Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perkembangan teknologi yang semakin pesat memberikan pengaruh besar terhadap sistem pembayaran di Indonesia khususnya pada High Value/Wholesale Payment System (HVPS) untuk menjadi konsep yang nyaman, cepat dan efisien. Secara keseluruhan pada pelaksanannya telah berjalan dengan baik, namun tidak menutupi maraknya pemberitaan tentang tingginya tindakan fraud di perbankan. Rumusan masalah dalam skripsi ini ialah bagaimana pengaturan sistem anti fraud bagi bank di Indonesia dalam HVPS berdasarkan standar CPMI dan bagaimana penerapan manajemen risiko anti fraud dalam HVPS oleh Bank X dalam rangka perlindungan nasabah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif yakni penelitian hukum normatif dengan mengkaji strategi dan manjemen risiko anti fraud bank X di khususkan dalam transaksi HVPS dihadapkan dengan standar CPMI. Simpulan yang didapat atas penilitian skripsi ini adalah pengaturan manajemen risiko fraud pada HVPS sudah dilaksanakan sesuai standar CPMI mengdaposi 4 pilar utama namun belum terdapat peraturan khusus mengenai fraud pada HVPS tetapi secara umum telah diatur pada Undang-Undang (UU) Bank Indonesia, UU Perbankan beserta ketentuan pelaksanaanya. Penerapan manajemen risiko anti fraud HVPS dan perlindungan nasabah pada Bank X sudah dilaksanakan dengan cukup baik namun pada tahap pelaporan bank seharusnya merujuk pada Bank Indonesia selaku pengawas dan penyelenggara sistem pembayaran. Saran yang dapat diberikan adalah Bank Indonesia perlu memastikan penerapan pengaturan pelaporan dugan fraud melalui pedoman pada titik penyebab terjadinya fraud BI-RTGS dan Bank X selaku peserta perlu melakukan penyesuaian tindakan pelaporan pada SOP fraud HVPS dengan regulasi. ......Technological developments have had a major impact on the payment system in Indonesia, especially the High Value/Wholesale Payment System (HVPS) to become a convenient, fast and efficient concept. Overall, the implementation has been going well, but it does not cover up the widespread news about the high level of fraud in banking. The formulation of the problem in this thesis is how to regulate the anti-fraud system for banks in Indonesia in HVPS based on the CPMI standard and how to apply anti-fraud risk management in HVPS by Bank X in the context of customer protection. The research method used is juridical-normative, namely examining and analyzing positive legal provisions and other library materials. The conclusion obtained from the research of this thesis is that the fraud risk management arrangement in HVPS has been implemented according to the CPMI standard adopting 4 main pillars but there are no specific regulations regarding fraud in HVPS but in general it has been regulated in the Bank Indonesia Law, Banking Law and terms of implementation. The implementation of HVPS antifraud risk management and customer protection at Bank X has been implemented quite well but at the reporting stage the bank should refer to Bank Indonesia as the supervisor and operator of the payment system. Suggestions that can be given are that Bank Indonesia needs to ensure the implementation of reporting arrangements for suspected fraud through guidelines on the point causing the BI-RTGS fraud and Bank X as a participant needs to make adjustments to reporting actions in the HVPS fraud SOP with regulations.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi atas persepsi tingkat kematangan manajemen risiko fraud pada fungsi pengawasan kepatuhan wajib pajak pada Instansi ABC sebuah instansi administrasi perpajakan di Indonesia. Fungsi pengawasan kepatuhan Wajib Pajak yang diteliti berada pada tingkat kantor pusat yang dijalankan oleh unit VW dan unit XYZ. Penelitian ini menggunakan Enterprise Anti-Fraud Maturity Assessment Model© untuk menghasilkan gambaran yang jelas mengenai kondisi dan tingkat kematangan manajemen risiko fraud, serta kesenjangan yang ada antara implementasi dengan kondisi ideal berdasarkan prinsip-prinsip COSO Fraud Risk Management (FRM). Penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko dan penanganan risiko fraud, dan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan literatur, peraturan, kebijakan, dan dokumen-dokumen terkait. Hasil penilaian tingkat kematangan manajemen risiko fraud pada fungsi pengawasan kepatuhan Wajib Pajak tersebut masih berada pada level 2 (Initial). Hasil tersebut menunjukkan bahwa masih banyak ruang perbaikan yang dapat dilakukan untuk mencapai target tingkat kematangan yang ideal. Instansi ABC, khususnya Unit VW dan Unit XYZ harus segera mengintegrasikan fraud risk management dengan program anti-fraud yang sudah ada dan memperkuat peran unit-unit yang