Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Lembaga kenotariatan telah lama dikenal di negara Indonesia, jauh sebelum Indonesia merdeka atau pada masa pemerintahan kolonial Belanda notaris telah melaksanakan tugasnya. Keberadaan notaris pada awalnya di Indonesia merupakan kebutuhan bagi bangsa Eropa maupun yang dipersamakan dengannya dalam upaya untuk menciptakan akta otentik khususnya di bidang perdagangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normative dengan melengkapi data, maka dilakukan penelitian yuridis, normatif yaitu dengan cara melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Notaris sebagai pejabat umum harus senantiasa menyadari bahwa penguasa mengangkat dirinya bukan untuk kepentingannya sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, undang undang memberikan kepada Notaris suatu kepercayaan yang besar dan sejalan dengan itu, Notaris harus pula menyadari bahwa setiap pemberian kepercayaan kepada seseorang meletakkan tanggung jawab di atas bahunya, baik berdasarkan hukum, moral maupun etika. Seorang Notaris di dalam menjalankan tugas jabatannya, meskipun telah memiliki keterampilan profesi di bidang hukum, akan tetapi tidak dilandasi dengan tanggung jawab dan moral yang tinggi serta tanpa adanya penghayatan terhadap keluhuran dari martabat dan tugas jabatannya, sebagaimana yang dituntut oleh hukum dan kepentingan masyarakat,maka Notaris yang tidak bertanggung jawab dan tidak menjunjung tinggi hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya adalah berbahaya, tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi masyarakat yang dilayaninya. ......Notary Institution has long been known in the country of Indonesia, well before Indonesia's independence or during the Dutch colonial has been carrying out notary duty. The presence of the notary at first in Indonesia is a necessity for Europeans as well as those equivalent in an attempt to create an authentic deed, especially in the trade sector. The research method used is normative research methods to complete the data, then conducted juridical research, normative by doing library research to obtain secondary data. As a notary public officials should always be aware that the government appointed not for notary?s own benefit, but also for the benefit of society. Therefore, the Law provides a great trustworthy notary, so that there are provisions of the trust to the person place the responsibility on his shoulders, both based on legal ethics, and morals in performing his respective duties, despite in having skills in the legal profession, and notary based on responsibility and high moral standing and without any appreciation of prestigious and dignity, as required by law and public interest. Notary which is not responsible for and does not uphold the law and the dignity and prestigious of a dangerous position, not only for individuals but also for the public that they served. Of the house of representatives, The Misscounduct of the Notary Code of Ethics Covering No Prestigious and a Good Title as a Notary Public ( study case central assembly examiners of notary No: UM.MPPN02.11-12 Date 4th Of February 2010).

Abstrak :
Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru secara formal untuk pengakuan sebagai tenaga profesional. Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan pendidikan anak usia dini,pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.....

Abstrak :
ABSTRACT
Tujuan Komisi Etika adalag mengevaluasi proposal, penelitian, dan publikasi agar memenuhi standar etis. Komisi Etika menerbitkan pernyataan laik etik untuk proposal, penelitian, dan publikasi yang bebas dari penyimpangan jika kegiatan kegiatan tersebut tidak merusak harkat martabat manusia dan makluk hidup pada umumnya. Etika seringkali dikaitkan dengan ranah penelitian sebagai sebuah disiplin yang secara sistematik menguji apakah baik atau buruk jika sebuah penelitian dilakukan. Sebaliknya moralitas seringkali dihubungkan dengan cara sebuah kelompok biasanya bertindak dalam kehidupan sehari hari. Dalam hubungan itu, apa yang diklaim oleh sebuah kelompok sesuai moralitas bermoral harus diuji kehandalannya menurut standar rasionalitas dan keadilan yang umumnya diterima oleh semua pihak.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang keberlakuan alasan keamanan nasional sebagai pengecualian asas non-refoulement yang dikenal sebagai kerangka perlindungan terhadap warga negara asing di suatu negara. Pertanyaan dasar yang menjadi pusat penelitian skripsi ini adalah dapat tidaknya alasan keamanan nasional diberlakukan sebagai pengecualian terhadap asas non-refoulement setelah terjadinya perkembangan terhadap pengaplikasian asas itu sendiri. Dalam satu sisi, kedaulatan setiap negara dalam hubungan internasional harus dihormati. Hal ini termasuk menyangkut permasalahan tindakan-tindakan yang dilakukan negara untuk menjaga keamanan nasional mereka. Di sisi lain, pertumbuhan rezim perlindungan yang ditawarkan oleh asas non-refoulement telah berkembang sedemikian rupa sehingga menjadi metode pemenuhan dan perlindungan HAM yang dikenal di berbagai kerangka hukum HAM internasional maupun regional sebagai norma yang tidak dapat diderogasi. Hal ini mengakibatkan nonrefoulement sering diaplikasikan sebagai norma yang tidak dapat dikecualikan bahkan didiskusikan untuk meraih status norma jus cogens, norma tertinggi dalam hirarki hukum internasional. Pada kondisi tersebut, negara-negara dihadapkan kepada tantangan dalam menggunakan alasan keamanan nasional untuk mengenyampingkan kewajiban non-refoulement dalam rangka menerapkan kebijakan domestik dalam memerangi terorisme. Dengan demikian skripsi ini membahas pertemuan atau persinggungan antara dua kepentingan yaitu kepentingan untuk menjunjung dan melindungi HAM dan kepentingan keamanan nasional. ...... This study explains about the application of national security exception to the principle of non-refoulement that is recognized as a protection framework for aliens in foreign countries. The fundamental question of this study is whether the national security exception can be applied considering the current development of non-refoulement application itself. On one hand, state’s sovereignty is honored in international relation. This includes state’s discretion to take measures to safeguard their national security. On the other hand, the growth of protection regime offered by non-refoulement principle has developed so as to be a method in fulfilling and protecting human rights which is recognized under numerous international and regional human rights instruments as a norm that is nonderogable. This has caused non-refoulement to be applied without exceptions even being discussed as attaining the status of jus cogens, the highest norm in the hierarchy of international law. In this condition, states are challenged to invoke national security to set aside their non-refoulement obligation in enforcing their national policy to combat terrorism. Hence, this study discusses about the clash between two interest namely the upholding and protection of human rights and national security.

