) bahwa masih terdapat ketidakjelasan definisi keluarga terdekat dalam Pasal 1 angka (2) Permenkes No. 280/MENKES/PER/III/2008 tetang persetujuan tindakan kedokteran yang berdampak kemungkinan terjadinya konflik kewenangan pengambilan keputusan. Sehingga, penulis merasa perlu adanya pengaturan batas waktu dalam pengambilan keputusan pada persetujuan tindakan medis terutama untuk pelepasan alat medis pasien yang dilakukan oleh keluarga terdekat agar tidak terjadinya perselisihan paham kewenangan dalam pengambilan keputusan persetujuan tindakan medis di kemudian hari.

---

This thesis will discuss regulation on medical ventilator discharging action seen in terms of obligation law such as elements of proficiency in medical action approval fromthe nearest family of patient which arranged in civil code and the other regulation related to health, view of medical ethic profession and implementation of "Do No Harm" principle in medical ventilator discharging action, and the nearest family unconscious patient's competence for approval medical ventilator discharging action. This study used juridical-normative method which source by librarianresearch.

The result of this study are, (1) approval for medical ventilator discharging action between doctor and patient must be fulfill the condition of obligation on article number 1320 by civil code, (2) there is an extension definition from “do no harm” principle for medical ventilator discharging action, then, (3) the definition in the article number 1 numeral (2) of Indonesia's Health Ministry Act No. 280/MENKES/PER/III/2008 about Approval Medical Action not clear which can make a conflict about the competence of understanding in the medical approval. So, the writer think that need for time limit for the medical approval by the nearest family's patient in order to relieve the conflict of understanding in the future on medical action approval."