terlibat sesuai dengan prinsip-prinsip COSO FRM. Penelitian ini melakukan penilaian tingkat kematangan menggunakan subjektifitas peneliti berdasarkan COSO FRM, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan dengan instrumen penelitian dan pendekatan lain yang lebih objektif. ......This study aims to evaluate the maturity level perception of fraud risk management in the taxpayer compliance supervision function at ABC Agency, a tax administration agency in Indonesia. The taxpayer compliance supervision function studied is at the head office level, which is carried out by the VW and XYZ units. This research uses the Enterprise Anti-Fraud Maturity Assessment Model© to produce a clear picture of the condition and maturity level of fraud risk management and the gaps between implementation and ideal conditions based on COSO Fraud Risk Management (FRM) principles. This descriptive qualitative research uses a case study approach by collecting data through interviews with parties involved in risk management and fraud risk handling, and analyzing documents related to literature, regulations, policies, and related documents. The results of the assessment of the maturity level of fraud risk management in the taxpayer compliance supervision function at the head office level are still at level 2 (Initial). These results indicate that there is still a lot of room for improvement that can be done to achieve the ideal maturity level target. This agency, especially the VW and the XYZ units, must immediately integrate fraud risk management with the existing anti-fraud program and strengthen the role of the units involved in accordance with the principles of COSO FRM. This study assesses the level of maturity using the subjectivity of researchers based on the COSO FRM, so further research is expected to develop with other research instruments and approaches that are more objective.

Abstrak :
Besarnya alokasi dana dan tingginya intensitas kegiatan pengadaan serta kurangnya perhatian terhadap risiko kecurangan yang disebabkan oleh hubungan pihak eksternal memaksa perusahaan untuk mempertimbangkan langkah-langkah pencegahan dan pengelolaan risiko. Due diligence merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menelusuri pihak eksternal seperti pemasok atau vendor. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mencoba mendeskripsikan peran due diligence dalam mencegah atau mengurangi risiko kecurangan dalam kegiatan pengadaan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tiga informan dari PT. NI sebagai penyedia dan perusahaan SP sebagai klien yang menggunakannya. Menggunakan penipuan diamond theory oleh Wolfe dan Hermanson (2004), penelitian menunjukkan bahwa due diligence tracking dapat membantu memprediksi motif dan rasionalisasi pelaku, baik yang berbentuk badan usaha maupun individu, serta menekan unsur kapabilitas. untuk dapat berkembang. Secara keseluruhan, adanya due diligence juga turut memperkuat kelemahan sistem pengendalian perusahaan yang merupakan penjabaran dari unsur peluang. Tiga dari 25 teknik pencegahan kejahatan situasional oleh Cornish dan Clarke (2003), yaitu kontrol akses ke fasilitas, perluasan perwalian, dan pengawasan formal juga membantu menjelaskan bagaimana uji tuntas bersama dengan budaya risiko perusahaan SP membantu meningkatkan efek pencegahan uji tuntas.
The large allocation of funds and the high intensity of procurement activities as well as the lack of attention to the risk of fraud caused by external party relationships force companies to consider risk prevention and management measures. Due diligence is one of the efforts made to trace external parties such as suppliers or vendors. Through a qualitative approach, this study attempts to describe the role of due diligence in preventing or reducing the risk of fraud in procurement activities. Primary data were obtained through interviews with three informants from PT. NI as a provider and SP company as a client that uses it. Using deception Diamond theory by Wolfe and Hermanson (2004), research shows that due diligence tracking can help predict the motives and rationalization of actors, both in the form of business entities and individuals, and suppress the element of capability. to be able to develop. Overall, due diligence also strengthens the weakness of the company's control system, which is the elaboration of the element of opportunity. Three of the 25 situational crime prevention techniques by Cornish and Clarke (2003), namely control of access to facilities, extension of trustees, and formal oversight also help to explain how due diligence together with SP corporate risk culture helps to enhance the preventive effect of due diligence.