Abstrak :
Tarekat Syattariyyah merupakan tarekat yang banyak dikenal dan berkembang di Nusantara sekitar abad ke-17. Salah satu ajaran penting yang dibawa oleh tarekat ini adalah martabat tujuh. Ajaran ini sangat populer sehingga mampu memengaruhi pemikiran para sufi di Nusantara. Martabat tujuh merupakan tingkatan yang membahas cara Tuhan menciptakan alam semesta, mulai dari hal yang abstrak menjadi hal yang nyata dalam bentuk manusia yang sempurna (insan kamil). Dengan menggunakan metode edisi kritik naskah tunggal dan metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini membahas konsep martabat tujuh yang terdapat pada naskah Martabat Tujuh koleksi La Ode Zaenu. Hasil penemuan menunjukkan bahwa ajaran martabat tujuh di dalam naskah tidak jauh berbeda dengan penelitian terdahulu dan teori yang dijadikan acuan penelitian. Namun, peneliti menemukan perbedaan mencolok antara naskah yang diteliti dengan naskah yang relevan, yaitu silsilah tarekat di dalam naskah. Penelitian menunjukkan bahwa dari keempat naskah yang dibandingkan, ada tiga naskah yang tidak menyebut silsilah tarekat secara lengkap dan ada satu naskah yang menyebutkannya dengan lengkap. ......The sufi order of Syattariyyah became widely known and developed in the Archipelago around the 17th century. One of the order’s important teachings is the seven grades of being that was highly famous and influential among the sufis in the Archipelago. This teaching discusses how God (Allah) created the universe, starting from the abstract form to a real being in the form of a perfect human being (insan kamil). By applying the philological method of critical edition, this descriptive qualitative research attempts to examine the concept of seven grades of being as discussed in the manuscript Seven Grades of Being in La Ode Zaenu’s collection. The findings show that the teachings in the manuscript are not much different from previous research and the theory used as the reference. However, there is one striking difference between the examined and the referenced manuscripts regarding the discussion of genealogy of the sufi orders. It is shown that among the four manuscripts in comparison, three of them do not mention the complete genealogy of the sufi orders, while the remaining one does mention it in full.

Abstrak :
Disertasi ini meneliti teks A-Mawahib al-Mustarsalah 'ala at-Tuhfah al-Mursalah. Ia merupakan komentar dari At-Tuhfah al-Mursalah ila Ruh an-Nabi karya Muhammad b. Fadlillah al-Burhanfuri. Empat pertanyaan penelitian yang diajukan: siapa pengarang teks AlMawahib al-Mustarsalah, bagaimana meneliti empat naskah yang diperoleh, apa isi teks, dan bagaimana kaitan isi teks dengan pemikiran tokoh sufi di dunia Islam dan di Nusantara. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan suntingan teks, terjemah, dan telaah syarh wahdat al-wujud yang terkandung di dalam teks. Penelitian ini merupakan penelitian filologi dengan menggunakan beberapa metode dan pendekatan seperti kodikologi, teori resepsi, pendekatan tematik dan historis, serta teori-teori dalam dunia tasawuf. Penelitian ini berhasil menjelaskan siapa pengarang teks yaitu Ibrahim b. Abi Bakr asy-Syami al-Azhari al-Asyi asy-Syafi'i, atau singkatnya Ibrahim al-Asyi, juga berhasil menerangkan bagaimana menyajikan suntingan teks, mengungkap isi teks yang umumnya terkait dengan ajaran wahdat al-wujud, serta menjelaskan kaitan isi teks dengan pemikiran sufi di dunia Islam seperti Ibnu 'Arabi, Ibnu al-Farid, Al-Kasyani, Al-Burhanfuri, Al-Junaid dan Al-Qusyairi, serta sufi di Nusantara yaitu Syams adDin as-Sumatra'i. ...... This dissertation researches the text of A-Mawalib al-Mustarsalah 'ala at-Tuhfah al-Mursalah. Tt was a commentary of a well-known treatise of Sufism namely AvTuhfah al-Mursalah ila Ruh an-Nabi written by Muhammad b. Fadlillah alBurhanfuri. Four research questions were proposed: who was the author of the text, how to research four available manuscripts, what are the contents of the text, and how is the relation of the text content to the Sufi's thoughts in Islamic worlds and Nusantara at that time. The objectives of the research are to present text edition, translation and study of wahdat al-wujud's commentary. This is a philological research by using some methods and approaches such as codicology, reception theory, thematical and historical approaches, and theories in Sufism. This research successfully explains who is the author, namely Ibrahim b. Abi Bakr asy-Syami alAzhari al-Asyi asy-Syafi'i, or in short, Ibrahim al-Asyi; how to present text edition; how to describe the contents of the text that generally deal with the teaching of wahdat al-wujud or wnity of Being, and how to explain the relation of the text to Sufi's thoughts in Islamic worlds such as Ibnu 'Arabi, Ibnu al-Farid, Al-Kasyani, Al-Burhanfuri, Al-Junaid and Al-Qusyairi, and to Sufi's thought in Nusantara namely Syams ad-Din as-Sumatra'i.